Connect with us

Makro Ekonomi

Tekanan Ekonomi dari Perang Dagang, Corona, ke Perang Minyak

Published

on


Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut tekanan ekonomi global silih berganti dari semula perang dagang AS-China ke wabah virus corona (covid-19) ke perang minyak.

FINROLL.Com — Ia menuturkan ekonomi global sempat tertekan perang tarif impor. Belakangan, kedua negara melunak dan sepakat menuju jalan damai. “Perang dagang di awal Februari (2020) ada secercah harapan, ada sinar yang sedikit merebak seperti pelangi,” ujar Perry, Senin (9/3).

Namun, belum terasa hasil perdamaian dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, justru menambah tekanan bagi perekonomian dunia. Tak terkecuali dirasakan Indonesia.

Berdasarkan data penyebaran virus corona dari Johns Hopkins CSSE pada Senin (9/3) pukul 09.00 WIB, jumlah kasus positif telah mencapai 110.034 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 3.825 orang di dunia.

“Kini redup kembali karena virus corona. Sekarang virus corona menyebar ke AS, Italia, Prancis, dan lainnya,” imbuhnya.

Belum juga reda, tekanan ekonomi global karena virus corona. Pasar komoditas minyak mentah dunia kembali bergejolak.

“Tadi malam (waktu AS), pagi ini, dunia dihentakkan dengan perang minyak, yang membuat harga minyak turun dari sekitar US$60 per barel jadi US$30 per barel,” jelasnya.

Namun demikian, Perry enggan mengelaborasi lebih lanjut dampak dari sentimen tersebut. Begitu pula dengan dampak lebih rinci bagi perekonomian Indonesia.

Di pasar internasional, harga minyak mentah berjangka Brent turun US$4,72 atau 9,4 persen ke posisi US$45,27 per barel. Ini merupakan posisi terendah dalam lebih dari 11 tahun terakhir.

Begitu pula dengan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), anjlok US$4,62 atau 10,1 persen menjadi US$41,28 per barel. Harga ini terendah sejak Agustus 2016 lalu.

Penurunan harga minyak mentah dunia dipicu oleh pembahasan rencana pemangkasan produksi oleh OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia, atau dikenal dengan OPEC+. OPEC melihat perlu ada pemangkasan produksi akibat penyebaran virus corona.

Namun, Rusia menolak pengurangan produksi minyak. Saat ini, OPEC+ telah memotong produksi hingga 2,1 juta barel per hari (bph).

Makro Ekonomi

Mulai 1 Juni Tarif Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya Naik

Published

on

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya mulai 1 Juni. Besaran kenaikannya US$5 per ton.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/ PMK. 05/ 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 29 Mei 2020 lalu.

“Peraturan Menteri ini (PMK 57/2020) mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020,” kata Sri Mulyani dalam Pasal 12 PMK 57/2020, dikutip Kamis (4/6).

Dalam beleid itu, Sri Mulyani mengungkapkan salah satu pertimbangan perubahan tarif adalah surat dari Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Surat yang ditujukan kepada menteri keuangan itu berisi hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 30 Maret 2020 dan 20 Mei 2020 yang salah satunya berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan BPDPKS pada Kemenkeu.

Selain itu, perubahan tarif juga berdasarkan usulan Direktur Utama BPDPKS pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-l 12/DPKS/2020 tanggal 9 April 2020 dan S-153/DPKS/2020 tanggal 21 Mei 2020.

Berdasarkan lampiran PMK 57/2020, Kementerian Keuangan menetapkan 24 jenis layanan dengan tarif tunggal berkisar US$0 hingga US$55 per ton. Dalam aturan pendahulunya, tarif pungutan maksimal US$50 per ton.

Selain itu, pemerintah juga menghapus penggolongan tarif berdasarkan harga total ekspor CPO per tonase yang diatur dalam PMK 136/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 81/2018 tentang Tarif Layanan BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

Sebagai contoh, tarif pungutan ekspor biji sawit dan kernel kelapa sawit naik dari maksimal US$20 per ton menjadi tarif tunggal US$25 per ton.

Kemudian, tandan buah kosong dari kelapa sawit naik dari maksimal US$10 menjadi US$15 per ton.

Sebelumnya, PMK 136/2019 membagi tarif pungutan menjadi tiga kelompok, yaitu harga CPO di bawah US$570 per ton, US$570 per ton hingga US$619 per ton dan di atas US$619 per ton.

Aturan lama juga membagi tarif menjadi dua periode. Pertama, 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, tarif pungutan ditetapkan senilai US$0 untuk seluruh jenis layanan dan kelompok. Kedua, 1 Januari 2020 tarif US$0 hanya untuk CPO di bawah US$570 per ton.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending