Connect with us

Nasional

Soal ‘Mabes Polri Cabang Kuningan’, Firli Diklaim Profesional

Published

on


Polri mengatakan Komjen Firli Bahuri akan menjalankan tugasnya secara profesional saat memimpin KPK nanti meski masih berstatus anggota Polri.

“Tidak ada [intervensi], profesional, independen,” klaim Kepala Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/11)

Firli sendiri baru diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Kemananan (Baharkam) Polri sekaligus dinaikkan pangkatnya jadi jenderal bintang tiga.

Sementara, dirinya akan dilantik jadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode tahun 2019-2024 bulan depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan jabatan Firli menjadi pemimpin KPK tidak akan jadi masalah.

“Saya kira enggak ada masalah ya, yang namanya kewenangan dari pihak kepolisian dalam memberikan job untuk anggotanya. Enggak ada [konflik kepentingan]. Ya nyatanya lancar-lancar saja kan,” tutur Argo.

Sebelumnya Kapolri Jendral Idham Azis menegaskan Firli tak perlu menanggalkan statusnya sebagai anggota Polri saat resmi menjabat sebagai Ketua KPK.

Idham mengatakan Firli hanya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kabaharkam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK,” kata Idham di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Firli diketahui telah dipilih oleh DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Firli akan ditemani oleh empat pimpinan KPK laimnya yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan, Nurul Ghufron.

Namun demikian, keterpilihan Firli menjadi sorotan publik. Dia dianggap memiliki rekam jejak bermasalah ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik berat. Hal itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018.

Warganet alias netizen pun menyuarakan soal ‘Mabes Polri cabang Kuningan’, merujuk pada status Firli sebagai anggota Polri aktif yang akan memimpin KPK. Hal itu dikhawatirkan akan membuat KPK dalam kendali Polri yang memiliki rantai komando.

Nasional

Jokowi Teken Revisi APBN, Belanja Bengkak Jadi Rp2.613,8 T

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Perubahan dilakukan karena pemerintah harus merealokasi anggaran untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia.

FINROLL.COM — Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Beleid itu diteken pada 3 April 2020 lalu.

“Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,” ungkap Jokowi dalam Perpres 54/2020, dikutip Selasa (7/4).

Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun. Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun.

Alokasi belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun. Jokowi menyatakan anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp255,11 triliun.

Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun.

“Pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya,” tulisnya.

Kepala negara menekankan penggunaan anggaran pemerintah pusat akan fokus untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sementara belanja dana desa akan digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan virus corona.

Selanjutnya, Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan penyesuaian lebih rinci pada masing-masing pos usai beleid tersebut diteken. Begitu juga terkait pemantauan pelaksanaan penggunaan anggarannya.

Continue Reading

Nasional

Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Tunggu Dilantik Jokowi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan belum bisa langsung bekerja mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Riza menyatakan masih menunggu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022.
Lihat juga: Sandiaga Harap Riza Patria Bantu Anies Hadapi Corona di DKI
“Setelah terpilih, kan saya menunggu waktu pelantikan. Sedang diajukan oleh DPRD ke Presiden melalui Kemendagri,” kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Riza mengaku tak tahu kapan jadwal pelantikannya. Politikus Gerindra itu menyebut pelantikan akan diajukan DPRD DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, Kemendagri akan meneruskannya kepada Jokowi. Setelah itu baru keluar keputusan presiden dan jadwal pelantikan Riza.

“Setelah dilantik, baru saya bergabung membantu Pak Gubernur. Tentu prioritas pertama saya membantu Pak Gubernur menangani virus corona,” ucap Riza.
Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Tunggu Dilantik JokowiKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Pesan Prabowo

Lebih lanjut, Riza mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah terpilih menjadi pendamping Anies. Gerindra merupakan partai pengusung Anies bersama PKS. Riza mengatakan Prabowo mengingatkan agar amanah dan tak melakukan korupsi.

“Pak Prabowo selalu berpesan, beliau itu kalau kepada kita, kader partai, selalu ya menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, yang jujur, jangan korupsi,” kata Riza.

Selain itu, kata Riza, Prabowo juga berpesan agar Riza membantu Anies dalam memimpin Ibu Kota, terutama dalam menangani penyebaran virus corona.

Pesan juga datang dari petinggi Partai Gerindra lainnya, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco meminta Riza untuk mendukung Anies di sisa masa jabatan.

“Kepada bapak Riza Patria, supaya segera setelah dilantik bahu-membahu bersama Gubernur untuk menyelamatkan Jakarta, serta membangun Jakarta,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kepada wartawan, Senin (6/4) malam.

Riza terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4). Ia mengalahkan calon lainnya, Nurmansyah Lubis dengan perolehan suara 81 berbanding 17.

Mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu menempati posisi yang telah ditinggalkan Sandiaga Uno sejak akhir 2018 lalu karena maju dalam Pilpres 2019. Ia akan mendampingi Anies untuk dua tahun ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Disetujui Menkes, Jakarta Resmi Terapkan PSBB

Published

on

Kementerian Kesehatan menyetujui usulan Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Menurut pihak Kemenkes surat persetujuan tersebut sudah ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan pada Senin malam kemarin dan surat resminya akan dikirim kembali hari ini. Sementara itu,ojek online dilarang angkut penumpang jika aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB resmi diterapkan oleh pemerintah. Aturan PSBB ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona dengan cepat.

Apa Itu PSBB

Aturan detail mengenai PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (covid-19). Aturan ini ditandatangani Menkes pada 3 April 2020.

Mengutip Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona demi mencegah penyebaran virus ini lebih luas lagi.

Untuk menjadi sebuah wilayah PSBB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

  1. Adanya peningkatan jumlah kasus, penyebaran atau jumlah kematian karena virus corona dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Aturan PSBB ditentukan oleh Menteri Kesehatan melalui permohonan dari Gubernur, Bupati atau Walikota. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga bisa mengusulkan PSBB di sebuah wilayah.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending