Connect with us

Hukum & Kriminal

Tim Hukum 02 Menilai Status Ma’ruf Amin di BUMN Persoalan Prinsipil

Published

on


Tim Hukum 02 Menilai Jabatan Ma'ruf Amin di BUMN Persoalan Prinsipil

Finroll.com – Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai posisi calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah patut dipersoalkan. Kubu pengacara paslon 02 mengklaim punya bukti yang menyatakan Ma’ruf memegang jabatan di BUMN saat mengikuti Pilpres 2019.

Salah satu tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana memandang status Ma’ruf di BUMN ialah masalah penting untuk dituntaskan. Ia merasa tak masalah bila status tersebut baru dipermasalahkan sekarang bukan saat pendaftaran capres/Ccawapres.

“Begini ya, saya tidak bicara kapannya. Karena esensinya kita menemukan ini persoalan yang prinsipil,” katanya saat mendatangi Gedung MK pada Selasa (11/6).

Kubu 02 memadang Ma’ruf melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal itu dinyatakan seorang calon presiden atau wakil presiden wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri bila tercatat sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

“Yang kami dapatkan memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, (menyatakan) mundur sebagai pengurus BUMN. Karena itu kami sampaikan kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga. Nanti dilihat lebih detailnya di permohonan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengungkap dugaan maladministrasi calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin karena masih memegang jabatan di BSM dan BNI Syariah ketika mencalonkan diri sebagai Cawapres. Pernyataan itu disampaikan Bambang saat mengajukan bukti perbaikan ke MK pada Selasa, (11/6).

Wakil Ketua TKN Bidang Hukum Arsul Sani, dalam keterangan pers, Selasa (11/6), meminta agar Tim Hukum Paslon 02 membaca UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Arsul, berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri bila ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Oleh karena itu, lanjut Arsul, unsurnya adalah pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD. Apa yang dinamakan sebagai BUMN itu ada definisinya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Kedua, calon adalah karyawan yg diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh RUPS badan usaha yang bersangkutan. Sementara, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan, BNI Syariah yamg menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

“Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi direksi, komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI di mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara,” kata Arsul.

source: republika

Hukum & Kriminal

Korupsi di Tubuh BUMN Nilainya Triliunan, Jabatan Ini Pelakunya

Published

on

By

Presiden Jokowi Teken PP "Pelapor Korupsi Dapat 200 JT", KPK: Keren!

Finroll.com – Korupsi sepertinya enggan meninggalkan negeri ini, bahkan di tubuh Badan Usaha Milik Negara, korupsi kian memprihatinkan. Kampanye antikorupsi serta agenda dan program BUMN yang memprioritaskan antikorupsi baru berupa jargon semata.

Bahkan sejak era Presiden SBY sudah ada program “BUMN Berintegritas”, hingga program Profesional dan Berintegritas atau program “Profit” yang diusung Menteri BUMN Rini Soemarno di era Presiden Jokowi saat ini.

“Di setiap periode pola korupsinya sama, tapi kita baca program-program antikorupsi BUMN itu hanya bagus untuk level manajemen ke bawah yang bicara soal pelayanan publik,” kata Emerson dalam diskusi di Graha Niaga, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus 2019.

Dilansir dari laman VIVanews, Rabu, 21 Agustus 2019, Emerson mengaku bahwa praktik pungli, utamanya di tataran BUMN, memang sudah jarang terjadi di sektor yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik saat ini.

“Tapi korupsi lain justru terjadi di level direktur atau bahkan komisaris,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan pembentukan BUMN yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kini menghadapi persoalan yang serius, di mana pihak yang sangat kaya dan sangat sejahtera justru para direksi dan jajaran tinggi di BUMN tersebut.

Bahkan, berdasarkan catatan pihaknya menunjukkan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 60 kasus korupsi BUMN, yang tengah dan telah ditangani oleh KPK. Hal itu belum termasuk kasus-kasus korupsi BUMN yang ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Soal bentuknya dan polanya itu biasanya adalah penyuapan atau tindakan-tindakan, yang merugikan keuangan negara atau praktik gratifikasinya,” kata Emerson.

“Bahkan saat ini ada 19 kasus korupsi BUMN, yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai angka Rp3,1 triliun,” ujarnya

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Sepanjang Tahun 2013-2017, Bareskrim Tindak 1.384 Tambang Ilegal

Published

on

Finroll.com — Sepanjang 2013-2017, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak 1.384 perkara tambang ilegal. Mayoritas tambang ilegal ditemukan pada tahun 2013 dengan total perkara mencapai 403 perkara.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Eko Susanto, menyatakan jumlah perkara pada dua tahun selanjutnya turun. Rinciannya, pada 2014 hanya 317 perkara dan 2015 sebanyak 173 kasus.

“Pas 2014 juga ada krisis Yunani, imbasnya sampai ke China. Keuntungan (pertambangan) semakin kecil. Sebenarnya ini bukan hanya yang ilegal, tapi semua turun,” tutur Eko, Senin (19/8/2019).

Sejumlah perusahaan legal saja, kata dia, harus melakukan efisiensi agar keuangannya tetap terjaga dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Maklum, krisis itu berdampak negatif pula pada harga komoditas tambang.

Sementara itu, sejumlah tambang ilegal tak mampu bertahan ketika harga jatuh. Maka itu, penemuan tambang tak berizin berkurang sejak 2013-2015.

Di sisi lain, jumlah penindakan perkara tambang ilegal kembali naik pada 2016 menjadi 251 perkara. Kemudian, turun pada 2017 sebanyak 240 perkara.

Eko mengaku belum bisa menjabarkan data penindakan pada 2018 dan tahun ini. Hal yang pasti, Bareskrim memprediksi jumlah tindakan semakin menurun.

“Sepertinya turun karena belum pulih sepenuhnya (harga komoditas). Di polisi bilangnya hal yang mempengaruhi tindak pidana itu dari harga jual,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa seluruh penindakan ini dilakukan lantaran aktivitas tambang yang tak memiliki izin resmi. Terkait apakah ada korban jiwa dari kegiatan tersebut, Eko enggan menjelaskan rinci.

“Karena kasus dipisah. Kami hanya tambang yang tidak ada izin. Itu yang (direktorat) kami tangani,” pungkasnya.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

11 Orang Diamankan Dari OTT KPK Terkait Impor Bawang Putih

Published

on

By

KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. Dalam operasi tersebut tim penindakan KPK menangkap 11 orang.

“Iya, diamankan 11 orang,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 8 Agustus 2019.

KPK menggelar operasi senyap tadi malam pukul 21.30. Sebelas orang yang diamankan kini sudah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum 11 orang yang ditangkap tersebut.

Febri belum menjelaskan identitas orang yang ditangkap, juga mengenai kasus yang diduga menjerat mereka. KPK bakal menggelar konferensi pers malam ini untuk menjelaskan detail mengenai OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia.

“KPK sebelumnya menerima informasi akan terjadi transaksi terkait dengan rencana impor bawang putih ke Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis, 8 Agustus 2019.

Dalam operasi semalam, KPK menangkap 11 orang. Mereka terdiri dari unsur pengusaha importir, sopir dan orang kepercayaan Anggota DPR. Saat ini, sebelas orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Dalam operasi yang sama, KPK mengamankan barang bukti berupa transfer bank senilai Rp 2 miliar. KPK juga menyita duit Dolar Amerika Serikat dari orang kepercayaan anggota DPR. KPK menduga uang itu akan diberikan kepada seorang Anggota DPR dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi atau Komisi VI. “Masih dalam proses perhitungan dan penelusuran,” kata Basaria.

Continue Reading
Advertisement

Trending