Connect with us

Hukum & Kriminal

Rentan komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Ini Uji Materi UU Perdagangan ke MK

Published

on


Rentan komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Ini Uji Materi UU Perdagangan ke MK

Finroll.com – Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta bernama Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 4 ayat (2) tersebut memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan. Menurut Reza, ada potensi pelanggaran terhadap hak atas akses pendidikan warga negara.

“Kenapa saya melakukan judicial review UU Perdagangan? Berangkat dari latar belakang pribadi saya, saya bukan dari keluarga yang mampu sehingga tidak mudah bagi saya untuk mengakses pendidikan. Setelah lulus SMA saya tidak dapat langsung kuliah karena keterbatasan biaya,” kata Reza dalam konferensi pers bersama tim kuasa hukumnya, di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Ia juga mengaku harus bekerja dan menabung untuk mendapatkan biaya kuliah. Reza pernah menjadi buruh di pabrik otomotif. Saat ini, ia menjadi salah satu pengemudi ojek online. Ia bersyukur biaya kuliahnya saat ini ditopang oleh beasiswa.

“Dari situ saya melihat dalam Undang-Undang Perdagangan ini tidak ideal karena menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang dapat diperdagangkan. Artinya, pendidikan menjadi profit oriented yang semestinya adalah pendiidikan itu hak bagi setiap orang, dan semua orang berhak mendapat pendidikan,” kata Reza.

Ia berharap, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d tersebut bisa dibatalkan oleh MK. Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Leonard Arpan, mengatakan, pihaknya memutuskan membantu Reza karena adanya kekhawatiran yang beralasan dan bisa diterima.

“Setelah dia berkonsultasi dan bertemu juga dengan saya ke kantor. Kami mengiyakan menempuh jalan ini, jadi kami bisa bantu Reza. Kami juga lihat idenya memang feasible dan make sense untuk kebaikan di sektor pendidikan,” kata dia.

Leonard menjelaskan, ada lima alasan terkait permohonan uji materi ini. Pertama, kata dia, Pasal 4 ayat (2) huruf d menempatkan jasa pendidikan secara keseluruhan sebagai komoditas perdagangan.

“Kedua, itu pasal yang kami uji itu objeknya menciptakan dualisme sistem pendidikan, karena kita juga sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, ini memunculkan konflik antara tanggung jawab negara, dalam bidang pendidikan dengan perdagangan,” ujar Leonard.

Keempat, lanjut Leonard, Pasal 4 ayat (2) huruf d berpotensi menjadikan pendidikan sebagai barang privat. Hal itu berpotensi menjauhkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

“Kelima, membuat pendidikan sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara guna melakukan pembiayaan terhadap pendidikan,” kata dia.

Leonard memaparkan, ke depannya, tim kuasa hukum bersama Reza akan menunggu agenda persidangan. “Kita juga sedang mempersiapkan. Kami sudah mengajukan bukti-bukti tertulis memang. Tapi kami lagi cari ahli-ahli yang bisa mendukung permohonan ini. Kita masih jajaki,” lanjut Leonard.

 

sumber: kompas

Hukum & Kriminal

Korupsi di Tubuh BUMN Nilainya Triliunan, Jabatan Ini Pelakunya

Published

on

By

Presiden Jokowi Teken PP "Pelapor Korupsi Dapat 200 JT", KPK: Keren!

Finroll.com – Korupsi sepertinya enggan meninggalkan negeri ini, bahkan di tubuh Badan Usaha Milik Negara, korupsi kian memprihatinkan. Kampanye antikorupsi serta agenda dan program BUMN yang memprioritaskan antikorupsi baru berupa jargon semata.

Bahkan sejak era Presiden SBY sudah ada program “BUMN Berintegritas”, hingga program Profesional dan Berintegritas atau program “Profit” yang diusung Menteri BUMN Rini Soemarno di era Presiden Jokowi saat ini.

“Di setiap periode pola korupsinya sama, tapi kita baca program-program antikorupsi BUMN itu hanya bagus untuk level manajemen ke bawah yang bicara soal pelayanan publik,” kata Emerson dalam diskusi di Graha Niaga, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus 2019.

Dilansir dari laman VIVanews, Rabu, 21 Agustus 2019, Emerson mengaku bahwa praktik pungli, utamanya di tataran BUMN, memang sudah jarang terjadi di sektor yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik saat ini.

“Tapi korupsi lain justru terjadi di level direktur atau bahkan komisaris,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan pembentukan BUMN yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kini menghadapi persoalan yang serius, di mana pihak yang sangat kaya dan sangat sejahtera justru para direksi dan jajaran tinggi di BUMN tersebut.

Bahkan, berdasarkan catatan pihaknya menunjukkan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 60 kasus korupsi BUMN, yang tengah dan telah ditangani oleh KPK. Hal itu belum termasuk kasus-kasus korupsi BUMN yang ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Soal bentuknya dan polanya itu biasanya adalah penyuapan atau tindakan-tindakan, yang merugikan keuangan negara atau praktik gratifikasinya,” kata Emerson.

“Bahkan saat ini ada 19 kasus korupsi BUMN, yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai angka Rp3,1 triliun,” ujarnya

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Sepanjang Tahun 2013-2017, Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Published

on

Finroll.com — Sepanjang 2013-2017, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 perkara tambang ilegal. Mayoritas tambang ilegal ditemukan pada tahun 2013 dengan total perkara mencapai 403 perkara.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Eko Susanto, menyatakan jumlah perkara pada dua tahun selanjutnya turun. Rinciannya, pada 2014 hanya 317 perkara dan 2015 sebanyak 173 kasus.

“Pas 2014 juga ada krisis Yunani, imbasnya sampai ke China. Keuntungan (pertambangan) semakin kecil. Sebenarnya ini bukan hanya yang ilegal, tapi semua turun,” tutur Eko, Senin (19/8/2019).

Sejumlah perusahaan legal saja, kata dia, harus melakukan efisiensi agar keuangannya tetap terjaga dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Maklum, krisis itu berdampak negatif pula pada harga komoditas tambang.

Sementara itu, sejumlah tambang ilegal tak mampu bertahan ketika harga jatuh. Maka itu, penemuan tambang tak berizin berkurang sejak 2013-2015.

Di sisi lain, jumlah penindakan perkara tambang ilegal kembali naik pada 2016 menjadi 251 perkara. Kemudian, turun pada 2017 sebanyak 240 perkara.

Eko mengaku belum bisa menjabarkan data penindakan pada 2018 dan tahun ini. Hal yang pasti, Bareskrim memprediksi jumlah tindakan semakin menurun.

“Sepertinya turun karena belum pulih sepenuhnya (harga komoditas). Di polisi bilangnya hal yang mempengaruhi tindak pidana itu dari harga jual,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa seluruh penindakan ini dilakukan lantaran aktivitas tambang yang tak memiliki izin resmi. Terkait apakah ada korban jiwa dari kegiatan tersebut, Eko enggan menjelaskan rinci.

“Karena kasus dipisah. Kami hanya tambang yang tidak ada izin. Itu yang (direktorat) kami tangani,” pungkasnya.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

11 Orang Diamankan Dari OTT KPK Terkait Impor Bawang Putih

Published

on

By

KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. Dalam operasi tersebut tim penindakan KPK menangkap 11 orang.

“Iya, diamankan 11 orang,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 8 Agustus 2019.

KPK menggelar operasi senyap tadi malam pukul 21.30. Sebelas orang yang diamankan kini sudah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum 11 orang yang ditangkap tersebut.

Febri belum menjelaskan identitas orang yang ditangkap, juga mengenai kasus yang diduga menjerat mereka. KPK bakal menggelar konferensi pers malam ini untuk menjelaskan detail mengenai OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia.

“KPK sebelumnya menerima informasi akan terjadi transaksi terkait dengan rencana impor bawang putih ke Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis, 8 Agustus 2019.

Dalam operasi semalam, KPK menangkap 11 orang. Mereka terdiri dari unsur pengusaha importir, sopir dan orang kepercayaan Anggota DPR. Saat ini, sebelas orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Dalam operasi yang sama, KPK mengamankan barang bukti berupa transfer bank senilai Rp 2 miliar. KPK juga menyita duit Dolar Amerika Serikat dari orang kepercayaan anggota DPR. KPK menduga uang itu akan diberikan kepada seorang Anggota DPR dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi atau Komisi VI. “Masih dalam proses perhitungan dan penelusuran,” kata Basaria.

Continue Reading
Advertisement

Trending