Connect with us

Property

Tahun Depan Properti di Kaltim Akan Melaju Cepat

Published

on


Finroll.com- Laju properti di Kalimantan Timur nampaknya akan berdampak di tahun depan. Hal ini karena belum adanya kepastian lokasi ibu kota baru. Namun, saat ini properti sudah mulai dikembangkan oleh pengembang di sebagian wilayah Kaltim.

Pengembangan properti perumahan di gerbang bisnis Kalimantan Timur yakni Balikpapan perlahan akan memulai pergerakannya, kendati belum nampak secara masif saat ini. Tahun depan pergerakan pengembangan properti baru akan membesar setelah kepastian lokasi diperoleh.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia atau REI Balikpapan Andi Arif mengatakan kendati Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tetapi lokasi dan koordinat pasti lokasi belum diketahui oleh pengembang.

“Cuma, kami akan mengantisipasi pada tahun depan. Soalnya kita belum dapat lokasi aslinya dari ibu kota tersebut,”jelasnya.

Adapun developer lanjut dia masih takut bergerak saat ini lantaran adanya spekulan yang mulai mengerek harga lahan. Pengembang tentunya juga tidak ingin memperoleh harga lahan yang lebih tinggi untuk membangun perumahan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data Bappenas sendiri fasilitas perumahan bagi ASN mulai dilakukan pada periode 2025—2029.

Selain persoalan lokasi, skema pembiayaan melalui swasta juga belum banyak diketahui bersamaan dengan skema investasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pengembang baru mulai bergerak jika sudah memahami dan memperoleh informasi terkait dua hal tersebut.

“Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi kalau investasi tanah besar sementara harga rumah kecil akan menjadi kurang menarik,” tekannya.

Namun, dia menekankan isu pemindahan ibu kota tersebut merupakan angin segar setelah melesunya bisnis perumahan di Balikpapan. Dia memperkirakan selama periode 2018 – 2019 penurunan penjualan rumah terjadi hampir 50 persen untuk rumah tipe komersil. Sementara untuk rumah murah atau FLPP turun sebesar 10 persen.

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merencanakan koordinat lokasi pembangunan ibu kota baru berada di Kecamatan Sepaku dan Semboja.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan jumlah luasan lahan yang dicadangkan di dua lokasi tersebut sebesar 180.000 ha dan untuk pembangunan pertama seluas 40.000 ha lahan.

“Koordinatnya sudah ada, sudah ada petanya, kira-kira Kecamatan Sepaku dan Semboja. Di dua lokasi itu,” katanya.

Bambang pun menegaskan bahwa saat ini yang dipindahkan ke Kaltim terkait dengan pusat pemerintahan. Selama ini Jakarta sebagai ibu kota menanggung beban yang berat. Tak hanya soal kepadatan penduduk, tetapi juga sebagian besar kegiatan di Indonesia berpusat di Jakarta

“Jakarta jadi sangat padat akibat apa, beban demikian konsentrasi karena sebagai pusat segalanya. Pusat perdagangan 20 persen di Jakarta, keuangan hampir separuh kegiatan keuangan Indonesia ada di Jakarta. Jasa perusahaan hampir 70 persen basisnya di Jakarta, pemerintahan hampir 50 persen, jasa pendidikan 72 persen,”imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta memiliki 10,3 juta penduduk. Sementara jika ditambah sebagai wilayah Metropolitan Jabodetabek dan Punjur (Puncak Cianjur) penduduknya hampir 33 juta orang.

“Ini bukan salahnya Jakarta, bukan salah Gubernur. Jakarta jadi seperti ini karena beban yang luar biasa dan konsentrasi yang luar biasa,” tekannya.

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending