Connect with us

Ragam

Produsen Mobil Asal Malaysia Proton, Resmi Berhenti Jualan Di Tahun 2019

Published

on


Produsen Mobil

Produsen Mobil Malaysia Proton bahkan sudah tidak melayani penjualan lagi di Indonesia. Sementara untuk pelayanan servis masih dibuka di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Finroll.com – Direktur PT Dharma Putra Sentosa, Andrea Dharmawan, diler Proton Edar Jabodetabek menjelaskan, tahun ini belum ada model baru yang akan dijual. Padahal 2017 lalu, Proton sempat menyatakan akan meluncurkan dua produk terbar yakni Saga dan Persona. Namun rencana itu sampai saat ini tidak terlaksana.

“Karena menunggu produk planning dari pabrik di Kuala Lumpur. Mungkin pada 2020 produk baru bisa realisasi meluncur di Indonesia,” kata Andrea yang dilansir dari Kontan.co.id.

Sayangnya tak dibeberkan produk apa yang akan diproduksi dan diimpor ke Indonesia.

Sejak Juni 2018, kantor dan diler Proton berpindah dari Gandaria Jakarta Selatan menjadi di Meruya Ilir, Jakarta Barat. Lokasi tersebut berada dilokasi yang sama dengan Used Car Centre dan auction center milik induk perusahaan, DPS. Sehingga di area tersebut layanan service dan after sales masih bisa dilaksanakan.

“Total ada 150 unit per bulan untuk layanan servis Proton di area itu,” katanya.

Dari hitung-hitungan Andrea, total populasi mobil Proton yang masih ada di Indonesia mendekati 15.000 unit. Proton terakhir meluncurkan produk pada tahun 2016. Lewat model Iriz yang nyatanya tidak berhasil menggebrak pasar. Kehadiran investor baru di Proton nampaknya belum memberikan kejelasan bagi bisnis Proton di Indonesia.

Dari data Gaikindo, penjualan dari diler ke konsumen (retail sales) Proton pada tahun 2018 hanya sebesar 83 unit. Jumlah tersebut turun 70,3% dibanding penjualan periode 2017 sebanyak 279 unit.

Pada 2017 grup otomotif asal Cina, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) 49,9% memiliki saham di Proton. Diharapkan dengan adanya investor baru tersebut teknologi yang masuk ke Proton dan membuat mobil negeri jiran tersebut kompetitif di pasaran.

ZGH merupakan grup yang juga memiliki mobil penumpang asal Swedia, Volvo. Di Indonesia, mobil Volvo sempat diperkenalkan kembali bersama Garansindo Group. Namun setelah peluncuran acara di GIIAS 2017, merk mobil penumpang Volvo hilang tak ada kabar lagi. Sedangkan Geely sendiri dahulu pernah masuk ke Indonesia namun saat ini juga vakum jualan.

Advertisement Valbury

Ragam

Korban Gempa Sulbar , Data Terbaru 81 Orang Tewas

Published

on

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M6,2 di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat terus bertambah.

Berdasarkan data per 17 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, jumlah warga korban gempa meninggal dunia tercatat menjadi 81 orang, dengan rincian 70 orang dari Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan, BPBD Kabupaten Majene, Mamuju serta Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI – Polri, Basarnas serta sukarelawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak.

“Selain itu, Pusdalops BNPB juga memutakhirkan data kerugian materil di Kabupaten Majene antara lain 1.150 unit rumah rusak yang masih dalam proses pendataan serta 15 unit sekolah terdampak,” ucap Raditya dalam keterangan Senin (18/1) pagi.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan para pengungsi, BNPB juga telah menyalurkan bantuan logistik ke Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene berupa 140 dus mie instan dan 10 dus air mineral pada Minggu (17/1).

Sebelumnya BNPB juga telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan gempa Sulbar sebesar Rp 4 miliar pada Sabtu (16/1).

“Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp 2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp 1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene,” terangnya.

Selain itu, BNPB mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji.

Kemudian sebanyak 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Sebelumnya Kepala BNPB Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan dukungan berupa alat tes cepat antigen untuk memeriksa dan menelusuri adanya penularan COVID-19 di lingkungan pengungsian.

“Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar COVID-19,” kata Doni, Minggu (17/1). Apabila terdapat warga pengungsi yang reaktif swab antigen, maka akan segera mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan setempat.

Selain itu, Doni juga meminta penanganan pengungsian warga yang terdampak gempa Sulbar agar memisahkan antara kelompok rentan dengan usia muda guna mencegah penularan, dan mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian.

Sumber Berita : JPNN.com

Continue Reading

Ragam

Mengintip Gaji Komjen Listyo Sigit Calon Kapolri

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri. Saat ini, ia menjabat sebagai Kabareskrim Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Pria kelahiran Ambon ini merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebagai polisi berpangkat bintang tiga, berapa gaji sebulan yang diterima Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai polisi?

Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp 3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp 5.930.800 per bulan.

Besaran gaji polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Berikut rincian gaji jenderal polisi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Untuk polisi berpangkat Komjen Pol, gaji per bulan dari negara ditetapkan sebesar antara Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800 per bulan.

Selain gaji, pejabat polisi berpangkat jenderal polisi mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Presiden Jokowi terakhir kali melakukan revisi regulasi terkait remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri yakni lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besaran tukin yang diterima perwira tinggi polisi mengacu pada kelas jabatan dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk pada aturan tersebut, polisi berpangkat Komjen masuk dalam kelas jabatan 17 dengan besaran tunjangan kinerja polisi sebesar Rp 29.085.000 per bulan.

Kelas jabatan Kabareskrim tersebut sama dengan posisi penting lain di Polri antara lain Kabarharkam, Kalemdikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, dan Assarpras Kapolri.

Untuk tunjangan kinerja, level jabatan Kabareskrim hanya satu tingkat di bawah Wakapolri yang berada di kelas jabatan 18 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 34.902.000 per bulan.

Di luar tunjangan kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Besaran tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan tunjangan kinerja.

Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri (tunjangan polisi) selain tunjangan kinerja antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

Anggota Polri tak boleh bergaya hidup mewah

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memerintahkan semua anggota Polri tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari.

Perintah Kapolri tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019.

  • Tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik.
  • Hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
  • Tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
  • Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
  • Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan.
  • Para pimpinan, kasatwil, dan perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Ragam

Published

on

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor ore nikel ke Organisasi Pedagang Dunia (WTO).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, kata Lutfi, Indonesia menghargai sikap tersebut dan akan membentuk tim terbaik untuk membantah semua tuduhan yang diarahkan Uni Eropa.

“Kami akan melayani sengketa ini di WTO dan saya menganggap secara pribadi, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, ini adalah proses yang baik dan benar,” ujarnya dalam konferensi pers Kementerian Pedagang, Jumat (15/1).

Lutfi menilai dalam hal ini kedua pihak juga tengah berjuang untuk membela kepentingannya masing-masing.

Uni Eropa menganggap kebijakan larangan ekspor nikel mengganggu produktivitas industri stainless steel mereka yang melibatkan 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung.

Sementara di sisi lain, Indonesia tengah melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dengan melakukan hilirisasi produk-produk pertambangan.

“Kami tentu merasa berkeyakinan aturan-aturan yang kami kerjakan itu bukan saja untuk menjaga sumber daya alam agar menjadi baik, itu basis utamanya. Kedua adalah memastikan bahwa barang-barang itu adalah milik pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Namun ia juga mengaku kecewa sebab hal tersebut seharusnya bisa didiskusikan secara bilateral tanpa perlu pergi ke WTO. “Tentunya kami sangat kecewa konsultasi yang sudah begitu lama, saya pikir sudah beda. Tapi dalam waktu dekat kami bisa pastikan tidak ada dampaknya,” terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jadwal pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperbolehkan ekspor tersebut hingga 2022.

“Kita pastikan bahwa kami akan mempelajari apa saja yang dituntut Uni Eropa dan kami akan ikut proses tuntutan ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending