Connect with us

Nasional

Tambah Wamen, Jokowi Kembali Bagi Bagi Kursi

Published

on


Finroll.com, Jakarta,  — Jajaran Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali bertambah. Setelah melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri pada Oktober lalu, Jokowi bakal kembali mengumumkan enam nama untuk posisi wakil menteri (wamen).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya membeberkan Jokowi sedang mempersiapkan enam kursi pejabat setingkat wakil menteri baru. Namun Moeldoko enggan merinci lebih lanjut terkait hal tersebut.

Kemudian kabar lainnya datang dari Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman. Fadjroel menyebut dua dari enam posisi wamen itu adalah wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) dan wakil Panglima TNI.

 

Wacana penambahan wamen telah bergulir meski umur pemerintahan Jokowi periode kedua baru berjalan satu bulan. Wacana ini juga beriringan dengan kabar kasak-kusuk di koalisi Jokowi saat ini.

Semenjak Partai Gerindra bergabung dan mendapat jatah dua kursi menteri, Partai Nasdem mulai bergerilya. Mereka sempat mengancam akan keluar dari koalisi. Namun hal itu batal dilakukan setelah Nasdem mendapat tiga kursi menteri, yakni menteri komunikasi dan informasi, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pertanian.

Tak berhenti di situ, Nasdem juga baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan PKS. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umun PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10). Pertemuan itu kemudian jadi bahan sindiran Jokowi ke Nasdem saat menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar.

Bukan hanya Nasdem, Partai Hanura juga mengungkap ketidakpuasan mereka dengan susunan kabinet. Partai Hanura tak mendapatkan satu pun kursi meski sudah menjadi pendukung Jokowi sejak 2014.

“Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.

Belum lagi kelompok pendukung Jokowi di luar partai politik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, misalnya, menyatakan Imam Besar FPI Rizieq Shihab perlu dihormati.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena selama ini Said jadi orang paling lantang mengkritik Rizieq, FPI, dan PA 212. Ucapan itu juga disampaikan hanya berselang sepekan setelah ia menyindir ada habib tak nasionalis dalam peringatan Hari Santri di Jakarta, Selasa (22/10).

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tambahan enam wakil menteri merupakan cara Jokowi membagi rata hasil perjuangan kepada rekan koalisinya.

Penambahan jumlah wamen juga dianggap Emrus sebagai taktik Jokowi mengakomodasi kelompok pendukung yang belum mendapat posisi di kabinet.

“Saya pikir bisa saja muncul karena memang tambahan wamen itu bisa saja memenuhi keinginan-keinginan para politisi atau partai karena memang partai itu kan berpolitik untuk kekuasaan,” kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/11).

Emrus mengatakan penambahan enam posisi wamen sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Namun Jokowi perlu mengkaji secara mendalam agar posisi wamen baru tidak kontraproduktif.

Jokowi perlu mempertimbangkan sosok yang benar-benar menambah kinerja kementerian. Jika tidak, kata Emrus, penambahan wamen malah akan merugikan posisi Jokowi sendiri.

“Tentu bahwa penambahan wamen benar-benar meningkatkan kinerja, goal akhirnya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin secara tegas meyakini penambahan wakil menteri lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan kebutuhan pemerintahan.

Ujang berpendapat kabinet Jokowi saat ini sudah terlampau gemuk dengan 34 menteri dan 12 wakil menteri. Jika menambah enam jabatan lagi, Ujang menyebut hanya taktik meredam konflik di koalisi.

“Kalau kita memang konsisten untuk membangun bangsa, sejatinya kemarin sudah tuntas. Penting bagi Jokowi karena untuk mengakomodir semua orang atau partai yang berjasa kepadanya, tapi tidak penting bagi bangsa ini,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com via telepon, Senin(11/11).

Ujang memprediksi enam wamen baru akan menjadi ruang bagi PKPI dan Hanura yang belum masuk kabinet. Selain itu kemungkinan akan ada jatah untuk Nasdem guna meredam manuver Paloh yang mulai menggandeng barisan oposisi.

Dalam sisi pemerintahan, Ujang mengatakan kebijakan Jokowi ini malah kontraproduktif dengan klaim hendak menyederhanakan birokrasi. Di awal pemerintahan, Jokowi hendak memangkas eselon tiga dan eselon empat. Namun di saat yang sama ia menambah jabatan-jabatan wakil menteri.

“Katanya Pak Jokowi mau memangkas birokrasi, memotong anggaran birokrasi, itu kan untuk efisiensi. Tapi faktanya ketika pemerintah, Jokowi, menginginkan wamen, ya itu jalan-jalan saja kok. Padahal urgensinya tidak terlalu penting,” ujar Ujang. (CNNIndonesia)

 

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Jokowi soal Rekor 2.657 Kasus Corona Lampu Merah Lagi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyebaran virus corona (Covid-19) kembali masuk lampu merah setelah terjadi lonjakan kasus baru mencapai 2.657 orang dalam sehari. Tambahan kasus positif baru pada hari ini itu menjadi yang tertinggi sejak pengumuman kasus pada 2 Maret 2020.
“Perlu saya ingatkan sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif tinggi sekali hari ini, 2.657,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Posko Penanganan Covid-19, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

Jokowi mengatakan penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia sangat tergantung kepada penanganan masing-masing daerah. Oleh karena itu, ia meminta tiap pemerintah daerah menerapkan manajemen krisis dengan baik.

Di Kalteng sendiri jumlah kumulatif kasus positif virus corona mencapai 1.093 orang. Dari jumlah itu, 393 orang dalam perawatan, sembuh 634 orang, dan meninggal 66 orang. Menurut Jokowi, angka itu terbilang kecil. Namun jika tidak dikendalikan dengan baik, jumlahnya dapat terus bertambah.

“Hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng,” ujarnya. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejak 1 sampai 8 Juli, kasus positif virus corona bertambah di atas 1.000 orang per hari.

Total kasus positif Covid-19 dari 1 sampai 8 Juli sebanyak 11.694 orang. Dengan demikian, rata-rata kasus positif bertambah 1.462 orang per hari. Angka tambahan kasus positif tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kasus positif harian sepanjang Juni 2020. Hingga hari ini, kasus positif virus corona telah mencapai 70.736 orang. Sebanyak 32.651 orang dinyatakan sembuh dan 3.417 orang lainnya meninggal dunia.

Jawa Barat menjadi provinsi yang menyumbang kasus positif baru hari ini dengan 962 orang. Disusul Jawa Timur dengan 517 orang, DKI Jakarta 284 orang, Sulawesi Selatan 130 orang, dan Jawa Tengah 120 orang.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

RS Patok Rapid Test Lebih Rp150 Ribu Akan Diberi Sanksi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan pihaknya tak segan memberi sanksi kepada rumah sakit yang tak menerapkan batas biaya tertinggi tes cepat atau rapid test terkait virus corona.
Biaya rapid test tertinggi yang diizinkan pemerintah dibatasi Rp150 ribu. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi.

Dia mengingatkan agar seluruh rumah sakit di Indonesia mematuhi aturan tersebut. “Berkaitan dengan SE Menkes tentang batas harga rapid test pasti kalau ada rumah sakit yang mengenakan biaya di atas itu, pasti ada sanksinya,” kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).

Namun mantan Menteri Pendidikan itu tak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan pemerintah kepada rumah sakit yang melanggar aturan. Dia mengatakan aparat kepolisian bisa ikut terlibat dalam pemberian sanksi terhadap rumah sakit.

“Itu kan sudah urusannya bukan di domain Kemenkes nanti. Sudah ranah aparat, bisa dilihat itu berkaitan dengan pasal-pasal tentang pelanggaran,” kata dia.

Warga melakukan rapid test dan swab di kawasan jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Minggu (21/6/2020). CNN Indonesia/Andry NovelinoWarga melakukan rapid test dan swab di Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan batas harga untuk melakukan rapid test yang harus diterapkan di semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan besaran tarif itu ditujukan bagi masyarakat yang melakukan tes secara mandiri.

Aturan batas maksimal biaya rapid test dibuat sebagai acuan rumah sakit atau laboratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Lihat juga: Ketua Gugus Soal Rapid Test Siswa dan Guru: Tak Semua, Mahal
Aturan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE) Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Yasonna Ingin Kejar Aset Maria Lumowa ke Belanda dan AS

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan mengusut aset yang dimiliki buronan Maria Pauline Lumowa yang baru saja dipulangkan ke Indonesia dari Serbia. Pengusutan aset akan dilakukan hingga ke Kerajaan Belanda, tempat tinggal Maria selama ini.
“Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan, tentunya kami, penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan asset recovery. Diperkirakan masih ada dan belum dapat kita, ada harta-harta yang di negara lain, termasuk Belanda,” kata Yasonna dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (9/7).

Yasonna mengatakan langkah itu ditempuh guna memulihkan aset negara. Kemenkumham sudah mendeteksi beberapa aset yang akan dipulihkan. Beberapa di antaranya ada di Hong Kong dan Amerika Serikat.

Pemulihan aset, lanjutnya, baru bisa dimulai jika proses hukum kasus Maria telah berjalan. Karena itu, Kemenkumham menyerahkan Maria ke Bareskrim Polri untuk melanjutkan proses hukum.

“Sudah kita lakukan sampai ke Hong Kong dan New Jersey, kita lakukan. Perlu saya sampaikan itu tidak seperti makan cabai besok dapat, ini proses,” tuturnya.

Dia mengatakan pemerintah akan menempuh segala upaya hukum dalam pemulihan aset negara yang diambil Maria sejak lama. Termasuk memblokir sebagian aset Maria lainnya.

“Segala upaya hukum kita akan melakukan Mutual Legal Assistance untuk melakukan freeze aset, kemudian blokir akun, dan lain-lain. Tentu bisa kita lakukan setelah proses hukum ada di sini,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menjemput Maria Pauline Lumowa, di Serbia. Proses ekstradisi dilakukan setelah Maria ditahan oleh otoritas Serbia hampir satu tahun.

Maria pernah ditetapkan tersangka oleh Polri pada 2003 dalam kasus pembobolan kredit Bank BNI. Maria meminjam Rp1,7 triliun dari BNI untuk PT Gramarindo Group. Setelah diusut BNI, ternyata perusahaan itu tak pernah melakukan aktivitas ekspor seperti yang disampaikan Maria.

“You can run but you cannot hide,” kata Yasonna.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending