Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Ridwan Kamil Umumkan Sanksi Denda Tak Pakai Masker Hari Ini

Published

on


Finroll.com, Jakarta – Pemprov Jawa Barat bakal memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak memakai masker saat beraktivitas di tempat umum. Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani mengatakan sanksi yang diatur dalam peraturan gubernur akan diumumkan Gubernur Ridwan Kamil pada hari ini, Senin (27/7).

Sebelumnya, Ridwan Kamil pernah mengatakan bakal menerapkan sanksi Rp100-150 ribu pada masyarakat yang tidak memakai masker di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Pak Gubernur, Insya Allah hari ini akan memberikan statement terkait penerapan Pergub sanksi pelanggaran protokol. Pergub sudah jadi dan tidak terganjal karena telah dibahas oleh para pakar hukum,” ucap Berli di Bandung, Senin (27/7).

Berli mengatakan pergub soal pemberian sanksi denda sudah dibahas dengan sejumlah pakar hukum. Pemberian sanksi, lanjutnya, akan diterapkan guna membuat masyarakat agar lebih mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona.

“Pergub ini diterapkan tujuannya untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat. Nanti akan disampaikan pengumumannya oleh Pak gubernur hari ini,” tutur Berli.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku tengah menyiapkan peraturan terkait sanksi jika terhadap mereka yang tidak memakai masker di tempat umum.

Sanksi akan diberikan karena selama ini sosialisasi dan teguran sudah diberikan. Sanksi, kata Emil, bakal diberlakukan selama 14 hari sejak diumumkan Pemprov Jawa Barat.

“Sesuai komitmen kita yaitu tahap ketiga pendisiplinan dengan denda nilainya Rp100-150 ribu yang tidak pakai masker di tempat umum,” kata Emil usai rapat evaluasi Gugus Tugas Jabar di Markas Komando Militer (Makodam) III/Siliwangi, Senin (13/7).

Denda bukan hukuman yang mutlak mesti dipatuhi. Andai ada yang tidak sanggup membayar denda, maka akan menjalani hukuman berupa kerja sosial.

“Pilihannya kalau tidak bisa membayar denda kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang disiapkan Pak Kejati,” kata Emil.

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

Lonjakan 70% Kasus Corona dalam Sepekan di Jabar Jadi Sorotan Satgas

Pemda diminta memperhatikan pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat.

Published

on

Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan lonjakan kasus corona tertinggi selama sepekan terakhir. Oleh sebab itu pemerintah meminta daerah segera menekan penularan penyakit bernama SARS-CoV-2 tersebut.

FINROLL.COM — Hingga 29 September, kasus Covid-19 di Jawa Barat dari 2.445 kasus menjadi 4.171 kasus atau naik 70,5% dalam sepekan. Sementara DKI dari 7.369 kasus menjadi 8.371 kasus atau naik 13,5% selama seminggu.
Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pada pekan lalu. Sementara, DKI Jakarta pada pekan lalu tidak termasuk dalam 5 besar wilayah penyumbang kasus positif terbesar, namun masuk pada minggu ini.
“Artinya daerah ini mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9).
Selain Jabar dan DKI, provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya lonjakan kasus lima daerah tersebut tidak masuk dalam provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi.
Secara rinci, kasus Covid-19 di Kalimantan Timur melonjak dari 850 kasus pada pekan lalu menjadi 1.434 kasus dalam sepekan. Kemudian, Sumatera Barat yang sebelumnya memiliki 880 kasus, naik menjadi 1.453 kasus. Jawa Tengah juga mengalami kenaikan, dari 1.772 menjadi 2.110 kasus Covid-19.
Secara nasional, kenaikan kasus Covid-19 mengalami peningkatan 164% menjadi 36.641 kasus dari pekan lalu. Selain itu, kasus kematian Covid-19 nasional juga mengalami peningkatan 0,2% dibandingkan dengan minggu lalu.

Hingga 29 September, ada lima provinsi yang alami kenaikan kematian tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur. Angka kematian di Jawa Baratnaik dari 51 kasus pekan lalu menjadi 70 orang.
Wiku menargetkan penurunan angka kematian Covid-19 secara nasional. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk memperhatikan pasien Covid-19 dengan gejala sedang dan berat.
Ia berpesan, pasien dengan gejala tersebut perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin sebelum gejala bertambah parah. “Karena setiap angka adalah nyawa, dan kita harus betul-betul menekan kematian,” ujar dia.
Pada hari Selasa (29/9), kasus positif corona di Indonesia bertambah 4.002 orang menjadi 282.724. Provinsi DKI Jakarta masih menyumbang kasus terbanyak yakni 1.238 kasus atau setara 30,9%. Kemudian, Jawa Tengah naik 30 kasus menjadi 137, dan Banten meningkat 26 kasus menjadi 38. Sementara, Riau naik 13 kasus menjadi 43 serta Kalimantan Timur naik 7 kasus menjadi 33. (HDYT/KATADATA)

Continue Reading

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending