Connect with us

Nasional

Rieke Diah Pitaloka : Penanganan Covid-19 Harus Berbasis Riset Dan Teknologi

Published

on


Finroll.com — Rieke Diah Pitaloka sebagai Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menghadapi wabah virus Corona atau Covid -19. Namun demikian, sudah saatnya kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil pemerintah dilakukan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rieke mengatakan, apalagi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid -19 yang  berdasarkan riset ilmiah juga sesuai amanat UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek.

“Covid -19 bukan hanya bencana nasional, tetapi sudah berskala global. Tidak mungkin penanganan Covid -19 tanpa melakukan riset yang serius dan komprehensif,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Rieke, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari negara lain untuk mengatasi wabah Covid-19. Karena saat ini setiap negara juga sedang berjuang menghadapi virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut. Oleh karena itu dipastikan mereka juga memprioritaskan kepentingan bangsa dan negaranya, meski tetap melakukan kerja sama dengan negara lain.

Oleh karena itu, sambung Rieke, tidak mungkin kebijakan menghadapi Covid -19 tanpa memperkuat riset nasional sendiri. “Menteri Kesehatan pasti menyadari tidak mungkin penanganan COVID-19 tanpa rencana mitigasi yang matang. Rencana mitigasi tidak mungkin ada tanpa pemetaan penyebaran virus. Penyebaran virus sangatlah tidak mungkin tanpa riset uji sampel virus Covid -19,” jelasnya.

Sementara tidak mungkin dilakukan pengujian masif terhadap sampel virus Covid -19. Juga tidak mungkin dilakukan tanpa sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengujian. “Risikonya tinggi bagi penguji sampel virus Covid -19 sehingga perlu ada penguatan dan pelatihan khusus bagi SDM riset. SDM di Balitbangkes tidak cukup dan kerja mereka sudah luar biasa berat,” tuturnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, Minggu (29/3/2020) mengatakan, jumlah pasien positif terinfeksi covid 19 akibat virus corona kembali mengalami peningkatan. Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 1.285 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia bertambah menjadi 114 orang, pasien sembuh 64 orang.(red)

Advertisement Valbury

Nasional

Di Jatim Kasus Positif Corona Hampir Sentuh 5.000 Orang

Published

on

Finroll – Jakarta, Kasus positif virus corona (Covid-19) di Jawa Timur per Senin (1/6) nyaris menyentuh angka 5.000 orang, atau tepatnya 4.920 orang.

Sebanyak 95 kasus baru tercatat pada Senin (1/6). Dari total 4.920 kasus kumulatif itu, 3.775 di antaranya masih menjalani perawatan.

“Tambahan 95 kasus positif, ada 9 kasus yang masih dicari domisilinya,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (1/6) malam.95 kasus baru itu, kata dia, rinciannya yakni 25 kasus di Kota Surabaya, 14 di Kota Batu, 11 di Kabupaten Jombang, 9 di Sidoarjo, 5 di Gresik, 4 di Kabupaten Kediri, 4 di Bondowoso, 4 di Bojonegoro.

Kemudian 3 kasus di Kabupaten Lamongan, 2 di Kabupaten Malang, Nganjuk, 2 di Trenggalek, 2 di Jember, 1 di Kota Madiun, 1 di Kota Malang, 1 di Kabupaten Pacitan dan 1 di Kabupaten Mojokerto. Sementara 9 kasus masih belum ada domisilinya.

Pasien sembuh atau terkonversi negatif di Jatim bertambah 45 orang. Rinciannya 45 di Tulungagung, 3 di Lamongan, 8 di Kabupaten Magetan, 2 di Lumajang, 2 di Jember, 3 di Kabupaten Mojokerto, 4 di Ponorogo, 1 di Bojonegoro dan terbanyak 17 di Kota Surabaya.

Dengan demikian jumlah pasien terkonversi negatif di Jatim mencapai 699 orang. Angka itu setara dengan 14,21 persen dari total keseluruhan kasus.

Pasien meninggal dunia juga bertambah sebanyak 6 orang. Rinciannya 1 di Kab Lamongan, 1 di Kota Kediri, 1 di Kab Bojonegoro dan 3 di Kota Surabaya. Tambahan sebanyak 6 pasien meninggal itu membuat angka kasus kematian di Jatim mencapai 418 orang.

Sementara itu untuk pasien dalam pengawasan (PDP) di Jatim saat ini tercatat ada 6.678 pasien. Sebanyak 3.202 pasien di antaranya masih diawasi, 2.848 pasien selesai diawasi atau sembuh, dan 637 pasien lainnya meninggal dunia

Kemudian orang dalam pemantauan (ODP) tercatat ada 24.737 orang, yang masih dipantau 4.058 orang, selesai dipantau 20.576 orang, dan 103 orang lainnya meninggal dunia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending