Connect with us

Automotive

Saingi Kawasaki H2, BMW Siapkan Superbike Bermesin Turbo

Published

on


Finroll.com –  Sebuah paten yang dilayangkan BMW yaitu dengan judul sepeda motor dengan mesin pembakaran internal supercharged terungkap di media maya. Paten ini kemungkinan merupakan pengembangan dari superbike BMW S1000RR dengan supercharger bertenaga listrik. Motor ini bisa menjadi pesaing bagi Kawasaki H2.

Gagasan supercharger listrik bukan yang baru. Faktanya, teknologi ini telah mendapatkan reputasi buruk berkat mur dan baut yang tidak efektif pada kit supercharger listrik. Jika pemasangan dilakukan dengan benar, dengan motor listrik yang kuat untuk menggerakkan kompresor, akan menawarkan potensi keuntungan baik dibandingkan supercharger yang digerakkan mesin lewat knalpot.

Seperti supercharger yang digerakkan mesin, supercharger listrik tidak membuat penyumbatan dalam sistem pembuangan seperti halnya turbocharger, dan masalah turbo lag – penundaan antara menerapkan throttle dan mendapatkan daya – tidak akan terjadi.

Dibandingkan dengan supercharger yang digerakkan secara mekanis, yang secara konstan menyedot tenaga mesin, kompresor listrik bergantung pada baterai yang kecil namun kuat. Sehingga ketika throttle terbuka lebar dan supercharged bekerja dengan baik, tidak akan menyerap tenaga dari mesin.

Paten BMW menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat menjadi cara untuk menghindari kebutuhan putaran mesin yang semakin tinggi, yang merupakan cara lawas untuk mendapatkan lebih banyak tenaga dari mesin kecil. Putaran mesin tinggi itu menimbulkan masalah khusus dalam menjaga emisi rendah.

Akankah BMW benar-benar membuat S1000RR supercharged listrik? Agak terlalu dini untuk memastikan, tetapi pada tahun 2015 perusahaan Jerman itu mematenkan gagasan S1000RR menggunakan serat karbon, sesuatu yang secara resmi diluncurkan 18 bulan kemudian dalam bentuk Balap HP4. Jika perusahaan ingin membuat demonstran teknologi yang sama eksotiknya di masa depan, versi S1000RR yang ditenagai secara elektrik bisa jadi kenyataan.

Advertisement Valbury

Automotive

Denda Hingga Bui Hantui Pengemudi yang Tak Patuh PSBB DKI

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Masyarakat yang tak patuh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terancam 1 tahun bui dan/atau denda hingga Rp100 juta. Ini termasuk bagi pengemudi kendaraan bermotor.

DKI diketahui menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) makin meluas.

“Ada sanksi yang bisa diterapkan pada masyarakat yang tidak patuh. Di UU tentang Karantina Kesehatan Pasal 93 ancamannya satu tahun penjara dan denda 100 juta. Itu opsi yang [bisa] dikeluarkan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers, Jumat (10/4).

Namun Yusri mengatakan pihaknya hingga kini masih mengedepankan himbauan dan pembubaran secara persuasif.

“Aturan sanksi bagi kami opsi yang terakhir kita lakukan itu. Bahwa [selama] PSBB kita harapkan yang utama kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, bagian ketujuh mengatur pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Pasal 18 menyatakan mobil pribadi hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB. Pengemudi dan penumpang wajib memakai masker di dalam kendaraan.

Penumpang yang dibawa juga tidak boleh lebih dari setengah kapasitas kendaraan. Penumpang dan pengemudi tidak diperbolehkan pergi jika suhu badan di atas normal. Mobil juga harus didisinfeksi setelah digunakan.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi sepeda motor pribadi. Dengan tambahan pengemudi dan penumpang harus memakai sarung tangan. Tidak ada ketentuan jumlah penumpang untuk sepeda motor pribadi.

Berbeda dengan angkutan roda dua berbasis aplikasi alias ojek online. Dalam Pergub diatur ojek hanya bisa mengangkut barang.

Selanjutnya Pasal 27 mengatakan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB yang sudah diatur bisa dikenakan sanksi.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana,” bunyi pasal tersebut.

Selama PSBB berlaku masyarakat dilarang ke luar rumah, kecuali untuk aktivitas yang diperbolehkan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Automotive

PSBB DKI, Ojol Minta Aplikator Ubah Bagi Hasil Jadi 90:10

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Komunitas ojek online Garda Indonesia meminta aplikator menurunkan potongan pendapatan pengemudi Jakarta menjadi 10 persen selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Selama ini aplikator menerapkan skema bagi hasil 80 persen pengemudi, dan 20 persen aplikator.

Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan potongan 20 persen sangat memberatkan, terutama saat Pemprov DKI menerapkan kebijakan PSBB hingga 23 April nanti. Selama kebijakan PSBB diterapkan, ojek online memang dilarang untuk mengangkut penumpang dan hanya bisa beroperasi untuk mengirimkan barang.

“Agar perusahaan aplikator turunkan potongan menjadi 10 persen untuk sementara di masa pandemi ini, atau hilangkan potongan pendapatan ojek online,” kata Igun melalui pesan singkat, Sabtu (11/4).

Igun mengatakan selama ini pendapatan harian pengemudi paling besar berasal dari mengangkut penumpang yaitu sekitar 70 persen, meski saat ini jumlahnya terus turun menyusul kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang telah berlangsung tiga pekan.

Lebih lanjut ia mengatakan bila ojek online tidak diizinkan menarik penumpang, maka ia meminta pemerintah memberi bantuan uang tunai sebesar Rp100 ribu per pengemudi.

“Apabila pembuat kebijakan tetap memaksakan ojek online dilarang membawa penumpang, maka berikan kompensasi berupa uang tunai, bukan hanya sembako. Karena kebutuhan kami ini berbeda-beda, dan agar ekonomi rakyat tetap berjalan,” kata Igun.

Igun juga menyerukan agar pengemudi tetap mengangkut penumpang, tapi dengan standar keamanan dan kesehatan pencegahan penularan corona.

“Kami menuntut kepada pembuat kebijakan agar mengijinkan ojek online dapat membawa penumpang kembali,” kata Igun.

Penghentian, izin mengangkut penumpang untuk ojek online ini sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2020, yang merupakan peraturan lebih tinggi ketimbang peraturan gubernur.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Automotive

Kemenhub Klaim Ojol Boleh Angkut Penumpang Tak Menentang PSBB

Published

on

By

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengklaim kebijakan mengizinkan ojek online mengangkut penumpang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bertentangan dengan peraturan terkait.

“Dalam Permenhub sudah jelas, kondisi tidak bertentangan dengan PSBB. Kan ada aktivitas yang [bisa] dilakukan [saat] PSBB. Selama aktivitas itu bisa dipenuhi kebutuhan transportnya oleh sepeda motor,” ujarnya melalui konferensi video, Minggu (12/4).

Adita mengatakan selain memenuhi pengiriman barang, sepeda motor juga bisa membantu transportasi masyarakat yang bekerja di sektor yang masih beroperasi selama PSBB.

“Dan ada pekerjaan yang tidak bisa WFH, nah itu yang boleh pakai ojek. Ketentuannya ada di PSBB,” tambahnya.

Pernyataan tersebut mengacu pada Permenhub No.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pasal 11 huruf C menyatakan sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Kemenhub Klaim Ojol Boleh Angkut Penumpang Tak Menentang PSBBFoto: CNN Indonesia/Fajrian

Selanjutnya ketentuan pada huruf D mengatakan dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

Adita mengatakan Permenhub ini akan dievaluasi jika realisasinya tidak memungkinkan dengan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Hukum Menteri Perhubungan, Umar Aris mengatakan ketentuan pada Pasal 11 Permenhub No. 18 Tahun 2020 memiliki struktur hukum yang jelas.

“Kita baca lagi aturan tentang karantina, Keputusan Presiden, PP No. 21 [Tahun 2020] tentang PSBB, Permenkes, sudah kita olah. Dalam struktur hukum adalah tanggung jawab Menteri Perhubungan mengatur, mengendalikan transportasi,” ujarnya.

PSBB mulai berlaku di Jakarta sejak Jumat (10/4). Artinya masyarakat dilarang melakukan kegiatan di luar rumah, kecuali yang masih diizinkan.

Dalam hal ini angkutan umum maupun pribadi masih bisa beroperasi jika digunakan untuk kegiatan yang diizinkan. Namun kapasitas penumpang dan jam operasionalnya dibatasi. (CNN/GPH)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending