Connect with us

Business

RNI Akan Memproduksi 2 Juta Lembar Masker Bulan Ini

Published

on


Finroll – Jakarta, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan memproduksi masker sebanyak 2 juta lembar bulan ini. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah penyebaran virus corona.

“(Produksi) masker 2 juta itu semuanya oleh RNI, kerja sama dengan pabrikan lokal. Jadi RNI order supaya cepat,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga melalui video conference, Rabu (18/3).

Ia menuturkan bahan baku masker akan didatangkan dari China dan Prancis. Namun, ia mengaku pemerintah mengalami keterbatasan pengiriman bahan baku dari Prancis lantaran negara tersebut melakukan kebijakan penutupan akses keluar dan masuk (lockdown).

Kendati demikian, pemerintah akan mencari cara untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Bahkan, pemerintah akan mencoba jalur kerja sama government to government (G to G).

“Karena kebutuhan dimana-mana hampir semua negara mencari, akhirnya kami akan negosiasi G to G, tapi bagusnya China, mereka melihat negara yang mereka lihat memang punya kebutuhan,” paparnya.

Ia mengungkapkan sebagian bahan baku dari India sudah masuk. Namun, bahan baku tersebut langsung habis untuk memenuhi kebutuhan produksi masker.

Rencananya, masker produksi RNI akan dijual oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk kepada masyarakat. Perusahaan farmasi pelat merah itu juga mengalokasikan kebutuhan masker untuk pemerintah daerah.

Untuk diketahui, masker mendadak menjadi barang langka justru saat masyarakat membutuhkan sebagai pencegahan penularan virus corona. Tak hanya itu, harganya pun melonjak drastis.

Menyikapi itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto melarang ekspor masker ke negara mitra dagang mulai hari ini, Rabu (18/3), hingga 30 Juni 2020. Selain masker, larangan ekspor juga berlaku untuk produk antiseptik, bahan baku masker, dan alat pelindung diri.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Opsi Masker Kain

Arya menuturkan beberapa pihak mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk membuat masker dari kain. Solusi ini guna menyikapi kelangkaan masker di pasar maupun kesulitan bahan baku pembuatan masker.

“Ada usulan kemarin bikin masker pakai kain. Kalau tekstil kan kita banyak,” ucapnya.

Ia mengatakan pembuatan masker kain tidak terbatas bagi perusahaan pelat merah saja. Ia mempersilahkan semua pihak yang mampu untuk memproduksi masker kain. Namun, usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut oleh Kementerian BUMN.

“Kami dapat informasi kemarin pakai masker kain bisa, (masker kain) dicuci bisa, kalau pakai deterjen virus corona mati,” ucapnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Pembukaan Mal dan Kantor DKI Disebut Jadi Momentum Pemulihan

Published

on

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan perkantoran, pusat perbelanjaan atau mal, hingga taman rekreasi buka kembali pada bulan ini. Pengusaha yakin permintaan perlahan akan kembali meningkat, sehingga kinerja industri bisa mulai pulih tahun ini.

FINROLL.COM — Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan mayoritas perusahaan masih akan rugi tahun ini. Namun, setidaknya pembukaan kembali pembatasan di ruang publik bisa menekan potensi kebangkrutan di masing-masing perusahaan.

“Mayoritas tetap rugi, tapi yang penting tidak bangkrut dan masyarakat bisa mendapat penghasilan lagi,” ucap Hariyadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Anies rencananya baru akan membuka kembali perkantoran di ibu kota pada 8 Juni 2020 mendatang. Namun, hanya boleh diisi 50 persen dari total kapasitas di kantor tersebut.

Kemudian, mal dan pasar nonpangan akan dibuka 15 Juni 2020. Lalu, taman rekreasi akan kembali dibuka untuk umum pada 20 Juni 2020 atau 21 Juni 2020.

Di sini, Anies sebenarnya masih memperpanjang PSBB di DKI Jakarta. Namun, sifatnya sudah masuk masa transisi.

“Keputusan DKI sudah tepat. Ini masa transisi, jadi tidak apa-apa perkantoran dibuka untuk 50 persen, lalu disusul mal, dan taman rekreasi. Tidak masalah, lebih baik seperti ini daripada kebijakannya mundur,” ungkap Hariyadi.

Ia menyatakan saat ini masing-masing perusahaan yang menjadi anggota Apindo sedang menyusun aturan jam kerja bagi karyawan agar tidak terjadi penumpukan di kantor. Rencananya, perusahaan akan menggunakan skema kerja dengan dua shift.

“Tujuannya juga untuk social distancing, jadi tidak ada penumpukan di terminal. Kami lagi kaji. Jam kerja juga mungkin jadi lebih pendek tapi Sabtu masuk sebagian,” terang Hariyadi.

Aturan jam kerja, tambah dia, akan diatur oleh masing-masing pimpinan perusahaan. Pemerintah atau Apindo sendiri tak memiliki aturan saklek soal jam kerja karyawan di masa transisi ini.

“Skemanya terserah perusahaan, beda-beda. Ini upaya untuk mengurangi kerumunan,” jelas Hariyadi.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai 1 Juni Tarif Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya Naik

Published

on

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya mulai 1 Juni. Besaran kenaikannya US$5 per ton.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/ PMK. 05/ 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 29 Mei 2020 lalu.

“Peraturan Menteri ini (PMK 57/2020) mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020,” kata Sri Mulyani dalam Pasal 12 PMK 57/2020, dikutip Kamis (4/6).

Dalam beleid itu, Sri Mulyani mengungkapkan salah satu pertimbangan perubahan tarif adalah surat dari Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Surat yang ditujukan kepada menteri keuangan itu berisi hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 30 Maret 2020 dan 20 Mei 2020 yang salah satunya berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan BPDPKS pada Kemenkeu.

Selain itu, perubahan tarif juga berdasarkan usulan Direktur Utama BPDPKS pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-l 12/DPKS/2020 tanggal 9 April 2020 dan S-153/DPKS/2020 tanggal 21 Mei 2020.

Berdasarkan lampiran PMK 57/2020, Kementerian Keuangan menetapkan 24 jenis layanan dengan tarif tunggal berkisar US$0 hingga US$55 per ton. Dalam aturan pendahulunya, tarif pungutan maksimal US$50 per ton.

Selain itu, pemerintah juga menghapus penggolongan tarif berdasarkan harga total ekspor CPO per tonase yang diatur dalam PMK 136/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 81/2018 tentang Tarif Layanan BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

Sebagai contoh, tarif pungutan ekspor biji sawit dan kernel kelapa sawit naik dari maksimal US$20 per ton menjadi tarif tunggal US$25 per ton.

Kemudian, tandan buah kosong dari kelapa sawit naik dari maksimal US$10 menjadi US$15 per ton.

Sebelumnya, PMK 136/2019 membagi tarif pungutan menjadi tiga kelompok, yaitu harga CPO di bawah US$570 per ton, US$570 per ton hingga US$619 per ton dan di atas US$619 per ton.

Aturan lama juga membagi tarif menjadi dua periode. Pertama, 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, tarif pungutan ditetapkan senilai US$0 untuk seluruh jenis layanan dan kelompok. Kedua, 1 Januari 2020 tarif US$0 hanya untuk CPO di bawah US$570 per ton.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Mulai 10 Juni Penerbangan Jakarta – Jayapura Beroperasi Lagi

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua akan membuka kembali penerbangan langsung Jakarta – Jayapura (pulang-pergi) mulai 10 Juni 2020.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw di Jayapur mengungkapkan kebijakan transportasi udara hanya diberlakukan penerbangan langsung (direct) dari Jakarta-Jayapura atau sebaliknya dengan dilayani lima maskapai yakni Garuda, Lion Air, City Link, Sriwijaya dan Batik Air.

“Penerbangan ini masih dikhususkan untuk rute langsung atau tidak transit dengan berpedoman pada protokol kesehatan yaitu membawa 50 persen penumpang dari total daya tampung,” ucap Reky seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/6).

Ia menerapkan pemangkasan separuh kapasitas penumpang dilakukan agar penerapan jaga jarak (social distancing) dapat dilakukan dengan maksimal di dalam pesawat.

Pengaturan penumpang keluar masuk orang akan diatur lagi dengan aturan lebih lanjut di mana melibatkan instansi terkait di bandara,” jelasnya.

Selain itu, dalam sepekan hanya satu penerbangan bagi masing-masing maskapai, sehingga pengaturan di bandara dapat lebih efektif.

Sebelumnya, penerbangan Jakarta – Papua (PP) disetop sementara untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending