Connect with us

Hukum & Kriminal

Tersangkanya Saddil Ramdani, Buntut Dari Pertengkaran Dengan Pacarnya

Published

on


Tersangkanya Saddil Ramdani, Buntut Dari Pertengkaran Dengan Pacarnya

Finroll.com – Pemain Persela Lamongan dan Timnas Indonesia, Saddil Ramdani (19) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Lamongan, Jawa Timur.

Penetapan status itu buntut dari laporan atas dugaan aksi penganiayaan yang dilakukan Saddil terhadap mantan pacar, Anugrah Sekar, perempuan asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Meski sebelumnya Sekar sudah sempat berdamai dengan Saddil, tapi orangtua Sekar tidak terima dan tetap melayangkan laporan ke Polisi.

Saddil diduga menganiaya Sekar saat keduanya bertemu di Gang Magersari, Kelurahan Tumenggungan, tepatnya di Mess Persela, Rabu (31/10/2018) malam.

Baca Juga: Saddil Ramdani Ditetapkan Tersangka Dugaan Kasus Penganiayaan

Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Norman Hidayat membenarkan bahwa salah satu bintang Timnas Indonesia U-19 yang juga memperkuat Timnas Senior itu ditahan di Mapolres Lamongan.

“Benar, yang bersangkutan kita lakukan penahanan,” kata AKP Norman Hidayat seperti dikutip Surya.co.id, Jumat (2/11/2018).

Sementara itu, Saddil Ramdani dikonfirmasi usai menjalani pemeriksaan, Jumat (02/11/2018) mengakui sikapnya terhadap mantan pacarnya itu.

“Kemarin itu tidak ada apa-apa, hanya saya dibikin ribut di asrama Persela,” ucap winger lincah itu.

Kejadian itu, menurut Saddil, kemungkinan karena dirinya kurang fokus dan kecapekan sehingga berujung keributan.

Menurutnya, peristiwa itu spontanitas dan sudah ada perdamaian. Namun, perkara terus berlanjut ke ke pihak berwajib.

“Saya akan mengikuti proses hukum ini dengan baik, dan saya akan ikuti apa pun itu,” katanya.

Luka di wajah Sekar, menurut Saddil, hanya akibat cakaran yang mengeluarkan darah dan dilakukan tanpa sengaja.

“Mungkin tergores dan keluar darah, dan tidak sampai terjadi apa-apa,” katanya.

Selang beberapa jam setelah pemeriksaan Saddil di Polres Lamongan, Sekar langsung menghapus seluruh foto miliknya di Instagram.

Tak lama, dia curhat di instagram story:

Sekar membantah ucapan Saddil yang mengatakan hubungan keduanya sudah berakhir sejak lima bulan lalu.

Justru, kata Sekar, Saddil mengajaknya ke Bali pada Agustus 2018 lalu.

“Putus 5 bulan lalu? Bulan Agustus lalu Saddil yang ajak saya liburan ke Bali,” tulis Sekar di Instagramnya @anugrahsekarrr.

Sekar juga membongkar sikap Saddil yang selama berpacaran sering bersikap kasar kepadanya.

“Saddil setiap hari bicara kasar kepada saya, dan minta hape saya. Dia minta saya tutupi semuanya, sampai wartawan dan Polres memaksa dia untuk klarifikasi,” tulis Sekar.

 

 

 

 

 

 

source: Tribun

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Alasan Djoko Tjandra Peninjauan Kembali: Jaksa Tak Berhak PK

Published

on

FINROLLCOM — Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menjelaskan alasan pihaknya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Mahkamah Agung beberapa tahun lalu kepada kliennya.

Alasannya karena putusan PK oleh MA yang diajukan kejaksaan pada 2008 silam itu bertabrakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, jaksa tidak memiliki hak untuk mengajukan PK setelah kalah di tingkat kasasi.

“Artinya kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua,” kasa Andi kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Andi menilai pengajuan PK itu bertabrakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, seharusnya kejaksaan tidak dapat mengajukan PK atas putusan kasasi pada tahun 2000.

Diketahui, MA mengabulkan PK yang diajukan kejaksaan dan menjatuhkan vonis kepada Djoko Tjandra dua tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta karena terbukti bersalah terkait kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Sebelumnya, dia telah divonis bebas karena tuntutan jaksa tidak terbukti dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, jaksa mengajukan banding hingga kasasi namun hasilnya sama.

“PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan,” lanjut Andi menjelaskan.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending