Connect with us

Makro Ekonomi

Riset ADB: Era Jokowi, 22 Juta Orang Derita Kelaparan Kronis

Published

on


Finroll.com, Jakarta, ADB [Asian Development Bank] bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian Bappenas mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045’.

Dalam riset tersebut terungkap pada era 2016-2018 ternyata sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis.

Dalam executive summary-nya, riset tersebut mengawalinya dengan catatan baik. Sektor pertanian telah berkembang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

“Pertumbuhan yang kuat telah mendorong transformasi struktural dan membentuk kembali ekonomi agraria, dengan peran dominan sekarang dimainkan oleh industri dan jasa,” kutipan ringkasan eksekutif publikasi yang dirilis Oktober 2019 kemarin.

Namun, riset tersebut juga memberikan catatan. Sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional, terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif.

“Banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan,” jelas laporan tersebut.

Dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata terjadi di Indonesia. Dan kerawanan pangan tetap menjadi masalah.

Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU [Economist Intelligence Unit].

Peringkat tersebut paling buncit di antara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62).

“Akses untuk mendapatkan makanan di Indonesia cukup rendah,” tulis laporan tersebut lagi.

Apa Solusinya?

ADB mencermati, realokasi subsidi pupuk dan kebijakan peningkatanan investasi pemerintah dalam penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan irigasi dapat menghapus kelaparan di Indonesia pada 2034.

Laporan ini merekomendasikan perubahan strategis dalam investasi pemerintah, perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia, disamping untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan.

“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Mark W. Rosegrant, Peneliti Senior di International Food Policy Research Institute (IFPR) dan Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan.

“Untuk menghapus kelaparan di Indonesia kita harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, merealokasi anggaran dan subsidi yang sudah terbukti kurang efektif,” kata Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung.

Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk R&D pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan. Selain menghapus kelaparan, beberapa skenario investasi pertanian bahkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi (economic benefits) sebesar Rp 1.834 triliun pada tahun 2045, atau sekitar US$ 129 miliar dengan kurs nilai tukar saat ini.

Laporan tentang Indonesia tersebut mencakup beberapa rekomendasi kebijakan:

  •  Pengeluaran untuk R&D pertanian, khususnya pemuliaan tanaman dan ternak, perlu ditingkatkan secara signifikan
  • Investasi infrastruktur, termasuk jalan desa, listrik, menara telepon BTS, pasar, rantai berpendingin, dan fasilitas pengolahan produk lain, perlu ditingkatkan dengan skema kemitraan dengan pihak swasta
  • Peningkatan investasi, perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi sistem irigasi yang ada, perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan pertimbangan efektivitas biaya.
  • Penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian perlu ditingkatkan untuk memperluas adopsi teknologi pertanian, baik teknologi konvensional, maupun teknologi maju seperti pertanian presisi.
  • Reformasi hukum dan peraturan harus dilakukan dengan seksama untuk mengurangi berbagai hambatan dalam adopsi teknologi baru, varietas unggul baru dan teknologi pertanian lainnya.
  • Subsidi pupuk harus dikurangi secara bertahap dan dihapus, untuk dialokasikan pada perbaikan R&D pertanian dan bantuan langsung pada petani kecil untuk meningkatkan penghasilannya.

Penelitian tentang Peningkatan Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan ini dilakukan oleh IFPRI bekerja sama dengan ADB, menggunakan Model yang dikembangkan IFPRI untuk Analisis Kebijakan Komoditas dan Perdagangan Pertanian (IMPACT), yang dikaitkan dengan model keseimbangan umum biasa untuk menghitung dampak perubahan iklim dan peningkatan investasi pada sektor pertanian dan sektor-sektor ekonomi lainnya secara luas.

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

Jumlah Orang Miskin 24,79 Juta per September 2019

Published

on

By

Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Jumlah itu menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan merosot 0,88 juta orang terhadap September 2018.

“Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Kalau dibandingkan Maret 2019, turun 0,19 poin,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Meski jumlah orang miskin turun, disparitas kemiskinan antar desa dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sebesar 6,56 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana persentase kemiskinan perkotaan 6,89 persen dan pedesaan 13,1 persen.

“Masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sejumlah faktor mempengaruhi penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019. Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari.

Dalam hal ini, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 menjadi Rp54.424 per hari. Upah nominal buruh bangunan per hari juga naik 0,49 persen menjadi Rp89.072.

Kedua, kenaikan nilai tukar petani (NTP) selama kuartal III 2019 selalu berada di atas 100 dengan tren meningkat. NTP Juli tercatat 102,63, Agustus 103,22 dan September 103,88.

Ketiga, angka inflasi yang rendah di mana selama periode Maret 2019-September 2019 nilainya 1,84 persen.

Keempat, harga eceran beberapa komoditas pokok merosot. Pada Maret-September 2019, harga komoditas yang turun di antaranya beras (turun 1,75 persen), daging ayam ras (turun 2,07 persen), minyak goreng (turun 1,59 persen), telur ayam ras (turun 0,12 persen), dan ikan kembung (turun 0,03 persen).

Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita 10 persen penduduk terbawah pada Maret-September 2019 naik 4,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan 3,6 persen.

Keenam, pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang semakin gencar. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima program BPNT hingga kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan kuartal I, 289 kabupaten/kota.

Suhariyanto juga menyorot peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yaitu 73,75 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu menjaga harga bahan pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, terutama beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

“Sekali ada gejolak harga, misalnya beras, atau barang komoditas yang sering dikonsumsi penduduk miskin maka garis kemiskinan akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang telah digunakan sejak 1998. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (CNN/GPH)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Makin ‘Pedas’, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp85 Ribu per Kg

Published

on

By

Jakarta, — Harga cabai rawit merah di pasar tradisional kian mahal dalam sepekan terakhir. Tercatat, rata-rata harga cabai rawit merah mencapai Rp61.700 per Kilogram (Kg) pada Senin (13/1). Artinya, rerata harga cabai rawit merah melejit Rp7.900 per Kg atau 14,7 persen dibandingkan Senin (6/1) lalu, Rp53.800 per Kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada pukul 10.00 WIB, rerata harga cabai rawit merah tertinggi terjadi di Kota Ternate, Maluku, di mana harganya menembus Rp85 ribu per Kg. Harga tersebut melonjak 88 persen dibandingkan periode yang sama pekan lalu, Rp45 ribu per Kg.

Sementara, rerata harga terendah terjadi di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan, sebesar Rp38 ribu per Kg.

Kenaikan juga terjadi pada rerata harga cabai rawit hijau sebesar 9,5 persen menjadi Rp44.250 per Kg. Rerata harga cabai rawit hijau paling mahal juga terjadi di Kota Ternate, Maluku, sebesar Rp75 ribu per Kg. Adapun rerata harga terendah sebesar Rp19 ribu per Kg di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan.

Selain cabai rawit, sejumlah komoditas rerata harganya juga menanjak di antaranya bawang putih ukuran sedang menjadi Rp34.600 per Kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp13.900 per Kg, gula pasir lokal Rp13.950 per Kg, dan gula pasir kualitas premium Rp15.200 per Kg.

Kemudian, telur ayam ras segar Rp26.500 per Kg, daging sapi kualitas 1 Rp122.350 per Kg, dan daging sapi kualitas 2 Rp115.400 per Kg.

Sementara, rerata harga cabai merah keriting merosot 14,6 persen ke Rp35.900 per Kg dalam sepekan. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar ke Rp42.550 per Kg, daging ayam ras segar ke Rp31.650 per Kg, dan bawang merah ukuran sedang ke Rp36.050 per Kg.

Selanjutnya, rerata harga juga tercatat turun untuk beras kualitas medium ke Rp11.300 per Kg, beras kualitas medium II ke Rp11.700 per Kg, beras kualitas super I ke Rp12.850 per Kg, dan minyak goreng curah Rp12.500 per Kg. (

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Kaget, RS Milik BUMN Jika Digabung Omzetnya Rp 5 T!

Published

on

By

Jakarta,  – Menteri BUMN Erick Thohir siap membentuk holding khusus rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN.

Menurut Erick, banyak rumah sakit yang dimiliki BUMN justru tidak sesuai dengan core business atau bisnis inti dari induknya.

“Bayangkan, buat apa Pertamina fokus bisnis rumah sakit, padahal fokus utamanya Pertamina kan migas,” kata Erick di Kemenlu, Kamis (9/1/2020).

Pertamina, sambung Erick, punya 25 sumur yang harus dieksplorasi. Apalagi, sambungnya, lifting turun. “Kita tidak mau kalau tidak fokus. Saya rasa ini akan jadi konsolidasi yang baik. Bisnisnya juga progresif,” kata Erick sambil mengungkapkan rencana holding rumah sakit milik BUMN.

Erick Kaget, RS Milik BUMN Jika Digabung Revenuenya Rp 5 T!Foto: Menteri BUMN Erick Thohir (CNBC Indonesia/ Cantika Adinda Putri)

“Strukturnya [holding] masih dibahas. Yang penting akan ada holding rumah sakit yang nantinya para BUMN yang punya rumah sakit menjadi pemilik,” terangnya.

Ia bahkan berharap jasa yang diberikan rumah sakit bisa maksimal. Jangan sampai masyarakat justru berobat di luar negeri.

“RS BUMN sendiri punya revenue [pendapatan] kalau dikonsolidasikan sekitar Rp 5 triliun. Ini kan cukup punya potensi,” jelasnya.

“Rp 5 triliun per tahun. Kagetkan? Saya saja kaget,” tegas Erick. (CNBC)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending