Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Soal Revisi UU KPK, Pusako: Selama Ini Jokowi Tak Jelas Sikapnya

Published

on


KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan maka ia tidak akan mendukung revisi UU KPK yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dianggap cacat formal.

“Kalau presiden tahu maka presiden tidak boleh melegalisasikan apa yang sudah dicanangkan oleh kelompok parpol di DPR,” kata Feri di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Ahad, 8 September 2019.

Menurut Feri, Presiden Jokowi seharusnya menjadi alternatif aspirasi publik dalam menolak revisi UU KPK. Ia meminta Jokowi menyatakan ketegasannya. “Selama ini presiden selalu swing, ya, tidak jelas sikapnya dalam hal ini,” tuturnya.

Feri menjelaskan revisi KPK sejak awal tidak memenuhi prosedur yang ditentukan UU Nomor 12 tahun 2011. Alasannya revisi UU KPK tidak ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas, namun tiba-tiba mencuat untuk diselesaikan. “Jadi secara formal pembentukannya cacat prosedural,” ucapnya.

Revisi UU KPK kembali mencuat di penghujung masa jabatan DPR periode 2014-2019. Rapat paripurna DPR RI yang berlangsung Kamis kemarin memutuskan revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Sejumlah pihak menilai revisi ini berpotensi melemahkan KPK. Ada enam poin krusial yang disepakati dalam revisi UU KPK.

Salah satunya adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Politik

Sandi Uno Gabung Tim Pemenangan Menantu Jokowi

Published

on

Mantan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, masuk dalam struktur tim pemenangan pasangan Bakal Calon Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

FINROLL.COM – Bobby yang merupakan menantu Presiden Jokowi maju bersama Aulia Rachman yang mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Medan untuk bertarung di Pilkada Medan 9 Desember 2020.

“Benar, beliau sebagai Dewan Pembina di struktur tim pemenangan. Selain itu ada juga beberapa tokoh nasional lainnya,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Alween Ong, Minggu (20/9/2020).

Alween menyebutkan Sandiaga Uno dipilih karena sosok dan ketokohannya. Apalagi Sandi yang juga mantan calon Wakil Presiden tersebut memiliki banyak pengalaman terutama dari sisi kewirausahaan.

“Alasannya sebenarnya dari sisi kepartaian diketahui dan dari sisi ketokohan. Bang Sandi dari sosok mudanya, kemudian sisi kewirausahaan dan kariernya selama ini,” jelas Alween.

Menurut Alween dengan masuknya Sandi Uno dalam tim pemenangan tujuan besarnya tentu membawa kemenangan. Selain itu, sejumlah saran yang diberikan oleh Sandi Uno dan sejumlah tokoh lainnya diharapkan mampu membawa perubahan bagi Kota Medan.

“Kalau secara tim pemenganan tujuan besarnya tentu kemenangan di dalamnya. Tapi kami bicara lebih pada perubahan. Kenapa ada tokoh nasional juga? Kami ingin sesuatu agar Medan ini seperti kota lainnya lebih maju, jadi ada masukan bagi kami, terutama dari sisi kewirausahaannya,” jelasnya.

Alween menilai banyak poin tentang kewirausahaan dalam visi dan misi yang diapungkan Bobby Afif Nasution – Aulia Rachman. Semisal visi tentang satu kelurahan satu sentra kewirausahaan.

“Bahkan ada poin khusus mulai dari satu kelurahan satu sentra kewirausahaan. Jadi kami lihat siapa sih orang yang bisa membina dan diajak diskusi? Oh, ini [Sandi] bisa. Kemudian dari segi jaringannya lebih luas,” dia memaparkan.

Seperti diketahui, Bobby Nasution – Aulia Rachman telah mengumumkan penunjukan HT Milwan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut menjadi Ketua Tim Pemenangan. Seluruh ketua partai pengusung dan pendukung di tingkat provinsi menjadi dewan pengarah. Sedangkan ketua partai tingkat Kota Medan masuk ke dalam struktur ketua pemenangan.

Di struktur Dewan Pembina terdapat nama-nama tokoh antara lain Maruarar Sirait, Sukur Nababan, Sofian Tan, Kombes Pol (P) Maruli Siahaan, RE Nainggolan, Satya Yudha Wibowo, Yusriando hingga mantan terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan korupsi APBD Pemko Medan Abdillah. (CNN Indonesia)

Continue Reading

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Peristiwa

Warga Papua Kembalikan Uang LPDP: Koman Tak Ada Lagi Utang

Published

on

FINROLL.COM – Tim Solidaritas Rakyat Papua akan mengembalikan uang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan senilai Rp773 juta yang pernah diterima pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman.

Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil, Suarbudaya Rahadian memastikan pengembalian akan dilakukan perwakilan solidaritas hari ini, Rabu (16/9) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Ia menyebut, jumlah uang yang dikembalikan sama persis dengan tagihan dari LPDP kepada Veronica yakni sebesar Rp773.876.918.

“Ini menjadi pesan bahwa tidak ada hutang lagi dari mbak Veronica Koman ke Kementerian Keuangan,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Lihat juga: Veronica Koman: Saya Siap Dibuang NKRI, Berikan ke Papua

Ia mengatakan pengembalian hari ini akan dilakukan secara simbolik, beberapa perwakilan tim solidaritas hanya akan memberikan salinan bukti transfer, bukan yang tunai sebanyak yang ditagihkan itu.

“Nanti akan ada aksi teatrikal 4 orang menggunakan pakaian adat Papua, lalu menyerahkan secara simbolik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Veronica sebelumnya mengaku diminta pihak LPDP mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah diterima saat menempuh jenjang pendidikan magister di Australia pada 2016.

Permintaan pengembalian uang beasiswa itu kemudian dinilai sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua. Veronica sendiri saat ini berstatus tersangka atas kasus provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Namun, Manajemen LPDP membantah tudingan Veronica. Dari informasi dan sistem LPDP, Veronica tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia usai menerima beasiswa LPDP. Veronica memang sempat kembali ke Indonesia pada 2018, namun setelah itu terbang lagi ke Australia dan berstatus belum lulus dari masa studi.

Veronica kemudian lulus per Juli 2019, namun baru melaporkan kelulusannya ke aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada 23 September 2019.

Atas hal itu, LPDP menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773,87 juta kepada Veronica pada 24 Oktober 2019. Lalu, Surat Penagihan Pertama diterbitkan pada 22 November 2019.

Dari surat sanksi dan penagihan tersebut, LPDP menyatakan Veronica menyetujui dengan pengajuan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali pada 15 Februari 2020. Cicilan pertama dibayarkan dan sampai ke kas negara sebesar Rp64,5 juta pada April 2020. (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending