Connect with us

Komoditi

Setelah Nikel, Pemerintah Akan Kaji Percepatan Larangan Ekspor Mineral Mentah Lainnya

Published

on


Finroll.com — Pemerintah akan mengkaji percepatan larangan ekspor mineral mentah lainnya guna mendukung hilirisasi di dalam negeri. Setelah melarang ekspor nikel mulai 2020.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan tersebut, terlebih jika investor-investor di bidang hilirisasi sudah banyak yang masuk ke Tanah Air.

“Kalau sudah ada investor-investor yang masuk untuk hilirisasi di timah, aspal, alumina, bauksit, kenapa tidak (dipercepat)? Kita akan lihat, kita pelajari dengan cermat,” katanya.

Lebih lanjut Luhut menuturkan seperti halnya dengan nikel, nilai tambah akan bisa didapatkan Indonesia jika mineral-mineral tersebut diolah di dalam negeri.

Luhut mengatakan selama ini Indonesia mengekspor hampir 98 persen bijih nikel ke China. Padahal, produk olahan nikel asal China itu nantinya diimpor lagi oleh Indonesia dengan nilai berkali lipat.

Alasan lainnya, dengan diolah di dalam negeri, biaya produksi pengolahan akan bisa ditekan. Selain itu, hilirisasi juga akan mendorong kemajuan industri di dalam negeri.

“Sekarang kenapa tidak kita bikin di dalam (negeri). Kalau dia mau proses di sini kan listriknya lebih murah. Sama saja, (mineral) yang lain juga begitu,” imbuhnya, seperti dilansir dari Antara, Kamis (12/9/2019).

Khusus untuk komoditas bauksit, Luhut menambahkan pihaknya tengah mendekati sejumlah investor untuk bisa melakukan hilirisasi di dalam negeri. Investor yang sedang didekati itu, menurut dia, berasal dari berbagai negara.

“Sekarang kita sedang approach dari beberapa tempat. Macam-macam (asalnya), nantilah kalau sudah jadi,” katanya enggan saat ditanya wartawan apakah berasal dari China.

Pemerintah resmi melarang ekspor nikel mulai Januari 2020. Larangan itu sedianya akan berlaku mulai 2022 namun dipercepat guna mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Ada pun bauksit sendiri masih boleh diekspor hingga Januari 2022.(red)

Advertisement

Komoditi

Kementan Dorong Pengembangan Sagu untuk Memantapkan Ketahanan Pangan

Published

on

Finroll.com — Indonesia memiliki luas lahan sagu terbesar di dunia. Dari 6,5 juta ha lahan sagu di seluruh dunia, 5,5 juta ha berada di Indonesia, dan 80% lahan sagu tersebut ada di wilayah Papua. Namun sampai saat ini lahan yang dimanfaatkan masih sekitar 1% saja dengan produksi 5% dari potensi sagu secara nasional.

“Potensi sagu yang luar biasa ini perlu terus kita manfaatkan untuk ketahanan pangan kita,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam sambutannya pada acara launching Buku Sagu Papua untuk Dunia di Jakarta.

“Saat ini impor gandum sudah lebih dari 11 juta ton, sehingga inovasi penyediaan substitusi tepung terigu dengan tepung lokal, tepung sagu adalah salah satunya” ungkap Agung.

Sejalan dengan Agung, penulis buku Sagu Papua untuk Dunia, Ahmad Arif juga menekankan betapa pentingnya mengembalikan konsumsi masyarakat ke pangan lokal Indonesia.

Lebih lanjut menurut Agung, substitusi tepung gandum dengan tepung pangan lokal akan mempunyai dampak ekonomi dan sosial.

“Subtitusi tepung terigu dengan tepung lokal sebesar 10% dapat menghemat devisa nasional hingga Rp 2,4 triliun. Sedangkan subtitusi sebesar 20% dapat menghemat devisa sampai Rp 4,8 triliun. Dari sisi tenaga kerja, diestimasi dapat menciptakan kesempatan kerja sekitar 400 ribu orang,” urainya.

“Namun kita masih menghadapi tantangan, bagaimana menghasilkan tepung sagu dan pangan lokal lain dengan kualitas yang baik dan harga kompetitif,” tambah Agung.

Untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut, Kementan telah menggandeng BPPT, Kemenperin, Kadin, GAPMMI, dan stakeholder lain.

Upaya serius Kementan dalam mendukung pengembangan pangan lokal dapat dilihat melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

“Tahun ini kita kembangkan industri pangan lokal di 9 lokasi, empat di antaranya berbasis sagu, yaitu di Jambi, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua,” pungkas Agung.

Sebelumnya, dukungan terhadap pengembangan pangan lokal diungkapkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pangan se-Indonesia di Jakarta (14/11).

Mentan SYL mendorong pentingnya pangan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk itu, SYL menekankan terbangunnya sinergi antarpemangku kepentingan.(red)

Continue Reading

Business

Kemendag Tetapkan Harga Referensi Produk Minyak Sawit US$571,3

Published

on

Finroll.com — Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk minyak mentah (crude palm oil/CPO) sebagai acuan Bea Keluar (BK) pada November 2019 sebesar US$571,13 per ton. Harga referensi tersebut melemah 0,65 persen dibandingkan Oktober lalu, US$574,86 per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, “Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah US$750 per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$0 per ton untuk periode November 2019,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2019).

Wisnu mengungkapkan BK CPO untuk November 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar US$0 per ton.

Sementara itu, harga referensi biji kakao untuk November 2019 ditetapkan sebesar US$2.500,16 per ton atau menguat 10,01 persen dari Oktober 2019, US$2.272,74 per ton.

Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao untuk bulan ini menjadi US$2.213 per ton, meningkat 11,2 persen dari periode sebelumnya yang ditetapkan sebesar US$1.991 per ton.

Wisnu kembali menjelaskan peningkatan harga acuan dan HPE biji kakao disebabkan oleh menguatnya harga internasional.

Kendati demikian, peningkatan tersebut tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Lebih lanjut, untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK 010/2017.(red)

Continue Reading

Komoditi

Angin Damai ‘Perang Dagang’ Angkat Harga Minyak

Published

on

By

Harga minyak mentah dunia bangkit (rebound) pada perdagangan Kamis (7/11). Penguatan terjadi setelah China memberikan sinyal positif terkait kesepakatan perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Mengutip Antara, harga minyak mentah Brent menguat US$US$0,55 atau 0,9 persen ke level US$62,29 per barel. Kemudian, harga minyak AS West Texas Intermediate (WTI) naik US$0,8 atau 1,4 persen ke level US$57,15.

Pasar merespons positif isyarat yang diberikan oleh pemerintah China terkait perang dagang. Isyarat ini menjadi harapan untuk mengakhiri konflik AS dan China yang terjadi sejak 2018 lalu.

Diketahui, perang dagang dua negara itu telah membebani ekonomi dunia beberapa waktu terakhir. Kemudian, permintaan minyak global pun ikut terseret akibat perlambatan ekonomi.

Sejumlah analis sempat menurunkan prediksi permintaan minyak dalam beberapa waktu ke depan. Akibatnya, ada kelebihan pasokan yang semakin menggunung pada 2020 mendatang.

Sebelumnya, harga minyak amblas lebih dari 1 persen pada perdagangan Rabu (6/11). Tercatat, harga minyak berjangka AS WTI melemah US$0,88 atau 1,54 persen ke level US$56,35 dan Brent merosot US$US$1,22 atau 1,94 persen ke level US$61,74 per barel.

Pelemahan ini disebabkan kekhawatiran pasar terhadap mundurnya kesepakatan perang dagang AS dan China menjadi Desember 2019 dari yang sebelumnya direncanakan diteken bulan ini.

“Hari ini dimulai dengan serangkaian berita utama yang berbeda bahwa mereka mencapai kesepakatan tentang kerangka kerja,” kata Analis Minyak di Petromatrix Olivier Jakob.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending