Connect with us
[adrotate group="1"]

Property

Tahun Depan Properti di Kaltim Akan Melaju Cepat

Published

on


Finroll.com- Laju properti di Kalimantan Timur nampaknya akan berdampak di tahun depan. Hal ini karena belum adanya kepastian lokasi ibu kota baru. Namun, saat ini properti sudah mulai dikembangkan oleh pengembang di sebagian wilayah Kaltim.

Pengembangan properti perumahan di gerbang bisnis Kalimantan Timur yakni Balikpapan perlahan akan memulai pergerakannya, kendati belum nampak secara masif saat ini. Tahun depan pergerakan pengembangan properti baru akan membesar setelah kepastian lokasi diperoleh.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia atau REI Balikpapan Andi Arif mengatakan kendati Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tetapi lokasi dan koordinat pasti lokasi belum diketahui oleh pengembang.

“Cuma, kami akan mengantisipasi pada tahun depan. Soalnya kita belum dapat lokasi aslinya dari ibu kota tersebut,”jelasnya.

Adapun developer lanjut dia masih takut bergerak saat ini lantaran adanya spekulan yang mulai mengerek harga lahan. Pengembang tentunya juga tidak ingin memperoleh harga lahan yang lebih tinggi untuk membangun perumahan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data Bappenas sendiri fasilitas perumahan bagi ASN mulai dilakukan pada periode 2025—2029.

Selain persoalan lokasi, skema pembiayaan melalui swasta juga belum banyak diketahui bersamaan dengan skema investasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pengembang baru mulai bergerak jika sudah memahami dan memperoleh informasi terkait dua hal tersebut.

“Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi kalau investasi tanah besar sementara harga rumah kecil akan menjadi kurang menarik,” tekannya.

Namun, dia menekankan isu pemindahan ibu kota tersebut merupakan angin segar setelah melesunya bisnis perumahan di Balikpapan. Dia memperkirakan selama periode 2018 – 2019 penurunan penjualan rumah terjadi hampir 50 persen untuk rumah tipe komersil. Sementara untuk rumah murah atau FLPP turun sebesar 10 persen.

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merencanakan koordinat lokasi pembangunan ibu kota baru berada di Kecamatan Sepaku dan Semboja.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan jumlah luasan lahan yang dicadangkan di dua lokasi tersebut sebesar 180.000 ha dan untuk pembangunan pertama seluas 40.000 ha lahan.

“Koordinatnya sudah ada, sudah ada petanya, kira-kira Kecamatan Sepaku dan Semboja. Di dua lokasi itu,” katanya.

Bambang pun menegaskan bahwa saat ini yang dipindahkan ke Kaltim terkait dengan pusat pemerintahan. Selama ini Jakarta sebagai ibu kota menanggung beban yang berat. Tak hanya soal kepadatan penduduk, tetapi juga sebagian besar kegiatan di Indonesia berpusat di Jakarta

“Jakarta jadi sangat padat akibat apa, beban demikian konsentrasi karena sebagai pusat segalanya. Pusat perdagangan 20 persen di Jakarta, keuangan hampir separuh kegiatan keuangan Indonesia ada di Jakarta. Jasa perusahaan hampir 70 persen basisnya di Jakarta, pemerintahan hampir 50 persen, jasa pendidikan 72 persen,”imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta memiliki 10,3 juta penduduk. Sementara jika ditambah sebagai wilayah Metropolitan Jabodetabek dan Punjur (Puncak Cianjur) penduduknya hampir 33 juta orang.

“Ini bukan salahnya Jakarta, bukan salah Gubernur. Jakarta jadi seperti ini karena beban yang luar biasa dan konsentrasi yang luar biasa,” tekannya.

Property

Pasca Pembatalan Sepihak, PT Harmas Ambil Langkah Kasasi, Lanjut Bakal Lapor Bareskrim dan KY

Published

on

Finroll.com — PT Harmas Jalesveva  Pemilik pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartement dan Admiralty Residence (perumahan), yang berlokasi di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan Saat ini tengah menjalani situasi sulit pasca pembatalan sepihak perjanjian damai dengan krediturnya

“PT Harmas Jalesveva pada 2020 dinyatakan pailit, putusan ini muncul karena adanya gugatan dari dua pembeli unit apartemen Tower C yang sebenarnya sudah selesai pada akhir  2019, kedua belah pihak mengadakan perjanjian damai yang seharusnya tetap dijalankan serta telah disahkan berdasarkan putusan perdamaian Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat PstJoNo 02/Pdt SusPembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst  Jo No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 4 Juni 2018,” jelas Andre Udiono Nugroho dari Wardani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, dalam siaran pers, Kamis (25/6/2020).

Meski begitu dengan didera berbagai tuntutan, namun pihak PT Harmas Jalesveva, sedikitpun tidak gentar karena berada di jalan yang benar. Melangkah pasti melalui jalur hukum dengan mengajukan kasasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui kuasa hukumnya PT Harmas Jalesveva telah melakukan upaya hukum kasasi pada (15/6) dan telah didaftarkan di Pengadilan Niaga No 25Kas/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.PstJoNo02/Pdt.SuratPembatalanPerdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Dalam persidangan kasasi yang digelar di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, turut dihadiri Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana, dan Direktur Utama Samuel Maruli, seraya menunjukkan surat bukti dukungan di atas materai dari ratusan penghuni Aspen Apartement.

“Kami sejatinya kecewa dengan putusan pailit tersebut. Perjanjian damai yang kita sepakati bersama dilanggar. Seluruh kewajiban perusahaan kami terhadap bank sudah dilunasi dan kami tidak pantas dipailitkan. Bagaimana independensi kurator dalam perkara ini?. Kenapa bisa konsumen kami masuk dalam kreditur?. Tapi kami sangat mempercayai Lembaga Pengadilan, adalah upaya untuk mendapatkan keadilan. Karena negara kita adalah negara hukum,” ujar Karna, kepada awak media di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut Karna menjelaskan, “Akibat gugatan pailit itu, kepercayaan masyarakat yang ingin memiliki unit apartemen menjadi berubah. Serta dirasakan berat dalam menjalankan bisnis dan penjualan apartemen BellOne. Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin menguasai aset lahan atau bangunan yang kami miliki,” jelasnya.                                                                                                              Sementara itu Hakim pengawas PN Jak Pus mengatakan dalam proses kasasi ini PT Harmas Jalesveva bersabar untuk menunggu keputusan dan tetap menjalankan proses administrasinya. Hakim telah menerima surat pengajuan kasasi yang telah didaftarkan di PN Jak Pus pada pekan lalu. No 25Kas /Pdt.SusPailit /2020/PN .Niaga.Jkt .PstJo No02/Pdt. Surat Pembatalan Perdamaian/2020PN.Niaga.Jkt.Pst tgl 15 Juni 2020.

Kuasa hukum PT Harves Jalesveva juga mepertanyakan kepada Kuasa hukum pemohon yang tidak membawa surat kuasa dari penggugat. Hakim juga menanyakan gugatan pailit tersebut bukan dengan gugatan perdata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua pemohon gugatan tersebut, Pertama Ny Agustin Farida memiliki kekurangan bayar unit apartemen yang dibelinya. Kedua Ny Farida Soemawidjaya tidak memiliki legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian homologasi pada Putusan Pengadilan Niaga No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Seperti diketahui Wahab Abdila SH dari Wardhani Law Office selaku kuasa hukum PT Harmas Jalesveva, tegas membantah. Dasar gugatan Pailitnya PT Harmas Jalesveva bukan dikarenakan gagal memenuhi janjinya sewaktu perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun ada sejumlah unsur lain yang sepertinya dipaksakan.

Continue Reading

Property

Akibat Corona, REI Catat Penjualan Rumah Mewah Drop 50 Persen

Published

on

Finroll – Jakarta, Real Estate Indonesia (REI) mencatat penjualan rumah mewah anjlok hingga 50 persen sejak virus corona mewabah Maret lalu.

“Rumah yang di atas 1 miliar penjualannya 40 sampai 50 persen, baru terjual sejak Covid-19,” ujar Ketua DPP REI Paulus Totok Lucida kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Penurunan penjualan juga dialami segmen rumah seharga Rp300 juta hingga Rp1 miliar sebesar 30 persen.

Industri properti menurut Totok, saat ini tertekan bukan hanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan sejumlah proyek terpaksa molor, melainkan juga ketatnya pemberian kredit perumahan dari perbankan.

Di samping itu, terhambatnya proyek-proyek besar yang mengandalkan bahan baku impor juga membuat banyak usaha properti harus terlambat melakukan serah terima kepada konsumen.

Karenanya, Totok bilang, REI mengajukan sejumlah usulan relaksasi atau keringanan biaya operasional selama masa pandemi Covid-19.

“Misalnya saya minta PLN tidak ada tarif minimal bulan, kemudian tarif beban puncak, jadi mereka lagi bicara, PLN akan mensubsidi,” imbuhnya.

REI juga telah meminta perbankan untuk memberikan keringanan kredit berupa penundaan bayar bunga serta pokok angsuran hingga waktu maksimal 1 tahun. Kendati demikian jumlah pengusaha yang berhasil disetujui proses penundaan tersebut masih sangat sedikit.

“Kami tidak minta cut off tapi penundaan pembayaran bunga dan pokok, jadi pembayaran bunga yang mestinya di bulan mei kami minta ditunda setahun, nanti ditambahkan pada setahun kemudian untuk direstrukturisasi,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Totok juga belum bisa memastikan kapan industri properti bisa kembali menggeliat. Yang jelas, kata dia, butuh waktu 3-6 bulan untuk melakukan kegiatan promosi besar-besaran kepada calon pembeli.

“Begitu covid selesai, mungkin 3-6 bulan sudah kembali ke normal bahkan mungkin bisa lebih cepat karena backlog-nya perumahan di Indonesia masih besar, jadi penundaan ini bisa mempercepat (pulih),” ujarnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Property

Program Sejuta Rumah Terealisasi 215 Ribu Unit per 11 Mei

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Program Sejuta Rumah mencapai 215.662 unit per 11 Mei 2020.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Habid mengungkapkan capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni 79 persen. Sementara, 21 persen sisanya disalurkan untuk masyarakat non-MBR.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” ujar Khalawi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (29/5).

Khusus MBR, realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan untuk non MBR terdiri dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

Khalawi mengungkapkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan turut terpengaruh oleh pandemi virus corona. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Hal itu sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Dalam keterangan resmi terpisah yang dikutip dari Antara, Khalawi menilai pelaksanaan tatanan normal baru (new normal) akan mendorong pelaksanaan program sejuta rumah.

“Kami berharap dengan new normal ini pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah dapat berjalan kembali,” ujarnya.

Khalawi menambahkan, para pegawai Ditjen perumahan baik di pusat dan daerah akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan dalam kegiatan Normal Baru.

Guna mendukung pelaksanaan normal baru di sektor perumahan, imbuh Khalawi, Ditjen Perumahan akan mengoptimalkan Program Padat Karya yakni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk perumahan bersubsidi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending