Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Takut Rencana Revisi UU RKUHP, Turis Australia Ramai-ramai Batalkan Wisata ke Bali

Published

on


Finroll.com — Wisatawan asal Australia ramai-ramai mulai membatalkan rencanan liburan ke Bali karena takut rencana Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Disebutkan: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II,” tertulis dalam Pasal 417 RKUHP.

Pengelola 30 villa di Bali, Elizabeth Travers mengatakan saat ini sudah ada pembatalan pesanan karena wacana RKUHP.

“Meskipun undang-undang belum berubah, saya sudah menerima beberapa pembatalan. Salah satu klien mengatakan mereka tidak lagi yakin untuk ke Bali karena mereka bukan pasangan menikah,” kata Travers di Denpasar dikutip dari Dailymail, Senin (23/09/2019).

Travers yang sudah tinggal di Bali selama 15 tahun mengatakan jika benar disahkan, RKUHP akan membawa dampak serius bagi pariwisata di Bali. Bahkan, ada juga turis asal Australia yang memandang skeptis RKUHP.

Seperti turis perempuan yang tak disebutkan namanya, diwawancara oleh jaringan TV asal Australia, 9News. “Ini benar-benar konyol. Aku tak tahu bagaimana cara mereka mempolisikan hal ini. Aku rasa butuh banyak waktu,” katanya.

Sementara Kalangan media di Australia hari Jumat (20/9/2019) menyoroti kontroversi salah satu pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kedatangan para turis asing ke Bali bila diloloskan oleh DPR. Kontroversi Pasal Perzinahan di KUHP menyebutkan “Mereka yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara satu tahun.

Turis asing yang mengunjungi Bali bisa dikenai juga pasal serupa Departemen Luar Negeri Australia sudah mengeluarkan peringatan perjalanan berkenaan dengan kemungkinan lolosnya pasal tersebut,” .

Pasal yang berkenaan dengan hukuman bagi mereka yang tidak menikah namun tinggal bersama, tindakan yang bisa dilaporkan ke polisi dan pelakunya bisa dikenai hukuman penjara “Perubahan hukum bisa menghancurkan turisme di Bali” demikian judul berita koran The Age di Melbourne dan The Sydney Morning Herald (SMH) di Sydney yang merupakan bagian dari kelompok media Fairfax.

Koran lainnya The Daily Telegraph yang merupakan bagian dari kelompok News Group juga menulis hal serupa. “Jangan pergi: Warga Australia Disarankan Hindari Bali” tulis beritanya.

Dampak dari kemungkinan lolosnya pasal perzinahan tersebut adalah bahwa turis asing termasuk dari Australia yang tidak menikah atau belum menikah bisa dikenai pasal tersebut ketika mereka berlibur ke Bali atau daerah wisata Indonesia lainnya.

Kekhawatiran tersebut tampaknya nyata, dengan situs peringatan perjalanan di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) sudah diperbarui dengan memasukkan peringatan agar turis berhati-hati dengan kemungkinan pasal tersebut diloloskan pekan depan.

“Kami memperbaiki peringatan perjalanan dengan memasukkan informasi baru mengenai kemungkinan perubahan pada UU Hukum Pidana Indonesia. Perubahan UU itu akan mulai berlaku dua tahun setelah UU tersebut disahkan,” demikian peringatan DFAT yang dibuat hari Jumat (20/9/2019).

Berbagai kedutaan asing di Indonesia diperkirakan juga sedang menunggu dan melihat apakah pasal tersebut akan diloloskan oleh DPR minggu depan, sebelum mengeluarkan peringatan perjalanan.

The Age dan SMH mengutip Prof Tim Lindsay dari Universitas Melbourne mengenai dampak dari pasal perzinahan tersebut kalau diloloskan. “Apakah turis harus membawa surat nikah ketika mereka berkunjung ke Indonesia?” kata Prof Lindsay.

Prof Lindsay yang juga adalah Direktur Centre for Indonesian Law, Islam and Society di universitas tersebut mengkhawatirkan dampak dari pasal tersebut yang bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk pemerasan terhadap warga asing.

“Warga asing bisa menjadi sasaran pemerasan. Akan mudah sekali bagi polisi di Bali mengatakan anda tidak menikah, anda harus membayar. Ini besar kemungkinannya terjadi,” kata Prof Lindsay seperti dikutip the Age.

Seorang pengamat lain Aaron Connelly yang bekerja di lembaga pemikir International Institute for Strategic Studies di Singapura mengatakan bila pasal tersebut diloloskan, maka dampaknya terhadap kedatangan turis asing ke Bali dan daerah lainnya akan besar.

Padahal Presiden Jokowi dan jajaran Pariwisata sedang berusaha menjual destinasi baru selain Bali agar menarik lebih banyak turis datang.

“Kedutaan Asing di Jakarta secara diam-diam sudah memberitahu anggota DPR bahwa mereka akan mengeluarkan peringatan perjalanan dan liputan media asing akan buruk soal ini. Namun pendapat mereka tampaknya tidak diperhatikan,” kara Connelly.

“Saya kira para anggota parlemen tidak mengerti bahwa pasal ini tidak berlaku untuk turis asing, namun mereka mereka tidak mengerti itu akan berdampak pada pariwisata.”

Menurut The Age, di Denpasar beberapa turis asing yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka akan menghindari untuk datang ke Bali bila pasal dalam UU tersebut disahkan.

Turis perempuan asal Inggris Rose Hughes dan pacarnya Jake Rodgers yang berasal dari Norwich mengatakan mereka tidak akan datang lagi bila ada perubahan aturan mengenai perzinahan tersebut.

“Saya bisa mengerti bahwa kita tidak bisa bergandengan tangan atau berciuman di kuil atau di kawasan rumah ibadah.”

“Namun saya tidak mau dipenuhi rasa khawatir melakukan sesuatu yang normal di Inggris namun bisa menjadi masalah di sini. Ya saya akan mempertimbangkan untuk datang ke Bali,” katanya.

Seorang turis lain adalah Perth bernama Kelly Ann mengatakan perubahan UU itu bila diloloskan tidak akan mempengaruhi keputusannya untuk berkunjung ke Bali lagi.

“Saya kira mereka yang masuk kategori tersebut tidak akan datang lagi. Kami akan datang lagi tahun depan, dan Bali akan kehilangan beberapa orang yang tidak mau datang lagi.”

Dalam reaksinya Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan bahwa pasal tersebut bila diloloskan tidak akan berlaku bagi turis asing.

“Kami tidak khawatir. UU menghendaki adanya laporan seseorang. Sebagai tujuan wisata, kami juga menghormati Hukum Internasional.

Di luar negeri, kebanyakan hubungan tanpa pernikahan adalah hal yang biasa. Bali selalu akan menerima semua turis, kami akan terus melakukan hal tersebut, bahkan ketika nanti adanya UU yang baru.” lontarnya.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (20/9/2019) meminta DPR menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

“Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP. “Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi.(red)

Advertisement Valbury

Business

Di Masa Pandemi, Perkembangan Industri AMDK Tetap Tumbuh

Published

on

Finroll.com — Perkembangan industri minuman, khususnya air minum dalam kemasan (AMDK), saat ini terus meningkat. Bahkan di tengah pendemi permintaan produk AMDK terus naik.

Diperkirakan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin), yang di dalamnya terdapat AMDK , akan tetap tumbuh di semester II-2020, meski masih ada tekanan ekonomi, yakni sekitar 0,22 persen.

Melalui diskusi virtual bertema “Menyelaraskan Keamanan Kemasan dengan Pelestarian”, yang diselenggarkan oleh Forum Jurnalis Online (FJO), Selasa (15/9/2020),
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Edy Sutopo, memperkirakan kontribusi industri mamin termasuk AMDK terhadap PDB industri pengolahan non-migas tergolong tinggi, yaitu 39,51 persen di semester II-2020.

Nilai ekspor produk AMDK ditaksir mencapai USD7,49 juga dengan serapan investasi khusus untuk industri AMDK sebesar USD62 juta (PMA) dan Rp1,82 triliun ( PMDN ).
“Market share dari industri AMDK selama ini cukup tinggi, mencapai 84 persen, minuman isotonik dan sari buah 12,4 persen dan minuman berkarbonasi sebesar 3,6 persen,” ujar Sutopo.

Meski diakuinya pangsa pasar produk AMDK begitu besar, namun ada ancaman cukup serius terhadap kelestarian alam, yaitu sampah plastik atau botol dari AMDK tersebut.
Kesadaran konsumen untuk tertib dan bijak dalam membuang dan mengangani sampak plastik atau botol bekas AMDK masih sangat rendah. Bahkan akhir-akhir ini saluran air seperti sungai, selokan dipenuhi sampah plastik sisa makanan atau minuman.

Ini tentu sangat mengancam kelestarian lingkungan dan juga industri AMDK sendiri. Apabila lingkungan tercemar, air baku yang digunakan untuk industri AMDK juga akan tercemar, sehingga dapat mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat selaku konsumen.

“Masyarakat belum tinggi kesadarannya, masih banyak yang buang sampah di lingkungan, jadi industri selaku produsen perlu tingkatkan R&D (research and development) untuk olah plastik lebih aman dan juga perlu ada tanggung jawab terhadap lingkungan,” paparnya.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), Rachmat Hidayat, membenarkan bahwa sampah plastik kemasan untuk air minum yang digunakan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik dan benar.

Namun dipastikan anggota ASPADIN sudah menyatakan komitmennya untuk membantu mengurangi sampah plastik dengan gerakan 3R yaitu reduce, reuse dan recycle. Dia juga memastikan penggunaan plastik untuk AMDK telah terstandarisasi dan aman untuk kesehatan.

Diakuinya di tengah upaya untuk terus menggenjot penjualan, menjaga kelestarian alam dan upaya penanganan sampah plastik, ASPADIN kerap menemui berbagai hambatan di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam hal investasi pada sektor ini.

Akibatnya dalam upaya mengembangkan bisnis AMDK kerap tidak bisa berjalan mulus. Menurutnya banyak peraturan daerah yang kurang mendukung perkembangan industri ini. Padahal pabrik pengolahan AMDK rata-rata berada di daerah karena dekat dengan bahan baku (sumber air).

“Tantangan kita adalah tidak sinkronnya regulasi antara pusat dan daerah, itu jadi penghambat investasi kita. Nah yang bikin kita pusing juga kerap sekali galon kita dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” pungkasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Hindari Penipuan, Inilah Exchanges Aset Kripto yang telah terdaftar di BAPPEBTI

Published

on

Finroll.com — Keberadaan Aset Kripto di Indonesia kerap dicap negatif oleh masyarakat, maraknya oknum yang menggunakan teknologi aset kripto dalam menjalankan modus operasinya meresahkan dan merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini Bank Indonesia sempat mengeluarkan Surat Pernyataan no: 16/6/Dkom yang berisi “Bank Indonesia menyatakan SID Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia” pada februari 2014 Silam.

Namun lain halnya sekarang, memperjual belikan Aset Kripto seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menjadi kabar baik untuk seluruh penggiat aset kripto di Indonesia.

Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang didalamnya termasuk mengatur mekanisme perizinan untuk para exchange yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 Perusahaan atau Entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari BAPPEBTI sebaGai calon pedagang asset kripto, yaitu:
1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
PT Pintu Kemana Saja
5. PT Zipmex Exchange Indonesia
6. PT Bursa Cripto Prima
7. PT Luno Indonesia LTD
8. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
9. PT Indonesia Digital Exchange
10. PT Cipta Koin Digital
11. PT Trinity Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset

Lebih lanjut lagi, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta 10 dari pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar, dengan dukungan dari BAPPEBTI kemudian melakukan kampanye “tetap aman dan legal”.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia, A-B-I juga akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” pada 15 September 2020 yang akan datang.

Chairman A-B-I, Oham Dunggio berpesan “Kami harap melalui konferensi ini masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang potensi teknologi Blockchain, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memberikan pemahaman dasar agar dapat membedakan project scam dan project real. Ini adalah persembahan kami dari Asosiasi untuk mendorong perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia”

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Sahudi, menyampaikan “peraturan tentang aset kripto yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap para pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Lebih lanjut Sahudi mengatakan “Kami menyambut baik rencana A-B-I yang akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” dan berharap konferensi dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan acara ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai technology Blockchain dan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka di Indonesia”.

Info Kontak : www.asosiasiblockchain.co.id
Lampiran: Poster Kampanye “Tetap Aman & Legal”

Continue Reading

Business

Wujudkan Indonesia Lebih Fit, MUFIT Perkenalkan Wajah Baru Dalam Aplikasinya

Published

on

Finroll.com — MUFIT sebagai perusahaan di bidang wellness berbasis aplikasi dengan bangga memperkenalkan wajah baru di dalam aplikasinya. Peluncuran wajah baru ini dilaksanakan pada hari ulang tahun MUFIT yang jatuh bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus.

Aplikasi ini diprakarsai oleh Ellen Sim dan Rinaldi yang berlatar belakang pelaku bisnis sekaligus pelatih olahraga, dengan visi menjadi solusi gaya hidup sehat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih fit melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1. Menciptakan layanan dan produk yg siap guna dengan kultur masyarakat (kearifan lokal).
2. Mengedukasi gaya hidup sehat dalam setiap kesempatan.
3. Menciptakan kolaborasi dan lapangan kerja dengan praktisi – praktisi di bidang gaya hidup sehat.
4. Bekerja sama dengan pemerintah dan instansi dalam upaya meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat.

Seiring dengan perjalanan misinya, MUFIT banyak dipercaya oleh perusahaan￾perusahaan dalam pengelolaan kesehatan karyawan mereka. Sehingga manfaat aplikasi MUFIT dapat dirasakan dari segi individu maupun kelompok.

Dari pengalaman itulah yang menjadi salah satu inspirasi untuk megembangkan wajah baru ini.

Di dalam wajah barunya ini, MUFIT menonjolkan fitur-fitur yang mudah digunakan sebagai pendukung terciptanya gaya hidup sehat masyarakat sehari-hari. Wajah baru MUFIT terlihat di fitur MUTRAIN untuk membantu masyarakat berolahraga dengan menyediakan instruktur sesuai kebutuhan dan kelas olahraga online yang bisa diikuti.

Selain itu, ada juga MUHEALTH untuk membantu masyarakat memantau perubahan berat badan dan komposisi tubuhnya,menghitung kandungan kalori dari makanan yang dikonsumsi, mendapatkan tuntunan berolahraga, dan mengatur pola tidur untuk mendapat kualitasistirahat yang baik. Kesatuan dari variabel tersebut merupakan kunci gaya hidup sehat sehari-hari.

Aplikasi MUFIT melalui fitur MUHEALTH diharapkan dapat berdampak positif melampaui aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial psikologisseperti kepercayaan diri dan produktivitas. Seperti yang disampaikan oleh Founder MUFIT, Ellen Sim.

“Olahraga merupakan cara yang ampuh dalam membangun kepercayaan diri, bukan hanya dilihat dari penurunan berat badan, tetapi dari pembuktian dan perasaan berhasil mencapai target yang kita buat untuk diri kita sendiri.

“Maka dari itu, diharapkan dengan peran dan kontribusi MUFIT melalui fitur aplikasi terbarunya dapat membantu menyehatkan masyarakat Indonesia yang berujung ke pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik lagi.

Untuk saat ini Aplikasi MUFIT dengan fitur terbarunya sudah dapat diunduh di aplikasi telepon pintar berbasis Android maupun App Store secara gratis. Selain mendapat manfaat fitur gaya hidup sehat, pengguna aplikasi MUFIT juga bisa mendapatkan privilege berupa penawaran menarik seperti diskon dan promo produk dari brand mitra MUFIT.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending