Connect with us

Nasional

Terkait Desa Fiktif, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani

Published

on


Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa fiktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

“(Pemanggilan) segera diagendakan,” ujar Anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Heri menilai perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang bernilai hingga Rp257 triliun karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.

“Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya,” ujarnya.

Heri menyebut terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa. Menurutnya tidak ada koordinasi antara kementerian terkait sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.

“Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional,” jelas anggota Fraksi Gerindra ini.

Ia mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

“Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.

“Saya sebagai anggota Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.

“Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat ini.

Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.

Advertisement

Nasional

Erick Thohir Pecat Dirut Garuda

Published

on

Jakarta –– Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dipecat menyusul kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan dua sepeda Brompton dalam pesawat baru Airbus A330-900. Nilai potensi kerugian negara berkisar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nanti ia akan secepatnya mengajukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk menentukan penggantinya.

“Kami akan memberhentikan dirut Garuda dan tentu karena perusahaan publik pasti ada prosedur lain. Nanti kami ajukan RUPSLB, tapi secepatnya langsung menunjuk plt,” ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Erick, penyelundupan ini merupakan proses menyeluruh di dalam maskapai pelat merah tersebut, bukan hanya individu. Dalam manifesto terdapat sebanyak 22 penumpang yang di antaranya direksi Garuda Indonesia.

Kementerian BUMN masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini. Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana, mengingat adanya kerugian

“Sebelumnya, saya mengharapkan individu terlibat mengundurkan diri daripada dipecat. Karena menurut saya hukum dari masyarakat, tetangga, akan lebih berat,” kata Erick.

Continue Reading

Nasional

Alasan Straits Times Pilih Jokowi Jadi Pemimpin Terbaik se-Asia

Published

on

By

Surat kabar asal Singapura Straits Times menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mampu menjadi pemersatu di tengah kondisi Indonesia, yang oleh media ini sebut, sedang tidak stabil. Atas alasan ini, Straits Times memilih Jokowi sebagai pemimpin terbaik di Asia tahun 2019.

“Kepribadiannya yang membumi dan kemampuan dalam berhubungan dengan banyak orang serta berempati kepada rakyat jelata mampu menarik perhatian masyarakat di dalam negeri,” kata editorial Straits Times seperti dikutip pada Kamis, 5 Desember 2019.

Jokowi, kata editorial itu, dipilih karena mampu dan pintar mengarahkan arus politik dalam negeri yang rumit. Sementara itu, di kancah internasional Jokowi dipuji karena mampu menghadapi tantangan strategis.

Surat kabar ini juga menulis Jokowi akan menghadapi tantangan berat di periode keduanya. Ia harus menghidupkan kembali ekonomi yang lesu, pemberantasan korupsi, dan mengatasi ekstremisme agama.

Editorial Straits Times berharap Jokowi tidak akan kompromi dalam upaya membangun Indonesia yang demokratis, bebas korupsi, terbuka, toleran, dan inklusif.

Selain itu, Straits Times juga menyebut Jokowi mampu membawa Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN beberapa waktu terakhir.

“Adalah Jokowi yang pertama kali memperkenalkan konsep kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip utama, termasuk keterbukaan, inklusivitas, dan sentralitas ASEAN pada KTT Asia Timur di Singapura, November tahun lalu,” tulis Straits Times.

Continue Reading

Nasional

Begini Modus Perekrutan Hacker Remaja Omzet Miliaran

Published

on

By

Kepolisian Daerah Jawa Timur memaparkan modus yang dilakukan ketua komplotan pelaku pembobol kartu kredit untuk merekrut peretas baru. Dalam setahun, sindikat hacker ini bisa meraup keuntungan mencapai Rp5 miliar.

“Modusnya, Hendra, ketua kelompok ini membuka lowongan untuk posisi cleaning service di media sosial dengan syarat cukup lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),” ujar Kasubdit V Siber Polda Jatim, AKBP Cecep Susatya di Mapolda setempat di Surabaya, Rabu (4/12), seperti dikutip Antara.

Ia menyatakan, tak ada syarat khusus lain yang dicantumkan, hanya lulusan SMK dan punya kemampuan komputer.

Usai mengirim lamaran, Hendra akan menyeleksi terlebih dahulu, kemudian memanggil pelamar yang memang memenuhi kriteria untuk dilakukan tes secara langsung.

“Begitu mereka datang mereka dikasih tugas semacam training, mereka diajari spamming, Google id, dan sebagainya. Sesuai divisi tugas yang ada,” ujar Cecep.

Lebih lanjut, para remaja yang sudah mendapat pelatihan dijadikan spammer akan ditugasi mengirim berbagai penawaran iklan yang bisa dibayar dengan kartu kredit secara acak. Nilai yang dibayar tiap akun nilainya Rp400 ribu.

“Caranya mereka mengiklankan produk orang, atau perusahaan luar. Nah untuk mengiklankan dia harus bayar, tapi bayarnya di Google, dalam bentuk dolar,” ucapnya.

Untuk sasarannya, Cecep mengungkapkan sebenarnya acak, tapi setelah diselidiki banyak warga negara Eropa dan Amerika yang menjadi korban karena sistem perbankan di sana lebih mudah.

“(Perbankan di sana) bila nasabah yang punya kartu kredit mengklaim tidak melakukan transaksi sesuatu, pihak bank punya kewajiban me-refund dana yang keluar dari nasabah. Jadi merasa tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim pada Senin (2/12/2019) menggerebek praktik penipuan berbasis siber menggunakan kartu kredit di kawasan Balongsari Tama, Tandes, Surabaya.

“Kejahatan tersebut terorganisasi dan sudah berjalan selama tiga tahun. Omzet yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat mengumpulkan setidaknya 40.000 dolar AS,” kata Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arief Setyawan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending