Connect with us

Business

Terkait Penundaan Ibadah Umrah Karena Corona, Ini Penjelasan Ketua Umum Sapuhi

Published

on


Finroll.com — Akan ada  PPIU Perusahaan  Penyelenggara Ibadah Umrah yang akan bangkrut bila calon Jamaah Umrah meminta Refund atau Pengembalian uang yang disetorkan karena adanya  kebijakan penundaan  pelaksanaan Ibadah Umrah oleh Pemerintah Arab Saudi, seperti yang diungkapkan Drs. H. Syam Resfiadi, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI)

“Bila calon Jamaah tidak melakukan reschedule dan meminta Refund atau uangnya di kembalikan pasti ada PPIU yang akan mengalami  kebangkrutan  karena memang uangnya telah dibayarkan untuk komponen umrah seperti pesawat, hotel dan catering di Arab Saudi  serta Visa,” jelasnya

Disela acara milad 37 Patuna Mekar Jaya di Jakarta, Minggu (8/3/2020), dikatakannya bila jamaah tetap meminta Refund sudah dapat dipastikan calon jamaah tidak akan menerima 100 persen uangnya kembali.

“Ya akan ada pemotongan biaya biaya  kalau tetap memaksakan Refund  misalkan saja  untuk pembatalan saja terkena biaya 500 US dolar  belum lainya ya paling tidak PPIU akan mengembalikan 90 persen itupun kalau ada cash flow perusahaan,” katanya.

H. Syam kembali menegaskan yang paling  baik jamaah melakukan penjadwalan kembali keberangkatannya

“Kami dari Asosiasi berharap calon Jamaah lebih memilih nenjadwalkan ulang  keberangkatannya  dan kami akan prioritaskan serta tidak akan ada tambahan biaya yang dibebankan ke Calon jamaah,” ujarnya.

Sementara, Direktur Bina Umrah dan haji Khusus Kementrian Agama Muhamad Arfi Hatim mengatakan  calon Jamah Umrah tidak akan dirugikan akibat penundaan sementara pelaksanaan ibadah umrah Pemerintah bersama  pemangku kepentingan lainnya telah mengupayakan reschedule  untuk calon jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci

“Saya selalu mengingatkan kepada PPIU untuk melakukan Resechudule  pelaksanaan ibadah umrah dan saya berharap para jamaah mau dijadwal ulang melaksanakan ibadah umrah sehingga nanti begitu pemerintah Arab saudi mencabut penundaan pasti akan di berangkatkan. Para calon Jamaah bahwa uang mereka Tak akan hilang

”Saya jamin uang calon jamaah umrah yang seharusnya berangkat tidak akan hilang karena ini keadaan post mayor,” ujarnya.

Lebih lanjut Arfi menjelaskan masih ada 4800 jamaah umrah yang ada di Tanah suci dan  mereka harus segerah neninggalkan Arab Saudi paling lambat 15 Maret  2020.

”Sampai dengan hari ini ada 4800 jamaah umrah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi, di Makkah Almukaramah dan Madinah Al Munawwarah dan mereka semua harus sudah berada kembali ke Tanah air tanggal 15 Maret 2020,” ujarnya.

Pihak airline, menurut Arfi Hatim bertanggung jawab untuk nenjemput Mereka di Arab Saudi.

“Maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia  harus menjemput jamaah  dari Jakarta ke Arab Saudi walaupun  pesawat penjemputan itu dalam keadaan  Kosong berangkat dari Bandara di Indonesia,” jelasnya.

Kembali Arfi Hatim juga minta pada para penyelenggara ibadah Umrah untuk tidak membuka pendaftaran umrah dalam kondisi penundaan sementara ibadah umrah

“Kementrian agama telah meinta kepada  PPIU untuk tidak menerima pendaftaran umrah karena memang belum ada kepastian pembukaan kembali pelaksanaan ibadah umrah dan agama pun melarang menjual janji dalam keadaan yang tidak pasti,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Garuda Irfan setiaputra mengatakan Garuda tetap Komit untuk menjemput pulang Jamaah umrah yang memegang tiket Garuda

“Kami akan menjemput jamaah umrah yang memegang tiket  Garuda di Arab Saudi sampai tanggal 15 Maret 2020,” Pungkasnya.

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Property

Program Sejuta Rumah Terealisasi 215 Ribu Unit per 11 Mei

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Program Sejuta Rumah mencapai 215.662 unit per 11 Mei 2020.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Habid mengungkapkan capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni 79 persen. Sementara, 21 persen sisanya disalurkan untuk masyarakat non-MBR.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” ujar Khalawi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (29/5).

Khusus MBR, realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan untuk non MBR terdiri dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

Khalawi mengungkapkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan turut terpengaruh oleh pandemi virus corona. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Hal itu sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Dalam keterangan resmi terpisah yang dikutip dari Antara, Khalawi menilai pelaksanaan tatanan normal baru (new normal) akan mendorong pelaksanaan program sejuta rumah.

“Kami berharap dengan new normal ini pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah dapat berjalan kembali,” ujarnya.

Khalawi menambahkan, para pegawai Ditjen perumahan baik di pusat dan daerah akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan dalam kegiatan Normal Baru.

Guna mendukung pelaksanaan normal baru di sektor perumahan, imbuh Khalawi, Ditjen Perumahan akan mengoptimalkan Program Padat Karya yakni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk perumahan bersubsidi.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Di Era New Normal Jokowi Minta Menpar Siapkan Promosi Wisata

Published

on

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyiapkan program promosi pariwisata domestik di masa new normal nanti. Program tersebut harus fokus untuk mempromosikan produk-produk lokal dan aman di tengah pandemi virus corona.

“Harus siapkan strategi khusus dalam promosi di era new normal. Fokus dulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatawan domestik,” tutur Jokowi dalam video conference, Kamis (28/5).

Jokowi mengingatkan agar pembantunya juga menyiapkan prokotol kesehatan ketat agar risiko penularan virus corona tetap bisa ditekan di area wisata. Makanya, ia meminta ada standar baru dan uji coba sebelum sektor pariwisata benar-benar dibuka untuk umum.

“Perlu sosialisasi yang masif, diikuti uji coba dan simulasi-simulasi. Perlu juga dilakukan pengawasan agar standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan,” kata dia.

Ia bilang risiko pembukaan kembali sektor pariwisata ini terbilang cukup besar. Pasalnya, jika ada penularan virus corona maka dampaknya akan sangat negatif bagi industri pariwisata.

“Begitu ada imported case kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk itu bisa melekat dan akan menyulitkan kami untuk memperbaikinya lagi. Oleh sebab itu ini harus dikalkulasi betul di lapangan,” jelas Jokowi.

Jokowi menyatakan pemerintah akan melihat dulu bagaimana negara lain mulai membuka sektor pariwisatanya untuk dijadikan contoh. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skenario new normal di sektor pariwisata.

“Sebagai perbandingan saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pilihan liburan di masa new normal nanti akan berubah dari sebelum ada virus corona. Masyarakat akan lebih banyak memilih liburan ke tempat yang sepi demi mengurangi risiko penularan virus corona.

“Referensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, wellness tour, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation,” tutur Jokowi.

Makanya, ia mengingatkan agar pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif menyiapkan program baru untuk menyesuaikan minat pasar. Pelaku usaha juga harus mengantisipasi perubahan tren ini demi menggaet kembali masyarakat untuk berwisata di tengah pandemi virus corona.

“Oleh sebab itu harus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan sehingga cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata secara global,” kata Jokowi.

Kendati begitu, ia juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak tergesa-gesa membuka kembali area wisata. Jokowi bilang harus ada persiapan dan perhitungan yang matang sebelum area wisata kembali beroperasi.

“Mengenai waktunya kapan ini betul-betul tolong tidak perlu tergesa-gesa tapi tahapan-tahapan yang saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik,” pungkas Jokowi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending