Connect with us

Property

Sentimen Kisruh Internal Jababeka Memberi Persepsi Negatif, Investor Asing Keluar

Published

on


Finroll.com — Masalah Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang makin kisruh antara manajemen lama dan manajemen baru, serta pemegang saham, investor asing membukukan jual bersih (net sell) atas saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sebesar Rp 122 miliar di semua pasar sejak awal tahun hingga Senin (5/8/2019) atau year to date (ytd).

Catatan setahun terakhir data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), asing sudah keluar Rp 291 miliar di semua pasar (terutama pasar reguler). Sentimen kisruh internal Jababeka ini tampaknya cukup kuat untuk memberi persepsi negatif investor asing keluar. Apalagi hari ini saja, di sesi II, asing juga net sell Rp 217 juta.

Saham KIJA, pada sesi II ini, yang sempat disuspensi pada 8 Juli lalu dibuka kembali pada 19 Juli, terkoreksi 0,65% di level harga Rp 306/saham pada pukul 14.04 WIB.

Namun secara ytd, saham KIJA masih mencatatkan penguatan hingga 11% dan setahun terakhir perdagangan saham KIJA bahkan mencetak return hingga 43%.

Dalam surat resmi dengan informasi terbaru, ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, pada 2 Agustus pekan lalu, dua perwakilan Jababeka yakni Budianto Liman (mengklaim sebagai direktur utama) dan Setiawan Mardjuki (direktur) memberikan penjelasan mengapa pihaknya mengajukan gugatan hukum atas keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 26 Juni 2019, yang menyetujui perubahan direksi dan komisaris perseroan.

Sementra dalam RUPST tersebut, disetujui pengangkatan Sugiharto sebagai direktur utama dan Aries Liman sebagai komisaris.

Sebanyak tujuh pemegang saham Jababeka pun mengajukan gugatan hukum atas keputusan hasil RUPST tersebut. Ketujuh pemegang saham tersebut antara lain Lanny Arifin, Handi Kurniawan, Wiwin Kurniawan, Christine Dewi, Richard Budi Gunawan, Yanti Kurniawan dan PT Venturindo Kapitanusa.

Dalam gugatan perdata, tuntutan utama yang diajukan yakni membatalkan hasil keputusan dari Agenda Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) 26 Juni 2019. Artinya posisi Sugiharto dan Aries tidak sah dalam tuntutan ini.

Dalam gugatannya, para penggugat menempatkan direksi perseroan sebagai Tergugat, perseroan (Jababeka) selaku Turut Tergugat, Dewan Komisaris Perseroan selaku Turut Tergugat II, Notaris Yualita Widhyadhari selaku Turut Tergugat II dan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM selaku Turut Tergugat IV.

“Alasan gugatan ini ialah, adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai kuasa pemegang pemegang saham perseroan yang hadir dalam RUPST dan melakukan voting, padahal tidak memiliki kuasa yang sah untuk menghadiri RUPST tahunan tersebut,” Seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (5/8/2019).

Pengusulan posisi jabatan anggota direksi dan dewan komisaris juga dinilai tidak sah karena dilakukan tanpa mengikuti prosedur perusahaan publik di mana harus mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dijalankan dewan komisaris perusahaan,” tulis surat ini.

Pihak-pihak tertentu juga dinilai telah bertindak secara terorganisasi (acting in concert) yang dapat menimbulkan terjadinya kejadian change of control berdasarkan syarat dan ketentuan dari penerbitan US$ 300 juta Senior Notes yang diterbitkan perseroan, berdasarkan perundangan New York dan baru akan jatuh tempo pada tahun 2023.

Kondisi ini, kata mereka dalam surat itu, mengakibatkan Jababeka berpotensi terlilit pada satu kerugian yang bersifat substansial dan material dikarenakan harus melakukan pembelian dipercepat atas seluruh Senior Notes yang diterbitkan tersebut sebesar kurang lebih US$ 300 juta.

Selain itu, gugatan ini juga menjelaskan soal ditolaknya posisi Sugiharto dan Aries Liman.

“Pengangkatan saudara Sugiharto sebagai dirut dan Aries Liman sebagai komisaris independen juga telah tidak disetujui (ditolak) oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan perseroan yakni PT Bhineka Cipta Karya, PT Graha Kreasindo Utama, dan PT Praja Vita Mulia,” tulis surat tersebut.

Ketiga perusahaan tersebut adalah beberapa kontraktor KIJA yang sebelumnya mengirimkan surat penolakan dan menyatakan kerugian yang mereka terima atas polemik ini pergantian direksi dan komisaris ini.

Jadwal persidangan umum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB.

Di pihak lain, Sugiharto, yang merupakan direktur utama hasil RUPS tersebut menyangkal bahwa telah terjadi perubahan pemegang pengendali.

Sugiharto menuding Budianto sudah melakukan penggelapan hukum. Pasalnya, bunyi ringkasan risalah hasil RUPST berbeda dengan rekaman dan adanya surat revisi atas bunyi hasil RUPST tersebut. Dia mengatakan ada informasi dalam RUPST tidak dipublikasikan dalam keterbukaan informasi.

“Terjadi penyelundupan hukum. Karena ada perbedaan informasi (risalah hasil rapat) dari yang disampaikan ke media massa dengan rekaman didengar notaris,” kata mantan Menteri BUMN (Oktober 2004 hingga Mei 2007) kepada CNBC Indonesia, Senin (22/07/2019).(red)

Advertisement

Property

Co-working Space Kian Diminati, Bagaimana Nasib Perkantoran?

Published

on

By

Ruang kerja bersama atau co-working space diramal bakal terus berkembang pesat sepanjang 2020 mendatang, mengingat fleksibilitas yang ditawarkannya.

“Karena kebutuhan terhadap co-working space itu memang ada, salah satunya adalah masalah fleksibilitas yang ditawarkan, dengan kondisi itu, banyak pelaku usaha berminat ke sana, terutama start-up baru,” ujar Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto di Gedung World Trade Center I, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Tak hanya menarik bagi pelaku usaha baru, menurut Ferry, co-working space bahkan cukup diminati bagi pelaku usaha yang sudah matang sekalipun.

“Company yang sudah mapan pun cukup berminat, terutama saat mereka masih perlu satu space yang bisa dikembangkan tapi nggak mau juga terlalu investasi besar-besaran ke sana atau mungkin kebutuhannya untuk short-term saja, daripada buat leasing office itu kan bisa tahunan, 3 tahun harus bayar, terikat di situ, dan harus feed out, dan itu kan juga mahal,” paparnya.

Lantas, bagaimana nasib perkantoran dengan perkembangan kebutuhan tersebut?

Berdasarkan Laporan Pasar Properti Jakarta Kuartal IV-2019 dari Colliers International, tingkat okupansi atau hunian perkantoran di Jakarta sepanjang 2020 mendatang diperkirakan bakal turun menjadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%.

“Perkirakan okupansi akan turun, walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi terutama di kawasan CBD (central business district) di angka sekitar 82,5% dari 83,5%. Sementara di luar kawasan CBD penurunan akan lebih tinggi,” katanya.

Hal ini lah yang menurut Ferry membuat pembangunan segmen properti ini di sepanjang 2019 tak juga mengalami kenaikan signifikan.

“Kalau kita lihat di sini memang, pasokan tahunannya baik dalam CBD maupun di luarnya, memang secara umum, pengembang itu sudah mulai hati-hati karena selama tahun 2019 kita belum mendengar lagi ada gedung perkantoran baru yang akan di-launching (di 2020) jadi mereka sudah mulai meredam,” imbuhnya.

Dengan demikian, wajar bila harga sewa perkantoran di Jakarta pun sudah mulai diturunkan sejak pertengahan tahun lalu.

“Sewa yang ditawarkan juga sudah diturunkan, sudah mulai realistis, tidak lagi memasang harga tinggi, dan bisa dinego,” tutupnya.

Sebagaimana dicatat Colliers International, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi.

Continue Reading

Property

Lippo Jual Pejaten Village dan Binjai Supermall, Siapa Pembelinya?

Published

on

By

LMIRT Management Ltd, pengelola Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) memutuskan untuk melepas dua aset mal yakni Pejaten Village dan Binjai Supermall. Kedua mal itu dibeli oleh PT Nirvana Wastu Pratama (NWP Retail).

Melansir CNBC Indonesia, Minggu (5/1/2019) transaksi itu tertuang dalam perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales and purchase agreement/CSPA) yakni mencapai US$ 92 juta atau Rp 1,30 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$).

MWP Retail sendiri merupakan perusahaan yang memiliki beberapa mal di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Warburg Pincus dan PT City Retail Developments Tbk (NIRO).

Penjualan aset mal dilakukan melalui REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate). Hal itu resmi diinformasikan perusahaan dalam situs resmi NWP Retail pada 31 Desember lalu.

LMIR Trust adalah satu-satunya produk REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate) milik perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) sejak 19 November 2007.

Dengan REITs ini, perusahaan properti dan real estate dapat menjual aset yang dimilikinya kepada publik melalui skema penerbitan instrumen ini.

Pejaten Village di Kemang (Jakarta Selatan) memiliki luas 89.157 meter persegi dan Binjai Supermall dengan luas 36.000 meter persegi berlokasi di Binjai (Sumatera Utara) yang merupakan kota satelit kedua terbesar di luar Pulau Jawa. Kedua mal ini memiliki tingkat hunian lebih dari 90%.

Presiden Direktur dan CEO NWP Retail Timothy Daly mengatakan akuisisi ini memperkuat pengembangan bisnis perusahaan di lokasi kota tier-1 dan tier-2 di Indonesia.

“Akuisisi ini merupakan tonggak dalam ekspansi cepat NWP Retail. Ini akan memperkuat kehadiran perusahaan di pasar-pasar utama di kota Tier-1 dan Tier-2 di Indonesia dan memperluas pasar lebih jauh posisi terdepan sebagai platform pusat perbelanjaan ritel independen terbesar di Indonesia,” kata Timothy.

Continue Reading

Property

Rumah Khusus Milenial Lagi Disiapkan, Begini Bentuknya

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggodok konsep hunian bagi milenial. Dirjen Perumahan PUPR Khalawai Abdul Hamid menyatakan konsepnya berupa rumah vertikal alias rumah susun sewaan.

Yang jelas hunian bagi milenial ini akan berada di pusat kota.

“Kita sedang siapkan seperti rumah kos-kosan, rumah singgah di pusat kota. Kan kalau milenial dia nggak mau di pinggiran. Itu yang lagi dikonsepkan sama kita,” ucap Khalawi, di Kantor Ditjen SDA PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selain berbentuk vertikal, hunian ini dipatok dengan sewa murah. Khalawi menegaskan konsep ini juga bisa mensukseskan klusterisasi alias penggolongan milenial.

Dia menjelaskan bahwa konsep hunian vertikal tengah kota ini cocok bagi generasi milenial yang baru meniti karir dan belum punya banyak uang untuk memulai KPR.

“Ini rumahnya vertikal, dengan sewa yang ringan. Masih digodok ya, yang jelas ini upaya klusterisasi milenial. Jadi bagi milenial yang baru kerja belum cukup uang, maka sewa dulu dengan harga murah,” ucap Khalawi.

Khalawi menambahkan pihaknya akan meminta pengembang swasta untuk melakukan KPBU dalam pembangunan hunian vertikal pusat kota ini. Nantinya, akan dicari lahan pemerintah di pusat kota untuk pembangunannya.

“Jadi nanti mungkin ada tanah pemerintah kita bangunkan rumah vertikal minta KPBU sama swasta. Kemudian kita sewakan dengan harga murah,” papar Khalawi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending