Connect with us

Property

Sentimen Kisruh Internal Jababeka Memberi Persepsi Negatif, Investor Asing Keluar

Published

on


Finroll.com — Masalah Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang makin kisruh antara manajemen lama dan manajemen baru, serta pemegang saham, investor asing membukukan jual bersih (net sell) atas saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sebesar Rp 122 miliar di semua pasar sejak awal tahun hingga Senin (5/8/2019) atau year to date (ytd).

Catatan setahun terakhir data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), asing sudah keluar Rp 291 miliar di semua pasar (terutama pasar reguler). Sentimen kisruh internal Jababeka ini tampaknya cukup kuat untuk memberi persepsi negatif investor asing keluar. Apalagi hari ini saja, di sesi II, asing juga net sell Rp 217 juta.

Saham KIJA, pada sesi II ini, yang sempat disuspensi pada 8 Juli lalu dibuka kembali pada 19 Juli, terkoreksi 0,65% di level harga Rp 306/saham pada pukul 14.04 WIB.

Namun secara ytd, saham KIJA masih mencatatkan penguatan hingga 11% dan setahun terakhir perdagangan saham KIJA bahkan mencetak return hingga 43%.

Dalam surat resmi dengan informasi terbaru, ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, pada 2 Agustus pekan lalu, dua perwakilan Jababeka yakni Budianto Liman (mengklaim sebagai direktur utama) dan Setiawan Mardjuki (direktur) memberikan penjelasan mengapa pihaknya mengajukan gugatan hukum atas keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 26 Juni 2019, yang menyetujui perubahan direksi dan komisaris perseroan.

Sementra dalam RUPST tersebut, disetujui pengangkatan Sugiharto sebagai direktur utama dan Aries Liman sebagai komisaris.

Sebanyak tujuh pemegang saham Jababeka pun mengajukan gugatan hukum atas keputusan hasil RUPST tersebut. Ketujuh pemegang saham tersebut antara lain Lanny Arifin, Handi Kurniawan, Wiwin Kurniawan, Christine Dewi, Richard Budi Gunawan, Yanti Kurniawan dan PT Venturindo Kapitanusa.

Dalam gugatan perdata, tuntutan utama yang diajukan yakni membatalkan hasil keputusan dari Agenda Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) 26 Juni 2019. Artinya posisi Sugiharto dan Aries tidak sah dalam tuntutan ini.

Dalam gugatannya, para penggugat menempatkan direksi perseroan sebagai Tergugat, perseroan (Jababeka) selaku Turut Tergugat, Dewan Komisaris Perseroan selaku Turut Tergugat II, Notaris Yualita Widhyadhari selaku Turut Tergugat II dan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM selaku Turut Tergugat IV.

“Alasan gugatan ini ialah, adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai kuasa pemegang pemegang saham perseroan yang hadir dalam RUPST dan melakukan voting, padahal tidak memiliki kuasa yang sah untuk menghadiri RUPST tahunan tersebut,” Seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (5/8/2019).

Pengusulan posisi jabatan anggota direksi dan dewan komisaris juga dinilai tidak sah karena dilakukan tanpa mengikuti prosedur perusahaan publik di mana harus mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dijalankan dewan komisaris perusahaan,” tulis surat ini.

Pihak-pihak tertentu juga dinilai telah bertindak secara terorganisasi (acting in concert) yang dapat menimbulkan terjadinya kejadian change of control berdasarkan syarat dan ketentuan dari penerbitan US$ 300 juta Senior Notes yang diterbitkan perseroan, berdasarkan perundangan New York dan baru akan jatuh tempo pada tahun 2023.

Kondisi ini, kata mereka dalam surat itu, mengakibatkan Jababeka berpotensi terlilit pada satu kerugian yang bersifat substansial dan material dikarenakan harus melakukan pembelian dipercepat atas seluruh Senior Notes yang diterbitkan tersebut sebesar kurang lebih US$ 300 juta.

Selain itu, gugatan ini juga menjelaskan soal ditolaknya posisi Sugiharto dan Aries Liman.

“Pengangkatan saudara Sugiharto sebagai dirut dan Aries Liman sebagai komisaris independen juga telah tidak disetujui (ditolak) oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan perseroan yakni PT Bhineka Cipta Karya, PT Graha Kreasindo Utama, dan PT Praja Vita Mulia,” tulis surat tersebut.

Ketiga perusahaan tersebut adalah beberapa kontraktor KIJA yang sebelumnya mengirimkan surat penolakan dan menyatakan kerugian yang mereka terima atas polemik ini pergantian direksi dan komisaris ini.

Jadwal persidangan umum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB.

Di pihak lain, Sugiharto, yang merupakan direktur utama hasil RUPS tersebut menyangkal bahwa telah terjadi perubahan pemegang pengendali.

Sugiharto menuding Budianto sudah melakukan penggelapan hukum. Pasalnya, bunyi ringkasan risalah hasil RUPST berbeda dengan rekaman dan adanya surat revisi atas bunyi hasil RUPST tersebut. Dia mengatakan ada informasi dalam RUPST tidak dipublikasikan dalam keterbukaan informasi.

“Terjadi penyelundupan hukum. Karena ada perbedaan informasi (risalah hasil rapat) dari yang disampaikan ke media massa dengan rekaman didengar notaris,” kata mantan Menteri BUMN (Oktober 2004 hingga Mei 2007) kepada CNBC Indonesia, Senin (22/07/2019).(red)

Advertisement

Property

Rumah Tanpa DP dan Cicilan Rp 2 jtan untuk Generasi Millenial

Published

on

By

PT Bank Tabungan Negara (BTN) saat ini sedang menggelar acara Indonesia Property Expo (Ipex) tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan. Di dalamnya, ada tawaran hunian untuk milenial bernama Tower Milenial.

Tawaran hunian ini memberikan kesempatan bagi generasi milenial yang ingin memiliki hunian nyaman namun sesuai kantong. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 260 jutaan-300 jutaan.

“Kita menyasar daya beli yang gajinya minimal Rp 5 juta. Itu memang untuk menyasar generasi muda yang mungkin baru bekerja di tahun-tahun pertama, setelah mereka menyelesaikan pendidikannya,” kata Supervisor Project Urban Town Serpong Julhendi di JCC, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Bagi yang tertarik, Anda bisa membayarnya dengan biaya cicilan minimal Rp 2,4 juta/bulan dengan angsuran selama maksimal 20 tahun.

“Angsurannya 2,4 juta/bulan. Bebas DP dan biaya akad, langsung angsur. Cara bayarnya maksimal 20 tahun,” jelasnya.

Julhendi menjelaskan, dengan harga hunian di bawah Rp 300 jutaan para milenial sudah bisa menikmati fasilitas bintang 5. Fasilitas yang ditawarkan yakni kolam renang, outdoor gym track, fitness center, hingga taman bermain.

“Dengan harga di bawah 300 juta fasilitasnya bintang 5. Kolam renang, outdoor gym track, fitness center, eco park,” tutur Jul.

Untuk lokasi sendiri, Tower Milenial terletak di Jl.Raya Bukit Serua Raya, Ciputat. Menurutnya lokasi ini sangat strategis karena mudah dijangkau oleh transportasi umum dan dekat dengan pusat keramaian.

“Kita ada di 2 sisi, antara Bintaro dengan Serpong Damai. Sekitar 5-7 menit ke Stasiun Sudimara dan Stasiun Rawabuntu. Kalau mal dekat Bintaro Jaya Xchange dan AEON. Busway juga sudah ada BSD-Grogol, dekat dengan MRT Fatmawati, tol dekat karena kita disamping tol Jorr II,” ungkapnya.

Continue Reading

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending