Connect with us

Hukum & Kriminal

Situasi di Hong kong Kembali Normal Usai Bentrokan Polisi Dengan Masa Demo

Published

on


Situasi di Hong kong Kembali Normal Usai Bentrokan Polisi Dengan Masa Demo

Finroll.com – Suasana di Hong Kong kembali berangsur normal hari Kamis (13/6) setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menentang RUU ekstradisi yang kontroversial, yang memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke China Daratan untuk diadili.

Cuaca hujan dan mungkin rasa lelah menurunkan jumlah demonstran yang turun ke jalan hari Kamis, meskipun para demonstran bertekad mencapai target mereka pada hari kedua.

“Rapat Dewan Legislatif hari ini telah dibatalkan. Saya pikir kita bisa beristirahat sejenak.Apa yang terjadi kemarin tampaknya membuat semua orang merasa sangat kelelahan. Sulit mendorong banyak orang turun ke jalan hari ini. Kita akan beristirahat sejenak. Mungkin baru besok atau minggu depan dilanjutkan. Saya harap saya dapat menghemat energi dan melihat apakah ada tindakan yang harus diambil untuk mendukung demonstrasi minggu depan,” kata Chan, seorang penggerak demonstrasi.

Demonstrasi ribuan aktivis hari Rabu (12/6) berhasil membuat markas pemerintah dan Dewan Legislatif tutup, padahal mereka sedianya membahas RUU ekstradisi itu.

Aparat keamanan menembakkan gas air mata, peluru karet dan semprotan merica untuk mendorong dan membubarkan demonstran, yang sebagian membalas dengan melemparkan benda-benda ke arah polisi. Petugas medis di rumah sakit mengatakan sedikitnya 72 orang luka-luka.

Dewan Legislatif hari Kamis mengatakan belum menetapkan jadwal baru kapan akan membahas RUU itu.

Perubahan yang diusulkan atas aturan hukum di Hong Kong itu menarik kecaman luas masyarakat internasional, termasuk Amerika. China hari Selasa (11/6) menuduh Amerika mencampuri urusan dalam negerinya.

Hukum & Kriminal

Tampilan Muka Situs KPK Mendadak Hitam, Ada Apa?

Published

on

By

Finroll.com –  Tampilan muka Situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK.go.id mendadak menjadi hitam sejak Jumat (13/9/2019) pagi ini.

Pada tampilan muka situs KPK muncul kalimat “Kami Tetap Bekerja. Kami Tetap Berjuang. #SaveKPK.”

Tampaknya tampilan ini bukan karena dibajak oleh hacker jahat. Pasalnya ketika mengklik ‘close’, pengguna bisa masuk ke situs KPK lagi.

Hingga berita ini diturunkan, CNBC Indonesia belum mendapatkan konfirmasi dari juru bicara KPK mengenai masalah ini.

Informasi saja, pada dini hari, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat memilih Firli Bahuri sebagai ketua KPK periode 2019-2023. Kesepakatan itu tercapai selepas rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Firli merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat inspektur jenderal. Jabatannya saat ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli memiliki kekayaan sebesar Rp 18,22 miliar.

CNN Indonesia melaporkan, sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumsel pada 20 Juni 2019, sederet jabatan pernah diemban selama mengabdi di Polri. Beberapa di antaranya adalah Kapolres Brebes (2007), Ajudan Wapres RI (2012), Wakapolda Banten (2014), Wakapolda Jawa Tengah (2016), dan Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017). Sebelum menjadi Kapolda Sumsel, Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018.

Keikutsertaan Firli dalam seleksi capim KPK menuai kontroversi. Menurut data milik pegiat antikorupsi, Saor Siagian, 500 pegawai KPK merasa keberatan soal keikutsertaan Firli karena masalah dugaan pelanggaran etik.

Titik puncaknya hadir saat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019.

Selain itu, saat ini juga sedang dibahas tentang revisi Undang-Undang KPK yang telah berusia 17 tahun. Banyak pegiat anti korupsi menolak revisi tersebut karena rentan dilakukan pembatasan wewenang KPK

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Apakah Benar Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang?

Published

on

By

Finroll.com –  Koalisi Anti Mafia Korupsi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa revisi UU KPK dapat menguntungkan para mafia tambang.

“Saya melihat ada isu krusial yang penting untuk dilihat dari revisi (UU KPK) ini. Siapa yang diuntungkan dari matinya KPK? Itu adalah mafia tambang,” ujar anggota Koalisi Iqbal Damanik dalam diskusi “Gurita Mafia Sumber Daya Alam dalam Penghancuran Upaya Pemberantasan Korupsi” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Menjelang habis masa jabatan periode 2014-2019 para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Rapat Paripurna Kamis, 5 September 2019, DPR menyepakati revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Revisi UU KPK tersebut dinilai akan menghilangkan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Iqbal, isu krusial mengenai siapa yang diuntungkan itu, muncul dari beberapa hal perlawanan yang dilakukan kepada KPK, yaitu pertama akumulasi kekayaan dan kekuasaan dari perizinan yang ada di para mafia tambang.

Kemudian, kedua rongrongan terhadap prinsip negara hukum melalui pelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dan ketiga depolitisasi ketahanan dan kedaulatan energi melalui pelemahan partisipasi publik.

“KPK itu melawan tiga upaya tersebut. Beberapa kasus korupsi itu kebanyakan berawal dari perubahan peraturan perundangan-undangan, seperti kasus PLTU Riau yang masih dalam proses,” kata Iqbal, peneliti Auriga Nusantara.

KPK, menurut Iqbal telah melakukan perbaikan tata kelola yang cukup baik. Pembenahan dimulai sejak adanya Korsup Minerba (Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batu Bara).

“Dulu sebelum ada Korsup Minerba kita tidak tahu berapa jumlah izin pertambangan di Indonesia. Nah adanya Korsup Minerba di beberapa daerah khususnya wilayah tambang di Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan, pertama kali ada itu di Balikpapan, dan itu membereskan seluruh data izin,” tutur Iqbal.

Kemudian, Iqbal melanjutkan, meskipun dulu ada Permen ESDM tentang evaluasi izin usaha pertambangan, tetap KPK yang punya andil besar dalam memperbaikinya. Sehingga KPK berhasil memangkas hampir 30 persen izin pertambangan yang tumpang tindih dan tidak patuh aturan.

Selain itu, KPK juga berhasil meningkatkan penerimaan negara pasca adanya Korsup Minerba. “Misalnya tunggakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu sebelum adanya Korsup sekitar Rp22 triliun setelah adanya Korsup hanya sekitar Rp4 triliun itu ada datanya. Artinya ada kontribusi signifikan dari KPK terhadap PNBP,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, peran KPK ikut mendorong perusahaan tambang lebih taat kewajiban reklamasi, walaupun masih banyak lubang tambang yang ada. “Ketaatan kewajiban reklamasi ini terlihat dimana para pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK itu sudah mulai memberikan rencana reklamasi,” katanya.

Tak hanya di sisi tata kelola, menurut Iqbal, KPK juga masuk di sisi penindakan. Iqbal memberikam contoh kasus Nur Alam misalnya, pertama kali negara mengalami kerugian lingkungan sekitar Rp 4,3 triliun. Gubernur Sultra Nur Alam, kata Iqbal, dituntut KPK karena diduga melakukan kerugian terhadap negara dalam pengeluaran izin tambang di kawasan hutan.

“Dan hasil putusannya, walaupun tidak dimasukkan keseluruhannya, Nur Alam akhirnya divonis 12 tahun penjara dan didenda Rp 1 triliun,” tutur Iqbal. “Kemudian kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang melibatkan banyak konflik kepentingan dalam satu izin tambang. Dan yang paling baru adalah kasus PLTU Riau yang masih berjalan.”

Monica Tanuhandaru dari Partnership for Governance Reform (Kemitraan) menjelaskan bahwa KPK juga memiliki peran dalam penyelamatan sumber daya alam. Tidak hanya faktor kerusakan lingkungan, tapi melihat apa yang sudah dilakukan KPK, bukan hanya kerugian negara dari sisi penerimaan pajak, kepatuhan, pelanggaran perizinan dan juga kerusakan lingkungan.

“KPK justru membantu tata kelola sumber daya alam, yang memberikan kontribusi cukup besar dalam kerusakan. KPK juga sudah melakukan tata kelola sumber daya alam yang baik, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sumber daya alam,” kata Monica.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Veronica Koman, Pendukung Dukung Ahok yang Jadi Tersangka Isu Papua

Published

on

By

Finroll.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menetapkan Veronica Koman (VK) sebagai tersangka baru dalam insiden di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Nomor 10, Surabaya, pada 16 Agustus 2019. Veronica dinilai telah menyebarkan informasi yang bersifat provokatif dan tak benar di media sosial Twitter.

“Hasil gelar tadi malam dengan bukti-bukti yang jumlahnya cukup ditambah keterangan saksi-saksi, ada pengembangan yang awalnya VK kami jadikan saksi, kini jadi tersangka,” ujar Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Luki Hermawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (4/9).

Menurut polisi, pada saat terjadinya insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, tersangka memang tidak ada di lokasi. Namun, yang bersangkutan sangat aktif memprovokasi.

Seperti di salah satu unggahannya ada yang mengajak, memprovokasi, ada seruan mobilisasi aksi ‘monyet’ turun ke jalan di Jayapura. Status itu diunggah pada 18 Agustus 2019.

Kemudian, lanjut Luki, ada juga unggahan yang menyebutkan polisi melancarkan 24 tembakan ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kesemua unggahan tersebut, lanjut Luki, ditulis dalam bahasa Inggris. “Padahal, beritanya tidak sesuai dengan aslinya,” ujar Luki.

Tersangka VK juga sangat aktif terlibat dalam aksi-aksi yang melibatkan mahasiswa Papua. Tidak saja pada aksi yang terjadi pada 16 Agustus 2019, tapi juga aksi-aksi sebelumnya. Bahkan, kata Luki, tersangka VK pernah membawa dua jurnalis asing untuk meliput aksi mahasiswa Papua pada Desember 2018.

Bukan kali ini saja Veronica menjadi perbincangan publik. Pada Mei 2017, Veronica yang saat itu mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus berurusan dengan pemerintah lantaran pidatonya pada 2017 silam.

Ucapan Veronica saat menuntut pembebasan Ahok terekam dalam sebuah video yang telah disimpan Kemendagri. “Saya berdiri di sini hari ini untuk membela Ahok karena bahwa ini adalah keadilan yang diinjak-injak. Rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY,” ujar Veronika dalam video tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta klarifikasi langsung ke Veronica ihwal pidatonya tersebut. Tjahjo menilai, orasi Veronica bukanlah kritik terhadap pemerintah, tapi merupakan fitnah. Sebab, pemerintah tak mengintervensi putusan hakim terhadap Ahok.

“Saya hanya mau minta klarifikasi apa sih maksudnya dia seperti itu. Mungkin karena dia emosional. Kalau dia clear, clear, saya nggak macem-macem. Mengingatkan saja,” kata Tjahjo

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending