Connect with us
[adrotate group="1"]

Peristiwa

Ridwan Kamil: Anggaran Citarum Harum 2019 Cair Maret

Published

on


Ridwan Kamil: Anggaran Citarum Harum 2019 Cair Maret

Finroll.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan anggaran Gerakan Citarum Harum 2019, paling lambat dicairkan pada pertengahan Maret.

“Jadi saya sudah nagih ke Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman). Pak Luhut bilang paling telat pertengahan Maret,” kata pria yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/2/2019).

Pria yang akrab disapa Emil ini pun berharap, anggaran ini segera cair sebab dana operasional terutama di TNI untuk Citarum Harum sudah habis. Sehingga sedikit banyak mengganggu kinerja.

“Pertengahan Maret semua sudah cair. Sehingga kerepotan-kerepotan khususnya TNI yang sudah bekerja tapi kurang logistik bisa diselesaikan,” sambungnya.

Terkait dengan itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, Bambang Rianto mengaku saat ini masih ada kendala teknis dalam pencairan anggaran Gerakan Citarum Harum.

Salah satunya yang menyangkut pengadaan insenerator atau alat pembakar sampah. Bambang menyebut pengadaan ini sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, namun pihak PUPR menilai ini bukan menjadi wilayah pekerjaannya.

Baca Lainnya: Ridwan Kamil Sebut Sektor Bisnis Peternakan Jabar Sangat Potensial, Kenapa?

“Jadi kemarin tuh, kita kan usulkan ke PUPR. Nah PUPR merasa insenerator itu bukan tupoksinya Kementrian PUPR. Mereka ingin dialihkan ke KLHK. Jadi kegiatan itu tidak di PUPR tapi di KLHK,” sambungnya.

Sehingga akibat masalah itu, anggaran sekitar Rp600 miliar belum bisa dicairkan.Sebab Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tidak bisa mencairkan secara bertahap.

“Pengusulan anggaran Citarum itu di PUPR semuanya. Tapi Dirjen Anggaran itu katanya tidak bisa displit,” lanjutnya.

“Anggaran sekitar Rp600 miliar itu untuk TNI, insenerator, pembangunan 2.500 mck, kolam retensi dan kegiatan lainnya. Maka besok dicari solusinya dengan Dirjen Anggaran (supaya bisa segera cair),” sambungnya.

Sumber: Detik

Peristiwa

Kemenkes Keluarkan SE, Harga Tertinggi Swab Rp900 Ribu Mulai Berlaku

Published

on

FINROLL.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau tes swab Covid-19. Surat itu diteken Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dengan terbitnya surat itu, maka batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan tes swab PCR Covid-19 sudah mulai berlaku. Harga ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan tes swab atas permintaan sendiri atau mandiri.

“Batasan tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp900.000,” ucap Abdul Kadir dikutip dari keterangan persnya, Selasa (6/10/).

Batasan tarif tertinggi ini tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit. Abdul Kadir mengatakan pasien yang masuk kategori tersebut mendapatkan bantuan pemeriksaan tes swab dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.

Minta Dinkes Lakukan Pengawasan

Dia meminta Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan tarif tertinggi tes swab Covid-19. Kemenkes mengaku akan melakukan evaluasi secara periodik.

“Evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR secara periodik akan dilakukan oleh Kemenkes dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Abdul Kadir.

Adapun batas tinggi harga tes swab ini disepakati dengan melihat berbagai pertimbangan. Mulai dari, komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi dan lainnya. (Merdeka.com)

Continue Reading

Peristiwa

Harga Obat Corona Dipangkas 50 Persen, Jadi Rp1,5 Juta

Published

on

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) akan memangkas harga Covifor atau yang lebih dikenal dengan Remdesivir di Indonesia menjadi Rp1,5 juta per vial dari harga semula Rp3 juta per vial.

FINROLL.COM – Covifor sendiri merupakan salah satu obat yang telah disetujui oleh BPOM untuk terapi pengobatan pasien positif covid-19. Obat ini tidak dijual bebas dan hanya digunakan di rumah sakit dengan rekomendasi dan pengawasan dokter.

Emergency Use Authorization (EUA) produk Covifor (Remdesivir) adalah untuk pengobatan pasien penyakit covid-19, terutama untuk orang dewasa atau remaja berusia 12 tahun ke atas dengan berat badan minimal 40 kg yang dirawat di rumah sakit.

Presiden Direktur Kalbe Vidjongtius menyebut salah satu pertimbangan pihaknya dan PT Amarox Global Pharma (Amarox) selaku importir Covifor menurunkan harga adalah karena kebutuhan obat yang semakin meningkat

“Setelah diskusi bersama antara Kalbe, Hetero India dan Amarox, kami sepakat untuk memberikan harga jual khusus Covifor,” katanya seperti dikutip dari rilis resmi, Sabtu (3/10).

Untuk diketahui, Covifor yang dipasarkan Kalbe merupakan produksi Hetero, salah satu farmasi di India dan diimpor oleh PT Amarox Global Pharma (Amarox)

Selain itu, ia menambahkan pihaknya juga mendapat masukan soal harga dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan pasien.

“Penyesuaian harga disebabkan dengan mempertimbangkan beberapa kondisi saat ini seperti perkembangan kasus covid-19 di Indonesia, kebutuhan terhadap pengobatan covid-19 menggunakan obat Covifor yang besar,” tambahnya.

Di kesempatan sama, Country Manager PT Amarox Global Pharma Sandeep Sur menyebut bahwa pihaknya ingin mengurangi beban biaya masyarakat dan pemerintah. Ini diwujudkan dengan pemberlakukan harga baru.

“Hetero menyadari dampak pandemic covid-19 yang luas, terutama terkait beban biaya bagi pemerintah dan pasien, maka Hetero memberikan lebih banyak dukungan dan memberikan harga khusus untuk Indonesia,” ucapnya.

Saat ini Indonesia sendiri masih bergulat melawan pandemi corona, dengan jumlah kasus positif nyaris mencapai 300 ribu per Sabtu (3/10) dan jumlah meninggal dunia mencapai 11.055 jiwa dan sembuh 225 ribu orang. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Peristiwa

Kasus Corona Melonjak, Satgas Covid Tuding Warga Makin Lengah

Published

on

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan tak empatik terhadap korban merupakan salah satu faktor vital penyebab lonjakan kasus Virus Corona.

FINROLL.COM –  Per hari ini, Kamis (24/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 262.022 orang atau bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya. Sepanjang September, angka penambahan kasus harian nyaris selalu di atas 4.000 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal.

“Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari karena positif Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

Ia pun menyadari warga sudah semakin bosan dengan mobilitas yang terbatas. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan yang meliputi 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Kami mohon jangan menunggu sampai lima ribu kasus untuk disiplin protokol kesehatan,” pintanya.

Wiku pun memaparkan kondisi lima Provinsi dengan sumbangan kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Merespons hal itu, Wiku pun meminta kepala daerah terkait segera mengevaluasi dan menyegerakan aktivitas 3T (testing, tracing, dan treatment) yang serius dan massal.

“Jadi menurut data per (20/9), secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4 persen dan penyumbang kasus-kasus tertinggi dari kenaikan kasus tertinggi dari yaitu dari Provinsi Jabar, Banten, Sulsel, Riau dan papua,” ujar Wiku.

Kemudian untuk jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk kasus sembuh, Wiku turut mengapresiasi lima wilayah dengan persentase kasus kesembuhan di atas 80 persen. Mereka yakni, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk sebaran kasus kematian, 17-23 September, kasus kematian nasional bertambah 877 orang dengan akumulasi kasus kematian mencapai 2.560 korban jiwa.

Lebih lanjut, Wiku pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap penyakit Covid-19 sebagai aib sehingga takut untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan setempat.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dan kooperatif dalam menghadapi pandemi ini.

“Tidak usah khawatir terhadap biaya perawatan, karena seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah, baik dengan BPJS ataupun tidak,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan penambahan kasus Virus Corona dari klaster Pilkada 2020. Ini tercermin dari banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Di tengah desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat dan tetap memutuskan menggelarnya sesuai jadwal sebelumnya.

Alasannya, tak ada kepastian waktu kapan pandemi selesai, hingga mekanisme pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menyulitkan pengambilan keputusan. (cnn)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending