Connect with us

Nasional

TKN Sebut Ijtimak Ulama 3 Bukan Respresentasi Ulama Arus Utama

Published

on


TKN Sebut Ijtimak Ulama 3 Bukan Respresentasi Ulama Arus Utama

Finroll.com – Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Juri Ardiantoro menyebut rekomendasi Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional ke-3 yang digelar di Sentul, Jawa Barat, Rabu (1/5) kemarin, bukan respresentasi ulama arus utama (mainstream) dan tak mewakili umat Islam Indonesia.

“Representasi siapa ulama itu berijtima? Jelas bukan representasi ulama mainstream Indonesia, bukan pula representasi umat. Ulama dan umat mana yang diwakili oleh mereka? Apalagi sebagian besar yang hadir adalah timses pasangan 02,” kata Juri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).

Lebih lanjut, Juri mengaku heran bahwa tokoh-tokoh yang mengatasnamakan ulama dalam kegiatan tersebut bisa lebih tahu tentang kecurangan Pemilu 2019 ketimbang tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sendiri.

Ia menegaskan seharusnya para tokoh dalam Ijtimak Ulama III tidak boleh berasumsi ketika menyimpulkan ada kecurangan dalam pemilu.

“Tak boleh ‘katanya-katanya’ atau berdasarkan informasi atau potongan informasi yang dinarasikan sebagai kecurangan. Tapi tidak berdasarkan fakta, data, kesaksian dan verifikasi dan putusan dari lembaga yang sah dan kredibel,” kata dia

Juri menyatakan KPU dan Bawaslu merupakan dua institusi resmi negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan tahapan pemilu secara mandiri.

Kedua institusi itu ditegaskan Juri tak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh rekomendasi hasil Ijtima Ulama III.

“KPU dan Bawaslu itu lembaga independen yang diberi kewenangan dan tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh siapapun. Apalagi hanya rekomendasi para ulama itu,” kata dia.

Juri turut mempertanyakan Ijtimak Ulama Jilid III yang abai terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Ia mengklaim pasangan Prabowo-Sandiaga sudah banyak melakukan indikasi kecurangan dan merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres.

“Bagaimana mereka menyimpulkan bahwa kecurangan hanya dilakukan oleh pendukung 01, sementara 02 tidak melakukan kecurangan,” kata Juri

Lebih lanjut, Juri mengaku heran bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga yang kerap menyatakan kemenangan namun masih meminta pasangan Jokowi-Ma’ruf untuk didiskualifikasi dari Pilpres

Ia menduga bahwa deklarasi kemenangan Prabowo-Sandiaga itu hanya berpura-pura dan bertujuan untuk membohongi masyarakat Indonesia.

“Jadi, kemenangan yang mereka telah deklarasikan itu artinya apa? Pura-pura atau membohongi rakyat?” Kata dia.

Hasil Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III memutuskan lima poin yang menegaskan ada kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis dilakukan kubu paslon 01 dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf.

Atas dasar itu, Ijtimak Ulama III memutuskan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melakukan langkah menyikapi keputusan tersebut.

“Mendesak Bawaslu dan KPU memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres urut 01,” ujar Penanggung Jawab Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak saat membacakan keputusan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu (1/5) malam.(cnn)

Advertisement

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Pompa Semangat Juang Timnas Karate Indonesia SEA Games 2019

Published

on

Finroll.com — Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P selaku Ketua Umum PB FORKI menekankan kepada para atlit karateka bahwa karateka-karateka Indonesia sangat siap dan memiliki semangat untuk bertanding yang didasari oleh nilai nilai Pancasila demi memperoleh hasil terbaik di SEA Games 2019.

Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P pada saat melepas keberangkatan  Tim Nasional Karate Indonesia ke SEA Games 2019 di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI juga menyampaikan bahwa atlit milenial harus mampu menjaga kebersamaan, rasa percaya diri dan semangat untuk meraih prestasi terbaik demi nama besar bangsa Indonesia. Pemusatan latihan selama 5 bulan dan pengalaman bertanding dapat menjadi bekal yang sangat penting dalam menghadapi kejuaraan yang sangat bergengsi ini.

“Saya beserta keluarga dan semua rakyat Indonesia senantiasa berdoa agar para atlet karate Indonesia mampu mencapai prestasi terbaik mengibarkan Sang Merah Putih dan mengharumkan nama Indonesia. Jadikan itu sebagai cambuk dan pembakar motivasi dalam bertanding nanti,” kata Panglima TNI.

Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) mengirimkan 26 orang Tim Nasional Karate untuk berjuang di ajang The 30th SEA Games yang akan berlangsung mulai tanggal 7 – 9 Desember 2019 di Manila, Filipina.

Kotingen Tim Nasional Karateka Indonesia terdiri dari 1 manajer, 5 pelatih, 3 terapis, 17 atlit (8 putri, 9 putra) akan mengikuti kelas pertandingan Kata Beregu dan Perorangan putra dan putri, dan Kumite putra dan putri. Target SEA Games 2019 adalah 3 (tiga) medali emas.

Turut hadir dalam pelepasan Tim Nasional Karate SEA Games 2019, Sekjen PB Forki H Raja Sapta Ervian, S.H., M.Hum., Wasekjen PB Forki  Brigjen TNI Sapriadi, S.ip., Manajer Tim Nasional Karate  Djafar DJantang, Kepala Pelatih Abdul Kadir.

Continue Reading

Nasional

Erick Thohir Pecat Dirut Garuda

Published

on

Jakarta –– Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dipecat menyusul kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan dua sepeda Brompton dalam pesawat baru Airbus A330-900. Nilai potensi kerugian negara berkisar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nanti ia akan secepatnya mengajukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk menentukan penggantinya.

“Kami akan memberhentikan dirut Garuda dan tentu karena perusahaan publik pasti ada prosedur lain. Nanti kami ajukan RUPSLB, tapi secepatnya langsung menunjuk plt,” ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Erick, penyelundupan ini merupakan proses menyeluruh di dalam maskapai pelat merah tersebut, bukan hanya individu. Dalam manifesto terdapat sebanyak 22 penumpang yang di antaranya direksi Garuda Indonesia.

Kementerian BUMN masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini. Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana, mengingat adanya kerugian

“Sebelumnya, saya mengharapkan individu terlibat mengundurkan diri daripada dipecat. Karena menurut saya hukum dari masyarakat, tetangga, akan lebih berat,” kata Erick.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending