Connect with us

News

Tilang Elektronik di DKI Identifikasi 12.542 Plat Nomor

Published

on


Finroll.com – Alat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, telah mengidentifikasi 12.542 plat nomor kendaraan yang melanggar rambu lalulintas. Angka tersebut merupakan akumulasi selama 239 hari sejak sistem tilang elektronik tersebut diberlakukan.

“E-TLE sudah diberlakukan sejak 1 November 2018. Total yang sudah di-capture 12 ribu lebih hingga Kamis, 27 Juni 2019,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Naser, Sabtu (30/6).

Dari total 12.542 plat nomor kendaraan yang tertangkap E-TLE disekitar Monas atau kawasan Jalan Medan Merdeka dan Jalan MH Thamrin sebanyak 10.802 telah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, pelanggaran dominan dilakukan oleh plat hitam dan sebagian besar terjadi di ruas Jalan Thamrin.

Selama diberlakukan E-TLE, sebanyak 4.473 pelanggar telah mengkonfirmasi, 2.829 pelanggar telah terbayarkan, 4.337 pelanggar telah terkirim ke pengadilan dan 4.337 pelanggar telah menerima amar putusan pengadilan. Data dari Subdit Gakkum juga merinci pemblokiran E-TLE selama sistem tersebut diberlakukan, yaitu sebanyak 2.783 nomor polisi telah terblokir, 78 nomor polisi tidak terblokir, 653 buka blokir dan 4 nomor polisi melanggar lagi.

E-TLE menggunakan kamera berbasis closed circuit television (CCTV) yang beroperasi selama 24 jam. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi

Selain itu menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara. Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan E-TLE dengan tambahan fitur baru yang dapat merekam wajah pengemudi mulai 1 Juli 2019.

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

PTPN VII Polisikan Rizieq Soal Lahan Pesantren Megamendung

Published

on

Jakarta – Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilaporkan Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Kuasa hukum PTPN VII Ikbar Firdaus Nurahman menjelaskan Rizieq adalah salah satu dari 250 orang yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Ratusan orang itu dikatakan juga masuk dalam laporan ke kepolisian.

‘Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut,” kata Ikbar di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/1), disitat dari Antara.

Baca Juga :

Ikbar berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan yang sudah digunakan dan mengatakan bakal membawa semua pihak yang menyalahgunakan lahan ke ranah hukum.

“Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum,” ujar Ikbar.

Ikbar juga mengungkap sudah melakukan somasi ke berbagai pihak yang menempati lahan PTPN VII sebelum membuat laporan polisi. Dia bilang ada pihak yang merespons baik, tetapi ada juga yang mengacuhkannya.

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor.

Baca Juga :

Rizieq dan Gabriele disangkakan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Sumber  Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Opini

Tutupi Positif Covid, Airlangga Teladan Buruk Pejabat Negara

Published

on

JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi buah bibir masyarakat sejak beberapa hari lalu. Kalangan Istana pun turut terkena imbasnya.

Kritikan yang muncul tak lepas dari sikap Airlangga yang tak terbuka soal positif terinfeksi virus corona (Covid-19), tiba-tiba mendonorkan plasma konvalesen pada senen lalu (18/01/2020).

Walhasil, publik terutama warganet langsung mengkritik ketidakjujuran Airlangga selaku pejabat tinggi negara.

Media sosial ramai. Warganet mengingatkan bahwa selama ini masyarakat kerap diminta untuk jujur ketika positif terinfeksi virus corona. Tujuannya, agar pelacakan virus bisa dilakukan dengan optimal, sehingga penularan bisa ditekan. Namun, Airlangga justru menunjukkan sikap sebaliknya.

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga turut mengkritisi. Dia mengingatkan bahwa publik akan selalu melihat tindak tanduk pejabat tinggi negara. Seharusnya, pejabat memberikan teladan.

“Semua pejabat publik mesti menjadi contoh. Pemberitahuan kita kena Covid-19 mesti transparan,” kata Mardani ,Selasa (19/1).

Selain Airlangga, Istana Negara juga turut menjadi bulan-bulanan kritik di media sosial. Bermula dari pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang mengaku tidak tahu Airlangga pernah positif Covid-19.

“Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi,” kata Heru kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/1).

Pola komunikasi Istana dengan pejabat tinggi negara kemudian menjadi sorotan lantaran sampai tidak mengetahui Airlangga pernah positif Covid-19.

Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono juga turut menyoroti. Dia mempertanyakan Kasetpres Heru Budi Hartono yang mengaku tidak pernah mendapat laporan terkait Airlangga pernah menjadi orang tanpa gejala (OTG). Pola komunikasi di kalangan istana pun dipertanyakan.

“Lah kalau Kasetpres model kayak gitu alias tidak punya inisiatif dalam membantu kerja kerja presiden , maka banyak pesan pesan dan program president untuk rakyat yang terbengkalai,” kata Arief.

Setelah menjadi buah bibir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lalu mengeluarkan pernyataan. Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina mengatakan pelacakan sudah dilakukan untuk menekan penularan virus corona saat Airlangga positif terinfeksi 2020 lalu.

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif covid-19 pada 2020 lalu dan saat itu sudah diterapkan 3T (testing, tracing dan treatment) secara optimal,” ujarnya, Selasa (19/1).

Ancaman Pidana

Ahli pidana dari Universitas Indonesia Mudzakir menilai Airlangga dapat dipidana lantaran tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya saat positif terinfeksi virus corona.

Menurut Mudzakir, polemik Airlangga ini mirip dengan kasus yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Diketahui, Rizieq bersama dengan Direktur RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyembunyikan rekam medis terkait virus corona.

“Semestinya, kalau kasus yang sama dikenakan pasal yang sama juga. Artinya dijadikan tersangka sama seperti Rizieq,” tutur Mudzakir.

Senada, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa penegak hukum tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan.

“Saya kira penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Terhadap Menko Perekonomian ini harus ditindak, disamakan dengan perlakuan hukum terhadap Rizieq Shihab, agar tidak terkesan hukum menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Peristiwa

Mengerikan, Balita digigit dan Nyaris Dimangsa Komodo

Published

on

JAKARTA . Petugas Balai Taman Nasional Komodo telah mengevakuasi komodo yang menggigit seorang balita ke bagian lain pulau. Rencana pembangunan pagar di Kampung Komodo juga langsung disiapkan. Tujuannya, menghindari konflik warga dengan satwa endemik kadal raksasa tersebut.

“BTNK akan membuat pagar pengaman di Kampung Komodo untuk meminimalisir potensi interaksi membahayakan dari satwa liar bagi rutinitas harian masyarakat,” kata Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, yang dihubungi Senin 18 Januari 2021.

Rencana itu sesuai yang diinginkan warga setempat usai peristiwa balita digigit dan nyaris menjadi mangsa komodo pada Sabtu lalu. Warga melalui Sekretaris Desa Komodo di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Ismail, berharap Balai Taman Nasional Komodo bisa segera membuat pagar yang membatasi kampung itu.

Selama ini, Ismail menyebutkan, banyak komodo berkeliaran di desa itu. “Konflik antara warga dengan komodo bukan baru kali ini sehingga kami minta BTN Komodo harus bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata Ismail lagi.

Balita itu, usia 4,5 tahun, mengalami pergelangan tangannya putus dan luka di bagian kepala. Seekor komodo menyergap saat dia sedang asik bermain dengan seutas tali yang di ujungnya diikatkan ke botol plastik. Botol tersebut sepertinya menarik perhatian komodo.

Tiba-tiba komodo yang memang sudah berada di bawah rumah itu menggigit botol tersebut dan menariknya sehingga anak tersebut kemudian terjatuh. Setelah jatuh, komodo tersebut langsung menyerang balita itu.

Ibunya yang berada tak jauh dari lokasi anaknya jatuh langsung kaget karena anaknya menangis-nangis. Saat melihat anaknya sedang digigit komodo, ia langsung berteriak dan meminta tolong.

“Sempat ada perlawanan antara ibu dan komodo itu sebelum akhirnya banyak warga datang karena mendengar teriakan ibu dan anak itu,” kata Ismail sambil menambahkan komodo yang sempat dipukuli akhirnya melarikan diri.

Balai Taman Nasional Komodo telah menyatakan pula mengambil alih pembiayaan seluruh perawatan balita itu. Lukita mengatakan telah mengutus Kepala SPTN wilayah II untuk mendatangi korban dan keluarganya untuk memberikan bantuan khusus tersebut.

Sumber Berita : Tempo.co

Continue Reading

Trending