Connect with us

Business

Produsen es krim Aice merumahkan 620 buruh

Published

on


Finroll – Jakarta,  PT Alpen Food Industry (AFI) yang merupakan produsen es krim merek AICE melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sekitar 620 karyawan. Jumlah karyawan tersebut terdiri dari karyawan tetap sebanyak 595 orang, karyawan kontrak 22 orang, dan pekerja outsourcing (alih daya) 3 orang.

Juru Bicara Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) Sarinah mengungkapkan alasan PHK tersebut lantaran perusahaan menilai para buruh melakukan mogok kerja secara tidak sah. Aksi tersebut dilakukan pada 21-28 Februari 2020 lalu.

“Mereka menganggap (mogok) kami tidak sah karena tidak ada risalah perundingan yang menyatakan deadlock (jalan buntu). Tetapi, menurut kami selama ini perusahaan keliru menginterpretasikan frasa ‘mengalami jalan buntu’,” katanya, Kamis (6/3).

Untuk diketahui, perihal mogok kerja diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Pasal 2 menyebutkan mogok kerja merupakan hak dasar buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal selanjutnya menyebutkan mogok kerja tidak sah apabila bukan akibat gagalnya perundingan. Kemudian, pasal 4 menjelaskan ketentuan gagalnya perundingan, yakni tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena beberapa penyebab.

Pertama, pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja. Kedua, perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Sarinah menjelaskan pihak buruh dan manajemen AICE telah mengadakan perundingan enam kali, salah satunya difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lima perundingan tersebut tidak pernah menemui kesepakatan, tetapi berhasil menghasilkan lima risalah perundingan.

Sayangnya, tak ada satu risalah pun yang berisikan frasa ‘mengalami jalan buntu’ sebagaimana disyaratkan dalam aturan. Ia bilang yang tercantum hanyalah pernyataan ‘tidak ada kesepakatan’.

Fakta tidak tertulis frasa ‘mengalami jalan buntu’ disebut Sarinah sebagai alasan perusahaan yang berbasis di Singapura itu mengklaim mogok buruh tidak sah. Namun, Sarinah mengatakan justru perusahaan sendiri yang bersikeras tidak mau menulis frasa ‘mengalami jalan buntu’.

“Itu sudah biasa, pengusaha pada umumnya tidak mau menulis buntu. Mereka selalu bersedia berunding, bahkan bisa sampai puluhan kali tapi tidak mau bikin risalah ada kata ‘buntu’ atau ‘deadlock’,” jelasnya.

Menurutnya, tafsir ‘mengalami jalan buntu’ dalam aturan tersebut tak mengartikan wajib tertera tulisan ‘mengalami jalan buntu’ dalam risalah perundingan. Namun, lebih kepada kondisi tak terjadi kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.

“Menurut kami tafsiran ‘mengalami jalan buntu’ ini bukan tafsiran harus ditulis mengalami jalan buntu, tetapi kondisinya,” katanya.

Ia menyatakan serikat pekerja akan menempuh upaya non litigasi (di luar pengadilan) guna menuntut hak mereka. Bersama buruh lainnya, ia mengaku akan terus menyerukan kampanye boikot AICE. Mereka juga telah meminta bantuan dari serikat buruh dari negara tetangga, Filipina.

“Kami tidak mau pesangon, kami maunya bekerja kembali dengan kondisi kerja yang sesuai dengan undang -undang,” imbuh dia.

Untuk diketahui, selisih hubungan industrial antara perusahaan dan buruh sudah berlangsung sejak 2017. Perselisihan keduanya bahkan sempat menjadi buah bibir di media sosial.

Buruh mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mulai dari penurunan upah, pekerja kesulitan mengambil cuti, perempuan hamil bekerja hingga malam hari, bonus dibayarkan dengan cek kosong, pelanggaran hak buruh kontrak, dan lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Legal Corporate Alpen Food Industry Simon Audry Halomoan mengklaim pihaknya telah melakukan PHK sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia mengacu pada pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003.

Pada pasal 6 ayat 1 menyebut mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Ini berbanding terbalik dengan klaim buruh yang menyatakan mogok mereka dilakukan secara sah.

Lebih lanjut, pasal 6 ayat 2 menyebutkan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok secara tidak sah dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

Lalu, pasal 6 ayat 3 mengatakan pekerja yang tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dianggap mengundurkan diri. “Kami dalam hal PHK selalu mengikuti prosedur yang berlaku,” katanya..

Berdasarkan surat PHK karyawan yang diterima CNNIndonesia.com, tertulis jika perusahaan telah berupaya memanggil buruh untuk kembali melalui surat tertulis pada 21 dan 25 Februari 2020. Namun, Sarinah mengklaim belum semua buruh korban PHK mendapat suratnya.

Dalam surat PHK tersebut juga diberitahukan bahwa tindakan buruh dikualifikasikan sebagai mangkir karena tetap menjalankan aksi mogok pada tanggal pemanggilan kerja. Karenanya, buruh dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Alpen Food Industry menyatakan hubungan kerja dengan buruh berakhir sejak 29 Februari 2020.

“Bagi kami, mogok kerja yang dilakukan SGBBI (Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia Alpen Food Industry) dikualifikasikan sebagai mogok kerja tidak sah,” tandas Simon.

Sumber : CNN Indonesia

Cryptocurrency

Akhirnya! Warren Buffett Buka Suara soal Bitcoin yang Menggila, Apa Katanya?

Published

on

Miliarder investor kawakan, Warren Buffett telah lama menentang Bitcoin. Baru-baru ini bahkan Buffett menyebut aset Bitcoin seperti ‘racun tikus’ dan mengatakan tak akan pernah berinvestasi pada Bitcoin.

Dilansir dari The Motley Fool di Jakarta, Selasa (19/1/21) ini bukanlah kali pertama Buffett mengkritik mata uang kripto. Tetapi pernyataannya kali ini menjadi pernyataannya yang paling tajam.

Warren Buffett dengan mitranya, Charlie Munger telah mencela kripto selama bertahun-tahun. Munger sangat kritis dengan melihat semua aset kripto sebagai penipuan.

Tetapi tetap saja, kita tak bisa membantah return yang didapatkan dari Bitcoin. Sejak 2011, cryptocurrency terbesar di dunia telah tumbuh sebesar 293% per tahun. Return-nya bahkan lebih dari 4.000.000%.

Pada Desember 2020, dalam laporan Cointelegraph dikatakan bahwa Bitcoin memiliki return hingga 8.900.000% dari sejak awal debutnya. Bitcoin dianggap menjadi aset terbaik dalam sejarah peradaban dan akan terus berlanjut tahun ini.

Adapun ‘racun tikus’ dari maksud Warren Buffett adalah aset “gelembung” tanpa nilai intrinsik. Buffett bahkan mengatakan bahwa sebagian besar aset ini akan runtuh nilainya secara besar-besaran.

Sementara itu, The Motley Fool membandingkan Bitcoin dengan gelembung masa lalu yang runtuh yaitu Tulipmania dan South Sea Bubble. Keduanya menjadi contoh klasik dalam sejarah maniak keuangan dan sering dibandingkan dengan Bitcoin itu sendiri.

Tulipmania hanya bertahan dalam waktu satu tahun yaitu pada tahun 1636 dan 1637. Sementara South Sea Bubble, bertahan selama sembilan tahun sejak tahun 1711 hingga 1720, dengan ayunan harga paling jelas terjadi pada 1720.

Bitcoin sendiri telah naik selama 11 tahun, berbeda dengan yang lain berumur jauh lebih pendek. Keruntuhan South Sea Bubble pun dianggap sebagai gelembung ‘sebenarnya’. Karena itulah, menurut The Motley Fool, Bitcoin bukan aset ‘gelembung’ seperti yang dipikirkan oleh Warren Buffett.

Kenaikan aset jangka panjang Bitcoin tidak memenuhi satu dari kriteria jangka pendek. Pasalnya, Bitcoin telah berlangsung terlalu lama untuk menjadi gelembung biasa.

Sumber Berita : Wartaekonomi.com

Continue Reading

Pasar Modal

Bursa Asia Mayoritas Naik, Pasar Soroti Komentar Calon Menkeu AS

Published

on

JAKARTA – Bursa saham Asia Pasifik mayoritas beranjak naik pada Selasa (19/01) pagi. Calon Menteri Keuangan AS Janet Yellen akan menyampaikan pandangan tentang langkah-langkah stimulus AS dan nilai mata uang dolar.

Investor terus mengolah data ekonomi positif dari China dan ada harapan bahwa hal itu dapat mendukung pertumbuhan di kawasan di tengah ancaman tindakan pembatasan COVID-19 yang memperpanjang jalan menuju pemulihan ekonomi di kawasan lain.

Nikkei 225 Jepang menguat 1,31% di 28.611,50 pukul 10.12 WIB menurut data Investing.com, KOSPI Korea Selatan melonjak 2,25% di 3.081,67. Di Australia, ASX 200 naik 1,16% di 6,740.00.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah 1,02% di 6.324,38. Indeks Hang Seng Hong Kong melonjak 2,30% di 29.526,00. Panel penasihat pemerintah yang beranggotakan 12 orang pada hari Senin dengan suara bulat merekomendasikan persetujuan COMIRNATY, vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer Inc (NYSE:PFE) dan BioNTech SE (F:22UAy), untuk penggunaan darurat di kota tersebut.

Rekomendasi, yang membutuhkan waktu tiga jam untuk dicapai, akan diberikan kepada Sekretaris Pangan dan Kesehatan Sophia Chan untuk menyampaikan keputusan akhir. Program peluncuran vaksin kota ini ditargetkan dimulai pada pertengahan Februari, setelah liburan Tahun Baru Imlek.

Shanghai Composite China turun 0,19% di 3,589.55 pukul 10.18 WIB dan Shenzhen Component melemah 0,79% di 15,149.19. Data Biro Statistik Nasional China hari Senin menunjukkan bahwa produksi industri tumbuh 7,3% setahun di bulan Desember. Departemen juga menunjukkan bahwa PDB naik 6,5% setahun di kuartal IV tetapi tumbuh 2,6% kuartal ke kuartal.

Yellen akan bersaksi di depan Komite Keuangan Senat AS sebagai bagian dari sidang konfirmasi Senatnya. Sidang kemungkinan akan mengungkap topik mulai dari kebijakan valuta asing hingga pajak dan berfungsi sebagai forum kongres pertama di mana anggota parlemen akan memeriksa rencana bantuan COVID-19 senilai $1,9 triliun yang diumumkan oleh Presiden terpilih AS Joe Biden selama seminggu terakhir.

Dalam kesaksiannya, Yellen diharapkan akan menegaskan komitmen AS terhadap nilai tukar dolar yang ditentukan pasar dan menunjukkan bahwa negara tidak menginginkan dolar yang lebih lemah untuk mencapai keunggulan kompetitif.

“Diskusi lanjutan yang ekstensif tentang pandangan Yellen dari nominasi Menteri Keuangan AS tentang dolar menunjukkan bahwa ia tidak ingin rapat dengar pendapat pencalonannya menjadi penggerak pasar,” kepala strategi makro Amerika Utara Standard Chartered Plc Steven Englander mengatakan dalam catatan, yang menambahkan bahwa “meyakinkannya adalah kemungkinan dilihat sebagai sikap yang disukai.”

Saham global kehilangan tenaga setelah memulai 2021 dengan catatan kuat, di mana investor akan terus memantau musim laporan laba yang akan datang. Proposal Biden juga diperkirakan akan menghadapi penentangan di Kongres dari Partai Republik AS dan dapat menyebabkan beberapa item pajak naik.

Biden dan pemerintahannya akan dilantik pada hari Rabu dan investor juga akan terus mengikuti perkembangan hari terakhir Presiden petahana AS Donald Trump di Gedung Putih.

Dari sisi bank sentral, Bank of Japan dan Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengumumkan keputusan kebijakannya pada hari Kamis.

Sumber Berita : Investing.com

Continue Reading

Makro Ekonomi

Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun

Published

on

JAKARTA. Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan Posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih,” tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi,” tulis Sri Mulyani.

Kata dia, portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil.

Diungkapkan Sri Mulyani, hal ini mencerminkanterjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia.

Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Trending