Connect with us

Nasional

Relasi Jokowi dan China dalam 4 Tahun Terakhir

Published

on


China dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi karena membantu mimpi meluaskan infrastruktur. Pertanyaannya, seberapa dekat?

“Untuk memenangkan suara, pemimpin Indonesia membutuhkan uang Cina untuk membangun kereta api dan pelabuhan. Untuk membangun kereta api dan pelabuhan itu, dia perlu menerima pekerja Cina yang bisa bikin dia kehilangan suara,” tulis Jeffrey Hutton di SCMP, Mei kemarin.

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan analisis yang dipacak Hutton sebagai lead tulisannya bisa jadi dilema paling tepat dalam menggambarkan situasi Jokowi saat ini.

Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN. Dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48 persen. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada 2018 porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46 persen.

Jokowi sadar ekonomi Indonesia tak akan tumbuh baik jika tak gigih membangun infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi menjelaskan mengapa pilihan Jokowi membangun infrastruktur harus dilakukan.

Menurutnya, pasca-krisis moneter 1997-1998, utang Indonesia membengkak. Sehingga presiden setelahnya harus berhemat untuk memperbaiki, minimal, infrastruktur keuangan.

Hal itu yang akhirnya menurut Sri Mulyani mengakibatkan tertundanya pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya infrastruktur akhirnya melambatkan ekonomi, dan memicu masalah lain yang harus diselesaikan, macam kemacetan.

Sehingga, “Kalau kita tunda (rencana pembangunan infrastruktur), tidak akan memecahkan masalah juga,” kata Sri. “Oleh karena itu kebutuhannya makin besar,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur Indonesia memang terbilang lamban, kalau tidak mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak krisis 1998. Daya saing Indonesia menurun. Padahal rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Sri Lanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Ini menambah kuat alasan pemerintah Jokowi untuk jorjoran di sektor infrastruktur. Masalah selanjutnya adalah mencari modal.

Tren Investasi Cina Meningkat, tapi Bukan Satu-Satunya

Meski belum mendominasi, investasi Cina di Indonesia mengalami tren meningkat. Utang dari swasta Cina bahkan meningkat pesat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment dari Tiongkok ke Indonesia tercatat 1.734 proyek senilai 2.665 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dari 1.052 pada 2015, masa setahun setelah Presiden Jokowi menjabat. Nilainya 628,34 juta dolar AS pada tahun itu.

Beberapa proyek kerja sama itu di antaranya Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT; Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN; dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Selama empat tahun terakhir, angka PMA di Indonesia dari Cina memang mengalir deras. Pada 2017, angka realisasinya menjadi 1.977 proyek senilai 3.361,70 juta dolar AS, dan bahkan sudah mencapai angka 1.202 proyek selama Januari-Juni 2018.

Mei tahun lalu, Jokowi bahkan tak sungkan-sungkan menembak langsung Presiden Cina Xi Jinping untuk menawarkan investasi ketika bertemu di Beijing.

“Saya ingin mengundang secara khusus pemerintah Presiden Xi untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga mega proyek,” kata Jokowi di pertemuan itu sebagaimana dilansir Antara.

Mega proyek pertama yang ditawarkan oleh Jokowi ialah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Mega proyek kedua adalah investasi di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo dengan pembangunan akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara.

Dan mega proyek ketiga ialah peluang kerja sama investasi proyek infrastruktur energi dan pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

Utang pemerintah Indonesia dari Cina pada 2016 diketahui mencapai 1,035 miliar dolar AS. Sementara, ada sekitar 13,815 miliar dolar AS utang swasta Indonesia yang dialirkan dari Cina. Jika melihat data dari 2010, nilai utang pemerintah dari Cina memang menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Pada 2014, utang swasta Indonesia dari Tiongkok mencapai 6,883 miliar dolar AS. Pada tahun lalu utang swasta Indonesia dari Tiongkok telah mencapai 13,816 miliar dolar AS atau meningkat hampir dua kali lipat selama dua tahun terakhir.

Meski begitu, Cina bukan satu-satunya pemberi utang bagi Indonesia. Ia bahkan tak termasuk lima negara utama pemberi utang bagi pemerintah Indonesia. Cina hanya berada di urutan keenam. Pada 2016, Jepang adalah pemberi utang terbesar dengan angka 14,634 miliar dolar AS ke pemerintah Indonesia. Perancis memberikan utang sebesar 2,446 miliar dolar AS. Kemudian ada Jerman dengan pemberian utang 1,882 miliar dolar AS.Sementara soal kontribusi negara-negara kreditur utang, Cina berada dalam peringkat keenam untung utang pemerintah, dan posisi ketiga untuk utang sektor swasta Indonesia.

Namun, mengapa hubungan Cina-Indonesia terus disoroti?Selain angka investasinya yang terus meningkat, Cina punya tempat yang sensitif dalam konstelasi politik Indonesia. Bias anti-Cina sudah mengiringi perjalanan politik Presiden Jokowi sejak masih Gubernur Jakarta. Ia jadi target kampanye hitam bahwa dia punya “kakek keturunan Cina.”

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi Maret lalu juga dipermasalahkan karena dianggap memberikan kelonggaran para pekerja asing untuk merebut pasar kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan Perpres tersebut hanya memudahkan prosedur perizinan TKA di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami minta jangan digoreng. Kami perlu jelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres ini. [Perpres] hanya memudahkan dari sisi prosedur,” kata Hanif, 24 Maret lalu.

Cina memang salah satu penyumbang TKA terbesar di Indonesia. Disusul Jepang dan Korea Selatan. Pada 2007, 13,07 persen atau 4.301 TKA berasal dari Cina. Jumlahnya meningkat menjadi 24.804 orang atau setara 28,85 persen dari total TKA pada 2017. Peningkatan ini tak lepas dari jumlah investasi dan proyek asal Cina di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Cina memang fokus menyebar modal ke negara-negara “menguntungkan” buat mereka. Salah satu tujuan negara adidaya ini adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama Jalur Sutera abad ke-21. Visi itu dekat dengan “Poros Maritim Dunia”-nya Jokowi.

Namun, apakah “hubungan dekat” investasi Cina dan pemerintahan Jokowi yang jadi isu sensitif ini bakal berpengaruh pada nasib Jokowi pada Pilpres 2019?

Sumber Berita : Tirto.id
Reporter: Aulia Adam

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Danlanud Atang Sendjaja Ajak Instansi Dan Komunitas Di Bogor Latihan Menembak

Published

on

Finroll.com, Bogor — Komandan Lanud Atang Sendjaja mengajak beberapa instansi dan komunitas di Bogor melaksanakan latihan menembak, bertempat dilapangan Tembak Lanud Atang Sendjaja, Sabtu (16/11/2019).

Beberapa instansi dan komunitas tersebut antara lain seperti Bea Cukais Bogor, Dinas Perhubungan, Komunitas Pajero dan Bogor Sahabats (Bobats).

Disela-sela kegiatan, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Eding Sungkana mengatakan, ada banyak manfaat dari menembak yang bisa dirasakan, salah satunya adalah dapat melatih konsentrasi dan kesabaran.

“Di samping itu, dengan menembak dapat melatih kekuatan tangan, belajar mengatur napas, memperkirakan arah angin dan kecepatannya hingga mengasah kejelian penglihatan,” ujar Danlanud Ats.

Sebelum dilaksanakan latihan menembak oleh para undangan terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang cara penggunaan dan safety senjata oleh Kepala Seksi Senjata Lanud Atang Sendjaja, Letkol Tek Nurharizal, agar para tamu undangan dapat memahami dan menguasai senjata tersebut. Setelah itu dilaksanakan pemanasan dengan peregangan otot sebelum dilaksanakan menembak.

“Dalam latihan menembak ini jenis senjata yang digunakan pistol dan masing-masing penembak dibekali 23 butir peluru,  dengan melalui dua tahapan, tahap pertama adalah tiga butir peluru untuk latihan percobaan dan tahap kedua 20 butir peluru untuk penilaian dengan jarak 25 meter,” jelas Kasisen Lanud Ats.

Turut hadir dalam latihan menembak, para Kepala Dinas Lanud Ats, para Komandan Skdron, Komandan Satuan serta seluruh personel Satpom Lanud Ats.

Setelah kegiatan menembak, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama di Skadron Udara 6 Lanud Ats serta penyerahan plakat oleh Dansatpom Lanud Ats.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Published

on

 

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. dan Waka Babinkum TNI Brigjen TNI Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman, bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU didampingi oleh anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Darmanto, Kepala Biro Teknis Nur Syarifah dan Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan.

Dalam audiensinya kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 serta persiapan menjelang Pilkada serentak 2020.

“Komisi Pemilihan Umum menyampaikan  apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI terkait pengamanan dan bantuan distribusi logistik Pemilu di seluruh Indonesia, khususnya daerah terpencil yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilu sehingga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses,” ungkapnya.

Ketua KPU juga menyampaikan bahwa tren partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa Pemilu sebelumnya.

“Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di Pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut Arief Budiman, selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting, seperti pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik.

“Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan,” tuturnya.

Selain menyampaikan laporan kepada Panglima TNI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan laporan kepada Presiden RI. “KPU juga berencana menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Polri, DPR, MPR, DPD, serta mitra kerja KPU seperti Kementerian terkait,” ucap Arief Budiman.

“Laporan ini sangat penting dan  perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya Pemilu dan Demokrasi kita menjadi semakin baik,” tutupnya.

Menanggapi audiensi Ketua KPU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan personel dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk perbantuan kepada Polri dan KPU dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

“Potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi, sehingga diperlukan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.(red)

Continue Reading

Nasional

Survei: DPR Jadi Institusi Paling tidak Dipercaya Publik

Published

on

By

Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendapati rendahnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap berbagai lembaga negara, DPR menjadi instutusi yang paling tidak dipercaya publik.

“Banyaknya kasus penangkapan anggota DPR dan DPD oleh KPK karena kasus korupsi meningkatkan sentimen negatif publik,” kata peneliti LSI Adjie Alfarabi di Jakarta, Rabu (14/11).

Mengacu pada hasil survei itu, ketidakpercayaan publik terhadap DPR juga cenderung naik. Pada Juli 2018 sebesar 25,5 persen masyarakat tidak percaya lembaga negara itu bekerja untuk rakyat. Angka itu kemudian meningkat menjadi 28,4 persen pada September 2019.

Berdasarkan survei itu juga, 65 persen masyarakat pada Juli 2018 masih percaya terhadap DPR bekerja untuk rakyat. Angka itu lantas merosot pada September 2019 menjadi 63,5 persen publik percaya akan kinerja wakil rakyat itu di parlemen.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan tingkatan persentase sebesar 89 pada September 2019. Nilai itu turun sekitar satu persen dari 90,4 persen publik percaya TNI bekerja untuk rakyat pada survei Juli 2018.

Lembaga-lembaga lainnya semisal eksekutif, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan tingkat diatas 70 persen setelah Pilpres. Meskipun setiap lembaga negara itu juga mengalami penurunan dari survei yang dilkukan sebelum Pilpres 2019 dilaksanakan.

“Melemahnya kepercayaan akan menyebabkan kelemahan pada legitimasi lembaga negara dan kebijakan yang akan diambil karena ketika ada ketidakpercayaan itu akan mengganggu demokrasi kita ke depan,” kata Adjie

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending