Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Tolak Reklamasi Makassar, Nelayan Ditangkap dan Kapal Dikaramkan

Published

on


Penolakan terhadap tambang pasir untuk proyek reklamasi Makassar New Port, Sulawesi Selatan, yang didukung oleh kepolisian disebut memicu kriminalisasi terhadap nelayan pejuang lingkungan.

Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) mengatakan tiga nelayan ditangkap polisi dalam aksi terbaru guna memprotes pengerukan pasir pada Minggu (23/8).

“Minggu, 23 Agustus 2020, tiga nelayan ditangkap polisi dari polairud Polda Sulawesi Selatan dan kapal patroli dari Mabes Polri saat melakukan aktivitas mencari ikan di wilayah tangkapnya,” ungkap Ahad, perwakilan dari ASP, melalui keterangan tertulis, Senin (24/8).

Mulanya, Faisal, salah satu nelayan yang ditangkap, hendak memancing sekitar pukul 03.00 WITA, bersama nelayan lainnya. Pada 10.00 WITA, kapal penambang pasir milik PT Boskalis melakukan pengerukan pasir di sekitar lokasi pemancingan.

Kapal tersebut kemudian semakin mendekat ke lokasi nelayan tengah memancing. Namun, nelayan masih bertahan di lokasi mereka hingga berhadapan langsung dengan kapal tambang pasir.

Alhasil, alat tangkap berupa pancing milik nelayan terhisap kapal tambang pasir. Nelayan kemudian melakukan aksi protes dan menuntut kapal penambang tidak melakukan pengerukan pasir di lokasi pancing.

Aparat dari Dit Polairud Polda Sulsel dan kapal patroli Mabes Polri yang mengawal penambangan pasir meminta nelayan bubar dan menghentikan aksi. Mereka mendatangi lokasi aksi dengan satu kapal perang dan empat speedboat sekitar pukul 14.00 WITA.

“Saat nelayan melakukan protes, terjadi adu mulut dengan anggota kepolisian dari Polair Polda Sulsel. Salah satu nelayan didatangi dan diancam diborgol namun menolak,” cerita Ahmad.

Aliansi Masyarakat Selamatkan Pesisir melakukan aksi penolakan program reklamasi pantai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10). Dalam aksinya, mereka menolak program pemerintah tentang reklamasi pantai karena dinilai akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan merugikan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/nz/15
Aliansi Masyarakat Selamatkan Pesisir melakukan aksi penolakan program reklamasi pantai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, 2017. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/nz/15)

Beberapa peluru pun diklaim sempat dilepaskan ketika aparat memaksa ingin menangkap nelayan namun mendapatkan penolakan.

“Dua perahu cadik (lepa-Lepa) nelayan ditenggelamkan dan satunya lagi dirusak oleh Pihak Dit Polairud Polda Sulsel,” menurut Ahmad.

Empat nelayan kemudian ditangkap aparat. Satu orang nelayan berhasil lompat dari perahu polisi dan berenang menuju perahu nelayan lain. Ketiga nelayan tersebut langsung dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Sulsel.

Ketika pihak keluarga hendak menemui nelayan yang ditangkap bersama tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, ASP mengatakan, polisi tidak mengizinkan.

“Hal ini tentu merupakan bentuk tindakan menghalang-halangi hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya menjadi hak dari ketiga nelayan yang ditangkap,” tambah mereka.

Untuk itu, ASP menuntut aparat kepolisian berhenti mengkriminalisasi nelayan dan membebaskan mereka. Dit Polairud Polda Sulsel juga diminta bertanggung jawab atas penenggelaman tiga kapal milik nelayan.

“Penangkapan nelayan yang menolak penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan sangat berlebihan, apalagi penambangan tersebut dikawal oleh polisi, bahkan didatangkan dari Mabes Polri. Ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nelayan,” tuturnya.

Sobek Amplop

Sebelumnya, kasus kriminalisasi terhadap penolak penambangan pasir juga terjadi terhadap salah satu nelayan, Manre, yang ditahan dengan sangkaan tindak pidana perusakan mata uang yang pasal 35 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan penangkapan ini bermula ketika Menre menerima amplop dari perusahaan penambang pasir. Ternyata didalam amplop tersebut terdapat uang. Namun ia merobek amplop tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap penambang pasir.

“Kami menilai proses hukum dan penahanan terhadap Pak Manre tidak tepat dan berlebihan, merujuk rumusan pasal 35 ayat (1) UU Mata Uang dan kasus yang berhubungan dengan lingkungan, maka harusnya polisi melakukan penyelidikan lebih dalam kasus ini,” kata Manre, melalui keterangan tertulis.

ICJR menjelaskan pasal tersebut mengharuskan ada unsur kesengajaan dalam aksi yang dilakukan tersangka. Dalam hal ini, aparat harus membuktikan unsur kesengajaan dalam aksi Menre.

Dalam hal ini, Menre mengaku tidak tahu bahwa di dalam amplop yang diterima berisi uang. Ia juga tidak bertujuan merendahkan kehormatan rupiah dengan merobek amplop tersebut.

Erasmus menilai aksi yang dilakukan nelayan seharusnya dilindungi hak kebebasan berpendapat dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 66 UU tersebut mengatakan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata.

Hal ini pun, katanya, semakin diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/5K/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).

“Kami menilai bahwa pihak Kepolisian tidak peka dan hati-hati dalam menggunakan upaya paksa penahanan di masa pandemic saat ini, hal ini harus menjadi atensi langsung dari Kepala Kepolisian RI dan Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi damai di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020. Dalam aksinya, KIARA mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ubtuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektar. CNN Indonesia/Bisma SeptalismaPenolakan terhadap reklamasi oleh nelayan pun terjadi di Jakarta. Mereka menilai reklamasi mematikan sumber mata pencaharian sekaligus merusak lingkungan. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo untuk mengonfirmasi terkait kasus-kasus di atas namun belum mendapat jawaban.

Diketahui, Pemerintah menetapkan Makassar New Port sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk mengembangkan Indonesia bagian timur. Pembangunannya dilakukan dengan reklamasi. Dalam prosesnya, perlu ada penggalian pasir.

Walhi Sulsel izin tambang pasir itu merambah daerah-daerah tangkapan ikan nelayan di perairan Copong Lompo, Bone Ma’lonjo, Ponto-pontoang, Lambe-lambere, yang masuk kawasan Pulau Sangkarrang dan Pulau Kodingareng. Para nelayan pun melakukan perlawanan.

Sumber Berita :CNN INDONESIA

International

RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama secara erat terkait isu Laut China Selatan (LCS). Kedua negara juga sepakat bekerjasama pada isu Korea Utara.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam pernyataan pers usai dijamu oleh Presiden RI Jokowi di Istana Bogor, Selasa (20/10).

“Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut Tiongkok Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat,” ucap Suga dalam bahasa Jepang yang telah diterjemahkan oleh penerjemah di Istana, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Negara.

Suga kemudian meminta kerja sama dari Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia-Jepang akan terus bekerjasama dan bergandengan tangan bagi perdamaian di kawasan.

“Jepang akan bekerjasama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita yang diperkokoh kunjungan saya ke Indonesia kali ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Suga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena telah menyambutnya dengan baik.

Suga merasa sangat senang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dia kunjungi sebagai lawatan perdana internasionalnya sejak menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu.

Sementara itu, Jokowi juga menyambut baik kedatangan Suga ke Indonesia. Terutama di masa pandemi virus corona seperti ini Jokowi yakin bahwa melakukan kunjungan kenegaraan bukan hal yang mudah.

“Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri khususnya Indonesia di masa pandemi ini tidak mudah, oleh sebab itu saya sangat menghargai kunjungan Yang Mulia. Dan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat,” ujar Jokowi.

Indonesia dan Jepang memang memiliki histori yang baik dalam hubungan bilateral. Negeri Matahari terbit diketahui pernah menjajaki kerja sama khususnya di bidang infastruktur dengan Indonesia.

Adapun sebelum mengunjungi Indonesia, Suga lebih dulu ke Vietnam. Di sana ia bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Kedua negara menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang untuk mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam.

Jepang memang tengah mengejar perjanjian semacam itu dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara dan mempertahankan industri pertahanannya sendiri.

Serupa seperti saat mengunjungi negara tersebut, Suga kembali menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam merupakan kunci untuk mengejar visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” saat bertemu Jokowi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Kapal China diketahui beberapa kali mencoba menerobos masuk ke wilayah kedaulatan lIndonesia. Paling anyar terjadi pada bulan lalu.

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) melalui KN Nipah 321 mengusir kapal coast guard China yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia, Laut Natuna Utara, pada Sabtu (12/9).

Kapal China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10.00 WIB. KN Nipah 321 yang berjarak 9,35 kilometer pun langsung meningkatkan kecepatan, mendekati kapal China itu.

Petugas sempat melakukan kontak dengan kapal China melalui radio. Namun, pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial laut China. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading

Nasional

Ahok : Saya Dirut Nyaru Komut

Published

on

FINROLL.COM – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkelakar soal pekerjaanya sebagai komisaris yang hampir menyamai direktur utama. Pasalnya, sebagai komisaris, jadwal rapatnya bersama jajaran direksi Pertamina ternyata cukup padat.

Padahal, kata dia, kewajiban komisaris menggelar rapat bersama direksi hanya empat kali dalam setahun. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video bersama seniman Butet Kertaradjasa di YouTube,

“Kami rapatnya tiap minggu pasti sekali. Tapi faktanya karena banyak urusan sama direksi kami bisa rapat seminggu kadang-kadang tiga kali empat kali. Makanya ada yang ngeledekin ini komut rasa dirut, saya suka becanda, saya bukan komut rasa dirut, dirut nyaru komut,” tuturnya seperti dikutip dari video tersebut Senin (19/10).

Lihat juga: Ahok: Kementerian BUMN Harusnya Bubar Sebelum Jokowi Turun

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bercerita upaya yang telah ia lakukan untuk membenahi Pertamina. Salah satunya, merombak sistem jenjang karir dengan melakukan lelang jabatan terbuka bagi seluruh pekerja tanpa pandang masa jabatan dan umur.

Ia menyebut sebelum perombakan, pegawai perusahaan yang ingin naik ke jenjang jabatan vice president, wajib memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Padahal, seorang karyawan harusnya layak menempati posisi tersebut jika telah memiliki penilaian baik dan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

“Kalau dahulu di Pertamina itu dapat nilai bagus cuma boleh naik satu tingkat PRL-nya (Pertamina Reference Level). Jadi kalau orang mau jadi vice president, orang mesti kerja mungkin di atas 20 tahun, ini urut kacang. Sekarang saya potong. Kami masuk yang kedua kali, kami tes, tadi baru rapat juga bahwa kalau kamu tes bagus juga bisa langsung loncat 4-5 kali,” tuturnya.

Meski demikian, Ahok mengaku kurang puas dan lebih suka mengocok ulang seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Pertamina saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan mengetes ulang seluruh pekerja seperti yang pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Karena kotak lelang hanya buat yang pensiun, yang kosong, saya tidak mau. Saya maunya kocok ulang kayak yang di DKI dulu. Waktu di DKI kan kalau nggak salah ada 10 ribu atau 11 ribu jabatan struktur kita pangkas. Semua dikocok ulang, tinggal 6.000 orang kalau nggak salah,” tutur Ahok.  (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

UU Cipta Kerja Tetap Sah Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi

Published

on

FINROLL.COM – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang sebelumnya sudah disetujui bersama dengan DPR pada 5 Oktober 2020.

Jika melewati batas waktu tersebut dan presiden tidak juga menandatangani, RUU Cipta Kerja tetap sah menjadi Undang-undang (UU) dan wajib diundangkan.

“Dasar hukum Pasal 73 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar PSHK melalui utas twitter dalam akun @PSHKIndonesia seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

PSHK menilai UU Cipta Kerja yang dalam proses pembentukannya mereka anggap melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan, seperti keterbukaan dan partisipasi masyarakat, dapat diajukan pembatalan melalui proses uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK, kata mereka, bisa menguji UU baik secara formil maupun materiil. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Jika MK mengabulkan uji formil, keseluruhan UU itu dinyatakan batal demi hukum.

“Sedangkan uji materiil dilakukan untuk menilai apakah sebagian atau seluruh ketentuan dalam suatu UU bertentangan dengan konstitusi. Jika MK mengabulkan uji materiil, ketentuan-ketentuan yang diuji tersebut menjadi tidak mengikat,” terangnya.

PSHK menjelaskan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih tetap berlaku, kecuali pasal-pasal yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

Draf final Omnibus Law Cipta Kerja sudah ada di tangan Presiden Jokowi. Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan Jokowi membaca draf UU Cipta Kerja tersebut.

Aturan baru itu belum diberi nomor dan belum tercatat dalam lembaran negara. Hanya saja berdasarkan laman MK, Sabtu (17/10), permohonan pengujian UU Cipta Kerja sudah diajukan oleh lima orang di bawah Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi.

Kelimanya yaitu karyawan swasta Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar Novita Widyana, serta tiga orang mahasiswa Elin Dian Sulistyowati, Alih Septiana, dan Ali Sujito.

Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menjelaskan upaya hukum belum bisa dilakukan terhadap UU yang belum diundangkan. Sebab, terang dia, UU tersebut belum mengikat secara hukum dan belum berdampak pada kerugian konstitusional.

“Jadi, secara formal belum dapat diajukan, kecuali pada saat pemeriksaan pendahuluan, UU diundangkan, maka MK dapat saja meminta perbaikan atas permohonan dengan memberikan nomor UU pada permohonan berdasarkan nomor pengundangannya,” jelas Charles kepada CNNIndonesia.com.

“Hal demikian terjadi pada uji materi UU KPK yang ditolak pada saat mereka mengajukan sebelum diundangkan,” ujarnya lagi. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending