Connect with us

Komoditi

Toko Tani Indonesia Kementan Menginspirasi Gubernur Sumatera Barat Bangun TTIC Modern

Published

on


Finroll.com – Untuk menjaga pasokan dan stablitasi harga pangan, peranan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Kementerian Pertanian (Kementan) sangat strategis, karena mampu mempengaruhi harga pangan.

Kementan sangat mengapresiasi kepada pimpinan daerah yang mempunyai inisiasi mengembangkan TTIC, agar stok dan harga pangan bisa terkontrol setiap saat.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera Barat dalam menjaga pasokan dan stabilitasi harga pangan, dengan membangun TTIC modern full menggunakan APBD,” ujar Kepala Badan ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, saat menghadiri peresmian TTIC di Sumatera Barat (Sumbar) bersama Guberbur Irwan Prayitno di TTIC Dinas Pangan Sumbar, Rabu (17/7/2019).

“TTIC di Sumbar ini luar biasa,” ujar Agung.

“Selain mempunyai gedung permanen yang ditata dengan bagus, komoditas pangan yang dijual beragam, juga dilengkapi dengan fasilitas modern. Ini perlu dicontoh daerah lainnya,” tambah Agung.

Dikatakan Agung, dibangunnya TTIC dan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Distribusi, Pasokan dan akses pangan, menandakan tingginya komitmen Gubernur dalam membangun ketahanan pangan wilayah.

Melalui TTIC yang dibangun dan dikelola dengan baik, diharapkan ketahanan pangan daerah semakin mantap, karena pemerintah dapat mengintervensi ketika harga pangan tinggi melalui operasi pasar dan melakukan pembelian langsung kepada petani ketika harga jatuh.

“Dengan cara ini, akses pangan masyarakat bisa terpenuhi, petani mendapatkan untung, dan inflasi dari pangan bisa terkendali,” jelas Agung yang didampingi Kepala pusat diatribusi dan Cadangan Pangan Risfaheri.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan, “Dibangunnya Rumah Inflasi, atau UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Akses Pangan, bisa juga disebut TTIC ini, karena saya terinspirasi dengan TTI yang dibangun Kementan,” ujar Irwan Prayitno.

“Melalui TTIC, selain masyarakat mudah mengakses pangan, dan produsen tetap untung, diharapkan juga berpengaruh terhadap inflasi, karena harga pangan,” tambahnya.

TTIC yang dikelola Dinas Pangan ini berlokasi di Jl. Bypass KM 15 Aie Pacah, Kota Padang. Fasilitas yang tersedia antara lain bangunan TTIC 2 lantai, 2 unit cold strorage kapasitas 10 ton (untuk daging) dan kapasitas 8 ton (untuk sayuran), 6 mobil box, 18 mitra kerja TTIC ( Vendor) serta gudang penyimpanan.

Dalam peresmian TTIC ini juga diadakan Gelar Pangan Murah Cabai Merah Keriting dengan harga Rp.40.000,-/kg, serta komoditi pangan strategis lainnya.

“Harga pangan yang dijual disini harus lebih murah dibanding harga ditempat lainnya, karena barangnya langsung dari petani, dsn distribusinya sudah lebih pendek,” ujar Irwan Prayitno.

Sementara acara ini juga dihadiri para pimpinan daerah se Sumbar, Kepala Dinas Pangan, Bank Indonesia, Perangkat pimpinan daerah, gabungan kelompok tani dan undangan lainnya.(red)

Advertisement

Komoditi

Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD Untuk Cadangan Pangan

Published

on

Finroll.com — BALI – Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi.

“Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/8/2019).

Untuk itu, lanjut Agung, pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai Instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

“Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD (Red-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengelolaan CBPD,” tegas Agung dihadapan beberapa Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari 14 Provinsi dan Divre Bulog.

“CBPD ditetapkan secara berkala oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat,” tambah Agung.

Regulasi tentang CPPD, antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD.

“Melalui pertemuan ini, kami mengharapkan para pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya, karena ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam,” tegas Risfaheri.

Dalam acara ini diceritakan pengalaman Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah membantu korban bencana alam melalui CBPD.

Hingga kini baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya, dan yang jumlahnya kurang. untuk ditambah.

“Dengan demikian, nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup,” pungkas Risfaheri.(red)

Continue Reading

Komoditi

BKP Kementan Minta Serap Gabah Petani di Lampung di Tingkatkan

Published

on

Finroll.com — Untuk mengejar Serapan gabah/beras petani di Lampung, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi meminta BULOG bersama Dinas Ketahanan Pangan Lampung segera meningkatkan serapan gabah/beras petani.

“Potensi luas panen bulan Agustus dan September masih banyak. Segera bergerak cepat turun kelapangan menyerap gabah petani,” ujar Agung dalam arahannya pada rapat koordinasi (Rakor) Sergap di Kantor Subdivre BULOG Lampung Tengah Kota Metro, Rabu (14/8/2019).

Menurut Agung potensi panen gabah di wilayah Subdivre BULOG Lampung Tengah periode Agustus – September diperkirakan sebanyak 12.500 ton, sehingga berpotensi mengejar serapan gabah/beras petani.

Apa yang dikatakan Agung sangat wajar, karena realisasi pengadaan Lampung baru sekitar 53,06% dari target yang ditetapkan, yaitu 95.447 ton dari bulan Januari sampai bulan Juli.

“Potensi panen masih cukup tinggi, momen panen ini harus dimaksimalkan oleh Divre BULOG Lampung untuk meningkatkan pengadaan gabah/beras,” tegas Agung.

Agung juga mendorong agar gudang-gudang yang belum penuh bisa terus diisi.

“Tingkatkan kerjasama dengan Mitra, komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan, agar target penyerapan gabah/beras dapat tercapai,” kata Agung yang didampingi Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Risfaheri.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Edi Yanto, beberapa daerah di Lampung yang akan panen sampai akhir Agustus dan September adalah Lampung Timur sekitar 10.000 Ha, Lampung Selatan sekitar 7.000 Ha, Lampung Utara sekitar 6.700 Ha, dan Lampung Tengah sekitar 12.503 Ha.

Rapat Sergap ini juga dihadiri oleh Kadivre BULOG Lampung, Kasubdivre BULOG Lampung Tengah, Kapus Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, Ketua Perpadi Lampung dan Para Mitra BULOG.(red)

Continue Reading

Komoditi

Laba Bersih Indika Energy (INDY) Merosot Sebesar US$ 12,66 juta

Published

on

Finroll.com — PT Indika Energy (INDY) terkena imbas dengan harga batubara yang fluktuatif dan disinyalir menjadi penyebab anjloknya kinerja keuangan emiten batu bara. Tak terkecuali PT Indika Energy (INDY).

Emiten penghuni indeks Kompas100 ini mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 4,6% menjadi US$ 1,38 miliar. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya, INDY mencatatkan pendapatan bersih sebesar US$ 1,44 miliar.

Tak pelak, turunnya pendapatan INDY juga berimbas pada merosotnya laba bersih yang diterima. Tercatat, semester ini INDY hanya membukukan laba bersih sebesar US$ 12,66 juta. Jumlah ini merosot tajam bila dibandingkan dengan semester I 2018 yang mencapai US$ 76,31 juta.

Leonardus Herwindo, Head of Corporate Communications INDY pun mengamini bahwa pendapatan INDY sangat rentan terhadap fluktuasi harga batubara.

Hal ini membuat INDY harus bekerja keras untuk mempertahankan kinerjanya. Salah satu yang dilakukan untuk mempertahankan adalah dengan diversifikasi usahanya.

Diversifikasi usaha ini telah dilakukan INDY sejak tahun lalu, yakni di bidang jasa konsultasi hingga pertambangan emas. Di segmen jasa konsultasi, INDY mendirikan Indika Digital Teknologi (IDT) pada September 2018.

IDT adalah penyedia jasa konsultasi manajemen dan informasi, komunikasi dan teknologi, serta jasa konsultasi fasilitas komputer .

Sementara di segmen pertambangan emas, INDY berinvestasi di sektor pertambangan emas melalui Indika Mineral Investindo (IMI) dan bekerjasama dengan Nusantara Resources Limited.

Kerjasama ini dilakukan dengan melakukan penyertaan sebesar 33,4 juta saham Nusantara Resources Limited, dengan nilai transaksi sebesar AUD$ 7,68 juta (setara dengan US$ 5.11 juta).

Sebagai informasi, Nusantara Resources Limited adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia dan merupakan pemegang saham dari PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).

Masmindo memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi Proyek Emas Awak Mas hingga tahun 2050, yang memiliki perkiraan cadangan ore sebesar 1,1 juta ounce dan sumber daya sebesar 2 juta ounce di Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 23 Januari 2019, IMI menambah saham Nusantara sebanyak 2.780.260 lembar, dengan total biaya transaksi sebesar AUD$ 639.4 ribu.

Dengan demikian INDY memiliki 19,9% saham Nusantara Resources Limited melalui IMI.

Meski tengah getol diversifikasi di segmen non batubara, Leonardus mengaku kontribusi sektor non batubara terhadap net profit INDY masih sangat kecil. “Kontribusi dari sektor non batubara masih sangat kecil, kurang dari 10% net profit,” katanya, yang dikutip dari laman Kontan.co.id, Rabu (14/8/2019).

Leonardus yakin bahwa kontribusi sektor non batubara akan semakin meningkat. Dia mengatakan, dalam rencana bisnis diperkirakan dalam lima tahun ke depan kontribusi segmen non batubara akan meningkat hingga 25%.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending