Connect with us

Nasional

Rocky Gerung Memenuhi Panggilan Polda, Rocky: Pelapor Gagal Paham Mana Yang Fiksi Mana Yang Fiktif

Published

on


Rocky Gerung

Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung rampung menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dia diperiksa penyidik terkait pernyataannya kitab suci adalah fiksi.

Finroll.com – Usai menjalani pemeriksaan, Rocky menyebut pelapor dirinya dalam kasus penyebutan kitab suci fiksi itu telah gagal paham.

“Upaya si pelapor itu gagal paham beda antara fiksi dan fiktif. Padahal, fiksi berkali-kali saya terangkan, bahkan secara sangat jelas di situ bahwa fiksi adalah suatu energi untuk mengaktifkan imajinasi,” kata dia di Polda Metro Jaya, Jumat (1/2).

Rocky mengatakan, pemanggilan itu sebenarnya hanya membahas tentang pengetahuan dirinya terkait konsep dasar seperti kitab suci dan fiksi-fiktif. Selain itu, ia mengaku sebagai pengajar dan peneliti maka dia menggunakan kata fiksi dan fiktif serta kata kitab suci sebagai konsep dalam konteks silogisme dan eskatologi.

“Jadi kasus itu sebenarnya disidangkan di ruang seminar bukan dilaporkan oleh yang bersangkutan. Pasti dia kekurangan pengetahuan soal konsep dasar,” kata Rocky Gerung.

“Mungkin pelapor membutuhkan percakapan akademis tapi tidak memiliki forum atau ada imajinasi dari mana untuk melaporkan, bisa juga ada suara dari belakang baliho partai,” sambung Rocky.

Setelah menjawab pertanyaan wartawan, Rocky berlari meninggalkan Polda Metro Jaya.

“Oke ya, gue mau joging dulu, nih. Udah,” kata Rocky di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Baca Juga: Rocky Gerung: Pak Prabowo Itu Akan Saya Kritik 12 Menit Setelah Dia Dilantik

Rocky mengenakan kemeja berwarna biru dengan jaket yang dikalungkan ke leher. Dia pun berlari dari gerbang pintu Ditkrimsus ke arah gerbang masuk Polda Metro Jaya

“Ini gua mesti joging. Joging di sini saja, yoi ya, oke,” ujarnya.

Terkait pemeriksaan ini, Rocky Gerung dicecar dengan 20 pertanyaan. Dia dimintai keterangan terkait hubungan kitab suci dan agama.

Lebih lanjut saat ditanya apakah pemanggilan dirinya harus menunggu 10 bulan sejak pelaporan dibuat itu bermuatan politis. Ia mengaku menyerahkan itu kepada publik.

“Publik merasa apa? Saya ikuti saja perasaan publik,” ujar Rocky.

Selain itu, ia juga tidak berniat melaporkan balik kedua orang tersebut lantaran Rocky merasa Jack Boyd Lapian, dan Permadi Arya alias Abu Janda tak mengerti soal konsep.

“Saya hanya melaporkan balik ‘orang penuh’, bukan ‘orang-orangan’. Kalau orang penuh itu paham konsep,” pungkas Rocky.

Sebelumnya Rocky dilaporkan Jack Boyd Lapian ke Bareskrim Polri pada 16 April 2018. Laporan Jack diterima dengan Nomor LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018. Dalam laporan itu, Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP.

Baca Juga: Diperiksa Polisi, Rocky: Saat Kejadian Hoax Ratna Saya di Gunung ES

Selain itu, Rocky juga dilaporkan atas tuduhan yang sama oleh Permadi Aria alias Abu Janda pada Rabu 11 April 2018 di Polda Metro Jaya.

Laporan Abu Janda tersebut tertuang dengan nomor polisi TBL/2001/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 April 2018.

Sejumlah kalangan DPR mengomentari pemanggilan Rocky Gerung.

Pemeriksaan Rocky Gerung yang selama ini bersikap kritis kepada Pemerintahan Presiden Jokowi digugat banyak kalangan sebab dinilai tidak murni hukum tapi kental nuansa politisnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya menilai Rocky Gerung mendapat giliran dikriminalisasi.

Polisi pun diminta bersikap profesional. Tidak menjadi alat kekuasaan. Pemeriksaan Rocky ini berkaitan pernyataannya dalam acara Indonesian Lawyers Club (ILC) TV One yang bertajuk ‘Jokowi Prabowo Berbalas Pantun’ pada Selasa, (10/4/2018) silam, di mana dia menyebut  ‘kitab suci adalah fiksi’.

Saat dimintai komentarnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily enggan berspekulasi apa pun. Bagi dia proses hukum yang menentukannya.

“Jika seorang Rocky Gerung memahami kitab suci itu fiktif, ya biarlah urusan dia. Jika ada yang dirugikan dari pernyataannya seperti itu, ya silakan ambil mekanisme hukum. Biar hukum yang berbicara,” ujar politisi Golkar ini seperti dikutip dari RMOL  Kamis (31/1/2019).

Baca Juga: Giliran Rocky Gerung Diperiksa Polisi Terkait Kasus Ratna Sarumpaet

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan di kepolisian.

“Kita serahkan kepada proses hukum. Biarkan pihak kepolisian bekerja sesuai dengan kewenangannya untuk membuktikan apakah pernyataan Rocky Gerung itu mengandung unsur penodaan agama atau tidak,” katanya.

Meski demikian kalangan DPR meminta polisi berhati-hati. Sebab berbeda dengan kasus Ahok yang terbukti di pengadilan  menista umat Islam, dalam kaitan ini Rocky tidak menyebut kitab suci agama tertentu. Karena itu polisi harus menimbang secara matang dalam memeriksa dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada filsuf Universitas Indonesia Rocky Gerung.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid bahkan meminta Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini untuk memanggil pemuka agama terlebih dahulu.

“Sebelum dugaan penistaan, pemeriksaan polisi harusnya minta pendapat kepada MUI atau ormas keagamaan lain,” ujar Sodik di Jakarta.

Tujuannya, lanjut Sodik, untuk memastikan bahwa pernyataan Rocky Gerung dapat dikategorikan penistaan agama atau tidak. Baginya, yang mumpuni untuk menilai pernyataan Rocky adalah pemuka agama.

“Apakah pernyataan tersebut merupakan pelecehan agama atau bukan. Karena itu perlu polisi konsul ke MUI dan ormas keagamaan untuk membahas hal tersebut,” kata Sodik.

Lebih lanjut, ketua DPP Partai Gerindra itu meminta aparat penegak hukum memastikan hukum berdiri tegak, baik itu untuk pendukung pemerintah maupun mereka yang berada di barisan oposisi.

“Prinsipnya, hukum harus tegak untuk siapa saja tanpa kecuali, baik petahana maupun oposisi,” pungkas Sodik.

Hukum & Kriminal

MK: Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK

Published

on

Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung masalah alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam pembacaan putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut MK, alih status tersebut tak boleh merugikan pegawai KPK.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 di Gedung MK, Selasa (4/5).”Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan dimaksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut,” kata Enny.

Enny mengatakan hal tersebut perlu diperhatikan sebab para pegawai selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Pertimbangan hakim MK ini merespons poin gugatan mengenai persoalan usia pegawai KPK. Dalam gugatan, pemohon menyampaikan dalil bahwa sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun.

MK menyatakan, syarat sebagai ASN yang tercantum dalam UU ASN, seperti maksimal berusia 35 tahun tak berlaku bagi pegawai KPK.

Pasalnya, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti UU 19/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Argumen MK ini muncul di saat isu puluhan pegawai KPK tak lolos tes alih status sebagai ASN. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, ada 75 pegawai yang tak lolos ujian dan terancam diberhentikan bekerja dari lembaga antirasuah.

Mereka yang tak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. readyviewed Novel Baswedan termasuk satu di antara 75 pegawai tersebut.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN masih tersegel.

KPK telah menerima hasil asesmen TWK pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April 2021. Penyerahan hasil tes tersebut dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes untuk alih status menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Lembaga antirasuah akan mengumumkan informasi resmi terkait hasil ini dalam waktu dekat.

“Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujar Cahya.

sumber :cnnindonesia.com

 

Continue Reading

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending