Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Mencanangkan Dana Kelurahan Tahun Depan

Published

on


Presiden Jokowi Mencanangkan Dana Kelurahan Tahun Depan

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.

“Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?’ Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Dahnil: Ekonomi Rendah dan Cari Kerja Susah

Tak hanya Dana Kelurahan, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional kepala desa.

“Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu,” katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.

“Kita akan revisi PP-nya, apakah akan dapat berapa persen. Tapi perkiraan kurang lebih 5 persen,” katanya.

Jokowi juga berpesan agar desa lebih giat membangun, apalagi sudah ada Dana Desa. Dia juga meminta agar Dan Desa untuk pembangunan itu dibelanjakan di desa setempat.

“Saya titip, setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan. Sehingga seluruh bisa dipasarkan,” jelasnya.(sumber detik)

Nasional

Tony Blair Akan Temui Jokowi Urusi Ibu Kota Baru

Published

on

FINROLL.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Tony Blair akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuan kedatangan mantan perdana menteri Inggris itu untuk membahas rencana investasi di ibu kota baru.

Selain Tony, ia menyebut CEO Softbank Masayoshi Son juga akan menemui kepala negara.

“Nanti tanggal 28 kami berharap Masayoshi Son datang menghadap presiden bersama Tony Blair,” katanya, Rabu (19/2).

Untuk diketahui, Jokowi meminta Masayoshi Son dan Tony Blair untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Selain keduanya, ia juga meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai anggota dewan pengarah.

Selain menjadi dewan pengarah, Luhut menuturkan Tony juga menyatakan minat investasi di ibu kota baru.

“Ya komitmen dia ada, mereka sudah sebutkan. Saya tidak mau buka angkanya,” ucapnya.

Guna melanjutkan persiapan ibu kota baru, Luhut telah memanggil kementerian teknis terkait. Meliputi, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN atau Bappenas.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan mereka membahas struktur finansial, belanja modal (capital expenditure), dan desain ibu kota baru. Namun, pembicaraan belum final.

“Intinya kan lagi merencanakan perpindahan populasinya berapa, kemudian kebutuhan capex baik untuk perumahan, pusat pemerintahan, maupun juga infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan sebagainya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.

Continue Reading

Nasional

4 WNI Positif Corona di Luar Negeri

Published

on

By

Meski kasus positif corona belum ditemukan di Indonesia, pemerintah sudah mengonfirmasi ada empat WNI yang menderita COVID-19. Kasus pertama merupakan WNI yang berada di Singapura. Ia diketahui positif terinfeksi corona pada 4 Februari lalu.

FINROLL.COM — Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Singapura ((Ministry of Health Singapore/MOH)), WNI tersebut berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Ia berusia 44 tahun dan tertular karena kontak dengan penderita lain.

Saat ini ia berada di ruang isolasi Singapore General Hospital (SGH). Menurut Kementerian Luar Negeri hingga Senin (17/2/2020), kondisi WNI ini dalam keadaaan stabil.

Kasus terbaru terjadi di Kapal Pesiar Diamond Princess. Sejak awal Februari lalu, kapal pesiar ini memang dikarantina Jepang saat merapat di Yokohama karena satu penumpangnya terinfeksi corona di Hong Kong.

Dari pembicaraan dengan Dubes Jepang, Menlu Retno Marsudi mengatakan ada tiga dari 78 WNI yang menjadi kru kapal, positif terinfeksi. Meski demikian, Menlu enggan memaparkan detil soal korban.

“Tiga dari 78 kru WNI dinyatakan confirmed,” tegasnya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Dua penderita dibawa ke RS di kota Chiba. Sementara yang satu sedang menjalani proses untuk menuju ke RS.

Ia pun mengatakan Tim KBRI juga sudah menuju ke Chiba. Ini dilakukan guna memastikan WNI kita mendapatkan penanganan yg baik dari otoritas di Jepang.

Total orang yang ada di dalam kapal mewah itu adalah 3711, terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 kru. Berdasarkan arcGis pukul 14:14, kini ada 455 penderita corona dari kapal itu.

Secara global, sudah adav 73.335 kasus corona. Dengan jumlah korban tewas mencapai 1.873 dan korban sembuh 12.803

Continue Reading

Nasional

Demokrat Cemas Omnibus Law Pasung Kebebasan Pers

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah tidak mengekang kebebasan pers di Indonesia lewat Rancangan Undang-undang Cipta Kerja RUU (Ciptaker) Omnibus Law. Draf RUU sudah diserahkan pemerintah ke DPR.

FINROLL.COM — Pernyataan tersebut disampaikan Riefky menyikapi perubahan dua pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana tertuang di dalam draf Omnibus Law Ciptaker.

“Kami mengimbau pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak mengekang kebebasan pers, sebagaimana semangat dan jiwa reformasi,” kata Riefky lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (17/2).

Perubahan pertama dilakukan di Pasal 11 dari yang sebelumnya berbunyi, ‘Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’. Diubah menjadi ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Perubahan kedua dilakukan di Pasal 18, di mana pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas tindak pidana terkait pers dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar.

Riefky menyatakan bahwa pers adalah instrumen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai jembatan penghubung publik dengan berbagai instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pers perlu diperkuat dan dijaga oleh semua pihak dengan menjaga profesionalitas perusahaan pers atau kantor berita

Riefky menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membuat aturan yang mendegradasi kualitas pers. Menurutnya, itu berpotensi terjadi jika merujuk pada sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law.

“Berbagai regulasi yang dibuat jangan sampai mendegradasi kualitas laporan yang dibuat oleh pers,” tutur politikus Partai Demokrat itu.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker telah diserahkan pemerintah ke DPR. Nantinya, DPR berencana membahas RUU tersebut dengan cepat meski menuai banyak kritik.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya bisa saja membahas RUU Omnibus Law ketika DPR memasuki masa reses. Itu akan dilakukan bilamana ada permintaan dari pimpinan DPR.

“Ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini dalam masa reses. Itu boleh, itu dimungkinkan,” ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun berharap DPR bisa lebih cepat dalam membahas RUU Omnibus Law Ciptaker. Ma’ruf ingin lebih cepat dari pembahasan RUU KPK yang kala itu hanya memakan waktu 12 hari.

“Ya kita harapkan bisa lebih cepat [pembahasannya dari RUU KPK],” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending