Connect with us

Nasional

Relasi Jokowi dan China dalam 4 Tahun Terakhir

Published

on


China dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi karena membantu mimpi meluaskan infrastruktur. Pertanyaannya, seberapa dekat?

“Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara,” tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei kemarin.

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN. Dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48 persen. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada 2018 porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46 persen.

Jokowi sadar ekonomi Indonesia tak akan tumbuh baik jika tak gigih membangun infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi menjelaskan mengapa pilihan Jokowi membangun infrastruktur harus dilakukan.

Menurutnya, pasca-krisis moneter 1997-1998, utang Indonesia membengkak. Sehingga presiden setelahnya harus berhemat untuk memperbaiki, minimal, infrastruktur keuangan.

Hal itu yang akhirnya menurut Sri Mulyani mengakibatkan tertundanya pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur akhirnya melambatkan ekonomi, dan memicu masalah lain yang harus diselesaikan, macam kemacetan.

Sehingga, “Kalau kita tunda (rencana pembangunan infrastruktur), tidak akan memecahkan masalah juga,” kata Sri. “Oleh karena itu kebutuhannya makin besar,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur Indonesia memang terbilang lamban, kalau tidak mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak krisis 1998. Daya saing Indonesia menurun. Padahal rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Ini menambah kuat alasan pemerintah Jokowi untuk jorjoran di sektor infrastruktur. Masalah selanjutnya adalah mencari modal.

Tren Investasi Cina Meningkat, tapi Bukan Satu-Satunya

Meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun lalu, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan menembak langsung Presiden Cina Xi Jinping untuk menawarkan investasi ketika bertemu di Beijing.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek,” kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara.

Dan mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Meski begitu, Cina bukan satu-satunya pemberi utang bagi Indonesia. Ia bahkan tak termasuk lima negara utama pemberi utang bagi pemerintah Indonesia. Cina hanya berada di urutan keenam. Pada 2016, Jepang adalah pemberi utang terbesar dengan angka 14,634 miliar dolar AS ke pemerintah Indonesia. Perancis memberikan utang sebesar 2,446 miliar dolar AS. Kemudian ada Jerman dengan pemberian utang 1,882 miliar dolar AS.Sementara soal kontribusi negara-negara kreditur utang, Cina berada dalam peringkat keenam untung utang pemerintah, dan posisi ketiga untuk utang sektor swasta Indonesia.

Namun, mengapa hubungan Cina-Indonesia terus disoroti?Selain angka investasinya yang terus meningkat, Cina punya tempat yang sensitif dalam konstelasi politik Indonesia. Bias anti-Cina sudah mengiringi perjalanan politik Presiden Jokowi sejak masih Gubernur Jakarta. Ia jadi target kampanye hitam bahwa dia punya “kakek keturunan Cina.”

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan Perpres tersebut hanya memudahkan prosedur perizinan TKA di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami minta jangan digoreng. Kami perlu jelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres ini. [Perpres] hanya memudahkan dari sisi prosedur,” kata Hanif, 24 Maret lalu.

Cina memang salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina. Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara “menguntungkan” buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21. Visi itu dekat dengan “Poros Maritim Dunia”-nya Jokowi.

Namun, apakah “hubungan dekat” investasi Cina dan pemerintahan Jokowi yang jadi isu sensitif ini bakal berpengaruh pada nasib Jokowi pada Pilpres 2019?

Sumber Berita : Tirto.id
Reporter: Aulia Adam

Nasional

Lathanud Perkasa “D” 2019 Tingkatkan Kesiapsiagaan Oprasional

Published

on

Finroll.com — Panglima Kohanudnas Marsekal Muda TNI Imran Baidirus, S.E. selaku Direktur Latihan Perkasa “D” secara resmi membuka Latihan Hanud Perkasa “D” tahun 2019 melalui video conference (vicon) di ruang Yudha Popunas Kohanudnas,Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (18/9).

Acara pembukaan Latihan Perkasa “D” ini dihadiri pejabat Makohanudnas seperti Kaskohanudnas Marsma TNI Arif Mustofa, M.M., para asisten, Staf Ahli dan pejabat Makohanudnas lainnya. Vicon diikuti oleh jajaran Kosekhanudnas I, II, III, IV dan unsur-unsur hanud lainnya yang terlibat latihan.

Dalam sambutanya Panglima Kohanudnas menyampaikan,”Latihan Perkasa “D” merupakan latihan hanud tingkat Kohanudnas untuk menghadapi ancaman nyata di wilayah tanggung jawab tiap Kosekhanudnas, melalui uji aplikasi, piranti lunak, serta kesiapan Kosekhanudnas dan jajarannya dalam menghadapi kontijensi guna mewujudkan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) yang handal.

Latihan Perkasa “D” dilaksanakan di wilayah Kosekhanudnas IV, dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan Kosekhanudnas IV beserta unsur operasional jajarannya dalam menghadapi kontinjensi di wilayahnya, sehingga secara riil akan tercapai kesiapan operasional berbagai unsur tersebut dalam pertahanan nasional di wilayah timur NKRI, dalam upaya pertahanan udara nasional serta mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang datang melalui wilayah udara,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan,”Melalui Latihan Perkasa D, akan dapat terwujud kemampuan perorangan maupun satuan di Kosekhanudnas IV dalam mengaplikasikan dan menerapkan doktrin-doktrin operasi dan angkatan terkait dalam rangka menyusun rencana operasi yang disiapkan berdasarkan analisa kontijensi yang diperkirakan akan terjadi,” jelas Pangkohanudnas.

Dalam Latihan Perkasa “D” TA. 2019 ini dilibatkan satu flight pesawat Tempur Sergap Su 27/30 dari Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin, pesawat F 28 dari Lanud Pattimura, Heli Penerbad dan Sar Paskhas Lanud Hasanuddin, Heli Penerbad dan Sar Paskhas dari Lanud Pattimura, Satrad 242 Tanjung Warari, Satrad 243 Timika, Satrad 244 merauke, Satrad 245 Saumlaki.

Keterangan gambar : Panglima Kohanudnas Marsekal Muda TNI Imran Baidirus, S.E. selaku Direktur Latihan Perkasa “D” saat membuka Latihan Hanud Perkasa “D” tahun 2019 melalui video conference di ruang Yudha Popunas Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (18/9) dengan seluruh jajaran Kosekhanudnas I, II, III, IV dan unsur-unsur Hanud yang terlibat latihan.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Ziarah ke Makam Soekarno

Published

on

Finroll.com — Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M.,  dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M. melaksanakan ziarah ke Makam Ir. Soekarno (Bung Karno) di Blitar, Jawa Timur, Rabu (18/9/2019).

Turut serta mendampingi Panglima TNI antara lain, Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan, Dansesko TNI Marsdya TNI Trisno Hendradi, Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., para Asisten Panglima TNI dan Pejabat TNI lainnya.

Di makam Presiden RI pertama, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan dan rombongan  melakukan tabur bunga serta memanjatkan doa untuk Proklamator Indonesia semoga arwahnya ditempatkan yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya di hadapan awak media, Panglima TNI menjelaskan bahwa kegiatan ziarah merupakan tradisi TNI dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang selalu diperingati setiap tanggal 5 Oktober.

“Usai ziarah ke makam Proklamator, kita akan ziarah ke makam K.H. Abdulrahman Wahid (Gus dur), dan besok tanggal 19 September 2019 akan ke makam H. Muhammad Soeharto serta ke makam Panglima Besar Jenderal Soedirman,” jelas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Ikut serta dalam ziarah tersebut, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Jalasenastri Ny. Manik Siwi Sukma Adji, Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Ayu Yuyu Sutisna, dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrad Ny. Tari Besar Harto Karyawan.(red)

Continue Reading

Nasional

Kepala Bakamla Jadi Keynote Speaker Rakornas Satgas 115

Published

on

Finroll.com — Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A. Taufiq R., berkesempatan menjadi Keynote Speaker dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 dengan mengangkat tema “Memantapkan Peran Negara dan Masyarakat dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing dan IUU Fishing” di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 KKP, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/19).

Pada kesempatan ini Kepala Bakamla menjelaskan tentang peran Bakamla dalam menciptakan sinergitas sesama aparat penegak hukum dalam mewujudkan keamanan di laut.

Kepala Bakamla mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia.

Kedua adalah posisi Indonesia yang terletak di dua benua, dua samudera, dan kurang lebih 70.000 kapal yang melintasi setiap tahun di perairan Indonesia kemudian terdapat empat choke point dari sembilan didunia.

“Tantangan ketiga adalah tentang kewajiban UNCLOS yaitu terkait dengan ALKI, kita harus menjamin tiga jalur ALKI aman untuk digunakan,” terang Laksdya Taufiq.

Kemudian kita juga mempunyai permasalahan batas maritim. Ada beberapa segmen yang belum selesai misalnya Vietnam di Natuna, Australia dan Selat Malaka dengan Malaysia.

Lebih lanjut, sebagai Bakamla dengan dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Perpres No. 178 tahun 2014 dan ditegaskan dalam amanat Presiden berbunyi “telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum.

Semua stakeholder Keamanan Laut, saya perintahkan untuk mendukung aset awal Bakamla berupa kapal, pesawat dan personel”. “Pertanyaannya adalah, apakah perintah Presiden ini dilaksanakan ?silahkan dijawab masing-masing,” kata Laksdya Taufiq.

Sedangkan tugas yang diamanatkan Presiden pada dasarnya Bakamla melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan laut di seluruh perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia.

Jadi tidak hanya di wilayah kedaulatan tapi diseluruh Yuridiksi sehingga Bakamla adalah institusi operasional. Didalam tugas dan fungsi berikutnya adalah pertama menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia,

kedua menyelenggarakan sistem peringatan dini terkait keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, ketiga melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, keempat menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh intansi terkait, kelima memberikan bantuan teknis dan operasional terhadap intansi terkait, keenam memberikan bantuan pertolongan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia dan ketujuh adalah melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.” Jelas Laksdya Taufiq.

Didalam rapat kabinet ditegaskan bahwa Bakamla melaksanakan fungsi Coast Guard di Indonesia. Kalau berbicara Coast Guard maka secara universal mempunyai tiga fungsi yaitu Maritime Security, Maritime Safety dan Defense inward time dibawah Navy.

Oleh karena itu Coast Guard merupakan suatu keniscayaan dengan tatanan dunia sekarang ini sehingga penegakan hukum disinergikan oleh Bakamla. Tetapi kita tahu bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menegasikan undang-undang yang lain sehingga undang-undang lain masih berlaku.

Hal tersebut bukan menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dilapangan bisa bersinergi tanpa harus berkutat atau berdiskusi tentang undang-undang itu karena hal tersebut bukan tataran kita, tataran kita adalah operasional oleh karena itu didalam pelaksanaan operasi saya sampaikan kepada seluruh jajaran saya gunakan saja asas operasi militer selain perang.

Ditegaskan pula, pelaksanaan operasional dilapangan gunakanlah asas OMSP yaitu Unity of Effort (kesatuan usaha) dan legitimacy (dasar hukum kewenangan). Inilah sebetulnya yang menjadikan dasar bagaimana kita bisa bersinergi.

“Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan adalah ini perlu ketulusan para pemimpin dilapangan dalam penegakan hukum di Indonesia,” tutup Laksdya Taufiq.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending