Connect with us

Nasional

Tambah Wamen, Jokowi Kembali Bagi Bagi Kursi

Published

on


Finroll.com, Jakarta,  — Jajaran Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali bertambah. Setelah melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri pada Oktober lalu, Jokowi bakal kembali mengumumkan enam nama untuk posisi wakil menteri (wamen).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya membeberkan Jokowi sedang mempersiapkan enam kursi pejabat setingkat wakil menteri baru. Namun Moeldoko enggan merinci lebih lanjut terkait hal tersebut.

Kemudian kabar lainnya datang dari Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman. Fadjroel menyebut dua dari enam posisi wamen itu adalah wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) dan wakil Panglima TNI.

 

Wacana penambahan wamen telah bergulir meski umur pemerintahan Jokowi periode kedua baru berjalan satu bulan. Wacana ini juga beriringan dengan kabar kasak-kusuk di koalisi Jokowi saat ini.

Semenjak Partai Gerindra bergabung dan mendapat jatah dua kursi menteri, Partai Nasdem mulai bergerilya. Mereka sempat mengancam akan keluar dari koalisi. Namun hal itu batal dilakukan setelah Nasdem mendapat tiga kursi menteri, yakni menteri komunikasi dan informasi, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pertanian.

Tak berhenti di situ, Nasdem juga baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan PKS. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umun PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10). Pertemuan itu kemudian jadi bahan sindiran Jokowi ke Nasdem saat menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar.

Bukan hanya Nasdem, Partai Hanura juga mengungkap ketidakpuasan mereka dengan susunan kabinet. Partai Hanura tak mendapatkan satu pun kursi meski sudah menjadi pendukung Jokowi sejak 2014.

“Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.

Belum lagi kelompok pendukung Jokowi di luar partai politik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, misalnya, menyatakan Imam Besar FPI Rizieq Shihab perlu dihormati.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena selama ini Said jadi orang paling lantang mengkritik Rizieq, FPI, dan PA 212. Ucapan itu juga disampaikan hanya berselang sepekan setelah ia menyindir ada habib tak nasionalis dalam peringatan Hari Santri di Jakarta, Selasa (22/10).

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tambahan enam wakil menteri merupakan cara Jokowi membagi rata hasil perjuangan kepada rekan koalisinya.

Penambahan jumlah wamen juga dianggap Emrus sebagai taktik Jokowi mengakomodasi kelompok pendukung yang belum mendapat posisi di kabinet.

“Saya pikir bisa saja muncul karena memang tambahan wamen itu bisa saja memenuhi keinginan-keinginan para politisi atau partai karena memang partai itu kan berpolitik untuk kekuasaan,” kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/11).

Emrus mengatakan penambahan enam posisi wamen sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Namun Jokowi perlu mengkaji secara mendalam agar posisi wamen baru tidak kontraproduktif.

Jokowi perlu mempertimbangkan sosok yang benar-benar menambah kinerja kementerian. Jika tidak, kata Emrus, penambahan wamen malah akan merugikan posisi Jokowi sendiri.

“Tentu bahwa penambahan wamen benar-benar meningkatkan kinerja, goal akhirnya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin secara tegas meyakini penambahan wakil menteri lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan kebutuhan pemerintahan.

Ujang berpendapat kabinet Jokowi saat ini sudah terlampau gemuk dengan 34 menteri dan 12 wakil menteri. Jika menambah enam jabatan lagi, Ujang menyebut hanya taktik meredam konflik di koalisi.

“Kalau kita memang konsisten untuk membangun bangsa, sejatinya kemarin sudah tuntas. Penting bagi Jokowi karena untuk mengakomodir semua orang atau partai yang berjasa kepadanya, tapi tidak penting bagi bangsa ini,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com via telepon, Senin(11/11).

Ujang memprediksi enam wamen baru akan menjadi ruang bagi PKPI dan Hanura yang belum masuk kabinet. Selain itu kemungkinan akan ada jatah untuk Nasdem guna meredam manuver Paloh yang mulai menggandeng barisan oposisi.

Dalam sisi pemerintahan, Ujang mengatakan kebijakan Jokowi ini malah kontraproduktif dengan klaim hendak menyederhanakan birokrasi. Di awal pemerintahan, Jokowi hendak memangkas eselon tiga dan eselon empat. Namun di saat yang sama ia menambah jabatan-jabatan wakil menteri.

“Katanya Pak Jokowi mau memangkas birokrasi, memotong anggaran birokrasi, itu kan untuk efisiensi. Tapi faktanya ketika pemerintah, Jokowi, menginginkan wamen, ya itu jalan-jalan saja kok. Padahal urgensinya tidak terlalu penting,” ujar Ujang. (CNNIndonesia)

 

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Panglima TNI : Rapim TNI Mantapkan Soliditas dan Profesionalitas TNI

Published

on

Finroll.com — Rapat Pimpinan (Rapim) TNI sebagai forum menguatkan jalinan komunikasi yang harmonis, guna menyamakan persepsi, memantapkan soliditas profesionalitas TNI dan penyampaian berbagai ide dan gagasan cerdas demi kemajuan TNI, sehingga di masa mendatang akan lebih optimal lagi dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok TNI.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2020, bertempat di  GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2020).

Panglima TNI menjelaskan bahwa Rapim TNI bukan sekadar ritual atau rutinitas semata yang dilaksanakan setiap tahun tanpa makna dan output yang jelas. Rapim TNI adalah forum tertinggi, dimana para pemimpin TNI bertemu untuk membahas, merumuskan kebijakan, dan membicarakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan ke depan.  Pembahasan kebijakan tersebut dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis terkini, visi misi pemerintah, dan berbagai persoalan yang membutuhkan solusi.

Tema Rapim TNI 2020 “Membangun TNI Yang Kuat, Unggul, Maju dan Mandiri Guna Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok”, sejalan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman nyata yang sedemikian sulit diprediksi kedepan.

 Rapim TNI 2020 bertujuan memberikan informasi tentang kondisi menonjol berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas TNI pada tahun 2019, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran 2019, penyampaian rencana program kerja  dan anggaran 2020 serta Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI Tahun 2020.

 Dalam Rapim Tahun 2020,  dilaksanakan Olah Yudha sebagai tindak lanjut pengembangan organisasi baru TNI sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, yang telah dilaksanakan yaitu Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI. Hal ini untuk memberikan kejelasan terkait dengan grand design, mekanisme kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Organisasi baru TNI yang telah dibentuk termasuk pembangunan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke merupakan bagian dari pembangunan Postur TNI menjadikan tantangan bagi TNI untuk semakin mampu mengimplementasikan perannya sebagai komponen utama pertahanan negara, dan sebagai upaya TNI untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan gelar operasi TNI di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan peran serta TNI dalam penanganan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Continue Reading

Nasional

Buruh Harap Pemerintah Segera Umumkan Draft RUU Cipta Lapangan Kerja

Published

on

Finroll.com — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang pimpinan serikat pekerja untuk hadir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (29/1/2020). Disebutkan, bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Klaster Ketenagakerjaan).

Dalam acara yang dijadwalkan akan dimulai jam 09.00 wib itu, selain pimpinan serikat pekerja juga diundang dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap, dalam pertemuan pagi ini pemerintah bisa memberikan draft RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law). Sehingga tidak lagi menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan buruh mengenai hal-hal apa saja yang akan diatur dalam beleid tersebut,” jelasnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Pemerintah harus transparan, untuk menghindari adanya kesalah pahaman. Dengan kondisi saat ini yang terkesan tidak ada keterbukaan, justru semakin menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.

KSPI berharap, pertemuan seperti ini tidak hanya sekedar formalitas. Dimana seolah-olah kaum buruh sudah diajak berbicara, tetapi aspirasi dan masukannya tidak dijadikan dasar kebijakan.

Continue Reading

Nasional

Pushidrosal Terima Penghargaan “Indriya Mandrawa” Dari Lapan RI

Published

on

Finroll.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menerima Penghargaan “Indriya Mandrawa” dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Citra Satelit Penginderaan Jauh 2020 yang berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Penghargaan tersebut diberikan Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin dan diterima oleh Kadisinfolahta Kolonel Laut (KH) Irfan Winanto mewakili Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H.

Penghargaan ini diberikan kepada Pushidrosal sebagai pelaku aktif dalam memanfaatkan data dan informasi satelit Penginderaan Jauh terbaik selama periode 2019, untuk kategori Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Penyerahan penghargaan tersebut merupakan salah satu langkah LAPAN untuk memacu penggunaan dan pemanfaatan data serta informasi satelit Penginderaan Jauh oleh stakeholder terkait.

Rakornas Citra Satelit Penginderaan Jauh tahun 2020 yang digelar LAPAN bertema “Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh Cerdas dan Inovatif untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin, dengan menampilkan Key note speaker Menristek Bambang S. Brojonegoro.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending