Connect with us

Makro Ekonomi

Riset ADB: Era Jokowi, 22 Juta Orang Derita Kelaparan Kronis

Published

on


Finroll.com, Jakarta, ADB [Asian Development Bank] bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian Bappenas mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045’.

Dalam riset tersebut terungkap pada era 2016-2018 ternyata sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis.

Dalam executive summary-nya, riset tersebut mengawalinya dengan catatan baik. Sektor pertanian telah berkembang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

“Pertumbuhan yang kuat telah mendorong transformasi struktural dan membentuk kembali ekonomi agraria, dengan peran dominan sekarang dimainkan oleh industri dan jasa,” kutipan ringkasan eksekutif publikasi yang dirilis Oktober 2019 kemarin.

Namun, riset tersebut juga memberikan catatan. Sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional, terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif.

“Banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan,” jelas laporan tersebut.

Dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata terjadi di Indonesia. Dan kerawanan pangan tetap menjadi masalah.

Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU [Economist Intelligence Unit].

Peringkat tersebut paling buncit di antara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62).

“Akses untuk mendapatkan makanan di Indonesia cukup rendah,” tulis laporan tersebut lagi.

Apa Solusinya?

ADB mencermati, realokasi subsidi pupuk dan kebijakan peningkatanan investasi pemerintah dalam penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan irigasi dapat menghapus kelaparan di Indonesia pada 2034.

Laporan ini merekomendasikan perubahan strategis dalam investasi pemerintah, perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia, disamping untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan.

“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Mark W. Rosegrant, Peneliti Senior di International Food Policy Research Institute (IFPR) dan Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan.

“Untuk menghapus kelaparan di Indonesia kita harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, merealokasi anggaran dan subsidi yang sudah terbukti kurang efektif,” kata Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung.

Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk R&D pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan. Selain menghapus kelaparan, beberapa skenario investasi pertanian bahkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi (economic benefits) sebesar Rp 1.834 triliun pada tahun 2045, atau sekitar US$ 129 miliar dengan kurs nilai tukar saat ini.

Laporan tentang Indonesia tersebut mencakup beberapa rekomendasi kebijakan:

  •  Pengeluaran untuk R&D pertanian, khususnya pemuliaan tanaman dan ternak, perlu ditingkatkan secara signifikan
  • Investasi infrastruktur, termasuk jalan desa, listrik, menara telepon BTS, pasar, rantai berpendingin, dan fasilitas pengolahan produk lain, perlu ditingkatkan dengan skema kemitraan dengan pihak swasta
  • Peningkatan investasi, perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi sistem irigasi yang ada, perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan pertimbangan efektivitas biaya.
  • Penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian perlu ditingkatkan untuk memperluas adopsi teknologi pertanian, baik teknologi konvensional, maupun teknologi maju seperti pertanian presisi.
  • Reformasi hukum dan peraturan harus dilakukan dengan seksama untuk mengurangi berbagai hambatan dalam adopsi teknologi baru, varietas unggul baru dan teknologi pertanian lainnya.
  • Subsidi pupuk harus dikurangi secara bertahap dan dihapus, untuk dialokasikan pada perbaikan R&D pertanian dan bantuan langsung pada petani kecil untuk meningkatkan penghasilannya.

Penelitian tentang Peningkatan Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan ini dilakukan oleh IFPRI bekerja sama dengan ADB, menggunakan Model yang dikembangkan IFPRI untuk Analisis Kebijakan Komoditas dan Perdagangan Pertanian (IMPACT), yang dikaitkan dengan model keseimbangan umum biasa untuk menghitung dampak perubahan iklim dan peningkatan investasi pada sektor pertanian dan sektor-sektor ekonomi lainnya secara luas.

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Advertisement

Makro Ekonomi

Kacau! Sri Mulyani Ungkap Banyak PNS-nya Jadi Makelar

Published

on

Finroll.com, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan korupsi adalah musuh bersama dan bisa menghancurkan suatu negara. Oleh karenanya harus dilawan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Terutama ia menegaskan, di Indonesia masih banyak profesi makelar yang membuat masalah korupsi sulit untuk diberantas. Para makelar ini bahkan memanfaatkan sistem untuk mencari keuntungan.

Menurutnya, makelar ini banyak ditemukan di daerah. Ia menceritakan, banyak yang mempertanyakan kepada dirinya kenapa untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus melobi dan mencairkannya harus datang sendiri.

Sebab, untuk mendapatkan DAK udah ada pengalokasian sendiri melalui sistem di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

“Banyak yang tanya itu ke saya. Padahal saya sudah sering bilang dari dulu kalau untuk mendapatkan DAK tidak perlu lobi dan mencairkan sendiri. Kita ada sistem. Ini artinya masih ada yang mencari cara, banyak yang profesinya makelar, sistem pun di-makelarin,” ujarnya di kantor Pusat DJP, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, ia menyebutkan ada kisah yang melegenda yang membuat nama Ditjen Pajak tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pajak berkurang.

“Atau yang lebih serius itu kepala kantornya jadi mafia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karenanya, ia menekankan agar para jajaran Kementerian Keuangan untuk tidak mudah puas dengan capaian yang dimilikinya. Perbaikan harus tetap dilakukan agar setidaknya tindakan Korupsi bisa dikurangi.

“Harus terus perbaiki sistem, perbaiki kualitas belanja. Jangan ada lagi korupsi, dan korupsi salah alokasi. Itu akan membawa dampak buruk bagi RI. Makanya kita harus susun belanja terarah. Makanya sama minta semua Dirjen untuk perbaiki sistem anggaran, agar tidak ada salah alokasi,” tegasnya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

Peternak Rugi Rp2 T Karena Banjir Impor Ayam

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta — Para peternak ayam hidup yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mengadu ke Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Pengaduan terkait kerugian yang mereka derita akibat penurunan harga ayam hidup di pasar dan perusahaan integrator.

Peternak mengklaim penurunan harga ayam belakangan ini telah merugikan mereka sampai dengan lebih dari Rp2 triliun.  Salah satu anggota paguyuban dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni menjelaskan kerugian terjadi akibat harga jual ayam hidup berada di kisaran Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per ekor.

Padahal, Harga Pokok Penjualan (HPP) dari pemerintah berada di angka Rp18 ribu per ekor.

“Harga sekarang sebenarnya sudah lebih baik dari Juli lalu, sekitar Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per ekor, tapi harga yang masih lebih rendah dari HPP ini membuat peternak tetap merugi karena harga bibit dan pakan pun cukup tinggi,” ujar Parjuni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

Ia merinci harga bibit berada di kisaran Rp5 ribu sampai Rp10 ribu saat ini. Sementara harga pakan berupa jagung mencapai Rp7.000 sampai Rp7.300 per kilogram.

Padahal, peternak masih perlu mengeluarkan biaya lain untuk merawat ayam hingga siap dijual. Perhitungannya, harga ideal untuk bibit seharusnya berada di bawah Rp5 ribu per bibit, sedangkan harga pakan di kisaran Rp4 ribu per kg.

“Untuk harga bibit saja, seharusnya maksimal hanya 30 persen dari harga jual ayam hidup. Misalnya, harga ayam Rp15 ribu per ekor, maka seharusnya harga bibit tidak sampai Rp5 ribu per kg, tapi sekarang lebih tinggi,” ujarnya.

Selain persoalan harga bibit dan pakan, Parjuni mengatakan penurunan harga jual ayam hidup juga terpengaruh oleh peningkatan pasokan. Ini terjadi karena kebijakan impor dari pemerintah sebanyak 707 ribu ekor per tahun.

Padahal, rata-rata hasil produksi ayam di dalam negeri berkisar 68 ribu sampai 70 ribu per minggu. Jumlah ini, kata Parjuni, sejatinya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar 55 juta sampai 57 juta per minggu.

“Impor ini diduga karena ada perusahaan tertentu yang nakal meminta di atas kuota dengan alasan ini dan itu, padahal jumlahnya mengganggu kami. Makanya kami minta ini dilihat lagi,” tuturnya.

Di sisi lain, sambungnya, kebijakan impor membuat perusahaan integrator lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan mereka dari impor. Akhirnya, perusahaan mengurangi pembelian ayam hidup dari peternak nasional.

Berdasarkan catatannya, jumlah pemotongan ayam hidup dalam beberapa bulan terakhir hanya sekitar 5 juta ekor per minggu. Padahal, menurut Parjuni, seharusnya mencapai 7 juta sampai 10 juta per minggu.

“Kami minta mulai bulan depan, pemerintah harus sudah bisa kembali membuat pemotongan ayam mencapai 10 juta ekor per minggu. Kalau tidak kami terus merugi,” katanya.

Ketika dimintai tanggapan, Jerry menyatakan keluhan dari para peternak ayam telah ditampung dan akan ditindaklanjuti. Ia memerlukan waktu untuk membahas persoalan yang terjadi dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama seluruh pihak terkait.

“Kami harus melihat secara teliti apa yang terjadi. Intinya, setiap permasalahan wajib kami dengar,” tuturnya. (CNN)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Harga Batu Bara Masih Naik, Kuat Sampai Kapan?

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Harga batu bara kembali ditutup naik pada perdagangan kemarin, Rabu (20/11/2019). Penguatan harga batu bara mengindikasikan adanya technical rebound dan belum dibarengi dengan perbaikan dari sisi fundamentalnya sehingga berpotensi kembali terkoreksi.

Harga batu bara kontrak ICE Newcastle ditutup di US$ 71,05/ton pada perdagangan kemarin atau naik 1% dibanding periode perdagangan sebelumnya.

Pekan lalu tepatnya pada 13 November 2019, Beijing mengumumkan untuk kembali mengetatkan kebijakan impor batu baranya. Beijing mengatakan secara lisan mengumumkan kepada semua otoritas pabean untuk menghentikan impor batu bara karena melebihi jumlah yang ditargetkan.

Beberapa pelabuhan di China telah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pelabuhan di provinsi Jiangsu Cina timur – termasuk Jiangyin, Zhenjiang dan Zhangjiagang – telah menghentikan berlabuhnya kapal-kapal dengan muatan batu bara, kata para pelaku pasar, melansir Argusmedia.

Impor batu bara China pada periode Januari-Oktober mencapai 276,24 juta ton naik 9,6% dibanding tahun lalu. Jika dibanding dengan total impor batu bara China tahun 2018 yang mencapai 281,23 juta ton, impor 10 bulan tahun 2019 hanya terpaut 4,99 juta ton.

Impor batu bara di negara-negara lain juga mengalami penurunan. Impor batu bara termal Jepang dan Korea Selatan sejak 1-19 November turun masing-masing menjadi 6,5 juta ton dan 4,9 juta ton dari sebelumnya 9,8 juta ton dan 6,5 juta ton pada November tahun lalu.

Impor batu bara India pada periode yang sama juga mengalami penurunan. Mengutip data Refinitiv, impor batu bara India mencapai 7,7 juta ton dari periode yang sama November tahun lalu sebesar 11,4 juta ton. Stok batu bara di seluruh pembangkit listrik di India naik menjadi 22,7 juta ton.

Harga batu bara kontrak futures ICE Newcastle berpotensi menguji titik resistensi terdekatnya di level US$ 71,75/ton – US$ 72,7/ton. (CNBCIndonesia)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending