Connect with us

Nasional

Reklamasi Ancol dan Janji Politik Anies

Published

on


Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memancing polemik melalui pemberian izin reklamasi pengembangan kawasan rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan total luas 155 hektare.

Pemberian izin dinilai mengingkari salah satu janji kampanye saat Pilkada 2020. Jargon tolak reklamasi mulanya menjadi daya tarik yang dijual Anies-Sandi kepada para calon pemilihnya. Anies saat itu tegas mengatakan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan.

“Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan,” kata Anies terekam saat debat putaran kedua Pilkada, 12 April 2017.

Setelah menjabat, Anies membuktikannya dengan membatalkan izin 17 pulau reklamasi yang dikeluarkan gubernur sebelumnya. Pembatalan izin itu masih jadi polemik lantaran masih dalam proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Namun kemudian, Anies mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan Ancol. Izin reklamasi untuk Ancol tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai kini publik bingung apa yang harus dipegang dari pernyataan Anies. Sikap Anies terdahulu yang menolak reklamasi, kata dia, jadi bertolak belakang dengan pemberian izin reklamasi itu.

“Artinya, enggak ngerti kita apa omongan dia yang bisa kita pegang,” kata Gilbert saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. CNNIndonesia/Adhi WicaksonoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Kritik serupa juga dilancarkan anggota Komisi B DPRD lainnya, Eneng Malianasari. Mili, sapaan Eneng, melihat penerbitan izin reklamasi ini tidak sesuai dengan janji Anies pada Pilkada 2017.

“Ada janji kampanye dari Gubernur yang terang-terangan tidak dilakukan,” tutur Mili.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritisi langkah Anies yang memberikan izin reklamasi di kawasan Ancol. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mempertanyakan urgensi penerbitan izin reklamasi Ancol tersebut.

Terlebih, ia juga menyebut bahwa Anies sebelumnya juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat disegel. Selain itu, ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama.

“Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi,” kata Tubagus.

Kekecewaan soal janji politik Anies ini juga ditunjukkan oleh Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi. Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

Koordinator Relawan Jawara Anies-Sandi, Sanny Irsan, mengatakan pihaknya menentang rencana reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Apalagi, pada Pilkada 2017 lalu, salah satu janji kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat itu adalah menolak reklamasi.

“Kalau tidak ada penjelasan kita akan turun (demonstrasi). Karena apabila ini (reklamasi) jadi, di samping menyalahi janji, efeknya akan kemana-mana,” ujar Sanny.

Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019. CNNIndonesia/Safir MakkiPemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.(CNNIndonesia/Safir Makki)
Masih Bungkam

Meski mendapat kritik bertubi-tubi, Anies dan jajaran Pemprov DKI sampai sekarang belum menjelaskan kepada publik mengenai alasan penerbitan izin reklamasi Ancol.

Pada Selasa (30/6), Anies sempat ditanya ihwal mengenai izin reklamasi. Saat itu, Anies menolak untuk menjawab dan berjanji akan menjelaskan secara rinci.

Namun sampai saat ini Anies dan Pemprov DKI masih bergeming ketika ditanya mengenai sengkarut izin reklamasi Ancol. CNNIndonesia.com juga telah berulang kali mencoba menghubungi jajaran Pemprov DKI yang berkaitan dengan isu ini, namun tak kunjung mendapat respons.

Pembelaan datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu mengajak berdialog kepada para pihak yang keberatan.

“Kalau ada keberatan sama janji Anies ya didialogkan. Saya maklum kalau dia (Jawara) belum paham maksud Kepgub itu,” kata Syarif.

Pihak Ancol pun belum memberikan keterangan yang utuh akan jadi apa rencana reklamasi yang diizinkan Anies tersebut.

PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) menyatakan rencana perluasan area di kawasan Ancol masuk dalam proyek jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Ancol bakal membuat masjid apung di atas laut dan Museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi.

Corporate Secretary Jaya Ancol Agung Praptono menolak menjawab pertanyaan mengenai lahan yang akan menjadi tempat pengembangan di lahan reklamasi. Menurut dia, pengembangan mengikuti aturan yang ada.

“Sesuai Keputusan Gubernur saja,” kata Agung singkat.

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

Sumsel Akui Telusur Tak Ideal, Jateng Duga Data Rancu

Published

on

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengakui kurang dalam melakukan telusur alias tracing terkait peningkatan kasus Covid-19, termasuk kasus kematiannya. Sementara, Pemprov Jawa Tengah berdalih ada kerancuan data soal kenaikan kasus.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, zona merah di Sumsel bertambah menjadi tiga daerah per Selasa (4/5). Yakni, Kota Prabumulih, Palembang, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Seiring dengan itu, persentase angka kematian akibat Covid-19 di Sumsel pun tembus tiga besar se-Indonesia dengan 4,93 persen, atau 1.033 jiwa meninggal akibat Covid-19 dari total kasus kumulatif 20.494 orang.Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan angka kematian Sumsel berada di bawah Jawa Timur yang mencapai 7,24 persen dan Lampung dengan 5,04 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nuraini mengakui ada peningkatan tingkat hunian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di Sumsel, dari 30 persen menjadi 57 persen dalam waktu dua pekan.

Yakni, sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 6 April, hingga pertengahan April. Ia meyakini itu akibat mobilitas masyarakat yang meningkat pada bulan Ramadan.

“Dalam waktu dekat pemprov pun akan kembali mengaktifkan kembali Wisma Atlet Jakabaring apabila BOR ini terus bertambah agar tidak menyebabkan penuhnya pelayanan kesehatan bagi kasus positif disertai gejala,” ungkap Lesty, Rabu (5/5).

Selain itu, pihaknya pun mengakui bahwa jumlah telusur di Sumsel ini masih jauh dari ideal. Idealnya, dalam satu kasus konfirmasi 100 orang kontak terdekat yang harus dilakukan testing.

Saat ini Sumsel sudah mampu melakukan tracing dan testing kepada 30 kontak terdekat dari satu kasus konfirmasi positif. Prakteknya, pengetesan rata-rata paling banyak dilakukan pada 2-3 orang per satu orang terkonfirmasi positif.

“Ini tidak ideal karena banyak hal yang dihadapi. Jumlah testing ini lebih rendah dibandingkan seharusnya,” ungkap Lesty.

Terpisah, Epidemiolog Universitas Sriwijaya Iche Andriyani meminta Pemprov memaksimalkan kemampuan dalam tes dan telusur.

Tracing di daerah dijelaskan Kepala Dinkes tadi paling banyak hanya 2-3 orang dari satu orang kasus positif. Itu penyebabnya lebih ke pedoman revisi lima, kontak erat itu yang tidak bergejala tidak dites,” ujar dia.

“Padahal di revisi lima itu jelas, dikembalikan ke kemampuan daerah masing-masing. Nah kalau Sumsel mampu 30 orang testing untuk satu konfirmasi positif kenapa tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengklaim salah satu penyebab tingginya angka kematian warga di wilayahnya lantaran integrasi data pemerintah pusat dan daerah yang masih rancu.

Ia menduga pemerintah pusat terlambat dalam memasukkan data kematian Covid-19 Jawa Tengah dalam aplikasi New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.

“Kasus kematian Jateng kita trennya menurun, tapi masih tinggi kami akui masih sekitar 6 persen, dan kami sebagian karena komorbid. Dan juga karena rilis data yang tertunda. Kami di corona Jateng sudah merilis, tapi kelihatannya pusat yang belum merilisnya di NAR,” kata Prasetyo dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (5/5).

Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat dalam periode 29 April-5 Mei 2021, Jawa Tengah menyumbang sebanyak 305 kasus kematian akibat covid-19. Jawa Tengah juga dalam beberapa pekan terakhir kerap berada di tiga provinsi teratas penyumbang kematian covid-19 di Indonesia.

Namun demikian, Prasetyo menyebut saat ini kondisi pandemi covid-19 di Jawa Tengah terpantau masih dalam keadaan aman. Sebab, kapasitas keterisian atau BOR masih di bawah 50 persen, baik perawatan isolasi inap covid-19 maupun Intensive Care Unit (ICU).

“BOR kita di ICU 38 persen, isolasi 35 persen. Saya kira sudah sangat baik kesiapan infrastruktur kesehatan di Jawa Tengah,” kata dia.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nekat Terobos Penyekatan, Pemudik Bisa Dijerat Sanksi Pidana

Published

on

Masyarakat yang nekat menerobos penyekatan dan tak mematuhi petugas di masa larangan mudik lebaran 2021 disebut bisa dijerat pidana. Namun, polisi mengaku mengedepankan upaya persuasi ketimbang sanksi.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto berharap penerapan sanksi pidana itu tidak sampai terjadi dan menginginkan masyarakat patuh demi menekan penyebaran Covid-19.

“Sebetulnya ada pasal pidana yang bisa diterapkan, kalau yang bersangkutan (pemudik) melawan petugas, seperti pasal 212, 214, dan pasal 216 KUHP, ada ancaman pidananya,” kata dia, di Pelabuhan Merak, Kamis (6/5).

“Harapan kami tidak menerapkan pasal tersebut. Yang penting bagi kami kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik demi sama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sejauh ini, harapan tersebut masih sesuai. Dalam pengecekan pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Merak, Gerem Bawah, dan di depan Pelabuhan Merak, Rudy mendapati jalanan sepi.

“Sudah berjalan dengan baik, penyekatan sudah dilakukan mulai pukul 00.00 WIB, 6 Mei 2021. Tadi saya amati, monitor, warga sudah sadar ya. Tadi pengendara sudah sepi, kendaraan pribadi tidak begitu banyak,” terangnya.

Terpisah, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengaku akan menindak tegas masyarakat yang tetap bandel mudik meski tetap mengedepankan pendekatan lunak.

“Tentunya tetap memprioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya, Rabu (5/5).

Kebijakan ini diambil, kata Nico, sebab pemerintah mengantisipasi kembali meningkatnya kasua Covid-19, berkaca pengalaman kenaikan kasus usai libur panjang tahun sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan survei kementerian perhubungan, jika larangan mudik ditiadakan, akan terjadi pergerakan 81 juta orang yang melakukan perjalanan. Ia juga menyebut masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang diduga akan melaksanakan mudik.

Polda Jawa Timur sendiri menerjunkan 15.212 personel gabungan untuk menghalau pergerakan masyarakat, saat  larangan Mudik Lebaran 2021 resmi berlaku, 6-17 Mei 2021.

Rinciannya 1.065 dari Polda Jatim, 9. 381 dari Polres jajaran, 1.420 dari TNI, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka hingga Jasa Raharja sebanyak 3.346 orang.

“Ribuan personel akan di-plotting di sembilan titik perbatasan provinsi, 20 titik kabupaten/kota, dan 45 pintu tol di Jatim pada 6-17 Mei 2021,” kata Nico.

sumber : cnnindonesia.com

Continue Reading

Nasional

PT Delta Disebut Belum Sanggup Buyback Saham Bir Pemprov DKI

Published

on

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyebut jajaran direksi PT. Delta Djakarta Tbk belum mampu membeli 26,25 persen saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri usai berkunjung ke kantor PT. Delta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/5).

“Tadi kita cecar mereka, mereka sanggup enggak kalau kita buyback sahamnya Pemprov? Mereka bilang belum,” kata dia, kepada wartawan usai kunjungan.

Kepada Komisi B, kata Hasan, direksi PT. Delta mengaku akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik saham mayoritas di Filipina.

Hasan menduga itu terkait aset perusahaan yang hanya Rp1,2 triliun yang dinilainya relatif kecil untuk perusahaan yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektare.

“Menurut saya mereka belum sanggup untuk buyback itu karena saya lihat situasi tadi ketika kita tanya juga aset perusahaan ini berapa, Rp1,2 triliun,” katanya.

Komisi B mengaku belum menentukan sikap soal wacana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta. Pihaknya masih akan menggelar rapat terbatas untuk membahas hal itu.

Kendati demikian, ia menilai keputusan Pemprov DKI menahan saham bir di PT Delta lebih menguntungkan.

“Tetapi menurut pribadi saya kalau diambil uang, misal kita terima Rp1 triliun dibandingkan uang, yang ditanam di sini kita tidur saja tiap tahun kita terima 100 miliar. Itu jauh lebih baik daripada kita terima Rp1 triliun tapi setelah itu enggak tahu uangnya ke mana,” jelas Hasan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Delta Ronny Titiheruw menyebut rencana pelepasan saham merupakan hak prerogatif Pemprov DKI. Pihaknya hingga kini belum berkomunikasi resmi dengan Pemprov terkait rencana tersebut.

“Selaku pemegang saham belum bisa comment. Sampai sejauh ini kita belum menerima komunikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai wacana pelepasan saham ini,” katanya.

Pemprov DKI sebelumnya berencana untuk melepas saham bir di Delta. Namun, itu belum terealisasi lantaran belum disetujui oleh DPRD. Dari sembilan fraksi, hanya lima fraksi yang mendukung, yakni PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PPP.

Diketahui, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu mencapai 26,25 persen. Saham mayoritas dipegang oleh San Miguel Malaysia dengan porsi 58,33 persen.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun sempat didorong oleh partai pendukung untuk menggunakan diskresinya menjual saham di luar jalur DPRD. Namun, Wagub DKI Riza Patria mengaku pihaknya tidak akan memakai kewenangan tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending