Connect with us

Ragam

Sri Mulyani Beri Diskon ke 214 Ribu Wajib Pajak

Published

on


Sri Mulyani mengabulkan pemberian diskon pajak yang diajukan 214 ribu wajib pajak. (FINROLL/IST)

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintah telah menyetujui 214.097 permohonan wajib pajak (WP) untuk mendapatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19. Data ini terhitung per 25 November 2020.

“Mayoritas adalah pajak karyawan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/12).

Pajak karyawan yang dimaksud Sri Mulyani diberikan melalui insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif itu diberikan untuk 130.958 WP.

Kemudian, pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan untuk 14.580 WP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk 66.324 WP, dan restitusi dipercepat diberikan kepada 2.235 WP. Mayoritas insentif ini diberikan untuk sektor perdagangan.

“Sektor perdagangan ini 100.470 WP atau 46,93 persen,” imbuh Sri Mulyani.

Lalu, insentif diberikan kepada 41.137 WP atau 19,22 persen WP yang bergerak di industri pengolahan, 14.855 WP atau 6,94 persen WP yang bergerak di sektor konstruksi dan real estate, serta 13.625 WP atau 6,36 persen WP yang bergerak di sektor jasa perusahaan.

“Dapat disimpulkan bahwa insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP, terlihat dari kontraksi omzet dan penurunan utilitasi tenaga kerja yang lebih baik pada WP yang memanfaatkan insentif,” jelas Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk insentif usaha sebesar Rp120,6 triliun. Namun, realisasinya hingga 25 November 2020 baru sebesar Rp46,4 trililun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Hanya saja, dana yang sudah terserap baru 62,1 persen atau Rp431,54 triliun per 25 November 2020.

Rincian realisasi tersebut, yakni klaster kesehatan sebesar Rp40,32 triliun, perlindungan sosial Rp207,8 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp36,25 triliun, dukungan UMKM Rp98,76 triliun, insentif usaha Rp46,4 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp2 triliun.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Ragam

Korban Gempa Sulbar , Data Terbaru 81 Orang Tewas

Published

on

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M6,2 di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat terus bertambah.

Berdasarkan data per 17 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, jumlah warga korban gempa meninggal dunia tercatat menjadi 81 orang, dengan rincian 70 orang dari Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan, BPBD Kabupaten Majene, Mamuju serta Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI – Polri, Basarnas serta sukarelawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak.

“Selain itu, Pusdalops BNPB juga memutakhirkan data kerugian materil di Kabupaten Majene antara lain 1.150 unit rumah rusak yang masih dalam proses pendataan serta 15 unit sekolah terdampak,” ucap Raditya dalam keterangan Senin (18/1) pagi.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan para pengungsi, BNPB juga telah menyalurkan bantuan logistik ke Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene berupa 140 dus mie instan dan 10 dus air mineral pada Minggu (17/1).

Sebelumnya BNPB juga telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan gempa Sulbar sebesar Rp 4 miliar pada Sabtu (16/1).

“Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp 2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp 1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene,” terangnya.

Selain itu, BNPB mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji.

Kemudian sebanyak 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Sebelumnya Kepala BNPB Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan dukungan berupa alat tes cepat antigen untuk memeriksa dan menelusuri adanya penularan COVID-19 di lingkungan pengungsian.

“Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar COVID-19,” kata Doni, Minggu (17/1). Apabila terdapat warga pengungsi yang reaktif swab antigen, maka akan segera mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan setempat.

Selain itu, Doni juga meminta penanganan pengungsian warga yang terdampak gempa Sulbar agar memisahkan antara kelompok rentan dengan usia muda guna mencegah penularan, dan mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian.

Sumber Berita : JPNN.com

Continue Reading

Ragam

Mengintip Gaji Komjen Listyo Sigit Calon Kapolri

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri. Saat ini, ia menjabat sebagai Kabareskrim Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Pria kelahiran Ambon ini merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sebagai polisi berpangkat bintang tiga, berapa gaji sebulan yang diterima Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai polisi?

Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp 3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp 5.930.800 per bulan.

Besaran gaji polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Berikut rincian gaji jenderal polisi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Untuk polisi berpangkat Komjen Pol, gaji per bulan dari negara ditetapkan sebesar antara Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800 per bulan.

Selain gaji, pejabat polisi berpangkat jenderal polisi mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Presiden Jokowi terakhir kali melakukan revisi regulasi terkait remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri yakni lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besaran tukin yang diterima perwira tinggi polisi mengacu pada kelas jabatan dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk pada aturan tersebut, polisi berpangkat Komjen masuk dalam kelas jabatan 17 dengan besaran tunjangan kinerja polisi sebesar Rp 29.085.000 per bulan.

Kelas jabatan Kabareskrim tersebut sama dengan posisi penting lain di Polri antara lain Kabarharkam, Kalemdikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, dan Assarpras Kapolri.

Untuk tunjangan kinerja, level jabatan Kabareskrim hanya satu tingkat di bawah Wakapolri yang berada di kelas jabatan 18 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 34.902.000 per bulan.

Di luar tunjangan kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Besaran tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan tunjangan kinerja.

Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri (tunjangan polisi) selain tunjangan kinerja antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

Anggota Polri tak boleh bergaya hidup mewah

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah memerintahkan semua anggota Polri tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari.

Perintah Kapolri tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019.

  • Tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik.
  • Hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
  • Tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
  • Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
  • Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan.
  • Para pimpinan, kasatwil, dan perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Ragam

Published

on

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor ore nikel ke Organisasi Pedagang Dunia (WTO).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, kata Lutfi, Indonesia menghargai sikap tersebut dan akan membentuk tim terbaik untuk membantah semua tuduhan yang diarahkan Uni Eropa.

“Kami akan melayani sengketa ini di WTO dan saya menganggap secara pribadi, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, ini adalah proses yang baik dan benar,” ujarnya dalam konferensi pers Kementerian Pedagang, Jumat (15/1).

Lutfi menilai dalam hal ini kedua pihak juga tengah berjuang untuk membela kepentingannya masing-masing.

Uni Eropa menganggap kebijakan larangan ekspor nikel mengganggu produktivitas industri stainless steel mereka yang melibatkan 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung.

Sementara di sisi lain, Indonesia tengah melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dengan melakukan hilirisasi produk-produk pertambangan.

“Kami tentu merasa berkeyakinan aturan-aturan yang kami kerjakan itu bukan saja untuk menjaga sumber daya alam agar menjadi baik, itu basis utamanya. Kedua adalah memastikan bahwa barang-barang itu adalah milik pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Namun ia juga mengaku kecewa sebab hal tersebut seharusnya bisa didiskusikan secara bilateral tanpa perlu pergi ke WTO. “Tentunya kami sangat kecewa konsultasi yang sudah begitu lama, saya pikir sudah beda. Tapi dalam waktu dekat kami bisa pastikan tidak ada dampaknya,” terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jadwal pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperbolehkan ekspor tersebut hingga 2022.

“Kita pastikan bahwa kami akan mempelajari apa saja yang dituntut Uni Eropa dan kami akan ikut proses tuntutan ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending