Connect with us

Komoditi

SKK Migas: APBN 2019, Target Lifting Migas Diperkirakan Tidak Akan Tercapai

Published

on


Finroll.com — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan target lifting minyak dan gas seperti yang ditetapkan dalam APBN 2019 diperkirakan tidak akan tercapai.

Pasalnya batas kemampuan lifting minyak secara nasional hanya mencapai 755 ribu barel per hari (bph). Jumlah ini di bawah target APBN 2019 sebesar 775 ribu bph.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, mengatakan pihaknya akan mendorong terus Kontraktor Kontrak Kerjasama ( KKKS ) untuk mencari sumber migas lain agar lifting dapat terus dikejar sehingga dapat mendekati target.

Meski diakuinya peluang itu cukup sulit dipenuhi. “Kalau lifting, tercapai sih tidak, 97 persen – 98 persen kami usahakan dari target tahun ini kalau minyak. Kita dorong kejar terus, korek di mana aja.

Seperti ExonMobil Banyu Urip masih bisa digenjot juga, lifting gas juga diproyeksi tidak akan mencapai target lantaran rendahnya serapan,” kata Fatar di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sementara pada tahun ini lifting gas dipatok 7.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Salah satu faktor adalah batalnya penyerapan gas PT PLN (Persero) dari 17 kargo LNG (liquid natural gas) menjadi hanya enam kargo.

Meskipun pada akhirnya PLN berkomitmen akan menyerap lima kargo tambahan, SKK Migas sudah terlanjur memutuskan untuk melakukan penundaan produksi atau menurunkan produksi LNG sebanyak tiga kargo LNG.

Lebih lanjut Fatar, selain harga LNG di pasar internasional juga memberikan pengaruh karena jika dipaksakan dijual di pasar spot para produsen gas akan menelan kerugian.

“Kalau gas itu kan sudah saya sampaikan, satu karena curtailment drop kargo (11 kargo), harga LNG juga lagi drop juga kan di luar,” ungkap Fatar.

Masalah monetisasi gas menjadi salah satu fokus pembenahan SKK Migas. Integrasi antara produksi dan pengembangan lapangan akan dikejar sehingga komersialisasi gas bisa berjalan lebih optimal.

Selain itu, kontrak jual beli gas (Gas Sales Agreement/GSA) juga akan diperbaiki agar para konsumen gas bisa tetap menjaga komitmen penyerapan gasnya.

“Saya mau kejar Integrasi antara porduksi dan pengembangan, serta komersial harus jalan. GSA mana yang tidak jalan, persoalan dimana, kami identifikasi, Kalau tidak bisa diatasi, otomatis enggak bisa produksi.

Kalau gas sudah berproduksi tapi tidak ada yang mengambil kan menjadi soal, Kalau minyak sih barang ada, pasti akan ada yang ambil,” kata Fatar Yani.(red)

Advertisement

Komoditi

Pada Pertengahan September Harga Bahan Pokok Cenderung Menurun

Published

on

Finroll.com — Harga cabai yang dua pekan sebelumnya melonjak tajam, kini terlihat lebih murah. Berdasarkan laman resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga cabai merah besar turun Rp3.700 per kilogram (kg) atau 8,46 persen menjadi Rp40.050 per kg dari Jumat (13/9/2019) kemarin yang masih berada di level Rp43.750 per kg.

Bahkan, masyarakat di Kota Jambi bisa mendapatkan harga yang lebih murah di kisaran Rp32 ribu per kg. Begitu juga di Jawa Tengah, khususnya di Kota Tegal yang bisa mendapatkan cabai merah besar dengan harga Rp23.750 per kg.

Harga cabai merah keriting terpantau di Rp47.200 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp1.750 per kg atau 3,58 persen dari sebelumnya yang di Rp48.950 per kg. Di beberapa kota harganya terlihat lebih murah dari harga rata-rata, misalnya Kota Bandar Lampung sebesar Rp45 ribu per kg dan Kota Gorontalo sebesar Rp40 ribu per kg.

Sementara, harga rata-rata cabai rawit merah kini sebesar Rp67.500 per kg. Harganya lebih rendah 3,78 persen atau Rp2.650 per kg dari sebelumnya yang sebesar Rp70.150 per kg.

Namun, harga komoditas itu terlihat lebih murah di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, yakni masing-masing Rp43.500 per kg dan Rp41.500 per kg. Hanya saja, harga cabai rawit merah di Gorontalo masih mencapai Rp80 ribu per kg, Sulawesi Tenggara Rp73.750 per kg, dan Maluku Rp100.650 per kg.

Selain cabai, rata-rata harga bawang juga ikut menurun pekan ini. Bawang merah ukuran sedang misalnya, harganya sekarang turun 3,79 persen atau Rp900 per kg dari Rp23.750 per kg menjadi Rp22.850 per kg.

Senada, harga bawang putih ukuran sedang juga terpantau turun Rp900 per kg atau 2,77 persen dari Rp menjadi Rp31.550 per kg dari Rp32.450 per kg. Di beberapa daerah harganya bervariasi, misalnya Kalimantan Barat sebesar Rp29.150 per kg, Kalimantan Timur Rp30.900 per kg, dan Jawa Timur Rp26.500 per kg.

Harga pangan lainnya yang juga dijual lebih murah, yakni daging sapi kualitas 1 yang turun 0,17 persen atau Rp200 per kg dari Rp121.200 per kg menjadi Rp121 ribu per kg. Kemudian, gula pasir lokal yang dibanderol Rp12.800 per kg, turun Rp100 per kg atau 0,78 persen dari Rp12.900 per kg menjadi Rp12.800 per kg.

Di sisi lain, harga minyak goreng masih merangkak seperti pekan sebelumnya. Bila dirinci, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 4,5 persen atau Rp650 per kg dari Rp14.450 per kg menjadi Rp15.100 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 2,56 persen atau Rp350 per kg dari Rp13.650 per kg menjadi Rp14 ribu per kg.(red)

Continue Reading

Komoditi

Semester Pertama 2019 Laba Bersih PT Bukit Asam (PTBA) Merosot

Published

on

Finroll.com — Merilis hasil laporan kinerja PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di sepanjang semester pertama 2019. Hasilnya, PTBA anggota indeks Kompas100 ini, mencatatkan pendapatan Rp 10,61 triliun pada enam bulan pertama tahun ini.

Pendapatan PTBA naik tipis 1,14% dari periode Januari-Juni 2018 sebesar Rp Rp 10,49 triliun. Tapi, laba bersih emiten tambang batubara ini justru merosot.

Dilansir dari sumber Kontan. Sepanjang semester pertama 2019 PTBA membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 2,01 triliun. Jumlah ini turun 24,44% dari laba periode berjalan tahun lalu yang mencapai Rp 2,66 triliun.

Sepanjang semester pertama lalu, PTBA mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan lebih tinggi. Tercatat, beban pokok pendapatan pada semester pertama ini naik 13,3% menjadi Rp 6,96 triliun, jauh lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan.

Hasilnya margin laba kotor PTBA turun menjadi 34,44% dari periode semester pertama tahun lalu sebesar 41,45%.

Pos beban lainnya yang ikut naik adalah beban umum dan administrasi yang naik 31% menjadi Rp 793,8 miliar.

Sementara PTBA berhasil menekan beban penjualan dan pemasaran yang turun 13% menjadi Rp 389,2 miliar.

Dari total pendapatan PTBA semester pertama, pendapatan batubara terhadap pihak berelasi masih menjadi kontibutor terbesar yakni mencapai Rp 5,32 triliun atau naik sekitar 23,5%.

Penjualan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi sumber pendapatan terbesar yakni mencapai Rp 3,2 triliun, disusul oleh penjualan kepada PTIP sebesar Rp 1,73 triliun. Sementara pendapatan pihak ketiga turun 13,44% menjadi Rp 5,11 triliun.

Jumlah asset PTBA pada semester pertama 2019 sebesar Rp 23,41 triliun atau naik dari periode akhir Desember 2018 sebesar Rp 24,17 triliun.

Jumlah ini terdiri atas liabilitas sebesar Rp 7,16 triliun dan ekuitas sebesar Rp 16,25 triliun.(red)

Continue Reading

Komoditi

FSPPB : Pelepasan Saham di Blok Migas Rokan Tidak Tepat

Published

on

Finroll.com — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan rencana Manajemen PT Pertamina (Persero) melepas sebagian saham (share down) Blok Migas Rokan dianggap tidak tepat. Blok Rokan dinilai sangat strategis dan sudah mampu dikelola Pertamina sendiri. Jika wacana dilakukan maka Pertamina terancam tidak lagi bisa mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan blok tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar.

Arie mengatakan walaupun Pertamina diizinkan mencari mitra dalam menjalankan usahanya, namun khusus di Blok Rokan seharusnya tidak perlu mencari partner dengan cara melepas sebagian kepemilikan saham. Sebaiknya share down dilakukan pada blok-blok migas lain selain Rokan. Untuk itu pihaknya meminta rencana itu ditinjau ulang.

Sebagai blok terbesar kedua penghasil minyak, Blok Rokan memang menjadi incaran banyak investor. Namun demi menjaga kedaulatan sektor energi, sebaiknya Pertamina mengelola sendiri Blok ini.

“Kami (FSPPB) secara pribadi, tidak setuju kalau Rokan dilepas lebih baik blok Mahakam, ONWJ dan blok lainnya, ibaratnya menancapkan pipa di blok ini sudah keluar minyaknya,” ujar Arie dalam siaran pers di Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Sementara dari data Kementerian ESDM menyebutkan blok Rokan ini mampu menghasilkan minyak sekitar 200 ribu barel per hari atau setara 26 persen dari total produksi minyak nasional. Dengan beralihnya pengelolaan kepada Pertamina potensi pendapatan negara sekitar Rp823,5 triliun. Apabila kepemilikan saham dilepas sebagian dikhawatirkan penerimaan negara dan juga yang diterima Pertamina justru akan berkurang.

Arie menyadari bahwa dasar direksi dan pemerintah yang berencana untuk melepas sebagian saham pengelolaan Blok Rokan adalan untuk mendapatkan tambahan dana sehingga bisa ekspansi. Kemudian juga untuk membagi risiko bisnis yang mungkin bisa timbul sewaktu-waktu. Namun seharusnya dua kebutuhan ini bisa diatasi apabila pemerintah memiliki dana abadi khusus untuk cadangan migas (petroleum fund).

Dengan begitu Pertamina tidak perlu melepas saham di blok-blok yang sangat strategis.

Namun sayangnya, petroleum fund itu sendiri hingga kini belum ada wujudnya lantaran payung hukum masih belum mengatur. Akibatnya seluruh pemasukan negara yang berasal dari bisnis minyak dan gas (migas) langsung masuk ke APBN . Akibat dari itu, Badan Usaha seperti Pertamina ketika akan melakukan ekspansi harus membiayai sendiri terlebih dahulu. Padahal di saat yang sama Pertamina dibebani oleh segudang penugasan dari pemerintah tanpa diberikan insentif.

Lebih lanjut Arie menjelaskan, membuat Pertamina semakin tidak berdaya untuk melakukan eksplorasi dan ekspansi besar-besaran. Sementara ada keharusan dari pemerintah agar Pertamina terus melakukan peningkatan produksi. Dengan berbagai tekanan yang diberikan berbarengan dengan penugasan tersebut, Pertamina harus mencari pendanaan sendiri. Sehingga opsi-opsi seperti pelepasan saham dan lainnya menjadi alternatif demi memperoleh pendanaan.

“Share down memang hal yang lumrah di dunia migas, tetapi memang ada dua sisi semakin banyak dishare down kedaulatan migas juga semakin menurun, apalagi kalau sharedown itu tidak berbatas. Jangan – jangan ketika dishare down Pertamina tidak jadi tidak mayoritas lagi,” pungkas Arie.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending