Subsidi Listrik Rumah Indekos Daya 450 VA Terancam Dicabut

  • Bagikan
finroll subsidi listrik rumah indekos daya 450 va terancam dicabut
finroll subsidi listrik rumah indekos daya 450 va terancam dicabut

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan indekos atau kos-kosan dengan kapasitas listrik berdaya 450 VA terancam dicabut pemberian subsidi listrik karena tidak tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menyinkronkan data penerima subsidi listrik dari data PLN maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

“Misal kos-kosan, biar dapat subsidi dia pasang 450 VA, ini yang kami mau keluarkan (dari daftar penerima subsidi listrik), karena lagi-lagi semangatnya adalah subsidi ini disalurkan lebih tepat sasaran. Kalau ke kos-kosan, tidak tepat sasaran,” ungkap Rida dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/6).

Sementara untuk kategori hingga pihak-pihak mana yang sekiranya akan tetap mendapat subsidi listrik dari pemerintah, datanya masih terus disinkronkan. Namun, Rida memastikan nantinya seluruh data penerima subsidi merupakan mereka yang namanya ada di data DTKS.

Dengan begitu, bila saat ini ada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima subsidi listrik di data pelanggan PLN, maka nantinya bisa saja terhapus. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu hasil pemadanan data yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2021.

“Hal yang paling menjadi penentu adalah akurasi dan validitas data, data DTKS. Suka atau tidak, DTKS sudah dipastikan menjadi acuan kita. Artinya yang tidak layak lagi disubsidi, itu nanti akan dipadankan,” ujarnya.

Kendati begitu, Rida membantah bila pemadanan data dan rujukan menggunakan DTKS ini merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi pemberian subsidi listrik kepada masyarakat. Begitu pula dengan anggaran untuk menghemat anggaran subsidi.

“Pemerintah tidak punya niat dan rencana untuk menurunkan subsidi, kita tidak memikirkan itu. Penurunan subsidi tidak ada. Yang ingin kita wujudkan adalah menyalurkan subsidi lebih tepat sasaran,” tekannya.

Di sisi lain, ia menerangkan bahwa pemadanan data di DTKS sejatinya sudah menjadi agenda Kemensos setiap enam bulan sekali. Nantinya, kementerian akan melakukan pembaharuan data dan memutuskan rumah tangga mana yang masuk dalam 40 persen status sosial terendah.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa jumlah penerima subsidi listrik akan berkurang seiring dengan kebijakan pemadanan data ini. Bila berkurang, maka anggaran subsidi listrik pun akan menyusut.

Berdasarkan usulan sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif memperkirakan pagu anggaran subsidi listrik akan mencapai Rp61,83 triliun pada Rancangan APBN 2022. Jumlahnya naik Rp2,57 triliun atau 4,33 persen dari Rp59,26 triliun pada APBN 2021.

Arifin mengatakan usulan ini muncul dari asumsi nilai tukar Rp14.450 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$60 per barel. Sementara inflasi sebesar 3 persen.

Namun, Arifin mengatakan usulan pagu anggaran subsidi listrik sejatinya masih bisa turun. Bahkan, penurunan cukup drastis menjadi tinggal Rp39,5 triliun. Potensi penurunan muncul bila ada pemisahan data golongan pelanggan 450 VA dari DTKS.

“Mengacu pada rekomendasi BPKP serta dari KPK, apabila dilakukan evaluasi pemisahan pelanggan 450 VA yang tidak masuk DTKS, maka subsidi listrik 2022 bisa diturunkan menjadi Rp39,5 triliun,” kata Arifin.

Sementara pada 2021, realisasi penggunaan dana subsidi listrik mencapai Rp22,1 triliun per April lalu. Realisasinya 37,29 persen dari pagu Rp59,26 triliun.

Realisasi terdiri subsidi untuk 25 golongan mencapai Rp17,36 triliun, golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA tidak mampu Rp4,67 triliun, dan golongan bisnis 450 VA dan industri 450 VA Rp66 miliar.

Tarif Listrik dan Stimulus

Di sisi lain, sembari masih menunggu hasil pemadanan data di DTKS, Rida memastikan sejauh ini tidak ada kenaikan tarif dasar listrik pada tahun depan.

“Tidak ada kenaikan TDL,” imbuh Rida.

Selain tidak menaikkan tarif dasar listrik, pemerintah juga tidak memperpanjang pemberian stimulus kelistrikan dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19. Misalnya, diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA. Stimulus akan berakhir pada bulan ini, sehingga mulai Juli 2021 tidak ada lagi stimulus bagi masyarakat.

“Kemarin kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, pemerintah sepakat untuk tidak lagi memberikan stimulus listrik untuk masyarakat pada Juli nanti. Itu bukan di kita keputusannya (akan perpanjang atau tidak), ini keputusan umum dan menyangkut bansos lain,” pungkasnya.

Sumber : cnnindonesia.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

-->