Connect with us

Nasional

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual

Published

on


Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual

Finroll.com – Terkait masih kurangnya tenaga dokter di sejumlah wilayah Indonesia (Kabupaten Asmat/Papua, Bali, Pandeglang, dan beberapa wilayah lainnya), terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Ketua DPR:

  1. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan atau dokter di seluruh wilayah Indonesia, mengingat kebutuhan dokter masih belum merata dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah 3T, serta meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi maldistribusi dokter;
  2. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Melalui Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Kemenkes menentukan jumlah dan tempat bertugas dokter dan tenaga medis lainnya di lokasi yang sudah ditentukan dengan memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan kondisi lokal daerah masing-masing;
  3. Mendorong Pemerintah untuk memberikan kemudahan pengurusan penempatan bagi dokter di daerah dan melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur di berbagai sektor untuk menunjang pelayanan kesehatan termasuk kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan, serta memberikan insentif dan gaji yang sesuai;
  4. Mendorong Kemenkes untuk membuat standar pelayanan medis secara nasional, mengingat saat ini standar yang ada hanya berupa pedoman dan panduan yang sifatnya tidak wajib;
  5. Mendorong Kemenkes dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk melakukan upaya-upaya kepada mahasiswa kedokteran agar dapat memiliki integritas dan minat yang tinggi untuk mengabdi ke suatu daerah.

Terkait dengan 30 pabrik karet di Sumatera Utara yang terancam tutup akibat kekurangan bahan baku yang disebabkan produksi getah karet dari petani menurun dan harga karet yang anjlok, Ketua DPR:

  1. Mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan bimbingan/penyuluhan agar kualitas karet produksi dalam negeri dapat ditingkatkan sesuai dengan standar internasional, sehingga karet yang dihasilkan dalam negeri dapat bersaing di pasaran dunia dan mampu mendongkrak harga karet dalam negeri;
  2. Mendorong Kementan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Perkebunan Daerah untuk melakukan peremajaan perkebunan karet secara bertahap, yaitu mengganti pohon karet yang sudah tua menjadi pohon karet yang unggul, baik dalam jumlah produksi karet ataupun kualitas karet;
  3. Mendorong Kementan melalui Ditjen Perkebunan memberikan kemudahan bagi petani karet dengan cara menyediakan bibit karet unggul yang mampu menghasilkan karet lebih banyak dengan kualitas terbaik, agar dalam melakukan peremajaan tanaman karet dapat terlaksana dengan baik;
  4. Mendorong Kementan melalui Ditjen Perkebunan bersama Dinas Perkebunan untuk melakukan penyuluhan kepada petani karet, sehingga dapat membantu petani karet dalam meningkatkan produksi serta mempertahankan kualitas karet yang dipanen;
  5. Mendorong Kementan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melakukan kajian pemanfaatan karet dan mendorong industri dalam negeri untuk memanfaatkan karet dalam negeri sebagai bahan baku, sehingga karet yang dihasilkan tidak hanya bergantung untuk diekspor saja, tapi juga dapat diserap dalam negeri.

Terkait wacana yang disampaikan oleh Fatma Lestari (Koordinator Lapangan Bidang Edukasi Kebencanaan Pulau Lombok Tim Universitas Indonesia) agar Pemerintah Daerah (Pemda) menginvestasikan dana anggaran untuk kebencanaan, guna mengurangi resiko kerugian infrastruktur serta dampak sosial dan psikologi warga akibat bencana, Ketua DPR:

  1. Mendukung wacana tersebut dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan APBN/APBD untuk penanggulangan dana bencana, mengingat selama ini pengaturan mengenai bencana masuk ke dalam urusan pilihan di Pemda. Oleh sebab itu, Pimpinan DPR akan mendorong Pemda untuk menjadikan urusan tersebut menjadi urusan wajib dikarenakan Indonesia rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa-tsunami;
  2. Mendorong Pemda bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menetapkan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana anggaran untuk kebencanaan;
  3. Mendorong BPBD memberikan arahan ke masyarakat tentang mitigasi bencana, seperti mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika terjadi bencana.

Terkait ajakan Indonesia dalam Konferensi kelautan Internasional Our Ocean Conference (OOC) agar dunia lebih memahami bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perikanan, Ketua DPR:

  1. Mendukung langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam OOC yang menyadarkan dunia bahwa kegiatan perikanan yang ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak diatur, atau Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing adalah merupakan tindak pidana;
  2. Mendorong KKP untuk menindaklanjuti dan menginisiasi hasil pertemuan dalam OOC tersebut melalui konsensus yang bersifat mengikat, agar setiap negara yang tergabung dalam OOC berkomitmen bersama dalam menanggulangi tindak pidana perikanan;
  3. Mendorong KKP dapat memperkuat usaha perikanan nasional serta menindak tegas kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, serta melakukan sertifikasi produk perikanan, mengingat selama ini belum ada produk perikanan yang bersertifikasi.
source: Bamsoet

Hukum & Kriminal

MK: Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK

Published

on

Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung masalah alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam pembacaan putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut MK, alih status tersebut tak boleh merugikan pegawai KPK.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 di Gedung MK, Selasa (4/5).”Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan dimaksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut,” kata Enny.

Enny mengatakan hal tersebut perlu diperhatikan sebab para pegawai selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Pertimbangan hakim MK ini merespons poin gugatan mengenai persoalan usia pegawai KPK. Dalam gugatan, pemohon menyampaikan dalil bahwa sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun.

MK menyatakan, syarat sebagai ASN yang tercantum dalam UU ASN, seperti maksimal berusia 35 tahun tak berlaku bagi pegawai KPK.

Pasalnya, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti UU 19/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Argumen MK ini muncul di saat isu puluhan pegawai KPK tak lolos tes alih status sebagai ASN. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, ada 75 pegawai yang tak lolos ujian dan terancam diberhentikan bekerja dari lembaga antirasuah.

Mereka yang tak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. readyviewed Novel Baswedan termasuk satu di antara 75 pegawai tersebut.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN masih tersegel.

KPK telah menerima hasil asesmen TWK pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April 2021. Penyerahan hasil tes tersebut dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes untuk alih status menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Lembaga antirasuah akan mengumumkan informasi resmi terkait hasil ini dalam waktu dekat.

“Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujar Cahya.

sumber :cnnindonesia.com

 

Continue Reading

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending