Connect with us

Keuangan

Solusi Tepat BNI Syariah Smart Lewat “Umroh Duluan Cicil Belakangan”

Published

on


Finroll.com — BNI Syariah dalam mengakomodir tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, namun terbatas secara finansial.

Dirut Arrayyan Multi Kreasi (AMK) Bambang Hamid Sujatmiko pemiliki travel haji dan umroh manggandeng BNI Syariah dengan menggelar BNI Syariah Islamic Tourism Expo 2019 untuk merespon dan mempercapat serta memudahkan masyarakat mewujudkan mimpinya dalam meningkatkan religiusitas pribadi dan keluarganya.

Lewat slogan “Umroh Duluan Cicil Belakangan” agaknya memudahkan masyarakat yang selama ini menunggu kesempatan untuk pergi umroh agar lebih cepat.

“Kalau menabung terlebih dahulu, mungkin masih memerlukan waktu cukup lama, tetapi dengan slogan “Umroh Duluan Cicil Belakangan” – solusi tepat BNI Syariah smart, masyarakat akan lebih cepat mewujudkan mimpi-mimpinya,” kata Bambang.

Lamanya waktu tunggu umroh tak lepas dari tinggginya minat masyarakat untuk mempertebal keimanannya dengan cara umroh ke Tanah Suci.

Saat ini, sekitar sejuta penduduk muslim Indonesia melakukan umroh setiap tahunnya, dan realitas ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling banyak yang mengirim jamaah umroh setelah Pakistan.

BNI Syariah pun menyadari fenomena itu. Menurut Bambang, dengan semakin banyaknya jumlah jamaah umroh di Tanah Air, sudah selayaknya mereka memperoleh informasi dari bisnis layanan umroh secara transparan.

“Di ajang BNI Syariah Islamic Tourism Expo ini semua travel agent yang terlibat memiliki kualifikasi dan resmi, sehingga bisa memberikan layanan yang baik dan profesional kepada para jamaah,” tambahnya.

Sementara Corporate Secretary BNI Syariah Rima Dwi Permatasari, menjelaskan, pameran ini merupakan satu diantara sekian bentuk komitmen BNI Syariah dalam mengembangkan ekosistem halal, dimana industri halal termasuk wisata halal memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai US$10 miliar.

Selain itu, kata Rima, pameran ini digelar untuk menjawab antusiasme masyarakat Indonesia beribadah haji dan umroh. Bahkan, lanjut Rima, kuota haji Indonesia saat ini terbesar di dunia dengan 231 ribu jamaah.

Lebih lanjut Rima menambahkan, melalui event yang berisi berbagai macam industri ini dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan sarana konsultasi, terutama dalam menjalankan ibadah haji dan umrah serta wisata halal.

“Kami berharap dapat mempertemukan para stakeholders dari negara-negara tujuan wisata halal di dalam satu kegiatan pameran bertaraf internasional serta mengedukasi masyarakat mengenal perjalanan haji dan umroh,” katanya.

Dalam event ini akan ada berbagai promo paket umroh, haji khusus, dan wisata halal dengan harga terbaik.

“Demi memudahkan masyarakat dalam beribadah haji dan umroh, kami juga menyediakan program umrah duluan-cicil belakangan,” papar Rima.

Dalam pameran ini ratusan tenant supply chain yang menyokong kegiatan haji umroh dan membentuk ekosistem halal turut berpartisipasi.

Diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh yaitu penyedia jasa hotel, transportasi, visa, katering dan telekomunikasi; perusahaan penyelenggara resmi perjalanan umroh dan haji khusus; serta perwakilan negara-negara sahabat dari tujuan wisata halal yang datang dari negara-negara di Timur Tengah, Central Asia, Eropa dan Asia.

Untuk menambah kemeriahan selama pameran berlangsung, akan ada talkshow dan seminar bagi para profesional, pelaku bisnis, serta masyarakat umum diantaranya destinasi wisata muslim dari NTO (National Tourism Organization), government talk bidang pengembangan wisata dari Bekraf, dan product knowledge dari BNI Syariah. (Red)

Advertisement

Keuangan

Pukul 14:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.100/US$

Published

on

By

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di perdagangan pasar spot hari ini, semakin menjauhi level Rp 14.000/US$.

Pada Selasa (24/9/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.100/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,14% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 13:50 WIB:

Periode Kurs
1 Pekan Rp 14.100
1 Bulan Rp 14.147
2 Bulan Rp 14.203
3 Bulan Rp 14.266
6 Bulan Rp 14.439
9 Bulan Rp 14.622
1 Tahun Rp 14.802
2 Tahun Rp 15.5523,8

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 13:50 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.121
3 Bulan Rp 14.200

Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 13:45 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI 14.073 14.128
Bank BRI 14.030 14.170
Bank Mandiri 14.070 14.120
Bank BTN 14.013 14.163
Bank BCA 14.094 14.112
CIMB Niaga 14.000 14.170

Continue Reading

Keuangan

OJK Tegaskan Bunga Pinjaman Online Tak Boleh Lebih Dari 0,8% Perhari

Published

on

Finroll.com — Bunga untuk pinjaman online yang berada di bawah naungan perusahaan financial technology (fintech) tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen per hari demikian tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Wimboh mengatakan meskipun penetapan maksimal bunga pinjaman online tersebut tidak diatur dalam OJK namun peraturan tersebut merupakan bagian dari kode etik yang bentuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ( AFPI ).

“Kalau ada fintech yang memberikan bunga lebih besar dari 0,8 persen per hari silahkan lapor ke asosiasi,” katanya yanh dilansir dari Antara, dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, dibentuknya asosiasi penyelenggara fintech bertujuan untuk membuat berbagai kode etik bagi para pelaku fintech yang telah disetujui oleh para penyedia platform fintech sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, jika terdapat perusahaan fintech yang melanggar kode etik maka masyarakat berhak melapor ke asosiasi dan akan ditindaklanjuti oleh OJK.

“Kalau ada yang melanggar, silahkan dilaporkan ke OJK nanti fintechnya kita tutup platformnya,” ujarnya.

Sementara Wimboh melanjutkan hingga kini masih banyak masyarakat yang mengadu tentang bunga pinjaman online oleh perusahaan fintech, namun kasus tersebut bisa diselesaikan dengan negosiasi antara penyelenggara fintech dan nasabah melalui mediasi yang difasilitasi oleh asosiasi.

“Seharusnya konsumen kan tahu sejak awal mengenai bunga dan konsekuensi dari meminjam adalah membayar kembali. Kalau tidak membayar pasti akan ditagih,” katanya.

Selain itu, Wimboh mengatakan bahwa perusahaan fintech juga tidak boleh semena-mena ketika melakukan penagihan kepada nasabah karena sudah diatur dalam kode etik asosiasi.

Kode etik tersebut berisikan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan menekan nasabah dan perusahaan tidak boleh melakukan penagihan jika nasabah telah menunggak pinjaman selama 90 hari.

“Laporkan saja ke asosiasi nanti asosiasi akan melaporkan ke kita dan platformnya kita tutup kalau semena-mena. Tentunya, kita mediasi dulu,” ujarnya.

Wimboh menghimbau kepada para pelaku di perusahaan fintech agar membuat kode etik terkait seleksi nasabah untuk menghindari berbagai kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak karena terdapat kejadian yaitu satu nasabah meminjam ke 20 perusahaan fintech peer-to-peer lending dalam satu malam.

“Yang terpenting adalan tidak boleh melakukan abuse kepada customer dan suku bunga tidak boleh terlalu mahal karena sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati oleh penyedia platform,” katanya.(red)

Continue Reading

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending