Connect with us

Nasional

Setelah Pelantikan, Begini Peta Politik Senayan dan Calon Kuat Ketua DPR, MPR, DPD

Published

on


Pelantikan anggota MPR, DPR, DPD periode 2019-2024 akan dilakukan dalam rangkaian sidang paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (1/10) pagi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji akan dilakukan terhadap 575 anggota DPR terpilih dari sembilan partai politik, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih, serta terhadap 711 anggota MPR, yang merupakan gabungan DPR dan DPD, di hadapan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Pelantikan akan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Prosesi selanjutnya yang akan menyedot perhatian adalah pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD. Sosok pimpinan parlemen ini disebut akan turut menentukan wajah parlemen ke depan.

Sesuai Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), lima kursi pimpinan DPR RI diberikan kepada lima partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019, yakni PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PKB.

PDIP selaku peraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi Ketua DPR RI, sementara empat partai sisanya akan menempati kursi Wakil Ketua DPR RI.

Sementara kursi pimpinan DPD RI akan diatur sesuai Tata Tertib DPD, yang salah satunya memuat syarat harus memenuhi unsur dua orang dari daerah pemilihan Indonesia bagian barat dan dua orang dari Indonesia bagian timur.

Sedangkan kursi pimpinan MPR, ditetapkan sebanyak 10 kursi terdiri dari sembilan kursi untuk perwakilan masing-masing fraksi partai politik di parlemen dan satu untuk perwakilan DPD RI.

Pimpinan DPR

Sebagai pemenang Pileg 2019, PDIP disebut sudah menyiapkan kandidat Ketua DPR periode 2019-2024. Nama yang paling sering digadang-gadang adalah putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni Puan Maharani.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Puan sangat layak menjadi Ketua DPR RI karena cucu Bung Karno itu memiliki pengalaman di legislatif maupun eksekutif.

Selain itu, kata dia, Puan juga tercatat sebagai anggota DPR terpilih 2019-2024 dengan perolehan suara terbesar, yakni 404.034 suara.

Puan sendiri beberapa kali selalu minta didoakan saat ditanya soal peluangnya menempati kursi Ketua DPR RI.

Sementara itu empat partai lain juga telah menggodok sejumlah nama untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut dua nama potensial untuk mengisi kursi wakil ketua DPR, yakni Azis Syamsuddin dan Adies Kadir.

Dari kedua nama itu, nama Azis Syamsuddin diprediksi kuat akan menempati kursi pimpinan DPR, sementara Adies Kadir akan menempati kursi pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI.

Dari pihak Gerindra, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menunjuk Sufmi Dasco sebagai pengganti Fadli Zon, yang sempat menjabat Wakil Ketua DPR 2014-2019.

Untuk Partai NasDem, Rachmat Gobel sudah ditunjuk untuk menempati kursi pimpinan DPR. Sedangkan PKB mengusung dua nama potensial, yakni Daniel Johan dan Cucun Syamsurial.

Pimpinan DPD

Sejauh ini penentuan pimpinan DPD RI menjadi salah satu yang turut menyita perhatian. Sebab terdapat perdebatan terkait Tata Tertib DPD yang baru.

Dalam Tatib DPD baru, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon pimpinan DPD ialah tidak pernah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik yang ditetapkan Badan Kehormatan DPD serta tidak dalam status sebagai tersangka.

Selain itu, calon pimpinan DPD juga harus menandatangan pakta integritas yang memuat tiga poin. Yakni, pertama, mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, bersih dengan menaati peraturan Tatib dan Kode Etik DPD.

Kedua, tidak melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi dan ketiga, bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan DPD sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku, apabila ditemukan pelanggaran sesuai poin pertama dan kedua.

Dalam tatib juga disebutkan bahwa pimpinan DPD terdiri atas dua orang perwakilan Indonesia wilayah barat dan dua orang perwakilan Indonesia wilayah timur.

Tatib yang baru ini sempat menuai protes keras dari sebagian anggota. Pasalnya, selain dinilai cacat prosedur dalam penyusunannya, aturan ini dianggap dibuat untuk menjegal salah satu calon pimpinan potensial, yakni GKR Hemas.

Pasalnya, Ratu Kesultanan Yogyakarta itu pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD karena dinilai bolos 12 sidang paripurna.

Terlepas dari itu, ada beberapa nama kuat yang diprediksi bisa bersaing untuk menempati kursi pimpinan DPD RI. Di antaranya adalah sosok Jimly Asshidiqqie dan Nono Sampono. Keduanya mewakili unsur Indonesia bagian barat dan timur.

Pimpinan MPR

Berbeda dengan kursi pimpinan DPR, berdasarkan hasil revisi UU MD3 terbaru, kursi pimpinan MPR ditetapkan berjumlah 10 kursi, yang terdiri dari sembilan kursi bagi fraksi partai politik dan satu kursi dari unsur DPD.

Jumlah pimpinan ini bertambah dua kursi dibandingkan periode sebelumnya sebagai bagian dari negosiasi politik parpol-parpol di DPR lewat perubahan UU MD3.

Sejumlah partai politik telah mengajukan nama-nama kader terbaiknya untuk duduk di kursi pimpinan MPR. PDIP mengajukan nama Ahmad Basarah, yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Golkar mengajukan dua nama potensial, yakni Bambang Soesatyo dan Azis Syamsuddin. Namun dari kedua nama itu, Bamsoet diprediksi jadi calon kuat di MPR karena Azis sudah dinominasikan untuk pimpinan DPR. Bamsoet juga diperkirakan bakal menduduki kursi Ketua MPR RI.

Partai Gerindra mengajukan nama Ahmad Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR periode sebelumnya; PKB mengajukan nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar, Partai NasDem menggadang nama Lestari Moerdijat.

Partai Demokrat ditengarai menunjuk wakil ketua umumnya Syarief Hasan; sedangkan PKS, PAN, dan PPP hingga saat ini masih merahasiakan kandidat pimpinan MPR dari mereka. Senada, sosok pimpinan MPR dari DPD pun belum diketahui.

Adapun yang menjadi persaingan ketat saat ini adalah kursi Ketua MPR RI. Seluruh partai tampaknya menginginkan perwakilannya dapat duduk sebagai Ketua MPR RI, tak terkecuali perwakilan DPD RI.

Mekanisme penentuan Ketua MPR RI ini akan diikuti lobi-lobi antarfraksi. Ketua MPR akan dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara atau voting.

Nasional

Anies-Ridwan Kamil Dicap Tak Punya Hati, Di Karenakan Mangkir Rapat Banjir

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak punya hati karena tak hadir dalam rapat soal banjir dengan pihaknya.

Tiga kepala daerah tersebut tidak memenuhi undangan Komisi V DPR untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

“Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat,” kata Roberth dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/2).

Menurutnya, banjir yang melanda Jabodetabek merupakan peristiwa yang sangat memalukan. Ia pun meminta agar kepala daerah tidak merasa pintar dan jago dalam menangani masalah banjir.

“Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah,” katanya

Sementara itu, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Vera Revina Sari menyatakan bahwa Anies tidak bisa menghadiri RDP itu karena masih meninjau dampak banjir di lapangan.

“Ya kan kemarin banjirnya, yang hari ini masih di lapangan beliau,” kata dia, kepada wartawan usai RDP itu.

Vera juga mengklaim Anies akan menghadiri RDP seandainya banjir tidak kembali mengepung Jakarta, karena undangan rapat sudah dilayangkan sejak 11 Februari 2020.

“kita enggak tahu kalau kemarin banjir,” dalihnya.

Dalam akun Instagram-nya, Anies tengah memantau penanganan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung, Jakarta Timur; dan Rawa Indah, Jakarta Utara.

Ridwan Kamil dikabarkan tengah meresmikan Jabarano Cafe di Australia. Sementara, belum ada keterangan terkait ketidakhadiran Wahidin Halim.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Pangkohanudnas Ajak Para Generasi Muda Untuk Mencintai Dirgantara

Published

on

Finroll.com — Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) bekerjasama dengan Staf Potensi Kedirgantaraan TNI Angkatan Udara (Spotdirgaau) menyelenggarakan Forum Komunasi Sosialisasi Cinta Dirgantara yang dilaksanakan di gedung Leo Wattimena, Makohanudnas, Halim Perdanakususma, Selasa (25/2).

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Suryadarma, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi dan Sekolah Tinggi Agama Hindu.

Dalam sambutannya yang dibacakan Asops Kaskohanudnas Kolonel Pnb Ian Fuadi, Pangkohanudnas menyampaikan selain melaksanakan tugas pokok menjaga kedaulatan udara NKRI, TNI Angkatan Udara juga melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan yang berada di sekitar wilyah udara masing-masing, salah satunya dengan melakukan pembinaan potensi kedirgantaraan.

“Diharapkan minat dan rasa cinta dirgantara dari generasi muda khususnya akan semakin tumbuh sehingga akan muncul generasi muda yang mencintai dirgantara, yang menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan NKRI, kata Pangkohanudnas.

Sebagai pembicara/narasumber pada kegiatan tersebut adalah Paban II Puan Spotdirga Kolonel Pnb, Agung Sasongkojati MA, Sc.,M.S.S., dalam ceramahnya menyampaikan ,“ Pembinaan potensi kedirgantaraan, sebagai penyelenggara strategi kebijakan, pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara serta menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang kedirgantaraan yang tangguh,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Paban II Puan Spotdirga juga menjelaskan masalah menerbangkan Drone yang tidak boleh sembarangan diterbangkan kerena harus ada ijin dari pihak terkait (Airnav) apabila dilanggar ada sangsi dan hukumanya apabila dilanggar.

Continue Reading

Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 Resmi di Buka Mendagri Tito Karnavian

Published

on

Finroll.com — Rakornas Dorong Tingkatkan Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 hari ini, Selasa, 25 Februari 2020 resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Mendagri yang didampingi oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar
Perpusnas dan seluruh pemangku kepentingan dibidang Perpustakaan di Indonesia satukan tekad untuk tingkatkan inovasi dan kreativitas bagi para puskakawan demi penguatan indeks literasi untuk mewujudkan sumber daya manusias Unggul menuju Indonesia Maju.

Sinergi itu dilakukan lewat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Pariwisata Tahun 2020 yang digelar di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta., 25 Februari – 27 Februari 2020. Lewat penguatan pustakawan itulah diharapkan mampu menjadi momentum dalam mendukung gerakan literasi di berbagai sektor.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnvian menyatakan dukungannya untuk menggerakan literasi, utamanya dalam kaitannya dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpusnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar dan penting bangsa ini, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Tito Karnavian dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 hari ini, Selasa, 25/2/2020 di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta.

Sementara Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Karena menurutnya Pak Tito itu salah satu duta literasi di Indonesia. Selain pernah berkarir di kepolisian, pak tito juga seorang guru besar, dan setiap jadi pembicara baik di dalam maupun di luar negeri selalu dinanti. Pak Tito Juga telah menulis beberapa buku.

Yang akan menjadi fokus pembahasan rakornas, yang dihadiri oleh 1600 orang dari berbagai pengaku kepentingan di bidang perpustakaan di Indinesia ini, adalah soal tenaga pustakawan.
Pentingnya membangun kegemaran masyarakat yang sebenarnya meningkatkan indeks literasi. Kita beraharap semua bisa memahami, tidak penting lagi kita ribut soal kegemaran membaca itu rendah,” jelasnya.

Terkait perpustakaan, saat ini juga harus menjadi tempat transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Bukan lagi sekadar perpustakaan sebagai gudang buku
“Perpustakaan bisa jadi tempat akselerasi pengetahuan. Perpustakaan hari ini harus mampu mentransfer knowledege agar orang membutuhkan mendapatkan, tidak penting kunjungan, yang penting akses,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Hal ini sesuai dengan peran perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian.

Oleh karena itu, perlu ikhtiar kolektif agar kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan dapat menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat. “Membaca merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat,”Ujarnya.

Menurutnya peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas merupakan Kegiatan Prioritas Nasional yang dituangkan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 diharapkan mampu mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong era keterbukaan dan menyongsong bonus demografi 2035.

“Kegiatan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 ini bertujuan untuk mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca antara pemangku kepentingan pembangunan perpustakaan lintas pusat dan daerah,” ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando.

Perpustakaan adalah ruang terbuka bagi masyarakat untuk mempertinggi pengetahuan sebagai prasyarat partisipasi dalam pembangunan. “ Perpustakaan berkontribusi aktif mendukung pembangunan manusia, dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan yang disebabkan karena persoalan konektifitas dengan sumberdaya pengetahuan, ketersediaan sumberdaya pengetahuan untuk meningkatan kompetensi diri mengatasi keterbatasan akibat faktor geografis, fisiologis dan psikis masyarakat (UU No.43/2007 pasal 5),” kata Syarif.

Syarif yakin kesenjangan pembangunan manusia antardaerah, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluas harus dipersempit. Salah satu upaya mempersempit kesenjangan tersebut ialah meningkatkan akses pengetahuan ke seluruh pelosok tanah air.

“Perpustakaan merupakan lembaga yang mampu memastikan setiap warga negara memperoleh akses pengetahuan secara terbuka di mana dan kapan pun mereka berada.
Perpustakaan Nasional dan seluruh perpustakaan di Indonesia, serta pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan kesepakatan kolektif dalam akselerasi peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas melalui pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat.

Rakornas tahun ini, Selain Kepala Perpusnas dan Mendagri, juga menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa di bidang perpustakaan. Para narasumber terbagi dalam dua sesi. pertama sesi kebijakan yang diisi oleh perwakilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, perwakilan Menteri Keuangan, dan Pimpinan Komisi X DPR RI/
Sesi kedua yaitu sesi teknokrak/praktisi yang diisi oleh Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu, Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama Kemendagri, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Duta Baca Indonesia, Kepala Dinas Provinsi dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Selatan, Wakil Walikota Tegal, Pegiat Literasi, Asosiasi Perpustakaan Umum, Asosiasi Perpusatakaan Khusus, Asosiasi Perpusatakaan Sekolah, Asosiasi Perpusatakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Sarana Perpustakaan dan Ikatan Pustakawan Indonesia.
Peserta Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 berasal dari berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun sukarelawan/pegiat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Total peserta yang mengikuti Rakornas ini adalah sebanyak 1.500 orang, yang terdiri dari para kepala dinas perpustakaan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota se-Indonesia, Bappeda se-Indonesia, Asosiasi Penerbit, Forum Perguruan Tinggi Negeri, FOrum Perpustakaan khusus, Forum Perpustakaan sekolah, mitra perpusnas diseluruh wilayah Indonesia, seluruh pustakawan perpusnas, pejabat perpusnas dan seluruh kepala UPT Perpusnas. Rakornas ini diagendakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2020.

Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan tahun 2020 ini, visi bersama, komitmen dan berbagi pengalaman antar pelaku pembangunan perpustakaan dan pegiat literasi di pusat dan daerah dipertemukan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan yang merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI.

Rapat Koordinasi Nasional ini juga mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan, dengan mekanisme bottom up dan top down planning, disamping juga sebagai wadah konsolidasi, integrasi, harmonisasi, sinkronisasi dalam rangka penguatan dan penajaman program dan kegiatan, juga membangun interaksi atau interdependensi antara para pemangku kepentingan dengan Perpustakaan Nasional RI sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga Perpustakaan Nasional dalam menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan amanat yang terdapat dalam Perpres tentang RKP, Renstra Perpustakaan Nasional, serta perumusan rencana kedepan pembangunan di bidang perpustakaan..

“Capaian pembangunan bidang perpustakaan Indonesia tercermin dari beberapa aspek, yakni peningkatan jumlah ketersediaan perpustakaan, peningkatan kelembagaan perpustakaan daerah, penguatan kerangka regulasi, peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan, serta kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan,” katanya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending