Connect with us

Business

Sapuhi: Masih Banyak PPIU Yang Melanggar Perundang-Undangan

Published

on


Finroll.com — Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag)  membenarkan bahwa pihaknya kembali mencabut izin terhadap 3 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) karean diaanggap telah terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan.

“Ketiga PPIU yang telah dicabut izinnya adalah PT. Zeinta Intan Kalimantan, PT. Yasmira Wisata Utama, dan PT. As Syirbani Mandiri Wisata. Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas,” ungkap Arfi di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

“Ada yang karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada Non PPIU. Ada yang tidak menyediakan tiket kepulangan, dan tidak memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi,”ujarnya.

Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus M. Ali Zakiyudin menambahkan, selain cabut izin, Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU lainnya.

Sanksi ini diberikan disebabkan keempat PPIU tersebut terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan dengan dua kali transit atau lebih,  tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jemaah umrah sesuai ketentuan, serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.

“Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan. Yaitu, tidak boleh beroperasi, paling lama dua tahun,” ungkap Zaki.

Sebelumnya, Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit), sejak awal 2019, Kemenag total telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU. Sebanyak lima PPIU dicabut izinnya. Sebelumnya, dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT. Joe Pentha Wisata dan PT. Bumi Minang Pertiwi. Sementara tujuh PPIU menerima sanksi peringatan tertulis.

“Penjatuhan sanksi ini menjadi pembelajaran bagi PPIU lainnya agar selalu mengikuti regulasi penyelenggaraan ibadah umrah,” tuturnya.

Menanggapi pencabutan izin sejumlah PPIU, Syam Resfiadi (Ketua Umum SAPUHI) angkat bicara. Menurut Syam, temuan pelanggaran oleh ketiga PPIU tersebut hanya segelintir bagian dari PPIU lain yang dalam prekteknya memang menyalahi aturan.

“Kalo saya melihat, seharusnya ada lebih banyak lagi PPIU lain yang dicabut izin operasinya karena pada prakteknya banyak yang menyalahi aturan yang berlaku,” ungkap Syam.lewat sambungan ponsel, (Selasa 11/12).

Disinggung terkait indikasi pencabutan izin ketiga PPIU yang dimaksudkan, CEO PT Patuna Mekar Jaya ini menambahkan, ada beberapa hal tentunya, salah satunya persaingan bisnis di industri umrah yang  belakangan kian bersaing dengan kehadiran.

“Umrah ini kan beda dari bisnis-bisnis lain karena sifatnya ibadah dengan membantu orang lain untuk menjalankan ibadah, jadi tidak sekedar mengejar keuntungan duniawi tapi juga akherat,” sambung Syam.(sumber Zonaekbis.com)

 

Advertisement

Keuangan

Mohon Maaf Dolar AS, Rupiah Masih Terlalu Perkasa!

Published

on

By

Jakarta — Nilai tukar rupiah menguat melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (15/1/2020), membalikkan pelemahan cukup tajam di awal sesi.

Rupiah langsung melemah 0,04% ke Rp 13.670/US$ begitu perdagangan hari ini dibuka. Mata Uang Garuda terus tertekan hingga menyentuh level Rp 13.725/US$, melemah 0,51% sebelum tengah hari.

Perlahan rupiah berhasil memangkas pelemahan hingga mengakhiri perdagangan di level Rp 13.660/US$, menguat tipis 0,04% di pasar spot melansir data Refinitiv. Performa hari ini membuat rupiah mampu mempertahankan posisinya di level terkuat sejak Februari 2018.

Mata uang kebanggaan Tanah Air juga belum pernah melemah dalam lima hari perdagangan, dan sejak awal perdagangan 2020, total penguatan yang dikumpulkan sebesar 1,59%. Jika melihat lebih ke belakang, sebelum minggu ini Sang Garuda sudah membukukan penguatan enam pekan beruntun.

Mata uang utama Benua Asia bervariasi melawan dolar AS pada hari ini. Hingga pukul 16:00 WIB, yen Jepang menjadi mata uang terkuat dengan penguatan 0,06%, dan rupiah berada di posisi runner up.

Berikut pergerakan dolar AS melawan mata uang utama Benua Kuning. (CNBC/GPH)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Jumlah Orang Miskin 24,79 Juta per September 2019

Published

on

By

Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Jumlah itu menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan merosot 0,88 juta orang terhadap September 2018.

“Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Kalau dibandingkan Maret 2019, turun 0,19 poin,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Meski jumlah orang miskin turun, disparitas kemiskinan antar desa dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sebesar 6,56 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana persentase kemiskinan perkotaan 6,89 persen dan pedesaan 13,1 persen.

“Masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sejumlah faktor mempengaruhi penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019. Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari.

Dalam hal ini, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 menjadi Rp54.424 per hari. Upah nominal buruh bangunan per hari juga naik 0,49 persen menjadi Rp89.072.

Kedua, kenaikan nilai tukar petani (NTP) selama kuartal III 2019 selalu berada di atas 100 dengan tren meningkat. NTP Juli tercatat 102,63, Agustus 103,22 dan September 103,88.

Ketiga, angka inflasi yang rendah di mana selama periode Maret 2019-September 2019 nilainya 1,84 persen.

Keempat, harga eceran beberapa komoditas pokok merosot. Pada Maret-September 2019, harga komoditas yang turun di antaranya beras (turun 1,75 persen), daging ayam ras (turun 2,07 persen), minyak goreng (turun 1,59 persen), telur ayam ras (turun 0,12 persen), dan ikan kembung (turun 0,03 persen).

Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita 10 persen penduduk terbawah pada Maret-September 2019 naik 4,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan 3,6 persen.

Keenam, pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang semakin gencar. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima program BPNT hingga kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan kuartal I, 289 kabupaten/kota.

Suhariyanto juga menyorot peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yaitu 73,75 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu menjaga harga bahan pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, terutama beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

“Sekali ada gejolak harga, misalnya beras, atau barang komoditas yang sering dikonsumsi penduduk miskin maka garis kemiskinan akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang telah digunakan sejak 1998. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (CNN/GPH)

Continue Reading

Business

Ini Perbedaan Saham BP Jamsostek dengan Asabri dan Jiwasraya

Published

on

By

PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) dan PT Jiwasraya (Persero) belakangan ini tengah menjadi perhatian publik. Kedua BUMN ini dikabarkan merugi akibat salah kelola dana penempatan.

Usai ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi. Baik Jiwasraya maupun Asabri, sama-sama tersandung saham gorengan.

Namun, berbeda dengan kedua perusahaan plat merah tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) memastikan bahwa dana yang dikelola tidak di tempatkan pada saham gorengan.

Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek Amran Nasution memastikan bahwa dana kelolaan yang ditempatkan di pasar saham seluruhnya berstasus LQ45 atau saham blue chip.

“Saham kita LQ45. Full LQ 45. Jadi kami enggak mau main yang goreng-gorengan,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Amran menjelaskan, meskipun ada saham yang saat ini tidak berstatus LQ45, ia memastikan bahwa saham tersebut sebelumnya sempat masuk ke daftar saham LQ45.

Salah satu contoh saham yang tidak lagi berstatus LQ45 adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

“Kami ada (saham) di Garuda kecil, terus terang dikit karena BUMN kan. Dulu dia LQ45 sekarang udah enggak, keluar. Itu jumlahnya 1,89 persen,” ujarnya.

Menurut Amran, saham berstatus LQ45 memiliki kepastian return alias imbal hasil yang jelas. Berbeda dengan saham gorengan yang memiliki risiko jauh lebih besar. Pada tahun lalu, total dana kelola BP Jamsostek mencapai Rp 431 triliun.

Sebanyak 18 persen dana kelola diinvestasikan ke pasar saham. Lain halnya dengan BP Jamsostek, mengutip Kontan, Hingga November 2019, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asabri punya portofolio di 14 saham dengan kepemilikan di atas 5 persen.

Berikut portofolio saham Asabri antara lain Bank Yudha Bhakti (BBYB) sebanyak 20,13 persen, Alfa Energi Investama (FIRE) sebanyak 23,60 persen, Hartadinata Abadi (HRTA) sebanyak 5,26 persen, dan Island Concept Indonesia (ICON) sebanyak 5,02 persen.

Kemudian Asabri juga memiliki saham di Inti Agri Resources (IIKP) sebanyak 11,58 persen, Indofarma (INAF) sebanyak 13,92 persen, Hanson Internasional (MYRX) sebanyak 5,40 persen, Pelat Timah Nusantara (NIKL) sebanyak 10,31 persen dan Proma Cakawala Abadi (PCAR) sebanyak 25,14 persen.

Adapula kepemilikan saham Asabri di Pool Advista Finance (POLA) sebanyak 7,65 persen, Pool Advista Indonesia (POOL) sebanyak 7,43 persen, PP Property (PPRO) sebanyak 5,33 persen, Sidomulyo (SDMU) sebanyak 18,06 persen dan SMR Utama (SMRU) sebanyak 6,61 persen.

Sementara itu, Jiwasraya tercatat memiliki saham PT PP Properti Tbk (PPRO). Dimana pada 1 Januari 2018 bernilai Rp 1,03 triliun. Nilai saham itu tinggal Rp 556,7 miliar pada 10 Oktober 2018. Artinya nilai saham PPRO milik Jiwasraya turun sekitar Rp 473,21 miliar.

Jiwasraya juga memiliki saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR). Pada 1 Januari 2018, nilai SMBR milik Jiwasraya sekitar Rp 3,46 triliun. Nilai saham itu menjadi Rp 2,09 triliun pada 10 Oktober 2018 atau turun sekitar Rp 1,37 triliun.

Dalam laporan keuangan yang Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp 2,48 triliun pada September 2019.

Merosotnya aset paling dalam terjadi pada aset yang ditempatkan di reksa dana. Pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 19,17 triliun, nilainya anjlok menjadi Rp 6,64 triliun pada September 2019.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending