Connect with us

Property

Presiden Jokowi Janjikan Operasional MRT Mulai Maret 2019

Published

on


Presiden Jokowi Janjikan Operasional MRT Mulai Maret 2019

Finroll.com – Presiden Joko Widodo hari ini berkesempatan untuk menguji coba trayek Mass Rapid Transport (MRT), rute Bundaran HI – Lebak Bulus. Ia pun menjanjikan bila operasional MRT bisa dilakukan pada Maret 2019.

“Kita tadi sama-sama sudah mencoba MRT dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus, dan memastikan sistem transportasi masal ini beroperasi Maret 2019,” ujarnya selepas mencoba MRT didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Dirut MRT Jakarta William Sabandar, Selasa (6/11).

Baca Lainnya: Kementerian PUPR Berikan Anggaran Rp7,82 Triliun Untuk Perumahan Rakyat

Jokowi menambahkan, proyek yang dimulai sejak tahun 2013 lalu itu telah selesai sekitar 97 persen. Hanya tinggal tiga persen lagi hingga dinyatakan siap untuk melayani penumpang. “Kita harap nanti di Maret 2019 sudah bisa operasional dengan ujicoba terus,” sambungnya.

Ia juga sempat membagikan pengalamannya saat naik MRT. Jokowi mengatakan dirinya tidak merasakan adanya getaran dan tidak ada bising suara yang menggangu meski laju kecepatan mencapai 60km/jam. Dalam pembangunan tahap dua MRT, Jokowi berharap agar rute Bundaran HI – Ancol bisa mulai dilakukan tahun depan.

“Tahun depan kita harapkan bisa dimulai. Saya sampaikan ke Pak Gubernur DKI Jakarta, Menhub, sudah saya minta dimulai dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta,” imbuhnya.

Tarif Naik MRT Rp8.000 – Rp9.000

Setelah sukses mencoba MRT, Jokowi pun menjawab pertanyaan publik mengenai kisaran tarif yang akan ditetapkan ke penumpang.  “Tadi di kereta kita bicarakan mengenai tarifnya berapa, kurang lebih Rp8.000 – Rp9.000,” paparnya.

Jokowi meyakini, dengan hadirnya MRT di Jakarta maka secara efektif mampu memberikan dampak positif ekonomi. Selain tentunya membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih efisien. Selain itu, ia juga meminta agar MRT harus terintegrasi dengan moda angkutan lain seperti TransJakarta, KA Bandara, hingga LRT.

“Ini kalau semua terintergrasi jelas mengurangi kemacetan, bisa mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.” Tutupnya.

Baca Lainnya: Ruas Tol Salatiga-Kartasura Segera Rampung, Arus Mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Lebih Lancar

Di akhir peninjauannya di fasilitas MRT, Presiden Jokowi juga sempat melihat fasilitas Dipo Lebak Bulus setelah turun dari gerbong MRT. Sekitar 30 menit berbincang dengan jajarannya, ia pun kembali ke istana.

Source: Berbagai sumber

Property

Rumah Tanpa DP dan Cicilan Rp 2 jtan untuk Generasi Millenial

Published

on

By

PT Bank Tabungan Negara (BTN) saat ini sedang menggelar acara Indonesia Property Expo (Ipex) tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan. Di dalamnya, ada tawaran hunian untuk milenial bernama Tower Milenial.

Tawaran hunian ini memberikan kesempatan bagi generasi milenial yang ingin memiliki hunian nyaman namun sesuai kantong. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 260 jutaan-300 jutaan.

“Kita menyasar daya beli yang gajinya minimal Rp 5 juta. Itu memang untuk menyasar generasi muda yang mungkin baru bekerja di tahun-tahun pertama, setelah mereka menyelesaikan pendidikannya,” kata Supervisor Project Urban Town Serpong Julhendi di JCC, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Bagi yang tertarik, Anda bisa membayarnya dengan biaya cicilan minimal Rp 2,4 juta/bulan dengan angsuran selama maksimal 20 tahun.

“Angsurannya 2,4 juta/bulan. Bebas DP dan biaya akad, langsung angsur. Cara bayarnya maksimal 20 tahun,” jelasnya.

Julhendi menjelaskan, dengan harga hunian di bawah Rp 300 jutaan para milenial sudah bisa menikmati fasilitas bintang 5. Fasilitas yang ditawarkan yakni kolam renang, outdoor gym track, fitness center, hingga taman bermain.

“Dengan harga di bawah 300 juta fasilitasnya bintang 5. Kolam renang, outdoor gym track, fitness center, eco park,” tutur Jul.

Untuk lokasi sendiri, Tower Milenial terletak di Jl.Raya Bukit Serua Raya, Ciputat. Menurutnya lokasi ini sangat strategis karena mudah dijangkau oleh transportasi umum dan dekat dengan pusat keramaian.

“Kita ada di 2 sisi, antara Bintaro dengan Serpong Damai. Sekitar 5-7 menit ke Stasiun Sudimara dan Stasiun Rawabuntu. Kalau mal dekat Bintaro Jaya Xchange dan AEON. Busway juga sudah ada BSD-Grogol, dekat dengan MRT Fatmawati, tol dekat karena kita disamping tol Jorr II,” ungkapnya.

Continue Reading

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending