Connect with us
[adrotate group="1"]

Hukum & Kriminal

Tampilan Muka Situs KPK Mendadak Hitam, Ada Apa?

Published

on


Finroll.com –  Tampilan muka Situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK.go.id mendadak menjadi hitam sejak Jumat (13/9/2019) pagi ini.

Pada tampilan muka situs KPK muncul kalimat “Kami Tetap Bekerja. Kami Tetap Berjuang. #SaveKPK.”

Tampaknya tampilan ini bukan karena dibajak oleh hacker jahat. Pasalnya ketika mengklik ‘close’, pengguna bisa masuk ke situs KPK lagi.

Hingga berita ini diturunkan, CNBC Indonesia belum mendapatkan konfirmasi dari juru bicara KPK mengenai masalah ini.

Informasi saja, pada dini hari, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat memilih Firli Bahuri sebagai ketua KPK periode 2019-2023. Kesepakatan itu tercapai selepas rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Firli merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat inspektur jenderal. Jabatannya saat ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli memiliki kekayaan sebesar Rp 18,22 miliar.

CNN Indonesia melaporkan, sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumsel pada 20 Juni 2019, sederet jabatan pernah diemban selama mengabdi di Polri. Beberapa di antaranya adalah Kapolres Brebes (2007), Ajudan Wapres RI (2012), Wakapolda Banten (2014), Wakapolda Jawa Tengah (2016), dan Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017). Sebelum menjadi Kapolda Sumsel, Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018.

Keikutsertaan Firli dalam seleksi capim KPK menuai kontroversi. Menurut data milik pegiat antikorupsi, Saor Siagian, 500 pegawai KPK merasa keberatan soal keikutsertaan Firli karena masalah dugaan pelanggaran etik.

Titik puncaknya hadir saat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019.

Selain itu, saat ini juga sedang dibahas tentang revisi Undang-Undang KPK yang telah berusia 17 tahun. Banyak pegiat anti korupsi menolak revisi tersebut karena rentan dilakukan pembatasan wewenang KPK

Hukum & Kriminal

48 Tahanan Bareskrim Positif Covid-19, Ada Gus Nur hingga Jumhur Hidayat

Published

on

FNROLL.COM – Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut ada puluhan tahanan Bareskrim yang positif Covid-19. Hal itu diketahui setelah Pusdokkes Polri melakukan swab test kepada para tahanan.

“Dari 170 tahanan Bareskrim, yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 48 orang delapan orang dengan gejala batuk, demam, pusing, flu, dan 40 orang tanpa gejala,” kata Awi kepada wartawan, Senin (16/11).

“Adapun langkah yang diambil Bareskrim yakni merawat tahanan yang memiliki gejala klinis dan terkonfirmasi Covid-19 ke RS Polri, Kramat Jati,” sambung Alwi. “Untuk yang OTG sementara diisolasi di ruang tahanan terpisah dengan yang sehat.”

Bareskrim Polri pun menerapkan protokol kesehatan di ruang tahanan dengan menyediakan masker, tempat mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak.

“Dari Bareskrim juga memberikan vitamin dan suplemen serta obat-obatan yang dibutuhkan,” imbuh Awi.

Sementara itu, dari 48 tahanan itu beberapa merupakan tersangka yang belakangan kasusnya menyita perhatian publik.

Mereka adalah tersangka kasus ujaran kebencian, aktivis KAMI Medan bernama Juliana, Novita Zahara, dan Wahyu Rasasi Putri.

“Lalu ada Jumhur Hidayat aktivis KAMI Jakarta, dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur) kasus ujaran kebencian kepada NU,” tandas Awi. (HFYT/jpnn)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Erick Thohir Dukung Inggris Telisik Dugaan Suap Garuda

Published

on

Erick Thohir Wajibkan BUMN Bina Pengusaha Kecil

FINROLL.COM – Menteri BUMN Erick Thohir mendukung upaya pengusutan tuntas dugaan korupsi yang pernah dilakukan oleh mantan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar. Saat ini, dugaan korupsi berkembang tidak hanya pada pengadaan pesawat Rolls Royce, namun juga kerja sama Garuda dengan Bombardier Inc., produsen pesawat asal Kanada.

“Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindak-lanjutan masalah hukum di Garuda,” ungkap Erick dalam keterangan resmi, Jumat (6/11).

Erick mengatakan dukungan diberikan demi transparansi dan penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan kementerian bagi semua BUMN. Selain itu, menurutnya, pengusutan ini akan berguna untuk memberikan transformasi di perusahaan pelat merah itu.

Lebih lanjut, Erick bilang kementerian akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kejaksaan untuk melanjutkan pengusutan dugaan korupsi lanjutan yang dilakukan Emirsyah Satar pada beberapa tahun lalu.

Koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan dimaksudkan untuk pengusutan dugaan lebih lanjut. Sementara dengan Kemenkumham dilakukan untuk membedah kontrak melalui mutual legal assistance.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Emirsyah Satar divonis penjara atas dugaan korupsi berupa suap dan pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbud SAS dan Rolls Royce PLC ketika ia masih menjabat di Garuda pada 2012 lalu.

Suap diberikan kepada Emir oleh Rolls Royce dalam pengadaan 50 mesin pesawat tipe Airbus A330-300 untuk Garuda Indonesia. Emir juga tetapkan menjadi tersangka Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka juga menjerat Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo. Soetikno diduga memberi uang senilai Rp5,79 miliar untuk pembayaran rumah di Pondok Indah, US$680 ribu, dan 1,02 juta euro yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emir di Singapura serta 1,2 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emir di Negeri Singa.

Temuan terbaru terkait korupsi Emir datang dari Kantor Tindak Penipuan Tingkat Tinggi (Serious Fraud Office/SFO) Inggris yang menyatakan ada dugaan korupsi pada kerja sama Garuda yang melibatkan Bombardier. Namun, belum ada informasi rinci mengenai bentuk korupsi karena investigasi masih berjalan.

Namun investigasi sementara mengungkapkan bahwa Garuda dan Bombardier pernah meneken kerja sama pengadaan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000. Kesepakatan kerja sama itu berlangsung di sela perhelatan Singapore Airshow 2012.

Dalam kesepakatannya, Garuda membeli enam jet dan 12 jet lagi sebagai tambahan dengan nilai US$1,32 miliar. Pengiriman jet pertama dilakukan pada Oktober 2012 dan terakhir pada Desember 2015.

Menurut Bombardier, sejauh ini sebenarnya tidak ditemukan transaksi mencurigakan dari kerja sama yang ada di laporan keuangan perusahaan. “Korporasi telah bertemu dengan SFO untuk membahas status tinjauan internal korporasi dan potensi bantuannya dengan investigasi SFO secara sukarela,” ungkap manajemen Bombardier seperti dikutip dari The Wall Street Journal. (cnn indonesia)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal dan Pinangki Rp15,66 M

Published

on

FINROLL.com – Jaksa Penuntut Umum mendakwa Djoko Tjandra menyuap dua jenderal polisi senilai Rp8,31 miliar guna membantu menghapus namanya dari Daftar Buronan Orang (DPO) dan menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari Rp7,35 miliar.

Upaya tersebut dimaksudkan agar Djoko nantinya bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan. Ia merencanakan untuk mendaftar Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan kurungan atas korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Terdakwa turut serta melakukan dengan H. Tommy Sumardi yaitu memberi uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu kepada Irjen Napoleon Bonaparte dan memberi uang sejumlah US$150 ribu ke Brigjen Prasetijo Utomo,” kata Jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Senin (2/11).

Dengan kurs BI per Senin (2/11), Napoleon mendapat total Rp6,11 miliar dan Prasetijo memperoleh Rp2,2 miliar.

Djoko dibantu oleh pengusaha Tommy Sumardi untuk mendekati dua pejabat kepolisian tersebut. Dengan suap sejumlah total sekitar Rp8,31 miliar untuk dua jenderal polisi, nama Djoko berhasil terhapus dari DPO.

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Napoleon memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, yaitu surat nomor B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020, surat nomor 8 1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 5 Mei 2020.

“Yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi,” lanjut Jaksa.

Atas perbuatannya itu, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Fatwa MA

Dalam surat dakwaan, Jaksa juga mendakwa Djoko menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk mengurus fatwa MA.

Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Djoko menyuap Pinangki dengan uang sebesar US$500 ribu (Rp7,35 miliar). Jaksa menerangkan uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko Tjandra. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.
Lihat juga: Dakwaan Jaksa: Irjen Napoleon Minta Rp7 M Buat ‘Petinggi’

Dalam awal proses pengurusan fatwa ini, Jaksa menuturkan Pinangki dibantu dengan seseorang bernama Rahmat untuk bisa bertemu dengan Djoko Tjandra.

Pertemuan antara Pinangki dengan Djoko Tjandra akhirnya berlangsung di kantor Djoko, The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia, 12 November 2019. Pinangki kemudian memperkenalkan diri sebagai Jaksa yang mampu mengurusi upaya hukum Djoko.

Djoko meminta Pinangki membuat Action Plan. Proposal Action Plan yang ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

“Namun Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam Action Plan sebesar US$10 juta,” kata Jaksa. (CNN)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending