Connect with us
[adrotate group="1"]

Politik

Prabowo Sapu Bersih Suara di Seluruh Banten

Published

on


Finroll.com – Raihan suara dua pasangan calon (Paslon) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) di Banten, telah selesai pleno oleh KPU. Presentasi raihan suara Jokowi saat Pilpres 2019 turun drastis di Banten, jika dibandingkan Pilpres 2014.

Saat 2014, suara Jokowi mendapatkan 41,90 persen. Sedangkan di Pilpres 2019, hanya meraih 38,46 persen.

Sedangkan Prabowo, berdasarkan presentase mengalami kenaikan. Pilpres 2014, Prabowo meraih 57,10 persen dan di tahun 2019 meraih 61,54 persen suara.

Jika dibandingkan dengan raihan suara, keduanya mengalami kenaikan. Jokowi saat 2014 meraih 2.398.631 suara dan di Pilpres 2019 meraih 2.537.524.

Sedangkan Prabowo di tahun 2014 meraih 3.192.671 suara dan di Pilpres 2019 mendapatkan dukungan 4.059.514 suara dari masyarakat Banten.

“Untuk PPWP (Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden), di Banten ini memperoleh suara terbanyak nomor dua,” kata Wahyul Furqon, Ketua KPU Banten, yang ditemui usai rapat pleno, Senin 13 Mei 2019.

Rapat Pleno KPU Banten selesai pada Senin, 13 Mei 2019, pukul 01.30 wib. Molor dari yang dijadwalkan, selesai pada Minggu, 12 Mei 2019 pukul 00.00 wib.

Hasil Pleno Pilpres dan Pileg KPU Banten ini akan dibawa ke KPU RI untuk di plenokan kembali secara nasional.

“Senin atau selasa ini kota akan rapat (pleno) juga ke KPU RI,” kata dia.

Di Banten sendiri, Paslon Jokowi-KH.Ma’ruf Amien hanya unggul di Kota Tangerang Selatan. Berikut raihan lengkap suara Pilpres 2019, dari delapan Kabupaten dan Kota di Banten :

1)Kabupaten Pandeglang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 263.523
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 443.323

2) Kabupaten Lebak
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 260.148
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 489.793

3) Kabupaten Tangerang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 669.423
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 1.079.010

4) Kabupaten Serang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 275.251
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 649.982

5) Kota Tangerang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 464.992
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 562.963

6) Kota Cilegon
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 76.455
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 177.568

7) Kota Serang
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 116.702
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 266.505

8) Kota Tangerang Selatan
01-Jokowi-Ma’ruf Amin: 411.030
02-Prabowo-Sandiaga Uno: 390.370

Politik

Ahli Hukum Indonesia : Pembentukan KAMI Sarat Dengan Kepentingan Politis

Published

on

Finroll.com — Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara lebih mendalam.

Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara – negara lainnya, “jelasnya dalam siaran pers Selasa (18/8/2020).

Kapitra Ampera membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Continue Reading

Politik

Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Kemunculan Organisasi KAMI, Demi Apa? 

Published

on

Finroll.com — Dengan terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.

Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.

Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.

Continue Reading

Nasional

“Belenggu” Politik, Kader Partai Makin Kuasai Kursi BUMN

Dari Ahok hingga yang terbaru Rizal Mallarangeng, para politisi pendukung pemerintah menjadi komisaris di perusahaan negara.

Published

on

Langkah Erick Thohir kerap membetot perhatian publik, termasuk dalam urusan bongkar-pasang pejabat teras di sejumlah badan usaha milik negara. Salah satu yang termutakhir yakni ketika Menteri BUMN ini mengubah kompoisi petinggi PT Telkom Indonesia pekan lalu. Beberapa nama dari partai politik menghiasai perusahaan pelat merah tersebut.

FINROLL.COM – Tentu ini bukan yang pertama. Pada awal masa jabatannya sebagai Menteri BUMN, dia mengantongi apresiasi masyarakat. Di antara aksi yang menarik perhatian yakni saat merombak direksi PT Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Brompton. Dalam beberapa bulan, perombakan besar-besaran kemudian meluas ke belasan BUMN lain.

Punya latar belakang sebagai pengusaha, Erick memang berniat ‘bersih-bersih’. “Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya. Mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih,” kata Erick di Kementerian BUMN, tak lama setelah mulai bertugas, Rabu (23/10/2019) lalu.

Apakah ia berhasil membebaskan 142 perusahaan BUMN dari “belenggu” kepentingan politik? Setidaknya, para politisi hingga relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo kini menduduki komisaris BUMN. Dari sektor energi, perbankan, konstruksi, hingga telekomunikasi tak luput dari keberadaan orang partai.

Yang baru terpilih adalah Rizal Mallarangeng dan Wawan Iriawan sebagai Komisaris Telkom. Rizal merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024. Pria asal Makassar ini merupakan adik dari Andi Mallarangeng. Berbeda dengan kakaknya yang bergabung dengan Partai Demokrat, Rizal memilih berteduh di bawah ‘pohon beringin’.

Sedangkan Wawan Iriawan dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Ia menjabat Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem.
Sebelumnya, yang sempat jadi sorotan adalah saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Punya gelar Sarjana Geologi, Ahok sendiri telah berkecimpung lama di dunia politik.

Dia pernah menjadi kader dari Partai Golkar, Gerindra dan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Setelah Ahok, Erick juga melantik Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero). Darmawan diketahui pernah juga menjadi kader PDI-P. Kemudian ada Triawan Munaf yang menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) itu juga merupakan penggagas gambar banteng moncong putih yang jadi simbol PDI-P.

Daftar ini masih akan panjang.

Masuk sektor perbankan, di BRI ada nama Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen. Ia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019. Ada juga Zulhanar Usman yang merupakan politisi dari Partai Hanura. Zulhanar mundur dari posisinya sebagai bendahara partai setelah menjadi Komisaris BRI.

Sedangkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, ada nama Pataniari Siahaan. Ia kader PDIP yang menjabat komisaris independen. Kemudian, ada Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seperti Jokowi, ia juga merupakan politisi PDI-P.

Jika di sektor perbankan ada komisaris yang berasal dari partai politik, ada empat BUMN sektor konstruksi memiliki komisaris dari kalangan relawan. Keempat BUMN karya ini merupakan perusahaan konstruksi terbesar baik dari sisi aset maupun kapitalisasi pasar. Tiga di antaranya bahkan berstatus perusahaan publik.

Yang pertama, di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP ada Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Komisaris. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Andi Gani aktif dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi.

Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya. Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita.

Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya.

Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB.Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya. Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita.

Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya. Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB. (Katadata.co.id)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending