Connect with us

Nasional

Tantangan Ekonomi Presiden Terpilih

Published

on


Finroll.com – Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sambil menunggu pelantikan, mereka harus segera bersiap menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang tidak ringan.

Dalam sistem ekonomi apa pun, kinerja ekonomi pemerintahan akan diukur dari empat indikator. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkutat di seputar angka 5 persen. Agar segera keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), pertumbuhan ekonomi setidaknya harus menggapai 7 persen.

Kerja ekstra keras mutlak dilakukan lantaran komposisi produk domestik bruto sebagai dasar penghitungan pertumbuhan ekonomi masih didominasi konsumsi rumah tangga. Untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang, komponen investasi dan ekspor harus mengambil peran dominan.

Kedua, kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan pemerataan distribusi pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja. Sebaran sumber pertumbuhan secara spasial masih didominasi Jawa dan Sumatera. Sementara itu, secara sektoral, kinerja industri tetap menjadi cermin perekonomian nasional.

Kondisi ini berimbas pada indikator turunannya. Kelenturan antara pertumbuhan output nasional dan penyerapan tenaga kerja semakin rendah. Ironisnya, ketimpangan yang diukur dari indeks Gini malah semakin membaik di tengah angka pengangguran yang secara absolut mengalami peningkatan.

Ketiga, stabilisasi internal yang diukur dari tingkat inflasi relatif terkendali dalam tiga tahun terakhir. Namun unsur pembentukan inflasi masih belum merata. Komponen harga barang bergejolak dan harga yang diatur pemerintah masih menjadi pemantik inflasi utama.

Penghitungan inflasi yang melulu berbasis indeks harga konsumen (IHK) masih bias. Kombinasi dengan indeks harga produsen (IHP) dan indeks harga impor (IHI) semestinya dilakukan agar komprehensif. Dua indeks harga terakhir itu sekaligus merefleksikan stabilisasi eksternal yang diukur dari nilai mata uang asing.

Pengaruh depresiasi rupiah pada inflasi IHK beroperasi tidak langsung. Efek depresiasi nilai tukar bekerja langsung pada harga impor dan harga produsen. Studi empiris Tunc (2017) menunjukkan dampak depresiasi pada inflasi IHK paling kecil dibanding inflasi IHI dan IHP. Maka, stabilisasi nilai tukar tetap menjadi tantangan pemerintahan mendatang.

Keempat, keseimbangan sektor privat belum tercapai antara tabungan dan investasi sehingga menghendaki arus dana dari luar negeri. Arus dana asing, sayangnya, masih masif berwujud investasi portofolio, alih-alih penanaman modal yang membawa manfaat pada kesempatan kerja dan alih teknologi.

Keseimbangan sektor publik juga belum terpenuhi lantaran penerimaan pemerintah lebih kecil daripada belanja negara sehingga mengharuskan utang. Rasio pajak, yang sempat menjadi polemik panas di antara kedua kandidat pada masa kampanye, sudah dengan sendirinya membenarkan hal ini.

Sektor luar negeri pun sama saja. Neraca transaksi berjalan selalu defisit. Neraca dagang dibebani oleh tingginya impor minyak dan gas sehingga nilai surplusnya tidak kuasa menutup defisit neraca jasa. Imbasnya, perekonomian bergantung pada arus dana dari neraca modal dan neraca finansial yang mudah sekali berpindah.

Keempat hal tersebut terjalin ke suatu mata rantai yang saling berhubungan. Sebagai contoh, upaya untuk menekan impor berakibat pada ketersediaan pasokan bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri. Akibatnya, harga output menjadi mahal sehingga kalah bersaing di pasar internasional.

Efek putaran berikutnya lebih berat. Di pasar barang, volume ekspor tertekan, kinerja produsen melorot, dan ujung-ujungnya adalah pemutusan hubungan kerja. Di sektor finansial, besaran surplus neraca dagang menurun dan ketersediaan valuta asing berkurang sehingga nilai tukar rupiah berfluktuasi, yang berimbas lagi pada kapasitas produksi.

Maka, kebijakan ekonomi pada lima tahun mendatang harus dirancang secara komprehensif agar tercipta sinergi untuk menyasar berbagai persoalan mendasar dalam struktur perekonomian nasional. Tanpa kecermatan, strategi yang dipilih malah bisa menggagalkan semua tujuan.

Dalam lingkungan global yang sedang tidak kondusif, pergeseran orientasi ekonomi ke dalam negeri patut dijadikan strategi alternatif. Sifat perekonomian terbuka tetap menjadi strategi terbaik, tapi perlu dilengkapi dengan sejumlah karakteristik agar lebih optimal. Dengan cara ini, perekonomian tidak alergi terhadap gejolak eksternal.

Penguatan pasar dalam negeri adalah kunci untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Kepiawaian presiden dan kabinet ekonominya dalam mengkombinasikan pertumbuhan, distribusi, stabilisasi, dan keseimbangan akan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi pada masa mendatang.

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading

Nasional

Aturan Baru Bagi Penumpang Pesawat ke Jabodetabek

Published

on

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan keluar-masuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) dengan menggunakan pesawat. Mulai Selasa (26/5) kemarin, penumpang tersebut wajib mengantongi hasil swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona.

FINROLL.COM — Tanpa mengantongi hasil tes itu, calon penumpang tidak akan diberangkatkan oleh maskapai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu dijalankan untuk menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rapat tersebut dibahas syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek. Salah satunya, kewajiban mengantongi hasil PCR test bagi penumpang pesawat yang keluar masuk ke Jabodetabek.

Keputusan diambil karena banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.

Sebelumnya, penumpang dapat menggunakan hasil rapid test untuk mendapatkan SIKM.

“Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa(26/5),

Ia menambahkan dengan kebijakan tersebut penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test. Biaya tes ditanggung pribadi.

Selain itu, mereka juga wajib menjalani karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar. “Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta atau Jabodetabek maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,” imbuhnya. (CNN)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending