Connect with us

Investasi

Tak Mau Melulu Dari Negara Asia, Emil Cari Investor ke Timur Tengah

Published

on


Tak Mau Melulu Dari Negara Asia, Emil Cari Investor ke Timur Tengah

Finroll.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), saat ini tengah melakukan lawatan ke luar negeri.

Kunjungannya ini disebut untuk mencari investor di negara-negara Timur Tengah seperti Maroko, Aljazair, hingga Uni Emirat Arab.

Ditemui awak media sebelum keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (6/3) malam lalu, ia mengaku jika tidak ingin investasi di Jabar didominasi oleh negara Asia seperti Jepang, China, dan lainya.

“Kenapa saya ke Timur Tengah? Karena saya ingin investasi di Jawa Barat tidak hanya didominasi oleh Asia Timur (Jepang dan Tiongkok) atau Singapura,” ungkapnya.

Sementara itu, di Maroko dan Aljazair Emil direncanakan akan menandatangani MoU untuk kerjasama sister province.

Baca Lainnya: Presiden Sebut Pembangunan Infrastruktur Harus Diimbangi Investasi SDM

Kemudian di Al Jazair, mantan Walikota Bandung itu juga akan membicarakan pembangunan alun-alun Soekarno. Sebab Emil mengaku jika pemerintah Al Jazair meminta didesainkan alun-alun Soekarno.

“Karena Al Jazair merdeka terinspirasi oleh Konferensi Asia-Afrika dan juga oleh semangat Bung Karno (Soekarno),” imbuhnya.

Selanjutnya di lawatannya ke Uni Emirat Arab, dirinya akan mengunjungi Dubai untuk melihat manajemen kargo bandara yang menjadi salah satu terbaik di kelas dunia. Hal ini dilakukannya terkait dengan rencana Bandara Kertajati di Majalengka yang bakal di fungsikan sebagai bandara kargo.

Di sisi lain, Emil mengaku jika kunjungan ini dimanfaatkan untuk mencari donor bagi pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Cimanggis, Depok.

“Saya mendapat perintah dari Pak Wapres (Jusuf Kalla) untuk mencari donor-donor pembangunan untuk UIII. Dana dari APBN baru sepertiganya, dua pertiganya diharapkan dari negara lain karena UIII ini sifatnya internasional,” tandasnya.

Sumber: Republika

Investasi

10 Tahun Bakar Uang, Startup Unicorn RI yang Mulai Kejar Profit

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Startup unicorn Indonesia tak bisa selamanya membakar uang investor dengan memberikan diskon dan cashback. Pasalnya, investor pasti mengharapkan dana investasinya menghasilkan keuntungan.

Salah satu startup unicorn Indonesia yang akan fokus mengejar profitabilitas adalah e-commerce Bukalapak. Pada tahun ke-10 ini Bukalapak ingin menjadi e-commerce unicorn pertama yang meraih break even point (BEP) atau bahkan keuntungan dalam waktu dekat.

“Hingga saat ini, Bukalapak sudah memiliki modal yang cukup dari para pemegang saham untuk meraih EBITDA positif, tentunya apabila semua rencana dan program berjalan lancar tanpa halangan,” ujar Bukalapak dalam keterangan resminya seperti dikutip Kamis (14/11/2019).

Bukalapak menambahkan menjadi perusahaan e-dagang yang menghasilkan keuntungan (financially sustainable ecommerce) penting bagi Bukalapak yang memasuki tahun ke-10 dan siap menghasilkan kenaikan dalam monetisasi produk/program serta memperkuat profitabilitas.

“Laba kotor Bukalapak di pertengahan 2019 juga naik 3 kali lipat dibandingkan pertengahan 2018 dan berhasil mengurangi setengah kerugian dari EBITDA selama 8 bulan terakhir ini,” jelasnya.

Tokopedia juga akan mengejar profitabilitas tahun depan setelah 10 tahun beroperasi laporan keuangannya merah alias rugi.

“Secara komitmen tahun depan kita sudah profitable. Menghadapi persaingan apapun ayo. Strateginya tahun depan harus profit,” William seperti dikutip dari CNNIndonesia.

William menekankan, persaingan yang harus dilakukan yakni dengan inovasi. Bukan hanya dengan bakar uang.

“Beberapa tahun lalu dengan lebih kecil kita berhadapan dengan eBay dan Rakuten. Kini kita punya uang lebih tapi persaingan sekarang berhadapan dengan Amazon yang punya modal setara ekonomi Indonesia. Jadi Tidak pernah ada habisnya kalau kita melakukan persaingan uang. Tapi harus dengan persaingan inovasi,” jelasnya.

Asal tahu saja, unicorn merupakan predikat bagi startup yang memiliki valuasi di atas US$1 miliar. Manajemen Bukalapak mengklaim sekarang memiliki valuasi US$2,5 miliar setelah disuntik sekelompok investor yang dipimpin Shinhan Financial. Adapun menurut CB Insights, valuasi Tokopedia mencapai US$7 miliar.
Sumber Berita : CNBCIndonesia.com
Continue Reading

Investasi

Ekonom : Jokowi Diimbau Tak Terlalu ‘Ngebet’ Kejar Investasi

Published

on

By

Presiden Joko Widodo diimbau tak perlu terlalu terobsesi membandingkan kinerja investasi Indonesia dengan negara-negara lain. Pasalnya, data-data investasi Indonesia dinilai tak punya masalah yang sangat kronis.

Ekonom Faisal Basri mengatakan belakangan Jokowi terlihat banyak menelurkan pernyataan yang seolah-olah meresahkan kondisi investasi di Indonesia. Misalnya, keluhannya soal kebijakan investasi tidak ada yang ‘nendang’ hingga keluhannya soal laporan Bank Dunia bahwa tidak ada satu pun dari 33 perusahaan yang merelokasi usahanya dari China melipir ke Indonesia.

Padahal menurutnya, pembuktian secara empiris menunjukkan investasi di Indonesia masih unggul dibanding negara-negara lainnya.

“Tidak benar bahwa investasi di Indonesia kecil. Tidak benar pertumbuhannya lebih jelek dibanding negara lain, karena data-datanya tidak seperti itu,” jelas Faisal, Senin (30/9).

Ia kemudian merinci data-data yang menjadi acuannya. Pertama, data yang dihimpun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di mana Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia tercatat US$22 miliar atau menempati peringkat ke-16 dunia pada 2018 lalu. Peringkat Indonesia justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya yakni ranking 18.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah dari Singapura yang menempati peringkat 4 dunia. Sementara itu, Vietnam menempati peringkat 18 dunia dengan angka US$16 miliar.

“Vietnam ini kan selalu dibanding-bandingkan oleh Pak Jokowi. Melihat data ini seharusnya Pak Jokowi tak perlu kecil hati kalau misal 33 perusahaan yang relokasi dari China tidak ada yang datang ke Indonesia. Toh, FDI masih tetap datang kok,” jelas dia.

Tak hanya itu, ia juga membandingkan komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2018 lalu, PMTB Indonesia tercatat 33,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan mencapai 6,01 persen.

Porsi PMTB tersebut, lanjut dia, lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara yang mencapai 30 persen. Dengan porsi terhadap PDB yang cukup tinggi, ia kemudian mempertanyakan maksud Jokowi yang ingin memperbesar lagi investasi di Indonesia.

“Pak Jokowi ini investasinya terhadap PDB ingin berapa? Mau sampai 40 persen (terhadap PDB) seperti China? Bisa collapse ekonomi Indonesia, karena kalau investasi terlalu kencang, impor bahan baku naik, impor capital goods naik, utang naik, dan ekonomi Indonesia bisa semakin panas,” jelas dia.

Alih-alih pusing membandingkan investasi, ia meminta Jokowi instrospeksi dan mempertanyakan diri sendiri, mengapa investasi yang banyak ini tidak tercermin ke dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia seolah tidak bergerak dari kisaran 5 persen.

Menurutnya, hal ini ada kaitannya dengan ongkos berinvestasi Indonesia yang cukup mahal, yang tercermin ke dalam skor Incremental Capital-Output Ratio (ICOR).

Sekadar informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

Saat ini skor ICOR Indonesia di angka 6,3, atau lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya yang di kisaran 3. Padahal, jika investasi semakin efisien, maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa.

“Kalau Pak Jokowi ingin ekonomi tumbuh 6 persen, maka ICOR bisa diturunkan ke 5,4 saja. Kalau ingin pertumbuhan ekonomi bisa 7 persen, maka ICOR harus turun lagi ke kisaran 4,6 seperti masa orde baru. Kalau sudah punya ICOR yang rendah, pertumbuhan ekonomi 6 persen tinggal merem saja,” pungkas dia.

Continue Reading

Investasi

Demo Rusuh dan Ancaman Investasi RI

Published

on

By

Kepastian hukum kerap disebut sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Karenanya, aksi demo mahasiswa yang memprotes pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) boleh jadi lampu kuning bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi, demo berakhir rusuh dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri mengatakan penyampaian pendapatan dalam bentuk unjuk rasa sejatinya merupakan suatu hal yang wajar di era demokrasi. Namun, menjadi perhatian apabila aksi demo dilakukan untuk memberikan tekanan demi mengubah suatu arah kebijakan.

“Itu artinya dalam proses demokrasi kita kebijakan bisa ditentukan dengan turun ke jalan dan ini bukan hanya untuk kejadian hal-hal yang sifatnya fundamental, tetapi juga yang mempengaruhi iklim bisnis,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/5).

Dalam jangka pendek, aksi unjuk rasa jelas akan mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk portofolio di pasar modal dan menekan rupiah di pasar keuangan. Tengok saja, sejak awal pekan, IHSG terkoreksi dan rupiah melemah.

Kendati demikian, aksi demo terhadap perundang-undangan bisa memiliki dampak yang lebih besar karena dapat mempengaruhi pada keputusan investasi langsung di sektor riil. Yose mengingatkan investasi langsung merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian hukum.

“Kalau kita bicara investasi langsung, kita bicara aktivitas yang dilakukan selama 30 tahun ke depan dan di situ perlu kepastian yang lebih tinggi terhadap kebijakan,” jelasnya.

Menurut Yose, apabila melalui unjuk rasa yang diwarnai anarkisme suatu perundang-undangan dapat dibatalkan, bukan tak mungkin cara serupa bisa digunakan untuk peraturan lain.

Hal ini akan membuat investor mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia ke depan. Padahal, Indonesia membutuhkan dukungan investasi untuk mempercepat laju perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

“Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait ketenagakerjaan yang sifatnya mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Kemudian, ada demo yang menentang itu lalu akan ada perubahan. Hal itu kan meningkatkan ketidakpastian di dalam kebijakan itu sendiri,” terang dia.

Dalam beberapa kali kesempatan, pemerintah kerap mengumbar target pertumbuhan investasi hingga dua digit per tahun. Suatu target yang berat untuk dicapai jika melihat pertumbuhan investasi selama satu dekade terakhir.

Untuk itu, sambung dia, pemerintah jangan hanya membereskan persoalan perizinan yang berbelit. Namun, pemerintah semestinya juga mengawal proses penyusunan aturan yang dilakukan bersama anggota legislatif dengan mengedepankan prinsip transparansi.

Dengan demikian, aksi penolakan terhadap suatu undang-undang tidak perlu diselesaikan dengan turun ke jalan.

Pun, jika penyusunan suatu perundangan-undangan transparan serta mengedepankan konsultasi publik, masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar atas latar belakang penyusunan undang-undang terkait.

“Tiba-tiba publik dikagetkan dengan berbagai RUU sudah menumpuk dan akan disahkan segera,” katanya.

Untuk RUU KPK, misalnya, Yose menyayangkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat menyebut KPK menghambat investasi sebagai alasan pemerintah menyetujui revisi UU KPK pada Senin (23/9). Padahal, dalam proses penyusunan UU tersebut, pemerintah tidak pernah menyampaikannya ke publik.

Selain itu, keberadaan KPK juga seharusnya tidak menjadi penghambat investasi mengingat angka korupsi yang menurun seharusnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Pernyataan Moeldoko tersebut kemudian diralat dengan meyakinkan bahwa persetujuan revisi dilatarbelakangi untuk keinginan pemerintah untuk memperkuat lembaga anti rasuah itu dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur, pernyataan yang terlontar malah memantik berbagai opini di publik yang seharusnya dilakukan pada waktu penyusunan revisi undang-undang, bukan setelah undang-undang disahkan.

“Tidak bisa lagi seperti itu. Zaman Pak Harto (mantan Presiden Soeharto) mungkin bisa seperti itu, zaman sekarang tidak bisa lagi seperti itu harus ada partisipasi publik yang lebih tinggi, jelas dan transparan,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai pasar memang memberikan sentimen negatif terhadap aksi demo mahasiswa selama beberapa waktu terakhir, terlebih aksi tersebut diwarnai dengan kekerasan, termasuk di Jakarta.

“Karena Jakarta adalah barometer (investor), maka perlu hati-hati,” ujarnya.

David melihat aksi demo adalah konsekuensi logis dari suatu pemerintahan yang demokratis. Selama unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan perubahan suatu peraturan dilakukan sesuai prosedur, maka investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Sejauh ini, belum ada dampak signifikan (aksi demo) ke sektor riil, tetapi baru ke pasar finansial,” katanya.

Di saat yang sama, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural di dalam negeri untuk mengundang lebih banyak investor. Tanpa reformasi struktural yang berkelanjutan, David menilai pertumbuhan investasi Indonesia tahun ini masih akan terjebak di kisaran 5 persen.

Data Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) 2009-2019*

2009: 3,3 persen
2010: 8,5 persen
2011: 8,8 persen
2012: 9,81 persen
2013: 4,71 persen
2014: 4,12 persen
2015: 5,07 persen
2016: 4,48 persen
2017: 6,15 persen
2018: 6,67 persen
2019*: 5,02 persen

*Semester I 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending