Connect with us

Property

Selama Periode 2020-2024, Jokowi Targetkan 3,9 Juta Unit Rumah Untuk MBR

Published

on


Finroll.com — Selama 2020-2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, menargetkan bangun 3,9 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah ini lebih rendah dari target periode I atau 2014-2019 yang mencapai 5 juta unit.

Eko Djoeli Heripoerwanto selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, mengaku bahwa porsi APBN hanya mampu menopang 20-30% dari total target pembangunan 3,9 juta unit. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya mencapai Rp 780 triliun.

“Ketersediaan APBN hanya mampu mencukupi 30% dari total kebutuhan investasi. Sekitar 70% sisanya kita harapkan dari kerja sama dengan swasta,” ungkapnya dalam Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, yang dilansir CNBC. Rabu (14/8/2019).

Lebih lanjut Eko menegaskan, diperlukan alternatif pengembangan penyediaan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah itu harus dilakukan demi menambal sederet kekurangan.

Saat ini, selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan perumahan mencapai 7,6 juta unit. Dengan target pembangunan tambahan, maka pada 2024 diharapkan ada penurunan backlog atau rumah pasok rumah MBR sebanyak 5 juta unit. Angka backlog memang berbeda-beda, tapi diperkirakan mencapai 13 juta unit.

“Intinya adalah kalau dengan adanya skema KPBU ini maka gap, backlog bisa lebih dicapai pengurangannya dibandingkan skema yang konvensional ini,” imbuhnya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit. Namun, kenyataannya target itu dipastikan bakal tak tercapai, hanya terealisasi 94%.

“Capaian program Sejuta Rumah status per 5 Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit. Jadi kita punya target tahun 2019 untuk mendongkrak kekurangan dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94% dari total target. Jadi kurangnya tidak terlalu banyak,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A. Hamid.(red)

Advertisement

Property

Standar Ditetapkan, Pemerintah Hapus Pengurusan IMB

Published

on

By

Pemerintah akan menghapuskan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) melalui konsep omnibus law. Pengusaha properti tak perlu lagi mengajukan izin, cukup memenuhi standar pendirian bangunan yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan penghapusan perizinan IMB bakal masuk dalam omnibus law perizinan. Hal ini guna mendorong investasi di sektor properti Indonesia.

“Engga perlu izin IMB lagi, tinggal standar, kalau bapak langgar standar ada tindakan keras mungkin pidana,” kata Sofyan dalam Rakor Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Ia mencontohkan selama ini pengusaha properti meminta izin mendirikan bangunan seluas 400 meter persegi. Dalam realisasinya, bangunan itu ternyata mencapai 800 meter persegi. Begitu pula izin penggunaan bahan bangunan yang realisasinya berbeda dari pelaporan.

Karena itu, izin tak lagi diperlukan tapi pengusaha properti harus mematuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan dan penertiban akan dilakukan oleh inspektur bangunan yang ditunjuk oleh kementerian terkait.

“Kalau sesuai standar silakan tapi kalau engga sesuai standar nanti ada inspektur bangunan lakukan penertiban. Di negara maju begitu. Bangun apa saja boleh asal sesuai standar, kalo engga ya dibongkar,” tegas dia.

Adapun pemerintah tengah merombak kebijakan dalam aspek perizinan berusaha serta menerbitkan aturan perpajakan baru. Rancangan ketentuan dua kebijakan itu akan disusun dalam omnibus law yang berbeda.

Omnibus Law merupakan aturan perundangan yang dapat mengamandemen beberapa Undang-Undang (UU) sekaligus. Nantinya, bakal ada lebih dari satu omnibus law.

Khusus untuk perizinan, pemerintah akan mengamandemen setidaknya 72 UU. Di antaranya UU perkebunan, UU industri, UU lingkungan, UU perhubungan dan UU pelayaran.

Sementara itu, omnibus law perpajakan akan berisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Continue Reading

Property

KPR Khusus bagi Pengemudi Grab

Published

on

By

PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia untuk memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para mitra pengemudi di Grabcar.

Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Program KPR SMF-Grab ditujukan untuk meningkatkan akses mitra Grab terhadap KPR yang akan disalurkan melalui multifinance bekerja sama dengan SMF.

Produk KPR yang ditawarkan memiliki suku bunga tetap sepanjang tenor sehingga nilai kewajiban angsuran debitur stabil selama waktu pembiayaan, dan tidak terpengaruh oleh gejolak kenaikan suku bunga.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan selama ini mewujudkan kepemilikan rumah bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap adalah tantangan tersendiri.

“Kerja sama ini adalah bagian dari komitmen untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dan selama ini belum terfasilitasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 16 September 2019.

Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan ini sejalan dengan inisiatif Grab Mitra Sejahtera yang tidak hanya menyediakan sumber penghasilan yang berkesinambungan, namun juga kesempatan untuk memiliki rumah impiannya.

“Kami memahami bahwa rumah merupakan bagian dari kebutuhan pokok setiap orang, termasuk mitra pengemudi kami. Grab menyambut baik kerja sama dengan SMF,” ungkapnya.

Continue Reading

Property

Hunian Bergaya Hidup Milenial di Timur Jakarta

Published

on

By

Millenial saat ini memiliki kebiasaan yang smart, bekerja keras namun cerdas. Mereka sangat mengikuti gaya hidup terkini.

Untuk memenuhi gaya hidup itu, kawasan kota mandiri di Timur Jakarta, Meikarta, berupaya mewujudkan keinginan milenial terhadap hunian yang smart. Chief Marketing Officer Meikarta Lilies Surjono mengatakan desain interior yang dikembangkan Meikarta di setiap huniannya bercorak kekinian dan nyaman. “Konsep interiornya simpel elegan,” ujarnya.

Apartemen dinilai sebagai hunian yang tepat bagi para milenial. Harganya sesuai kantong mereka dan praktis. “Produk apartemen yang ditawarkan Meikarta berada dilokasi District 1,” kata Lilies. “Saat ini District 1 sudah dipenuhi oleh beragam tenant F&B dan Lifestyle.”

“Tinggal pencet lift, anak muda bisa nongkrong dengan temen-temen di cafe. Cari makan juga tidak sulit karena banyak tenant. Semua yang dibutuhkan anak-anak milenial sudah disediakan,” ujar Lilies menambahkan.

Huniannya juga dinilai Lilies nyaman karena memiliki luas memadai. Misalnya saja di tipe studio. Milenial bisa leluasa beraktivitas dan mengundang teman untuk hang out di huniannya sendiri. Millenial Studio untuk tipe N & O memkiliki luas 21 meter persegi.

Ada pula hunian Modern Family dengan luas 42 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harganya smart bagi para milenial yang sedang mencari hunian idaman. “Semua unit ini akan siap huni di bulan Juni 2020,” kata Lilies.

Meikarta telah melakukan topping off empat tower di dua blok pada Sabtu 17 Agustus 2019. Meikarta mampu membangun sekitar 250 unit unit berkonsep smart home. Ditambah area Central Park seluas 105 hektare yang asri.

Pengembang melengkapi konsep smart living berupa layanan TV kabel dengan beragam channel hiburan. Ada pula jaringan internet melalui kabel fiber optic dengan kecepatan 1 GBPS. Fasilitas ini disediakan agar milenial selalu update dengan news, hiburan, dan gaming.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending