Connect with us

Property

Tahun Depan Properti di Kaltim Akan Melaju Cepat

Published

on


Finroll.com- Laju properti di Kalimantan Timur nampaknya akan berdampak di tahun depan. Hal ini karena belum adanya kepastian lokasi ibu kota baru. Namun, saat ini properti sudah mulai dikembangkan oleh pengembang di sebagian wilayah Kaltim.

Pengembangan properti perumahan di gerbang bisnis Kalimantan Timur yakni Balikpapan perlahan akan memulai pergerakannya, kendati belum nampak secara masif saat ini. Tahun depan pergerakan pengembangan properti baru akan membesar setelah kepastian lokasi diperoleh.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia atau REI Balikpapan Andi Arif mengatakan kendati Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tetapi lokasi dan koordinat pasti lokasi belum diketahui oleh pengembang.

“Cuma, kami akan mengantisipasi pada tahun depan. Soalnya kita belum dapat lokasi aslinya dari ibu kota tersebut,”jelasnya.

Adapun developer lanjut dia masih takut bergerak saat ini lantaran adanya spekulan yang mulai mengerek harga lahan. Pengembang tentunya juga tidak ingin memperoleh harga lahan yang lebih tinggi untuk membangun perumahan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data Bappenas sendiri fasilitas perumahan bagi ASN mulai dilakukan pada periode 2025—2029.

Selain persoalan lokasi, skema pembiayaan melalui swasta juga belum banyak diketahui bersamaan dengan skema investasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pengembang baru mulai bergerak jika sudah memahami dan memperoleh informasi terkait dua hal tersebut.

“Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi kalau investasi tanah besar sementara harga rumah kecil akan menjadi kurang menarik,” tekannya.

Namun, dia menekankan isu pemindahan ibu kota tersebut merupakan angin segar setelah melesunya bisnis perumahan di Balikpapan. Dia memperkirakan selama periode 2018 – 2019 penurunan penjualan rumah terjadi hampir 50 persen untuk rumah tipe komersil. Sementara untuk rumah murah atau FLPP turun sebesar 10 persen.

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merencanakan koordinat lokasi pembangunan ibu kota baru berada di Kecamatan Sepaku dan Semboja.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan jumlah luasan lahan yang dicadangkan di dua lokasi tersebut sebesar 180.000 ha dan untuk pembangunan pertama seluas 40.000 ha lahan.

“Koordinatnya sudah ada, sudah ada petanya, kira-kira Kecamatan Sepaku dan Semboja. Di dua lokasi itu,” katanya.

Bambang pun menegaskan bahwa saat ini yang dipindahkan ke Kaltim terkait dengan pusat pemerintahan. Selama ini Jakarta sebagai ibu kota menanggung beban yang berat. Tak hanya soal kepadatan penduduk, tetapi juga sebagian besar kegiatan di Indonesia berpusat di Jakarta

“Jakarta jadi sangat padat akibat apa, beban demikian konsentrasi karena sebagai pusat segalanya. Pusat perdagangan 20 persen di Jakarta, keuangan hampir separuh kegiatan keuangan Indonesia ada di Jakarta. Jasa perusahaan hampir 70 persen basisnya di Jakarta, pemerintahan hampir 50 persen, jasa pendidikan 72 persen,”imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta memiliki 10,3 juta penduduk. Sementara jika ditambah sebagai wilayah Metropolitan Jabodetabek dan Punjur (Puncak Cianjur) penduduknya hampir 33 juta orang.

“Ini bukan salahnya Jakarta, bukan salah Gubernur. Jakarta jadi seperti ini karena beban yang luar biasa dan konsentrasi yang luar biasa,” tekannya.

Property

Co-working Space Kian Diminati, Bagaimana Nasib Perkantoran?

Published

on

By

Ruang kerja bersama atau co-working space diramal bakal terus berkembang pesat sepanjang 2020 mendatang, mengingat fleksibilitas yang ditawarkannya.

“Karena kebutuhan terhadap co-working space itu memang ada, salah satunya adalah masalah fleksibilitas yang ditawarkan, dengan kondisi itu, banyak pelaku usaha berminat ke sana, terutama start-up baru,” ujar Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto di Gedung World Trade Center I, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Tak hanya menarik bagi pelaku usaha baru, menurut Ferry, co-working space bahkan cukup diminati bagi pelaku usaha yang sudah matang sekalipun.

“Company yang sudah mapan pun cukup berminat, terutama saat mereka masih perlu satu space yang bisa dikembangkan tapi nggak mau juga terlalu investasi besar-besaran ke sana atau mungkin kebutuhannya untuk short-term saja, daripada buat leasing office itu kan bisa tahunan, 3 tahun harus bayar, terikat di situ, dan harus feed out, dan itu kan juga mahal,” paparnya.

Lantas, bagaimana nasib perkantoran dengan perkembangan kebutuhan tersebut?

Berdasarkan Laporan Pasar Properti Jakarta Kuartal IV-2019 dari Colliers International, tingkat okupansi atau hunian perkantoran di Jakarta sepanjang 2020 mendatang diperkirakan bakal turun menjadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%.

“Perkirakan okupansi akan turun, walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi terutama di kawasan CBD (central business district) di angka sekitar 82,5% dari 83,5%. Sementara di luar kawasan CBD penurunan akan lebih tinggi,” katanya.

Hal ini lah yang menurut Ferry membuat pembangunan segmen properti ini di sepanjang 2019 tak juga mengalami kenaikan signifikan.

“Kalau kita lihat di sini memang, pasokan tahunannya baik dalam CBD maupun di luarnya, memang secara umum, pengembang itu sudah mulai hati-hati karena selama tahun 2019 kita belum mendengar lagi ada gedung perkantoran baru yang akan di-launching (di 2020) jadi mereka sudah mulai meredam,” imbuhnya.

Dengan demikian, wajar bila harga sewa perkantoran di Jakarta pun sudah mulai diturunkan sejak pertengahan tahun lalu.

“Sewa yang ditawarkan juga sudah diturunkan, sudah mulai realistis, tidak lagi memasang harga tinggi, dan bisa dinego,” tutupnya.

Sebagaimana dicatat Colliers International, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi.

Continue Reading

Property

Lippo Jual Pejaten Village dan Binjai Supermall, Siapa Pembelinya?

Published

on

By

LMIRT Management Ltd, pengelola Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) memutuskan untuk melepas dua aset mal yakni Pejaten Village dan Binjai Supermall. Kedua mal itu dibeli oleh PT Nirvana Wastu Pratama (NWP Retail).

Melansir CNBC Indonesia, Minggu (5/1/2019) transaksi itu tertuang dalam perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales and purchase agreement/CSPA) yakni mencapai US$ 92 juta atau Rp 1,30 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$).

MWP Retail sendiri merupakan perusahaan yang memiliki beberapa mal di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Warburg Pincus dan PT City Retail Developments Tbk (NIRO).

Penjualan aset mal dilakukan melalui REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate). Hal itu resmi diinformasikan perusahaan dalam situs resmi NWP Retail pada 31 Desember lalu.

LMIR Trust adalah satu-satunya produk REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate) milik perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) sejak 19 November 2007.

Dengan REITs ini, perusahaan properti dan real estate dapat menjual aset yang dimilikinya kepada publik melalui skema penerbitan instrumen ini.

Pejaten Village di Kemang (Jakarta Selatan) memiliki luas 89.157 meter persegi dan Binjai Supermall dengan luas 36.000 meter persegi berlokasi di Binjai (Sumatera Utara) yang merupakan kota satelit kedua terbesar di luar Pulau Jawa. Kedua mal ini memiliki tingkat hunian lebih dari 90%.

Presiden Direktur dan CEO NWP Retail Timothy Daly mengatakan akuisisi ini memperkuat pengembangan bisnis perusahaan di lokasi kota tier-1 dan tier-2 di Indonesia.

“Akuisisi ini merupakan tonggak dalam ekspansi cepat NWP Retail. Ini akan memperkuat kehadiran perusahaan di pasar-pasar utama di kota Tier-1 dan Tier-2 di Indonesia dan memperluas pasar lebih jauh posisi terdepan sebagai platform pusat perbelanjaan ritel independen terbesar di Indonesia,” kata Timothy.

Continue Reading

Property

Rumah Khusus Milenial Lagi Disiapkan, Begini Bentuknya

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggodok konsep hunian bagi milenial. Dirjen Perumahan PUPR Khalawai Abdul Hamid menyatakan konsepnya berupa rumah vertikal alias rumah susun sewaan.

Yang jelas hunian bagi milenial ini akan berada di pusat kota.

“Kita sedang siapkan seperti rumah kos-kosan, rumah singgah di pusat kota. Kan kalau milenial dia nggak mau di pinggiran. Itu yang lagi dikonsepkan sama kita,” ucap Khalawi, di Kantor Ditjen SDA PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selain berbentuk vertikal, hunian ini dipatok dengan sewa murah. Khalawi menegaskan konsep ini juga bisa mensukseskan klusterisasi alias penggolongan milenial.

Dia menjelaskan bahwa konsep hunian vertikal tengah kota ini cocok bagi generasi milenial yang baru meniti karir dan belum punya banyak uang untuk memulai KPR.

“Ini rumahnya vertikal, dengan sewa yang ringan. Masih digodok ya, yang jelas ini upaya klusterisasi milenial. Jadi bagi milenial yang baru kerja belum cukup uang, maka sewa dulu dengan harga murah,” ucap Khalawi.

Khalawi menambahkan pihaknya akan meminta pengembang swasta untuk melakukan KPBU dalam pembangunan hunian vertikal pusat kota ini. Nantinya, akan dicari lahan pemerintah di pusat kota untuk pembangunannya.

“Jadi nanti mungkin ada tanah pemerintah kita bangunkan rumah vertikal minta KPBU sama swasta. Kemudian kita sewakan dengan harga murah,” papar Khalawi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending