Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Mencanangkan Dana Kelurahan Tahun Depan

Published

on


Presiden Jokowi Mencanangkan Dana Kelurahan Tahun Depan

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.

“Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?’ Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Dahnil: Ekonomi Rendah dan Cari Kerja Susah

Tak hanya Dana Kelurahan, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional kepala desa.

“Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu,” katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.

“Kita akan revisi PP-nya, apakah akan dapat berapa persen. Tapi perkiraan kurang lebih 5 persen,” katanya.

Jokowi juga berpesan agar desa lebih giat membangun, apalagi sudah ada Dana Desa. Dia juga meminta agar Dan Desa untuk pembangunan itu dibelanjakan di desa setempat.

“Saya titip, setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan. Sehingga seluruh bisa dipasarkan,” jelasnya.(sumber detik)

Nasional

Lathanud Perkasa “D” 2019 Tingkatkan Kesiapsiagaan Oprasional

Published

on

Finroll.com — Panglima Kohanudnas Marsekal Muda TNI Imran Baidirus, S.E. selaku Direktur Latihan Perkasa “D” secara resmi membuka Latihan Hanud Perkasa “D” tahun 2019 melalui video conference (vicon) di ruang Yudha Popunas Kohanudnas,Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (18/9).

Acara pembukaan Latihan Perkasa “D” ini dihadiri pejabat Makohanudnas seperti Kaskohanudnas Marsma TNI Arif Mustofa, M.M., para asisten, Staf Ahli dan pejabat Makohanudnas lainnya. Vicon diikuti oleh jajaran Kosekhanudnas I, II, III, IV dan unsur-unsur hanud lainnya yang terlibat latihan.

Dalam sambutanya Panglima Kohanudnas menyampaikan,”Latihan Perkasa “D” merupakan latihan hanud tingkat Kohanudnas untuk menghadapi ancaman nyata di wilayah tanggung jawab tiap Kosekhanudnas, melalui uji aplikasi, piranti lunak, serta kesiapan Kosekhanudnas dan jajarannya dalam menghadapi kontijensi guna mewujudkan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) yang handal.

Latihan Perkasa “D” dilaksanakan di wilayah Kosekhanudnas IV, dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan Kosekhanudnas IV beserta unsur operasional jajarannya dalam menghadapi kontinjensi di wilayahnya, sehingga secara riil akan tercapai kesiapan operasional berbagai unsur tersebut dalam pertahanan nasional di wilayah timur NKRI, dalam upaya pertahanan udara nasional serta mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang datang melalui wilayah udara,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan,”Melalui Latihan Perkasa D, akan dapat terwujud kemampuan perorangan maupun satuan di Kosekhanudnas IV dalam mengaplikasikan dan menerapkan doktrin-doktrin operasi dan angkatan terkait dalam rangka menyusun rencana operasi yang disiapkan berdasarkan analisa kontijensi yang diperkirakan akan terjadi,” jelas Pangkohanudnas.

Dalam Latihan Perkasa “D” TA. 2019 ini dilibatkan satu flight pesawat Tempur Sergap Su 27/30 dari Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin, pesawat F 28 dari Lanud Pattimura, Heli Penerbad dan Sar Paskhas Lanud Hasanuddin, Heli Penerbad dan Sar Paskhas dari Lanud Pattimura, Satrad 242 Tanjung Warari, Satrad 243 Timika, Satrad 244 merauke, Satrad 245 Saumlaki.

Keterangan gambar : Panglima Kohanudnas Marsekal Muda TNI Imran Baidirus, S.E. selaku Direktur Latihan Perkasa “D” saat membuka Latihan Hanud Perkasa “D” tahun 2019 melalui video conference di ruang Yudha Popunas Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (18/9) dengan seluruh jajaran Kosekhanudnas I, II, III, IV dan unsur-unsur Hanud yang terlibat latihan.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Ziarah ke Makam Soekarno

Published

on

Finroll.com — Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M.,  dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M. melaksanakan ziarah ke Makam Ir. Soekarno (Bung Karno) di Blitar, Jawa Timur, Rabu (18/9/2019).

Turut serta mendampingi Panglima TNI antara lain, Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan, Dansesko TNI Marsdya TNI Trisno Hendradi, Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., para Asisten Panglima TNI dan Pejabat TNI lainnya.

Di makam Presiden RI pertama, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan dan rombongan  melakukan tabur bunga serta memanjatkan doa untuk Proklamator Indonesia semoga arwahnya ditempatkan yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya di hadapan awak media, Panglima TNI menjelaskan bahwa kegiatan ziarah merupakan tradisi TNI dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang selalu diperingati setiap tanggal 5 Oktober.

“Usai ziarah ke makam Proklamator, kita akan ziarah ke makam K.H. Abdulrahman Wahid (Gus dur), dan besok tanggal 19 September 2019 akan ke makam H. Muhammad Soeharto serta ke makam Panglima Besar Jenderal Soedirman,” jelas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Ikut serta dalam ziarah tersebut, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Jalasenastri Ny. Manik Siwi Sukma Adji, Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Ayu Yuyu Sutisna, dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrad Ny. Tari Besar Harto Karyawan.(red)

Continue Reading

Nasional

Kepala Bakamla Jadi Keynote Speaker Rakornas Satgas 115

Published

on

Finroll.com — Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A. Taufiq R., berkesempatan menjadi Keynote Speaker dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 dengan mengangkat tema “Memantapkan Peran Negara dan Masyarakat dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing dan IUU Fishing” di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 KKP, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/19).

Pada kesempatan ini Kepala Bakamla menjelaskan tentang peran Bakamla dalam menciptakan sinergitas sesama aparat penegak hukum dalam mewujudkan keamanan di laut.

Kepala Bakamla mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia.

Kedua adalah posisi Indonesia yang terletak di dua benua, dua samudera, dan kurang lebih 70.000 kapal yang melintasi setiap tahun di perairan Indonesia kemudian terdapat empat choke point dari sembilan didunia.

“Tantangan ketiga adalah tentang kewajiban UNCLOS yaitu terkait dengan ALKI, kita harus menjamin tiga jalur ALKI aman untuk digunakan,” terang Laksdya Taufiq.

Kemudian kita juga mempunyai permasalahan batas maritim. Ada beberapa segmen yang belum selesai misalnya Vietnam di Natuna, Australia dan Selat Malaka dengan Malaysia.

Lebih lanjut, sebagai Bakamla dengan dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Perpres No. 178 tahun 2014 dan ditegaskan dalam amanat Presiden berbunyi “telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum.

Semua stakeholder Keamanan Laut, saya perintahkan untuk mendukung aset awal Bakamla berupa kapal, pesawat dan personel”. “Pertanyaannya adalah, apakah perintah Presiden ini dilaksanakan ?silahkan dijawab masing-masing,” kata Laksdya Taufiq.

Sedangkan tugas yang diamanatkan Presiden pada dasarnya Bakamla melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan laut di seluruh perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia.

Jadi tidak hanya di wilayah kedaulatan tapi diseluruh Yuridiksi sehingga Bakamla adalah institusi operasional. Didalam tugas dan fungsi berikutnya adalah pertama menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia,

kedua menyelenggarakan sistem peringatan dini terkait keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, ketiga melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, keempat menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh intansi terkait, kelima memberikan bantuan teknis dan operasional terhadap intansi terkait, keenam memberikan bantuan pertolongan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia dan ketujuh adalah melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.” Jelas Laksdya Taufiq.

Didalam rapat kabinet ditegaskan bahwa Bakamla melaksanakan fungsi Coast Guard di Indonesia. Kalau berbicara Coast Guard maka secara universal mempunyai tiga fungsi yaitu Maritime Security, Maritime Safety dan Defense inward time dibawah Navy.

Oleh karena itu Coast Guard merupakan suatu keniscayaan dengan tatanan dunia sekarang ini sehingga penegakan hukum disinergikan oleh Bakamla. Tetapi kita tahu bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menegasikan undang-undang yang lain sehingga undang-undang lain masih berlaku.

Hal tersebut bukan menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dilapangan bisa bersinergi tanpa harus berkutat atau berdiskusi tentang undang-undang itu karena hal tersebut bukan tataran kita, tataran kita adalah operasional oleh karena itu didalam pelaksanaan operasi saya sampaikan kepada seluruh jajaran saya gunakan saja asas operasi militer selain perang.

Ditegaskan pula, pelaksanaan operasional dilapangan gunakanlah asas OMSP yaitu Unity of Effort (kesatuan usaha) dan legitimacy (dasar hukum kewenangan). Inilah sebetulnya yang menjadikan dasar bagaimana kita bisa bersinergi.

“Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan adalah ini perlu ketulusan para pemimpin dilapangan dalam penegakan hukum di Indonesia,” tutup Laksdya Taufiq.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending