Connect with us

Hukum & Kriminal

Siswa Janjian Tawuran di Instagram

Published

on


Finroll.com – Bentrokan antarsiswa SMA dan SMK terjadi di kolong tol Deplu Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (31/10) malam. Tawuran itu mengakibatkan dua siswa luka dan satu orang tewas akibat sabetan senjata tajam.

Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Maulana Karepesina mengatakan, bentrokan sudah direncanakan antarkedua belah pihak sebelumnya. Perjanjian itu, dilakukan melalui media sosial tidak resmi atas nama masing-masing kelompok.

Polisi mengatakan, pelaku tawuran merupakan gabungan sekolah dari SMK Averuz Pondok Pinang, SMA Sasmita Pamulang yang berseteru dengan murid gabungan dari SMA 12 dan SMA 5 Tangerang, SMK Budi Mulia Tangerang, SMA serta SMK Mega Bangsa Tangerang.

“Murid gabungan tersebut merencanakan tawuran melalui akun instagram masing-masing kelompok,” ujar Maulana kepada wartawan, Jumat (2/11).

Akibatnya, salah satu siswa SMK Sasmita Jaya, MK (17) meninggal. Sementara Riko (17) dari SMK Sasmita Jaya dan Artur (18) dari SMK Averuz mengalami luka akibat senjata tajam.

Tak lebih dari 24 jam, polisi mengamankan 13 orang ke kantor polisi beserta seluruh barang bukti. Dari 13 orang itu, petugas menyatakan lima orang sebagai tersangka pelaku tawuran.

“Tersangka inisial F, RAS, RD, BW, MFN mengaku melakukan kekerasan sehingga menyebabkan korban luka hingga ada yang meninggal,” ucap dia.

Sementara itu, tiga orang diamankan polisi karena terbukti memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik, golok sisir, dan celurit. Lima orang yang lain, hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Perbuatan yang dilakukan tersangka, menjadikan diri mereka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. (rol)

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

KPK: Tak Ada Info Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

Published

on

JAKARTA . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kabar yang menyampaikan bahwa Harun Masiku meninggal dunia. Kabar meninggalnya Harun Masiku disampaikan oleh Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan komisi antirasuah tidak menerima informasi valid tentang meninggalnya mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

“Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut,” ujarnya kepada media melalui pesan WhatsApp, (Senin 11/1) malam.

Ali menuturkan sebagai lembaga penegak hukum, KPK membutuhkan dasar atau bukti yang kuat untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia. Misalnya, dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian yang bersangkutan.

“Untuk itu KPK tetap melakukan pencarian para DPO (Daftar Pencarian Orang) KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020,” jelasnya.

Tercatat, KPK memiliki 7 DPO yang menjadi kewajiban KPK untuk segera dituntaskan. Dari jumlah tersebut, 2 di antaranya adalah DPO yang ditetapkan pada 2020, yaitu Harun Masiku dan Samin Tan.

Sebelumnya, Boyamin Saiman meyakini jika Harun Masiku sudah meninggal dunia. Keyakinan itu berdasarkan informasi dari jaringan Boyamin yang merupakan mantan intelijen negara.

“Jaringan saya mengatakan bahwa itu (Harun Masiku) sudah meninggal, tanda kutipnya tidak tahu seperti apa. Jaringan terbaik saya, saya jujur misalnya dulu ada beberapa pensiunan di lembaga intelijen, jaringan saya. Beberapa itu mengatakan ke saya itu (Harun Masiku) sudah meninggal,” ucapnya dalam wawancara dengan Karni Ilyas yang ditayangkan melalui kanal Youtube Karni Ilyas Club.

Menariknya, Boyamin juga meyakini jika Harun Masiku meninggal karena dibunuh. Pasalnya, DPO KPK tersebut tidak memiliki riwayat sakit. Namun, pernyataan yang disampaikannya itu hanya berdasarkan keyakinan Boyamin pribadi.

“Kalau pengertian itu kan pilihannya persentasenya, supaya saya juga aman ini ngomong gini, persentasenya lebih banyak yang kedua (meninggal karena dibunuh). Karena umurnya saya tahu di bawah saya sedikit dan dari track record teman-temannya saya tahu tidak pernah sakit. Tidak punya sakit yang komorbid, jadi rasanya kalau keadaan normal belum meninggal,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Harun Masiku terjerat kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, hingga satu tahun lamanya Harun Masiku belum juga tertangkap.

Harun diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kapolda Metro Sebut Ada Ormas yang Merobek Kebinekaan

Published

on

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut ada organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Jakarta yang menempatkan dirinya di atas negara. Ormas tersebut menurutnya dapat merobek-robek kebinekaan dalam aksinya selama ini.

Namun, Fadil tak menegaskan apa ormas apa yang dia maksud. Fadil hanya menyebut bahwa ormas ini juga melakukan tindak pidana.

“Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menimbulkan ujaran kebencian, berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun,” kata Fadil kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (11/12).

Tak hanya melakukan tindak pidana, kata Fadil, ormas ini juga dapat merusak kenyamanan masyarakat.

“Dapat merobek-robek kebinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama enggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan,” tutur Fadil.

Karenanya, Fadil menegaskan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya mesti melakukan penegakan hukum terhadap ormas-ormas ini. “Enggak ada gigi mundur, ini harus kita selesaikan,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Timur ini menjelaskan proses hukum terhadap ormas ini perlu dilakukan karena negara butuh keteraturan da ketertiban sosial.

Hal itu, lanjut Fadil, menjadi salah satu tugasnya selaku Kapolda Metro Jaya. Tujuannya, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Selain itu, Fadil menuturkan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat itu juga akan berdampak positif pada iklim investasi.

“Jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan,” ucap Fadil.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

48 Tahanan Bareskrim Positif Covid-19, Ada Gus Nur hingga Jumhur Hidayat

Published

on

FNROLL.COM – Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut ada puluhan tahanan Bareskrim yang positif Covid-19. Hal itu diketahui setelah Pusdokkes Polri melakukan swab test kepada para tahanan.

“Dari 170 tahanan Bareskrim, yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 48 orang delapan orang dengan gejala batuk, demam, pusing, flu, dan 40 orang tanpa gejala,” kata Awi kepada wartawan, Senin (16/11).

“Adapun langkah yang diambil Bareskrim yakni merawat tahanan yang memiliki gejala klinis dan terkonfirmasi Covid-19 ke RS Polri, Kramat Jati,” sambung Alwi. “Untuk yang OTG sementara diisolasi di ruang tahanan terpisah dengan yang sehat.”

Bareskrim Polri pun menerapkan protokol kesehatan di ruang tahanan dengan menyediakan masker, tempat mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak.

“Dari Bareskrim juga memberikan vitamin dan suplemen serta obat-obatan yang dibutuhkan,” imbuh Awi.

Sementara itu, dari 48 tahanan itu beberapa merupakan tersangka yang belakangan kasusnya menyita perhatian publik.

Mereka adalah tersangka kasus ujaran kebencian, aktivis KAMI Medan bernama Juliana, Novita Zahara, dan Wahyu Rasasi Putri.

“Lalu ada Jumhur Hidayat aktivis KAMI Jakarta, dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur) kasus ujaran kebencian kepada NU,” tandas Awi. (HFYT/jpnn)

Continue Reading

Trending