Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Susi Pudjiastuti ‘Sentil’ Ridwan Kamil Soal Perda Kantong Plastik

Published

on


Susi Pudjiastuti ‘Sentil’ Ridwan Kamil Soal Perda Kantong Plastik

Finroll.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ‘menyentil’ Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai Perda pelarangan penggunaan kantong plastik.

Susi menilai sudah seharusnya daerah seluas Jawa Barat ditetapkan aturan pembatasan hingga pelarangan penggunaan kantong plastik. Terlebih limbah sambah plastik sudah jauh mencemari lautan.

“Saya minta Pak Emil buat Perda larangan kantong plastik. Masa Bali yang daerahnya lebih kecil aja bisa kok Jabar enggak,” ungkapnya di acara ‘Talkshow Festival Laut Masa Depan Bangsa’ di Graha Sanusi Kampus Unpad Bandung, Selasa (26/2).

“Saya harap nanti Jawa Barat akan mengikuti Bali, Banjarmasin, dan kota lain yang telah memutuskan say no untuk one use plastic bag, misalnya. Dengan Pak Gubernur (Jabar) sudah ngobrol, masa Jabar kalah sama Bali,” sambungnya lagi.

Baca Lainnya: Perusahaan Ini Ubah Sampah Plastik Jadi BBM

Ia menambahkan, Indonesia saat ini duduk di peringkat dunia di dunia sebagai negara penyumbang sampah ke laut.

Untuk itu ia bertekad agar perbaikan dilakukan sesegera mungkin, di antaranya dimulai dengan pengurangan pemakaian sampah plastik.

Susi menilai akademisi dan mahasiswa bisa menjadi penggerak pengurangan sampah, termasuk sampah plastik. Mereka dituntut harus langsung terjun ke tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan.

“Indonesia jadi poros maritim dunia, dan semoga ini orang Bandung cinta laut, orang gunung turun ke laut. Karena laut kita begitu luas. Potensinya banyak,” tutupnya.

Sumber: Republika

Nasional

Ahok : Saya Dirut Nyaru Komut

Published

on

FINROLL.COM – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkelakar soal pekerjaanya sebagai komisaris yang hampir menyamai direktur utama. Pasalnya, sebagai komisaris, jadwal rapatnya bersama jajaran direksi Pertamina ternyata cukup padat.

Padahal, kata dia, kewajiban komisaris menggelar rapat bersama direksi hanya empat kali dalam setahun. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video bersama seniman Butet Kertaradjasa di YouTube,

“Kami rapatnya tiap minggu pasti sekali. Tapi faktanya karena banyak urusan sama direksi kami bisa rapat seminggu kadang-kadang tiga kali empat kali. Makanya ada yang ngeledekin ini komut rasa dirut, saya suka becanda, saya bukan komut rasa dirut, dirut nyaru komut,” tuturnya seperti dikutip dari video tersebut Senin (19/10).

Lihat juga: Ahok: Kementerian BUMN Harusnya Bubar Sebelum Jokowi Turun

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bercerita upaya yang telah ia lakukan untuk membenahi Pertamina. Salah satunya, merombak sistem jenjang karir dengan melakukan lelang jabatan terbuka bagi seluruh pekerja tanpa pandang masa jabatan dan umur.

Ia menyebut sebelum perombakan, pegawai perusahaan yang ingin naik ke jenjang jabatan vice president, wajib memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Padahal, seorang karyawan harusnya layak menempati posisi tersebut jika telah memiliki penilaian baik dan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

“Kalau dahulu di Pertamina itu dapat nilai bagus cuma boleh naik satu tingkat PRL-nya (Pertamina Reference Level). Jadi kalau orang mau jadi vice president, orang mesti kerja mungkin di atas 20 tahun, ini urut kacang. Sekarang saya potong. Kami masuk yang kedua kali, kami tes, tadi baru rapat juga bahwa kalau kamu tes bagus juga bisa langsung loncat 4-5 kali,” tuturnya.

Meski demikian, Ahok mengaku kurang puas dan lebih suka mengocok ulang seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Pertamina saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan mengetes ulang seluruh pekerja seperti yang pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Karena kotak lelang hanya buat yang pensiun, yang kosong, saya tidak mau. Saya maunya kocok ulang kayak yang di DKI dulu. Waktu di DKI kan kalau nggak salah ada 10 ribu atau 11 ribu jabatan struktur kita pangkas. Semua dikocok ulang, tinggal 6.000 orang kalau nggak salah,” tutur Ahok.  (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

UU Cipta Kerja Tetap Sah Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi

Published

on

FINROLL.COM – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang sebelumnya sudah disetujui bersama dengan DPR pada 5 Oktober 2020.

Jika melewati batas waktu tersebut dan presiden tidak juga menandatangani, RUU Cipta Kerja tetap sah menjadi Undang-undang (UU) dan wajib diundangkan.

“Dasar hukum Pasal 73 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar PSHK melalui utas twitter dalam akun @PSHKIndonesia seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

PSHK menilai UU Cipta Kerja yang dalam proses pembentukannya mereka anggap melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan, seperti keterbukaan dan partisipasi masyarakat, dapat diajukan pembatalan melalui proses uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK, kata mereka, bisa menguji UU baik secara formil maupun materiil. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Jika MK mengabulkan uji formil, keseluruhan UU itu dinyatakan batal demi hukum.

“Sedangkan uji materiil dilakukan untuk menilai apakah sebagian atau seluruh ketentuan dalam suatu UU bertentangan dengan konstitusi. Jika MK mengabulkan uji materiil, ketentuan-ketentuan yang diuji tersebut menjadi tidak mengikat,” terangnya.

PSHK menjelaskan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih tetap berlaku, kecuali pasal-pasal yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

Draf final Omnibus Law Cipta Kerja sudah ada di tangan Presiden Jokowi. Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan Jokowi membaca draf UU Cipta Kerja tersebut.

Aturan baru itu belum diberi nomor dan belum tercatat dalam lembaran negara. Hanya saja berdasarkan laman MK, Sabtu (17/10), permohonan pengujian UU Cipta Kerja sudah diajukan oleh lima orang di bawah Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi.

Kelimanya yaitu karyawan swasta Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar Novita Widyana, serta tiga orang mahasiswa Elin Dian Sulistyowati, Alih Septiana, dan Ali Sujito.

Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menjelaskan upaya hukum belum bisa dilakukan terhadap UU yang belum diundangkan. Sebab, terang dia, UU tersebut belum mengikat secara hukum dan belum berdampak pada kerugian konstitusional.

“Jadi, secara formal belum dapat diajukan, kecuali pada saat pemeriksaan pendahuluan, UU diundangkan, maka MK dapat saja meminta perbaikan atas permohonan dengan memberikan nomor UU pada permohonan berdasarkan nomor pengundangannya,” jelas Charles kepada CNNIndonesia.com.

“Hal demikian terjadi pada uji materi UU KPK yang ditolak pada saat mereka mengajukan sebelum diundangkan,” ujarnya lagi. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading

Healty

Angka COVID-19 Resmi Rerbaru Indonesia

Published

on

Kementerian Kesehatan mengumumkan 4.411 kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi pada hari Kamis, sehingga jumlah total infeksi secara nasional menjadi 349.160. Menurut data yang dirilis oleh kementerian pada hari Kamis, 112 lebih orang telah meninggal karena penyakit tersebut, sehingga jumlah kematian menjadi 12.156. Jumlah pasien yang pulih juga meningkat menjadi 273.661.

Kementerian menambahkan 34.119 orang diuji pada hari Kamis, sehingga jumlah total orang yang diuji menjadi 2.449.725.

DKI Jakarta mencatat 1.071 kasus baru yang dikonfirmasi, sehingga total menjadi 91.337. Sedangkan Jawa Barat melaporkan 590 kasus baru, Jawa Tengah 472, Sumatera Barat 363, Jawa Timur 267 dan Riau 181. Virus ini telah menyebar ke seluruh 34 provinsi di Indonesia. (thejakartapost)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending