Connect with us

Nasional

TKN Sebut Ijtimak Ulama 3 Bukan Respresentasi Ulama Arus Utama

Published

on


TKN Sebut Ijtimak Ulama 3 Bukan Respresentasi Ulama Arus Utama

Finroll.com – Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Juri Ardiantoro menyebut rekomendasi Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional ke-3 yang digelar di Sentul, Jawa Barat, Rabu (1/5) kemarin, bukan respresentasi ulama arus utama (mainstream) dan tak mewakili umat Islam Indonesia.

“Representasi siapa ulama itu berijtima? Jelas bukan representasi ulama mainstream Indonesia, bukan pula representasi umat. Ulama dan umat mana yang diwakili oleh mereka? Apalagi sebagian besar yang hadir adalah timses pasangan 02,” kata Juri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).

Lebih lanjut, Juri mengaku heran bahwa tokoh-tokoh yang mengatasnamakan ulama dalam kegiatan tersebut bisa lebih tahu tentang kecurangan Pemilu 2019 ketimbang tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sendiri.

Ia menegaskan seharusnya para tokoh dalam Ijtimak Ulama III tidak boleh berasumsi ketika menyimpulkan ada kecurangan dalam pemilu.

“Tak boleh ‘katanya-katanya’ atau berdasarkan informasi atau potongan informasi yang dinarasikan sebagai kecurangan. Tapi tidak berdasarkan fakta, data, kesaksian dan verifikasi dan putusan dari lembaga yang sah dan kredibel,” kata dia

Juri menyatakan KPU dan Bawaslu merupakan dua institusi resmi negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan tahapan pemilu secara mandiri.

Kedua institusi itu ditegaskan Juri tak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh rekomendasi hasil Ijtima Ulama III.

“KPU dan Bawaslu itu lembaga independen yang diberi kewenangan dan tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh siapapun. Apalagi hanya rekomendasi para ulama itu,” kata dia.

Juri turut mempertanyakan Ijtimak Ulama Jilid III yang abai terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Ia mengklaim pasangan Prabowo-Sandiaga sudah banyak melakukan indikasi kecurangan dan merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres.

“Bagaimana mereka menyimpulkan bahwa kecurangan hanya dilakukan oleh pendukung 01, sementara 02 tidak melakukan kecurangan,” kata Juri

Lebih lanjut, Juri mengaku heran bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga yang kerap menyatakan kemenangan namun masih meminta pasangan Jokowi-Ma’ruf untuk didiskualifikasi dari Pilpres

Ia menduga bahwa deklarasi kemenangan Prabowo-Sandiaga itu hanya berpura-pura dan bertujuan untuk membohongi masyarakat Indonesia.

“Jadi, kemenangan yang mereka telah deklarasikan itu artinya apa? Pura-pura atau membohongi rakyat?” Kata dia.

Hasil Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III memutuskan lima poin yang menegaskan ada kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis dilakukan kubu paslon 01 dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf.

Atas dasar itu, Ijtimak Ulama III memutuskan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melakukan langkah menyikapi keputusan tersebut.

“Mendesak Bawaslu dan KPU memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres urut 01,” ujar Penanggung Jawab Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak saat membacakan keputusan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu (1/5) malam.(cnn)

Advertisement Valbury

Nasional

Kapten Kapal Pengangkut Minyak Pertamina Positif Covid-19

Published

on

By

Finroll – Cilegon, Kapten kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina jenis Pertamax dinyatakan positif covid-19. Pasien berinisial MR itu berkewarganegaraan Pakistan. Belum ada keterangan dari Pertamina tentang kabar kapten kapal positif covid tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Cilegon, Dana Sujaksani menjelaskan saat melakukan bongkar muatan di depo Pertamina Cilegon, pada 26 Juni 2020, MR bersama kru kapal menjalani rapid test. Hasil rapid test oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Merak itu menunjukkan hasil negatif.

Seba itu, petugas KKP memberikan izin bongkar muat dan awaknya boleh turun dari kapal tersebut.

“Tanggal 26 Juni kapal merapat, itu tugas KKP memeriksa dan clear, semua awak termasuk dia ini clear, tidak terpapar sehingga boleh turun dari kapal,” kata Dana di kantor BPBD Cilegon, Kamis (02/06).

Dana menambahkan, pada 27 Juni 2020, MR menginap di sebuah hotel di Kota Cilegon, Banten. Sedangkan awak lainnya, masih berada di atas kapal.

MR berniat pulang ke negaranya di Pakistan, dia pun melakukan test PCR pada 28 Juni 2020. Kata Dana, karena merasa tidak ada gejala covid-19 dan hasil rapid test nya negatif, dia percaya diri untuk pulang ke negaranya 30 Juni 2020.

“Dia sudah percaya diri walaupun belum ada hasil (PCR), dia berangkat ke bandara, ketika sampai bandara keluar kabar kalau dia positif (covid-19l dari laboratorium Kimia Farma. Kebetulan juga pesawatnya di-cancel yang ke Qatar (menuju Pakistan), kan lewat Qatar,” terangnya.

Usai dinyatakan positif, MR kembali menginap ke hotel. Kemudian, 1 Juli sore, kapten kapal asal Pakistan ini di jemput oleh tim gugus tugas covid-19 untuk dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta.

Tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Cilegon mengaku belum mengetahui sumber penularan kapten kapal. Apalagi, dia tidak berinteraksi dengan orang luar, selain Anak Buah Kapal (ABK). Bahkan selama menginap di hotel, kapten kapal hanya bertemu dengan agen Pertamina yang mengurusnya.

“Untungnya di (hotel) Royal tidak ada kontak dengan karyawan (hotel). Jadi agen ini yang kontak dengan beliau. Orang perusahaan Pertamina, cowok. Hotel langsung tracking, takut terpapar. Bisa jadi inkubasi, tapi dari mana inkubasinya,” katanya.

Continue Reading

Nasional

4 Bulan Belajar Jarak Jauh, Nadiem Masih Godok Kurikulumnya

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum merampungkan perumusan kurikulum Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) meski metode belajar ini sudah diterapkan sejak beberapa bulan lalu seiring merebaknya wabah virus corona (Covid-19), Maret lalu.
Nadiem berharap setelah kurikulum PJJ rampung bisa mengoptimalkan proses belajar-mengajar selama siswa dan guru berada di rumah.

“Ada satu tim khusus di bagian tim Balitbang kita yang sedang merumuskan bagaimana kita mereformat atau melakukan berbagai macam perubahan pada kurikulum dan asesmen kita selama masa PJJ ini,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja virtual bersama Komisi X DPR RI, Kamis (2/7).

Nadiem berharap kurikulum ini dapat menjawab kecemasan para guru. Sebab dalam kurikulum itu Kemendikbud akan memberi panduan bagi para guru untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh.

Mantan Bos Gojek itu menjelaskan kurikulum asesmen pembelajaran jarak jauh akan berfokus pada tiga komponen pembelajaran.

Ketiga komponen itu adalah numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Menurut Nadiem ketiganya adalah pondasi.

Lebih lanjut, Nadiem bilang kurikulum ini tidak akan memaksakan sekolah untuk belajar dengan teknologi informasi. Kemendikbud akan memastikan kurikulum baru bisa diterapkan di seluruh wilayah.

“Kalau masalah teknologi atau platform semua sekolah punya preferensi sendiri mau menggunakan apa, mau menggunakan metode apa dan kontennya apa,” ujar dia.

Pemerintah meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah sejak pandemi corona melanda Indonesia Maret lalu. Peserta didik diminta belajar di rumah dengan panduan dari pihak sekolah. TVRI juga menayangkan pelajaran setiap hari.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). yang diterbitkan 24 Maret lalu.

Namun dalam perjalanannya, kebijakan ini dikritik. Sebab sekolah di pelosok tidak punya fasilitas yang sama dengan sekolah di pusat kota untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

KCI Sebut Protokol Corona Ikut Dikawal TNI

Published

on

By

Finroll – Jakarta, PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) selaku operator kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di Jabodetabek mengaku telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) dengan ketat.

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan, protokol tersebut dijalankan sesuai aturan yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta, hingga Surat Edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan berbagai aturan turunannya.

“Protokol kesehatan tersebut telah mulai disosialisasikan sejak Februari 2020 dan berjalan sejak Maret 2020 kemudian dilengkapi dan disempurnakan secara bertahap mengikuti perkembangan aturan yang berlaku,” kata Anne dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

Penerapan protokol itu, lanjutnya, dibantu oleh pihak TNI dan Polri. Sekurangnya 74 personil dari Brimob Polri telah membantu penegakan protokol kesehatan di sebelas stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi.

“Puluhan prajurit TNI dari berbagai kesatuan, termasuk Marinir dan Zeni, juga setiap hari mendukung penerapan protokol di stasiun maupun kereta,” jelas Anne.

“Personil TNI dan Polri dari kewilayahan setempat antara lain Polsek dan Kodim juga rutin menjaga ketertiban di stasiun sejak jadwal pemberangkatan kereta pertama,” lanjutnya.

Hal ini merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa KRL menjadi salah satu area yang mendapat pengawasan khusus selama PSBB transisi fase kedua di Jakarta.

Infografis Aturan Kendaraan Berpenumpang Selama PSBB TransisiFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi
Anne melanjutkan pihaknya telah mewajibkan seluruh pengguna KRL untuk menggunakan masker selama berada di area stasiun maupun di dalam KRL.

Selain itu, saat masuk stasiun, pengguna juga wajib mengikuti pengukuran suhu tubuh serta memasang thermal scanner yang dapat memeriksa suhu tubuh puluhan orang dalam satu waktu.

Kemudian, KCI juga telah menyediakan wastafel tambahan di 80 stasiun yang melayani KRL Commuter Line. Anne mengaku, jumlah wastafel tambahan ini akan terus ditingkatkan oleh KCI agar pengguna lebih mudah untuk mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum maupun sesudah naik KRL.

“Selanjutnya setiap pengguna wajib menjaga jarak aman dengan sesama. Untuk melaksanakan jaga jarak ini, seluruh stasiun telah dilengkapi marka antrean sebagai pedoman pengguna,” tutur Anne.

Tidak hanya itu, marka yang menandai posisi duduk dan berdiri pengguna sesuai kapasitas 74 orang dalam tiap kereta juga telah terpasang di seluruh rangkaian KRL.

Untuk memastikan jaga jarak dan kereta sesuai dengan aturan kapasitas, saat kondisi padat petugas melakukan penyekatan dengan zona-zona antrean di stasiun, sehingga kerap ada antrean di stasiun terutama pada jam sibuk.

Anne juga memastikan bahwa pihaknya rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area kereta maupun stasiun.

Selain aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, PT KCI juga mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat protokol kesehatan, di antaranya melarang balita menggunakan KRL.

Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (8/6/2020). Antrean panjang calon penumpang tersebut terjadi saat dimulainya aktivitas perkantoran di Jakarta di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi COVID-19.

Di samping itu, mengatur lansia hanya dapat naik KRL di luar jam-jam sibuk, begitu pula dengan pegaturan barang bawaan pengguna yang dapat mengganggu physical distancing.

Selama berada di dalam kereta, para pengguna juga dilarang untuk berbicara baik secara langsung maupun melalui telepon genggam.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa KRL dan pasar menjadi dua area yang akan menjadi fokus pengawasan Pemprov DKI dalam PSBB transisi fase dua.

“Jadi dua ini selama 14 hari ke depan akan jadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelola maupun pengunjungnya,” ucap Anies kemarin.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending