Connect with us

News

Sriwijaya Air Direkomendasikan Setop Operasi

Published

on


Direktur Quality, Safety, dan Security Sriwijaya Air Toto Subandoro telah merekomendasikan kepada Plt Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson I. Jauwena agar maskapai Sriwijaya Air berhenti beroperasi. (Sriwijaya Air Direkomendasikan Setop Operasi)

Rekomendasi tersebut dibuat karena perusahaan tak memenuhi kelaikudaraan untuk bisa terbang.

Dalam surat nomor Nomor: 096/DV/1NT/SJY/1X/2019 tertanggal 29 September 2019 yang salinannya diterima kumparan, Toto menjelaskan, rekomendasi itu diputuskan usai Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang melakukan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan Sriwijaya menemukan adanya ketidaksesuaian pada laporan yang disampaikan perusahaan 24 September 2019 pada DKPPU.

Temuan tersebut adalah bahwa ketersediaan tools, equipment, minimum spare dan jumlah qualified engineer yang ada di perusahaan ternyata tidak sesuai dengan laporan yang tertulis dalam kesepakatan yang dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan. Termasuk bukti bahwa Sriwijaya Air belum berhasil melakukan kerja sama dengan JAS Engineering atau MRO lain terkait dukungan Line Maintenance.

Hal ini berarti Risk Index masih berada dalam zona merah 4A (Tidak dapat diterima dalam situasi yang ada), yang dapat dianggap bahwa Sriwijaya Air kurang serius terhadap kesempatan yang telah diberikan pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Dengan menimbang uraian tersebut di atas, serta keterbatasan Direktorat Teknik untuk meneruskan dan mempertahankan kelaikudaraan dengan baik, belum adanya laporan keuangan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan tata temuan ramp check yang dilakukan oleh Inspektorat DKPPU, maka pemerintah, sebut Toto, sudah mempunyai cukup bukti dan alasan untuk menindak Sriwijaya Air setop operasi karena berbagai alasan yang telah tersebut di atas.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan setelah diskusi dengan Direktur Teknik dan Direktur Operasi sebagai pelaksana safety, maka kami merekomendasikan Sriwijaya Air menyatakan setop operasi atas inisiatif sendiri (perusahaan) atau melakukan pengurangan operasional disesuaikan dengan kemampuan untuk beberapa hari ke depan, karena alasan memprioritaskan safety. Hal ini akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan yang benar-benar menempatkan safety sebagai prioritas utama,” ujar Toto dalam surat tersebut dikutip Senin (30/9).

Jika dalam beberapa hari kemudian Sriwijaya Air dengan persiapan yang lebih matang telah merasa siap kembali untuk beroperasi, maka manajemen cukup melaporkan kepada DKPPU untuk kemudian lebih mudah memperoleh izin terbang kembali. Sebaliknya, jika Sriwijaya Air dinyatakan setop operasi karena tidak comply terhadap standar dan regulasi yang berlaku, maka akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan izin terbang kembali, dan menjadi preseden buruk di mata seluruh stakeholder dan masyarakat umumnya.

Memang risiko belum tentu terjadi, namun Toto menjelaskan, perusahaan menganalisis dari indikasi yang terjadi dan proses yang ditemukan merupakan hazard berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan dan mendatangkan sanksi terhadap perusahaan dan personel jika dianggap dengan sengaja melanggar atas pasal-pasal dari UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Demikian rekomendasi ini disampaikan sebagai kewajiban Director of Quality, Safety & Security, dan untuk keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Plt President Director, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,” jelas dia.

Kronologi Keluarnya Rekomendasi Penghentian Operasi

Dalam surat tersebut, Toto menjelaskan kronologi hasil laporan temuan DKPPU atas kelaikudaraan terbang perusahaan. Berikut kronologinya berdasarkan isi surat:
Mengikuti dan mengamati perkembangan situasi terakhir di perusahaan saat ini, pasca pemberian tenggat masa transisi guna peralihan kepemimpinan di Sriwijaya Air tanggal 24 September 2019 oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Direktur Angkutan Udara, serta pasca diberhentikannya pelayanan line maintenance oleh GMF Aero, dapat kami laporkan bahwa setelah melakukan tinjauan dari segi Perawatan dan Pemeliharaan Pesawat Udara sesuai HIRA20190920-032, kemudian diurai dan dimitigasi menjadi kesepakatan dengan DKPPU :

a. Sriwijaya Air mengerjakan line maintenance sendiri, dengan metode Engineer On Board (EOB) dengan jumlah engineer 50 orang, komposisinya: 20 orang certifying staff, 25 orang RII dan certifying staff, 5 orang management and control. Personel tersebut dibagi dalam 4 grup.
b. Sriwijaya Air akan melakukan kerja sama line maintenance dengan PT JAS Enginering sebagai pemegang AMO 145, dalam 3 hari ke depan (sejak tanggal 24 September 2019).
c. Sriwijaya Air akan melakukan kerja sama brake and wheel dengan PT Muladatu dan PT JAS Engineering sebagai pemegang AMO 145, dalam 3 hari ke depan (sejak tanggal 24 September 2019).
d. Sriwijaya Air menguasai tool and equipment untuk kegiatan line maintenance.
e. Sriwijaya Air memiliki minimum stock consumable part dan rotable part di CGK, SUB, KNO dan DPS, sebagai penunjang operasi penerbangan. Selanjutnya Direktorat Quality, Safety & Security akan mengeluarkan kebijakan, apabila tidak mampu menyediakan komponen yang diperlukan maka pesawat akan di berhentikan pengoperasiannya (AOG).

Sriwijaya Air mempunyai kemampuan mengoperasikan 12 dari 30 pesawat udara yang dikuasai sampai dengan 5 hari ke depan (sejak tanggal 24 September 2019).
Dari serangkaian kegiatan 24 September itu, DKPPU mengawasinya sesuai ketentuan untuk memastikan aspek keamanan terbang maskapai berdasarkan kemampuan yang dimiliki Sriwijaya Air.

Hasilnya, dalam pertemuan dan diskusi bersama Direktur Teknik pada tanggal 28 September 2019, DKPPU melaporkan bahwa ada ketidaksesuaian laporan tertulis perusahaan pada 24 September dengan yang ada di lapangan yang berujung pada rekomendasi Toto kepada Jefferson bahwa perusahaan tak bisa terbang.

Sriwijaya Enggan Berkomentar
Untuk mengonfirmasi isi surat tersebut, kumparan menghubungi beberapa Direksi Sriwijaya Air seperti Direktur Quality, Safety, dan Security Toto Subandoro dan Direktur Legal dan Kepatuhan RA Tampubolon, namun tak ada jawaban. Pun dengan Wakil Komisaris Utama Sriwijaya Air Chandra Lie, juga tak merespons.
Sementara Direktur Komersial Sriwijaya Air yang baru, Rifai Taberi menjawab bahwa dirinya juga tak bisa memberikan pernyataan dan meminta kumparan menghubungi bagian kehumasan Sriwijaya Air.

Head of Media Relations and Internal Communications at Sriwijaya Air Adi Willi Hanhari Haloho hanya menjawab, saat ini perusahaan masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

“Mohon sabar ya, sedang ada yang diurus bersama Kemenhub. Nanti jika ada pernyataan resmi, saya share ya,” kata Adi Willi kepada kumparan.
Utang Sriwijaya Air

Maskapai Sriwijaya Air memiliki utang triliunan rupiah ke beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari dokumen yang diterima kumparan, Selasa (10/9), total utang Sriwijaya Air Group mencapai Rp 2,46 triliun pada posisi akhir Oktober 2018.

Rincian Utang Sriwijaya Air ke BUMN:
1. Pertamina Rp 942 miliar
2. GMF (Anak Usaha Garuda Indonesia) Rp 810 miliar
3. BNI Rp 585 miliar (Pokok)
4. Angkasa Pura I Rp 50 miliar
5. Angkasa Pura II Rp 80 miliar

Pemberhentian Direksi dan Komisaris
Dewan Komisaris Sriwijaya Air memberhentikan 3 orang direksi. Mereka yang dicopot di antaranya Direktur Utama Joseph Andriaan Saul, Direktur Human Capital & Layanan Harkandri M Dahler, dan Direktur Komersial Joseph Dajoe K Tendean.

Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan nomor 001/Plt.DZ/EXT/SJ/IX/2019 yang dikeluarkan pada Senin, 9 September 2019, Keputusan pemegang saham Sriwijaya Air tersebut ternyata bukan karena persoalan kinerja. Dari dokumen yang diterima kumparan, Selasa (10/9), pemberhentian tersebut merupakan buntut dari mundurnya Direktur Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara (Ari Askhara), Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahyo, hingga Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah dari jabatan Komisaris Sriwijaya Air. Mereka diminta mundur atas rekomendasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Nasional

DPR RI Dukung Nasionalisasi JICT dan Batalkan PHK Sepihak

Published

on

Finroll.com — DPR RI menyatakan dukungannya agar aset emas Pelindo II, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) bisa dinasionalisasi. Pasalnya BPK RI telah menemukan pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak pelabuhan nasional terbesar itu.

Alhasil perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang dimulai sejak 2015 berjalan tanpa alas hukum.

Dukungan tersebut disampaikan Komisi VI DPR yang khusus menangani BUMN dalam rapat dengar pendapat, Rabu, 26 Februari 2020.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan visi negara maritim tidak akan terwujud jika pelabuhan tidak bisa dikelola dengan baik. “Dalam kasus kontrak JICT memang ada masalah geopolitik dan geoekonomi. Tapi BUMN tidak bisa mencari profit semata. Ini adalah upaya menyelamatkan aset nasional. Komisi VI akan memperjuangkan dan harus bisa” katanya.

Rieke juga menyesalkan soal PHK ratusan pekerja dan masih menganggur dua tahun lebih. “Tidak bisa pekerja di-PHK hanya karena masalah kontrak Hutchison. Periode sebelumnya, Pansus Pelindo II berhasil mempekerjakan 30 orang yang di-PHK. Sekarang saya mohon dukungan komisi VI agar 215 pekerja dan 42 pemandu kapal JAI bisa bekerja kembali,” ujar Rieke.

Senada dengan Rieke, anggota komisi VI fraksi PDIP Deddy Sitorus mengaku kaget dengan masih maraknya permasalahan tenaga kerja di Pelindo II. “Saya kaget. Padahal tadi malam ketemu Dirut Pelindo II. Pada prinsipnya (saya) akan sekuat mungkin membantu. Jika manajemen Pelindo II tidak bisa mempermudah nanti kita yang akan persulit mereka,” kata Deddy.

Anggota Komisi VI lainnya dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade juga menyatakan komitmennya agar para pekerja yang di-PHK bisa kembali bekerja. “Urusan (kontrak) JICT, kita akan perjuangkan pekerja (SPC) bekerja kembali. Minggu lalu saya sudah bicara dengan (manajemen) JICT. Mereka akan mengusahakan bekerja kembali,” ujar Andre.

Sekretaris Jenderal SP JICT M Firmansyah menyampaikan ada upaya untuk mendelegitimasi hasil audit investigasi BPK. Bahkan perhitungan BPK menurutnya masih konservatif.

“Kami lihat ada upaya (delegitimasi) ini. Apa yang disampaikan BPK konservatif karena data yang diberikan oleh perusahaan tidak semua valid. Dalam beberapa hal nilai pendapatan diturunkan dan nilai biaya dinaikkan,” katanya.

Menurut Firman, dirinya menyatakan akan menyerahkan penuh keputusan kasus perpanjangan kontrak JICT kepada pemerintah dan berharap segera diselesaikan.

“Urusan kasus kontrak JICT, kami menghromati keputusan pemerintah. Tapi yang penting ada kejelasan hukum karena sudah bertahun-tahun dibiarkan. Kami juga tidak anti asing dan prinsipnya jika diberikan kesempatan, anak2 bangsa siap mengelola JICT secara mandiri. Dari sisi operasional, teknologi dan inovasi telah terbukti dihasilkan oleh anak-anak bangsa. Jadi sebaiknya kontrak Hutchison dibatalkan oleh pemerintah. Saya juga berharap ratusan pekerja SPC dan JAI yang di-PHK bisa bekerja kembali,” ujar Firman.

Continue Reading

Nasional

Polisi Tutup Jalan Depan Gedung DPR, Demo Pengemudi Ojol

Published

on

By

Demo ojek online. (Republika).

Finroll – Jakarta,  Demonstrasi pengemudi ojek online membuat arus kendaraan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, ditutup. Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas terkait aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam aksi ini para pengemudi ojek online menuntut agar kendaraan roda dua ditetapkan menjadi angkutan transportasi khusus terbatas. Aksi para pengemudi ojol itu juga merupakan reaksi atas rencana Komisi V DPR RI yang ingin menetapkan sepeda motor bukan sebagai alat transportasi umum.

Keputusan tersebut muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Juru Bicara Tahun Ideal Perjuangan Ojol Seluruh Indonesia (Tiposi), Luthfi mengatakan, aksi ini merupakan respons atas pernyataan Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa yang menolak roda dua untuk menjadi transportasi umum.

“Kita memahami di negara manapun tidak ada roda dua yang menjadi transportasi umum. Tetapi hari ini kita minta roda dua menjadi angkutan transportasi khusus terbatas,” kata Luthfi.

Karena itu, menurutnya, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ harus mempertimbangkan hal tersebut. Luthfi menambahkan alasan keselamatan yang dikemukakan Komisi V DPR RI menolak roda dua menjadi transportasi umum tidak relevan. Pasalnya, menurut dia, selama ini, mereka melewati uji safety riding sebelum menjadi pengemudi ojol.

Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor juga sudah cukup tinggi imbas munculnya aplikasi ojek online.

“Kenapa enggak perusahaan-perusahaan motor dilarang atau ditutup kalau alasan roda dua ditolak karena keselamatan,” ujarnya.

Luthfi lebih jauh menjelaskan penolakan roda dua sebagai transportasi umum merupakan upaya DPR mematikan profesi ojek online. Rencana ini, kata dia, juga membuat para pengemudi ojol sakit hati.

“Saya bicara ke arah situ. Apapun muatannya, paling tidak itu menjadi indikasi bahwa wakil rakyat ini tidak mewakili aspirasi rakyat jelata. Tidak membela aspirasi rakyat,” jelas Luthfi.

Ia mengklaim, demonstrasi kali ini diikuti 5.000 sampai 6.000 pengemudi ojol. Selain itu, demonstrasi juga dilaksanakan di sejumlah daerah selain Jakarta, di antaranya di Sumatera Utara dan Makassar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mengatakan revisi UU LLAJ masih dalam pembahasan nota akademik. Namun sebagian besar anggota Komisi V menyetujui gagasan penolakan roda dua menjadi transportasi umum.

Ia mengatakan keputusan ini didasarkan pada faktor keselamatan. Nurhayati mengatakan hanya di Indonesia kendaraan roda dua seperti sepeda motor dilegalkan jadi transportasi umum.

Nurhayati melanjutkan berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, sebanyak 73 persen kecelakaan lalu lintas di jalan melibatkan sepeda motor.

Kendati nantinya sepeda motor tidak diakui sebagai alat transportasi umum, Nurhayati mengklaim pengemudi ojek online tidak akan terganggu. Sepeda motor bisa dijadikan alat untuk mengantar barang.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

International

Corona Mengganas, Arab Saudi Larang Sementara Ibadah Umroh

Published

on

Dampak meluasnya corona membuat pemerintah Arab Saudi melakukan upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menangguhkan sementara semua perjalanan umroh, termasuk kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah.

Hal ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, di Twitter, pada Kamis (27/2/2020) dini hari. Pemerintah mengatakan khawatir pada

Kerajaan juga menangguhkan izin masuk bagi siapapun di luar negeri itu yang memiliki visa pariwisata. Negeri kerjaan itu juga meminta warga tidak melakukan perjalanan ke negara di mana corona menyebar.

Sementara itu, corona kini menyebar di 45 negara. Penyebaran terbanyak di jazirah Arab berada di Iran, dengan total kematian per Rabu (26/2/2020) mencapai 15 orang.

 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending