Connect with us

Nasional

Selesai Subuh, Sidang Sengketa Pilpres Mulai lagi Pukul 13.00

Published

on


Finroll.com – Sidang ketiga sengketa pilpres 2019 usai digelar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menutup persidangan setelah mendengarkan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan pemohon yakni tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Sidang selesai dan ditutup,” kata Anwar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/5/2019) pukul 5.00 WIB.

Awalnya, sebelum menutup sidang, Anwar menyatakan sidang keempat bakal dimulai pukul 10.00 WIB. Namun, para pihak meminta sidang dibuka lebih lama lagi. Persidangan keempat pun akhirnya bakal dilanjutkan hari ini. Rencananya, sidang bakal dibuka pukul 13.00 WIB.

Anwar juga sempat mengatakan ada sejumlah alat bukti tambahan yang belum diserahkan fisiknya oleh pemohon. Oleh sebab itu, alat bukti itu belum bisa disahkan. “Jadi belum bisa disahkan untuk yang disebut tadi ya” ucapnya.

Sidang Ketiga

Sementara itu, dalam sidang ketiga tim hukum Jokowi-Ma’ruf mengaku heran dengan semua pernyataan yang diucapkan ahli biometric software development, Jaswar Koto. Menurut tim hukum Jokowi, petitum gugatan yang disampaikan Prabowo sama persis dengan pernyataan Jaswar terkait penggelembungan suara hingga adanya DPT siluman mencapai 22 juta.

Ketua tim hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra memperkirakan apa yang ditulis tim hukum Prabowo dan klaim kemenangan Prabowo itu berdasarkan dari keterangan satu orang, yakni Jaswar Koto. Sebab, kata Yusril, paparan yang disampaikan Jaswar sama persis dengan petitum yang digugat tim hukum Prabowo.

“Dari situ (Jaswara) ternyata Pak Prabowo-Sandi menentukan angka kemenangan mereka, jadi bukan yang diumumkan di Jalan Kertanegara, Hotel Sahid, tapi dari seorang yang mengaku ahli IT, yang sama sekali kita tidak kenal, katanya bekerja di luar negeri, belum pernah bekerja di Indonesia meskipun masih WNI,” kata Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Menurut Yusril, tulisan Jaswar ini sangat kontroversial dengan analisis-analisisnya. Dia pun mengira permintaan kemenangan Prabowo atas Jokowi di sidang sengketa itu hanya berasal dari omongan Jaswar.

“Bayangkan dari 1 orang ya, seperti itu, saya kira ini ahli yang luar biasa, tapi ya Alhamdulillah, kami yakin bisa merontokkan seluruh dalil-dalil dari ahli itu, walaupun di antara kami tak seorang pun ahli IT, bisa berdebatlah,” ucap Yusril.

Sementara itu, ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengapresiasi semua keterangan saksi yang dihadirkan pihaknya. Menurutnya semua keterangan saksi dan ahli bisa menguatkan dalil permohonannya.

Pria yang akrab disapa BW itu juga mengaku optimis memenangkan gugatan ini. Dia pun mengatakan saat ini tinggal menyerahkan saja kepada Tuhan terkait hasil putusan persidangan nanti.

“Saya dari awal sebenarnya tugas saya buka peluang sekecil apapun. Tapi yang saya senang, saya bisa berikan perspektif baru, saksi-saksi yang kami hadirkan terutama 3 saksi terakhir, yang diawali 13 saksi lainnya sebenarnya mampu menjelaskan, sebenarnya ada apa problem dalam pilpres. Hasilnya kita serahkan kepada zat yang maha dahsyat ini,” pungkasnya.

Nasional

KPK Panggil Putra Yasonna Laoly Terkait Suap Wali Kota Medan

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Yamitema Tirtajaya Laoly terkait dugaan suap proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan Nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. Yamitema merupakan anak dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” ujar Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS melalui pesan tertulis, Senin (11/11).

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Dzulmi Eldin, Rita Maharani. Ia juga akan diperiksa untuk tersangka yang sama.

Pada pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, penyidik mendalami informasi mengenai sumber dana yang dipakai Dzulmi Eldin untuk melakukan perjalanan ke Jepang.

Dalam perkara ini pula Tim KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Anggota DPRD Sumatera Utara, Akbar Himawan Bukhari. Akbar pun sudah dicegah ke luar negeri sejak 5 November 2019.

Dalam perkara ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas. Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya.

Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama ‘sister city’ antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu sebagai pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler Kota Medan. Sebelum ditetapkan tersangka, mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Continue Reading

Nasional

Terkait Desa Fiktif, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani

Published

on

By

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa fiktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

“(Pemanggilan) segera diagendakan,” ujar Anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Heri menilai perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang bernilai hingga Rp257 triliun karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.

“Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya,” ujarnya.

Heri menyebut terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa. Menurutnya tidak ada koordinasi antara kementerian terkait sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.

“Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional,” jelas anggota Fraksi Gerindra ini.

Ia mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

“Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.

“Saya sebagai anggota Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.

“Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat ini.

Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.

Continue Reading

Nasional

Segudang PR Jenderal Idham Azis di Pucuk Pimpinan Polri

Published

on

By

Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komisaris Jenderal Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.

Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Idham sebenarnya dianggap gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, dua jabatan yang sebelumnya ia pangku yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki tugas untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak 2017 ini.

Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.

PR kedua, Idham juga harus menuntaskan penyidikan kasus serangan teror bom molotov terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarief yang terjadi pada 9 Januari 2019.

Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.

Setumpuk PR Idham sebagai Kapolri lainnya juga terungkap dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR pada Rabu (30/10).

Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.

Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.

“Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat,” kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).

PR keempat Idham adalah soal citra Polri di mata publik bahwa polisi jauh dari umat Islam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi berkata umat Islam seolah-olah dihadapkan dengan polisi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu,” ujar Aboebakar.

PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.

Terkait hal ini, mantan Kadiv Propam Polri itu menyatakan berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.

“Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis,” ujar alumnus Akpol 1988 itu.

PR keenam, soal pemberantasan narkotika di internal Polri. Ia menyatakan akan bertindak tegas jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.

“Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba,” kata Idham.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending