Connect with us

Keuangan

PT Bank Bukopin Sedang Mencari Dana Besar

Published

on


Finroll.com — PT Bank Bukopin Indonesia Tbk (BBKP). tengah mencari dana besar. Perusahaan hendak menerbitkan saham bertipe kelas B dengan jumlah maksimal 40 persen dari jumlah saham yang ditempatkan atau setara 4,66 miliar saham.

Emiten berkode BBKP ini menutup perdagangan dengan harga Rp276 per saham. Dengan asumsi harga tersebut, melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V bank akan mendapat suntikan dana segar senilai Rp1,28 triliun apabila saham baru terserap semua.

Rachmat Kaimuddin selaku Direktur Bukopin M. menjelaskan bahwa hal itu masih akan meminta persetujuan pemegang saham.

Seperti dilansir dari Bisnis.com
“Ini memang kami masukan dulu, nanti tinggal dimintakan persetujuan ke RUPS , Selasa (17/9/2019).

Dalam keterbukaan informasi, BBKP menyatakan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada keperluan dana perseroan untuk memperkuat permodalan.

Apabila terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkan pada 2 Oktober 2019.

Selain memperkuat rasio kecukupan modal, penerbitan saham baru juga untuk menambah kepercayaan diri perseroan dalam hal ekspansi kredit.

Pada tutup buku 2019, Bukopin membidik pertumbuhan fungsi intermediasi sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perusahaan berharap hal ini akan berimbas positif pada kemampuan rentabilitas.

Rachmat mengatakan bahwa dia belum mengetahui komitmen seluruh pemegang saham terkait penerbitan saham baru tersebut. “Nanti RUPS akan ketahuan,” katanya.

Pada tahun lalu, BBPK juga menerbitkan saham baru melalui PUT IV. KB Kookmin Bank sebagai Pembeli Siaga (standby buyer) membeli saham sebanyak 2,56 miliar lembar dengan harga Rp570 per saham. Bank mendapatkan dana segar senilai Rp1,46 triliun.

Kala itu PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak mengambil haknya. Dengan demikian kepemilikan Bosowa susut menjadi 23,39 persen.

Sementara itu Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemilik 22,00 persen saham. Kopelindo dan Negara Republik Indonesia, masing-masing, menggenggam 11,51 persen dan 8,92 persen.

Adapun berdasarkan laporan publikasi, per Juni 2019, rasio kewajiban penyediaan modal minimum ( KPMM ) Bukopin berada di bawah rata-rata industri, atau 13,20 persen. Kendati demikian capaian itu lebih baik dibandingkan posisi Juni 2018, 11,12 persen.

Seperti diketahui, permodalan bank tergerus oleh kredit bermasalah (non performing loan/NPL. Peningkatan rasio KPMM atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan seiring dengan membaiknya kualitas aset.

BBKP melaporkan rasio NPL kotor per Juni 2019 sebesar 5,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 6,84 persen. Begitu pula dengan rasio NPL bersih yang membaik dari 4,39 persen menjadi 3,63 persen.

Sebelumnya Bukopin telah menyatakan rencana penerbitan saham baru pada paruh kedua tahun ini. Aksi korporasi ini merupakan pengganti surat utang subordinasi senilai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun yang semula direncakan perusahaan dilepas ke pasar tahun ini.(red)

Advertisement Valbury

Keuangan

Hingga 15 Juni 2020 BI Perpanjang Penyesuaian Jadwal Layanan

Published

on

Finroll – Jakarta, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik menjadi 15 Juni 2020. Sedianya, kebijakan yang dijalankan sebagai upaya memitigasi penyebaran virus corona itu berakhir pada 29 Mei 2020.

“Perpanjangan kebijakan memerhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, serta hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku industri keuangan,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resmi dikutip Rabu (27/5).

Dengan demikian, jadwal operasional layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah tetap tidak berubah sebagaimana siaran pers BI No.22/24/DKom tentang Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik BI, Memitigasi Penyebaran COVID-19, tanggal 24 Maret 2020.

Secara berkala, sambung Onny, kebijakan penyesuaian kegiatan operasional akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi virus corona (covid-19) di Indonesia.

Adapun layanan yang disesuaikan adalah Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Layanan Operasional Kas, Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas, serta layanan transaksi keuangan Pemerintah.

Berikut jadwal layanan BI:

1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP)
– Penarikan Kas tetap 06.30-11.00- Transaksi Nasabah dan Penerimaan Negara dari 06.30-11.00 menjadi 06.30-15.00
– Transaksi Pemerintah, Antarbank, Surat Berharga, Pasar Modal dari 06.30-17.00 menjadi 06.30-15.30
– Cut Off Warning BI-RTGS, BI-SSS, BI-ETP dari 17.00 menjadi 15.30
– Pre Cut Off BI-RTGS, BI-SSSS dari 18.00 menjadi 16.30
– Cut Off BI-RTGS dari 19.00 menjadi 17.00
– Cut Off BI-SSSS dari 18.30 menjadi 17.00
– Cut Off BI-ETP dari 18.00 menjadi 16.30

2. Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI)
– Siklus Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler dari 9 kali menjadi 8 kali
– Setelmen Pengembalian Refund Kredit dari 17.00 menjadi 15.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 1 dari 13.30 menjadi 12.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 2 dari 14.30 menjadi 13.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 3 dari 15.30 menjadi 14.30
– Layanan Kliring Warkat Debet Zona 4 tetap – Setelmen Layanan Penagihan Reguler dari 16.30 menjadi 14.30
– Setelmen Pengembalian Prefund Kredit dari 16.30 menjadi 15.00

3. Layanan Operasional Kas
– Layanan Setoran dan Penarikan Bank dari 08.00-12.00 menjadi 08.00-11.00

4. Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas
– Term Repo Konvensional dari 09.30-10.00 menjadi 10.00-10.30
– Term Repo Syariah dari 11.00-11.30 menjadi 10.00-10.30
– Reverse Repo Surat Berharga Negara dari 14.00-14.30 menjadi 13.00-13.30
– Sertifikat Bank Indonesia 14.00-14.30 menjadi 13.00-13.30
– Sukuk Bank Indonesia 15.30-16.00 menjadi 14.00-14.30
– Fine Tune (Term Deposit dan Repo) dari 08.00-16.00 menjadi 09.00-15.00
– Jual/Beli SBN dari 08.00-16.00 menjadi 09.00-15.00
– Deposit Facility dari 16.00-17.30 menjadi 15.00-16.00
– Lending Facility dari 16.00-18.00 menjadi 15.00-16.00n
– Lelang DNDF Pagi dari 08.30-08.45 menjadi 09.30-09.45
– Lelang DNDF Siang dari 15.00-15.15 menjadi 14.15-14.30
– TD Reguler Non Overnight tetap 10.00-11.00
– TD Syariah tetap 10.00-11.00
– TD Overnight dari 14.00-16.00 menjadi 14.00-15,00
– FX Swap OPT dari 10.00-11.30 menjadi 10.00-11.00
– FX Swap Hedging dari 14.00-16.00 menjadi 14.00-15.00
– Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas dari 09.00-11.00 menjadi 10.00-11.00

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Tertiup Kabar The New Normal Rupiah Melemah ke Rp14.865

Published

on

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.865 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Senin (18/5) pagi. Mata uang Garuda melemah 5 poin atau 0,03 persen dibandingkan Rp14.860 pada akhir pekan lalu.

Rupiah melemah bersama beberapa mata uang Asia. Mulai dari ringgit Malaysia yang melemah 0,07 persen, yen Jepang minus 0,04 persen, yuan China minus 0,03 persen, hingga dolar Hong Kong minus 0,01 persen.

Sementara, mata uang Asia lain berhasil menguat dari dolar AS, seperti dolar Singapura 0,13 persen, baht Thailand 0,07 persen, peso Filipina 0,06 persen, won Korea Selatan 0,03 persen.

Sedangkan mayoritas mata uang utama negara maju berhasil ke zona hijau, seperti dolar Australia menguat 0,47 persen, dolar Kanada 0,21 persen, rubel Rusia 0,08 persen, poundsterling Inggris 0,04 persen, euro Eropa 0,02 persen. Hanya franc Swiss yang stagnan dari mata uang Negeri Paman Sam.

Analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan kurs rupiah bergerak di rentang Rp14.800 sampai Rp14.950 per dolar AS pada hari ini.

Menurutnya, pergerakan rupiah dipengaruhi oleh wacana new normal atau kembali masuk kerja setelah bekerja dari rumah di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Wacana ini mengemuka dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa pekerja di perusahaan pelat merah akan kembali masuk kerja mulai 25 Mei 2020 atau setelah lebaran.

Wacana ini lebih cepat dari perkiraan awal di mana kegiatan bisa berjalan lagi mulai 1 Juni 2020 setelah puncak pandemi corona yang diprediksi berakhir di penghujung Mei 2020.

“Apa yang dilakukan pemerintah melalui Menteri BUMN ini menambah kepercayaan pasar walaupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pembatasan antar wilayah dan dikritik tajam oleh pemerintah maupun masyarakat,” ungkap Ibrahim kepada CNNIndonesia.com.

Sementara dari global, pergerakan mata uang akan mendapat sentimen dari data ekonomi sejumlah negara yang masih cukup buruk di tengah pandemi corona.

Bahkan, pelonggaran penutupan wilayah (lockdown) di beberapa negara di Erapa dan AS justru menambah panjang kasus virus corona.

“Ini melemahkan optimisme investor dari sebelumnya mempercayai ekonomi akan segera kembali normal,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Mulai 1 Juli 2020, Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi

Published

on

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuranBPJS Kesehatan lagi nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pasal 34 ayat 1 poin disebutkan iuran peserta mandiri di ruang perawatan kelas III, yaitu untuk 2020 sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Lalu, pada pasal 34 ayat 1 poin b disebutkan iuran untuk 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp35 ribu.

Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas III naik 37,25 persen. Lebih lanjut, pasal 34 ayat 2 menyebutkan iuran peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.

Kemudian, pasal 34 ayat 3 menyebutkan iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.

Kemudian, pada pasal 34 ayat 6 disebutkan ketentuan mengenai besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas II mengalami kenaikan 96,07 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu dan peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp 150 ribu.

Dalam aturan itu, Jokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang berlaku mulai Januari 2020. Dengan demikian, maka iuran peserta mandiri kelas III yang naik menjadi Rp42 ribu kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari Rp110 ribu kembali menjadi Rp51 ribu, dan kelas I dari Rp160 ribu menjadi Rp80 ribu.

Namun, tarif awal itu hanya berlaku pada April, Mei, dan Juni untuk peserta mandiri kelas I dan II. Selanjutnya, peserta mandiri kelas I dan II akan membayar menggunakan tarif baru di Juli 2020. Lalu, mandiri kelas III ikut naik di tahun depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending