Connect with us

Politik

Prabowo Klaim Anggaran Negara Bocor Sekitar 25%!, Jokowi Tantang Prabowo Buktikan!

Published

on


Anggaran Negara Bocor

Calon Presiden Prabowo Subianto menghitung sekitar 25% dari anggaran belanja negara bocor. Bahkan kalau dihitung lebih teliti lagi bisa lebih.

Finroll.com – Prabowo mengatakan bahwa anggaran negara bocor ini bermacam-macam jenisnya. Contohnya apabila proyek jembatan yang harganya Rp100 miliar, akan ditulis jadi Rp150 miliar.

“Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif. Masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” katanya saat menghadiri hari ulang tahun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Prabowo menjelaskan bahwa apabila anggaran Indonesia pada 2018 hampir mencapai Rp2.000 triliun, maka uang yang terbuang percuma sebanyak Rp500 triliun. Uang sebanyak itu baginya bisa untuk menyejahterakan dan memperbaiki ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

“Saya bicara dengan pakar industri. Dengan uang tadi $50 miliar [Rp500 triliun] kurang lebih kita bisa bangun 200 pabrik sehingga kita bisa ciptakan produk terbaik di Indonesia,” jelasnya.

Capres nomor urut 02 ini yakin bisa menambal dan memanfaatkan kebocoran ini dengan pengawasan pemerintah yang sangat ketat. “Kita mampu. Karena saya yakin kita mampu, maka saya bersedia maju menjadi capres,” ucapnya.

Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i menjelaskan ucapan calon presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan ada kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen. Menurut Syafi’i, apa yang dikatakan Prabowo itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca Juga: Prabowo Subianto Berikan Semangat Dan Dukungan Kepada Sahabat Dan Keluarga Ahmad Dhani

“Sebenarnya kalau data-data dari BPN sendiri tentang pertumbuhan ekonomi, tentang rasio pajak. Sebenarnya kita harusnya mendapatkan anggaran pendapatan yang lebih dari apa yang termuat di APBN, karena kita bisa menghitung dari potensi yang sebenarnya harus masuk dengan apa yang tersaji di dalam APBN,” kata Syafi’i di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.

Dia menghitung berdasarkan jumlah yang seharusnya diperoleh dari pemasukan pajak yang dibayar oleh para wajib pajak yang taat, seperti pajak rumah makan dan pajak belanja. Jika itu semua masuk ke dalam APBN, dia menduga pendapatan negara dalam APBN akan lebih banyak dari yang dianggarkan saat ini. Jika tidak sesuai atau lebih sedikit dia menilai ada kebocoran.

“Paling tidak, paling rendah itu kebocorannya adalah sekitar 25 persen dari APBN kita sekarang, sekarang Rp2.020 triliun, jadi kalau 25 persen berarti seperempatnya, kurang lebih Rp505 triliun,” ujarnya.

Jokowi Menjawab!

Calon presiden petahana Joko Widodo menantang rivalnya Prabowo Subianto untuk melaporkan kebocoran anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia.

“Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga: 2018 Ekonomi RI Tumbuh 5,17%, Jokowi: Alhamdulillah, Jangan Kufur Nikmat

“Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. duitnya gede banget Rp 500 triliun,” tambah calon presiden nomor urut 01 ini.

Angka yang sangat besar ini, menurut Jokowi, kalau memang benar-benar terjadi maka seharusnya dibawa ke ranah hukum, bukan malah diumbar ke publik dan sekadar dibicarakan.

Laporin ke KPK dengan bawa bukti bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal (bicara),” kata mantan Gubernur DKI itu.

BPN Kritik Cara Jokowi Sikapi Isu Kebocoran Anggaran

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad mengkritik cara Presiden Joko Widodo dalam menyikapi klaim Prabowo terkait kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun.

Menurut dia, pernyataan Prabowo terkait kebocoran anggaran hingga Rp500 triliun ini seharusnya disikapi dengan memberikan solusi pencegahan bukan malah mempersilakan Prabowo untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau saya justru bukan soal lapor melapor. Tapi bagaimana kita ini menghentikan atau mencegah kebocoran,” ucap Daso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Baca Juga: Tidak Terima Klaim PDIP, BPN: Jawa Barat Masih Kandang Prabowo

Menurutnya, bukti kebocoran anggaran itu dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh baik di tingkat eksekutif dan legislatif dalam beberapa waktu terakhir.

Jokowi cukup melihat bukti-bukti dari kasus korupsi yang telah diungkap oleh KPK tersebut dan menyusun langkah-langkah pencegahan kebocoran anggaran.

“Tinggal bagaimana sekarang kita mencegah itu. Misalnya, Jokowi ya jangan sampai terjadi di eksekutif pemerintahan. Bukan soal lapor melapor bos,” katanya. (Berbagai Sumber)

Nasional

“Belenggu” Politik, Kader Partai Makin Kuasai Kursi BUMN

Dari Ahok hingga yang terbaru Rizal Mallarangeng, para politisi pendukung pemerintah menjadi komisaris di perusahaan negara.

Published

on

Langkah Erick Thohir kerap membetot perhatian publik, termasuk dalam urusan bongkar-pasang pejabat teras di sejumlah badan usaha milik negara. Salah satu yang termutakhir yakni ketika Menteri BUMN ini mengubah kompoisi petinggi PT Telkom Indonesia pekan lalu. Beberapa nama dari partai politik menghiasai perusahaan pelat merah tersebut.

FINROLL.COM – Tentu ini bukan yang pertama. Pada awal masa jabatannya sebagai Menteri BUMN, dia mengantongi apresiasi masyarakat. Di antara aksi yang menarik perhatian yakni saat merombak direksi PT Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Brompton. Dalam beberapa bulan, perombakan besar-besaran kemudian meluas ke belasan BUMN lain.

Punya latar belakang sebagai pengusaha, Erick memang berniat ‘bersih-bersih’. “Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya. Mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih,” kata Erick di Kementerian BUMN, tak lama setelah mulai bertugas, Rabu (23/10/2019) lalu.

Apakah ia berhasil membebaskan 142 perusahaan BUMN dari “belenggu” kepentingan politik? Setidaknya, para politisi hingga relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo kini menduduki komisaris BUMN. Dari sektor energi, perbankan, konstruksi, hingga telekomunikasi tak luput dari keberadaan orang partai.

Yang baru terpilih adalah Rizal Mallarangeng dan Wawan Iriawan sebagai Komisaris Telkom. Rizal merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024. Pria asal Makassar ini merupakan adik dari Andi Mallarangeng. Berbeda dengan kakaknya yang bergabung dengan Partai Demokrat, Rizal memilih berteduh di bawah ‘pohon beringin’.

Sedangkan Wawan Iriawan dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Ia menjabat Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem.
Sebelumnya, yang sempat jadi sorotan adalah saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Punya gelar Sarjana Geologi, Ahok sendiri telah berkecimpung lama di dunia politik.

Dia pernah menjadi kader dari Partai Golkar, Gerindra dan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Setelah Ahok, Erick juga melantik Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero). Darmawan diketahui pernah juga menjadi kader PDI-P. Kemudian ada Triawan Munaf yang menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) itu juga merupakan penggagas gambar banteng moncong putih yang jadi simbol PDI-P.

Daftar ini masih akan panjang.

Masuk sektor perbankan, di BRI ada nama Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen. Ia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019. Ada juga Zulhanar Usman yang merupakan politisi dari Partai Hanura. Zulhanar mundur dari posisinya sebagai bendahara partai setelah menjadi Komisaris BRI.

Sedangkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, ada nama Pataniari Siahaan. Ia kader PDIP yang menjabat komisaris independen. Kemudian, ada Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seperti Jokowi, ia juga merupakan politisi PDI-P.

Jika di sektor perbankan ada komisaris yang berasal dari partai politik, ada empat BUMN sektor konstruksi memiliki komisaris dari kalangan relawan. Keempat BUMN karya ini merupakan perusahaan konstruksi terbesar baik dari sisi aset maupun kapitalisasi pasar. Tiga di antaranya bahkan berstatus perusahaan publik.

Yang pertama, di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP ada Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Komisaris. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Andi Gani aktif dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi.

Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya. Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita.

Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya.

Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB.Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya. Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita.

Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya. Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Politik

Drama Istana vs Balai Kota: Saling Jaga Citra Anies dan Jokowi

Published

on

FINROLL.com, Jakarta — Banjir di underpass Gandhi Kemayoran, Jakarta Pusat, pekan lalu berbuntut saling lempar kewenangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir itu kewenangan pemerintah pusat, dan DKI hanya membantu ikut bertanggung jawab menyelesaikan jika ada masalah.

Awalnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Dudi Gardesi menyebut underpass Kemayoran merupakan fasilitas publik di bawah pengelolaan Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara.

Hal itu dipertegas pernyataan Anies yang menyebut banjir di kawasan underpass Kemayoran bukan kewenangan pihaknya, melainkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu pun ditanggapi pemerintah pusat melalui Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono. Mantan anak buah Presiden Joko Widodo di Pemprov DKI itu meminta agar tak ada lagi pejabat pemprov yang berpolemik menangani banjir underpass Kemayoran.

Alih-alih berbicara ke media, Heru meminta agar Pemprov DKI dapat duduk bersama mencari solusi menangani banjir underpass Kemayoran.

Jika dirunut ke belakang, bukan kali ini saja ‘perseteruan’ karena beda pendapat antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terjadi. Saat banjir besar akhir tahun 2019, perbedaan pendapat juga muncul ketika Jokowi menyebut penyebab banjir besar itu karena sampah.

Sementara Anies menepisnya. Menurutnya, banjir tak melulu disebabkan sampah. Ia mencontohkan banjir di Bandara Halim Perdanakusuma yang bukan disebabkan sampah.

“Bandara tidak berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak,” ucap mantan Mendikbud era Jokowi periode pertama ini pada awal Januari lalu.

Belakangan, pengerjaan proyek revitalisasi Monas yang digarap Pemprov DKI juga disorot karena belum memiliki izin dari pemerintah pusat. Sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 Pemprov DKI wajib meminta izin dan harus memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah untuk revitalisasi Monas.

Komisi Pengarah sendiri diketuai oleh Mensesneg beranggotakan Pemprov DKI dan lima kementerian.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, perbedaan pendapat hingga saling lempar kewenangan itu tak lebih dari tujuan pencitraan yang ingin diraih Jokowi maupun Anies. Ujang menilai, baik Jokowi maupun Anies enggan disalahkan terkait berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini.

“Dalam konsep kewenangan, mereka saling menyalahkan karena sama-sama tidak mau disalahkan. Kenapa? Tentu dalam konteks pencitraan,” ujar Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/1).

Ujang mengatakan, sikap itu muncul lantaran Jokowi tak ingin kehilangan wibawa sebagai presiden. Sikap itu setali tiga uang dengan Anies selaku gubernur.

“Ini persoalannya. Jadi bukannya bicara solusi, tapi justru saling menyalahkan,” katanya.

Perbedaan yang kerap terjadi di antara keduanya makin ‘dikompori’ pendukung masing-masing yang terbilang fanatik. Selama ini pendukung Jokowi cenderung tak menyukai Anies, begitu pula sebaliknya. Akibatnya, perdebatan berbagai kebijakan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat pun makin memanas.

Polarisasi Akibat Jokowi Versus Prabowo

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai, munculnya perdebatan di antara pendukung Jokowi dan Anies tak lepas dari polarisasi politik sejak 2014.

Dukungan masyarakat saat itu terbagi dua yakni bagi Jokowi dan Prabowo yang kala itu mengikuti kontestasi Pilpres 2014. Dukungan yang terbelah ini makin memanas saat Pilpres 2019 hingga muncul sebutan cebong-kampret bagi masing-masing pendukung Jokowi maupun Prabowo.

Namun sejak Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Jokowi, menurut Kunto, dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu mulai beralih ke Anies. Apalagi dalam Pilgub 2017, Anies maju dengan sokongan Prabowo.

“Dulu satu kubu dukung Jokowi, satu lagi yang dukung Prabowo sekarang geser ke Anies. Ini membuat isu apa pun yang ada di Jakarta dibawa-bawa ke polarisasi politik,” ucapnya.

Faktor lain, lanjut Kunto, adalah orang-orang yang tak suka dengan popularitas Anies. Akibatnya, berbagai kebijakan atau sikap yang dilakukan Anies selalu dibenturkan dengan Jokowi.

“Mungkin partai koalisi atau orang di dekatnya. Sebisa mungkin sebelum diserang bisa serang duluan, apalagi Jakarta kan jadi pusat perhatian,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Kunto, sikap Jokowi dalam menghadapi berbagai persoalan negara cenderung stagnan. Salah satunya terkait isu penyebaran virus corona yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

Kunto mengatakan, tak ada gebrakan atau langkah konkret dari pemerintahan Jokowi. Akibatnya masyarakat cenderung tertarik pada perdebatan nir substansi Anies dengan Jokowi.

“Karena apalagi yang diomongin? Isu Virus Corona juga enggak ada langkah konkret dari Pak Jokowi. Tidak heran kalau akan selalu tersedot pada drama politik gubernur dengan presiden,” ucapnya. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending