Connect with us

Nasional

Teguran Jokowi dan Fakta Soal Defisit Neraca Migas

Published

on


Ekonomi RI 2018 Tumbuh 5,17%, Jokowi: Alhamdulillah, Jangan Kufur Nikmat

Finroll.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan karena tingginya angka impor minyak dan gas (migas) yang memicu defisit neraca perdagangan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat bersama sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas perkembangan ekonomi Indonesia di Istana Bogor, Senin (8/7). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla.

“Neraca perdagangan kita, Januari-Mei ada defisit USD 2,14 miliar. Coba dicermati angka ini dari mana, kenapa impor sangat tinggi? Migas juga naiknya gede sekali. Hati-hati di migas pak menteri ESDM, bu menteri BUMN, karena paling banyak ada di situ,” kata Jokowi.

Berikut soal kinerja neraca perdagangan:

1. Kinerja Migas Defisit USD 3,74 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2019, neraca dagang Indonesia surplus USD 210 juta. Namun secara total sepanjang Januari-Mei 2019, neraca dagang mengalami defisit USD 2,14 miliar.

Sementara jika ditelisik lebih jauh, total nilai ekspor migas Indonesia pada periode itu USD 5,34 miliar, sementara nilai impor sebesar USD 9,08 miliar. Artinya secara kumulatif kinerja migas Indonesia defisit USD 3,74 miliar.

2. Jokowi Ingin Kinerja Migas Surplus

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi menegur 2 menterinya bertujuan positif agar kinerja migas Indonesia bisa surplus. Jokowi menginginkan anak buahnya tersebut bekerja lebih keras dalam menekan angka impor migas.

“Harus positif, bukan defisit, harus surplus. Surplus itu artinya ekspor harus lebih tinggi daripada impor itu. Tapi kalau kita lihat, kenapa lebih banyak impornya daripada ekspornya karena konsumsi (BBM) makin naik, penduduk makin naik, mobil makin naik. Kemudian juga bukan hanya defisit, subsidinya makin banyak,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

JK menjelaskan, perlu ada langkah untuk mengurangi konsumsi BBM masyarakat, salah satunya dengan mengurangi subsidi. Diharapkan dengan subsidi berkurang sehingga harga BBM lebih mahal, masyarakat tak akan bepergian jika tak perlu.

“Kalau mengimpor banyak, konsumsinya makin banyak. Jadi konsumsinya harus dikurangin. Salah satunya mengurangi subsidi itu. Supaya orang jangan ada yang seenak keliling-keliling kota tanpa urusan, begitu kan contohnya seperti itu,” jelas Jusuf Kalla.

Nasional

Danlanud Atang Sendjaja Ajak Instansi Dan Komunitas Di Bogor Latihan Menembak

Published

on

Finroll.com, Bogor — Komandan Lanud Atang Sendjaja mengajak beberapa instansi dan komunitas di Bogor melaksanakan latihan menembak, bertempat dilapangan Tembak Lanud Atang Sendjaja, Sabtu (16/11/2019).

Beberapa instansi dan komunitas tersebut antara lain seperti Bea Cukais Bogor, Dinas Perhubungan, Komunitas Pajero dan Bogor Sahabats (Bobats).

Disela-sela kegiatan, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Eding Sungkana mengatakan, ada banyak manfaat dari menembak yang bisa dirasakan, salah satunya adalah dapat melatih konsentrasi dan kesabaran.

“Di samping itu, dengan menembak dapat melatih kekuatan tangan, belajar mengatur napas, memperkirakan arah angin dan kecepatannya hingga mengasah kejelian penglihatan,” ujar Danlanud Ats.

Sebelum dilaksanakan latihan menembak oleh para undangan terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang cara penggunaan dan safety senjata oleh Kepala Seksi Senjata Lanud Atang Sendjaja, Letkol Tek Nurharizal, agar para tamu undangan dapat memahami dan menguasai senjata tersebut. Setelah itu dilaksanakan pemanasan dengan peregangan otot sebelum dilaksanakan menembak.

“Dalam latihan menembak ini jenis senjata yang digunakan pistol dan masing-masing penembak dibekali 23 butir peluru,  dengan melalui dua tahapan, tahap pertama adalah tiga butir peluru untuk latihan percobaan dan tahap kedua 20 butir peluru untuk penilaian dengan jarak 25 meter,” jelas Kasisen Lanud Ats.

Turut hadir dalam latihan menembak, para Kepala Dinas Lanud Ats, para Komandan Skdron, Komandan Satuan serta seluruh personel Satpom Lanud Ats.

Setelah kegiatan menembak, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama di Skadron Udara 6 Lanud Ats serta penyerahan plakat oleh Dansatpom Lanud Ats.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Published

on

 

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. dan Waka Babinkum TNI Brigjen TNI Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman, bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU didampingi oleh anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Darmanto, Kepala Biro Teknis Nur Syarifah dan Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan.

Dalam audiensinya kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 serta persiapan menjelang Pilkada serentak 2020.

“Komisi Pemilihan Umum menyampaikan  apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI terkait pengamanan dan bantuan distribusi logistik Pemilu di seluruh Indonesia, khususnya daerah terpencil yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilu sehingga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses,” ungkapnya.

Ketua KPU juga menyampaikan bahwa tren partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa Pemilu sebelumnya.

“Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di Pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut Arief Budiman, selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting, seperti pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik.

“Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan,” tuturnya.

Selain menyampaikan laporan kepada Panglima TNI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan laporan kepada Presiden RI. “KPU juga berencana menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Polri, DPR, MPR, DPD, serta mitra kerja KPU seperti Kementerian terkait,” ucap Arief Budiman.

“Laporan ini sangat penting dan  perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya Pemilu dan Demokrasi kita menjadi semakin baik,” tutupnya.

Menanggapi audiensi Ketua KPU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan personel dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk perbantuan kepada Polri dan KPU dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

“Potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi, sehingga diperlukan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.(red)

Continue Reading

Nasional

Survei: DPR Jadi Institusi Paling tidak Dipercaya Publik

Published

on

By

Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendapati rendahnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap berbagai lembaga negara, DPR menjadi instutusi yang paling tidak dipercaya publik.

“Banyaknya kasus penangkapan anggota DPR dan DPD oleh KPK karena kasus korupsi meningkatkan sentimen negatif publik,” kata peneliti LSI Adjie Alfarabi di Jakarta, Rabu (14/11).

Mengacu pada hasil survei itu, ketidakpercayaan publik terhadap DPR juga cenderung naik. Pada Juli 2018 sebesar 25,5 persen masyarakat tidak percaya lembaga negara itu bekerja untuk rakyat. Angka itu kemudian meningkat menjadi 28,4 persen pada September 2019.

Berdasarkan survei itu juga, 65 persen masyarakat pada Juli 2018 masih percaya terhadap DPR bekerja untuk rakyat. Angka itu lantas merosot pada September 2019 menjadi 63,5 persen publik percaya akan kinerja wakil rakyat itu di parlemen.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan tingkatan persentase sebesar 89 pada September 2019. Nilai itu turun sekitar satu persen dari 90,4 persen publik percaya TNI bekerja untuk rakyat pada survei Juli 2018.

Lembaga-lembaga lainnya semisal eksekutif, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan tingkat diatas 70 persen setelah Pilpres. Meskipun setiap lembaga negara itu juga mengalami penurunan dari survei yang dilkukan sebelum Pilpres 2019 dilaksanakan.

“Melemahnya kepercayaan akan menyebabkan kelemahan pada legitimasi lembaga negara dan kebijakan yang akan diambil karena ketika ada ketidakpercayaan itu akan mengganggu demokrasi kita ke depan,” kata Adjie

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending